Kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan perusahaan swasta PT. Hermes Indo Jaya. Kerjasama ini menggunakan model konsesi dengan pemerintah sebagai pemilik lahan dan perusahaan mengelola."

1. KAJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT TANAH
KAS DESA MUARO KIAWAI
KAB. PASAMAN BARAT
Oleh. Henny Ferniza, NIM. 21040114420088
Tugas Mata Kuliah
MPWK.608_Kelembagaan Penataan Ruang pada Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Doses : Dr. –Ing. Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP
UNDIP DIPONEGORO
UNIVERSITAS
Becomes an excellent research university

2. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
1
“Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit
Tanah Kas Desa Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat”
Oleh: Henny Ferniza
1 PENDAHULUAN
Kerjasama Pemerintah dan Swasta disingkat KPS atau dikenal dengan Public Private
Partnership (PPP) adalah bentuk perjanjian antara pemerintah baik pusat maupun daerah
dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini kedua belah pihak (pemerintah dan swasta)
bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.
Kerjasama Pemerintah dan Swasta sudah dilaksanakan lebih dahulu dibeberapa negara lain
seperti Amerika, Inggrfis, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina dan Afrika Selatan.
Sementara di Indonesia sendiri, kerjasama pemerintah dan swasta mulai dikenal sejak
pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan
Infrastruktur. Kerjasama ini merupakan pilihan Pemerintah untuk mensiasati datangnya
krisis moneter. Namun KPS ini baru terdengar gaungnya setelah dikeluarkannya Peraturan
Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastuktur yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dan perubahan
terakhir adalah Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 sebagai pengganti Keppres No. 7
Tahun 1998.
Di sisi lain, kerja sama antara pemerintah dan swasta juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam peraturan
pemerintah ini, tidak hanya mengatur tentang kerjasama pemerintah dan swasta dalam
penyediaan infrastruktur tapi juga meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah
otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Kerjasama
sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah kerjasama daerah yang
merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah
yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan
pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal.
Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan
asli daerah.
Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam
penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar

3. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
2
daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk
membaca potensi daerahnya -sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi
kewenangannya- yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga
yang pada hakikatnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inisiatif Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerjasama bahkan telah diprakarsai
sebelum ditetapkannya PP nomor 50 tahun 2007, artinya dengan hanya mempedomani Pasal
195 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, daerah telah berinisiatif untuk melakukan
perjanjian kerjasama dengan daerah lainnya dan/atau pihak ketiga oleh karena desakan hati
nurani untuk segera mensejahterakan masyarakatnya.
Adapun bentuk-bentuk kerjasama pemerintah yang dilakukan dapat dibedakan antara
kerjasama dengan masyarkarat, daerah lain dan kerjasama dengan pihak ketiga yang dikenal
dengan sebutan swasta. Dalam hal bentuk kerjasama pemerintah dan swasta kita mengenal
dengan adanya kontrak layanan, kontrak managemen, BOT, BOO dan lain sebagainya.
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dalam salah satu
matakuliahnya yaitu Kelembagaan Penataan Ruang mencoba memberikan pemahaman pada
mahasiswa tentang pentingnya kelembagaan. Sebagaimana yang diketahui bersama, proses
perencanaan penataan ruang tidak hanya berhenti dengan selesainya produk perencanaan,
tetapi bagaimana mengimplementasikan rencana tersebut sesuai dengan yang diharapkan
dan untuk implementasi tersebut, pemerintah tidak bisa melaksanakan sendiri tanpa
dukungan dari masyarakat dan swasta. Salah satu dukungan tersebut dapat ditempuh melalui
kerjasama dengan perangkat dan aturan-aturan yang diberlakukan didalam kerjasama
tersebut. Untuk lebih memahami bagaimana kerjasama pemerintah dan swasta dimaksud,
contoh yang diambil yang dijadikan studi kasus adalah Kerjasama Pemerintah dan Swasta
yang berada di daerah asal penulis yaitu Kab. Pasaman Barat. Salah satu kerjasama tersebut
adalah Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa Muaro Kiawai.
Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta
yang dalam hal ini, adalah Pemerintah Kab. Pasaman Barat selaku pemilik kebun kelapa
sawit dengan PT. Hermes Indo Jaya selaku pengelolanya. Dengan melakukan kajian
terhadap kerjasama pemerintah dan swasta ini, diharapkan dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut:
1. Apa latar belakang dilakukan kerjasama tersebut?
2. Apa konsep/ model kerjasama yang digunakan?
3. Bagaimana mekanisme kerjasama tersebut berlangsung?
4. Apa permaslaahan yang terjadi selama kerjasama tersebut berlangsung?
5. Bagaimana kaitan kerjasama tersebut dalam penyelenggaraan penataan ruang di
daerah?

4. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
3
2 LITERATUR
2.1 Acuan Normatif Tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32
Tahun 2004 ini telah mengamanatkan pentingnya kerjasama antar daerah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan;
1. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur yang telah beberapa kali diubah dan terakhir
diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015;
2. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam
PP nomor 50 tahun 2007 ini telah diatur beberapa ketentuan yang mengatur
mengenai kerjasama antar daerah, yaitu prinsip-prinsip kerjasama, subjek kerjasama,
objek dan bentuk kerjasama, serta tata cara kerjasama;
3. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah
Permendagri ini berisi tentang ruang lingkup petunjuk teknis kerjasama daerah, yaitu
Petunjuk teknis kerja sama antar daerah dan Petunjuk teknis kerja sama daerah
dengan pihak ketiga;
4. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Kerja sama Daerah Berisi Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar
Daerah (KAD) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang
dilakukan pada tahapan: penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan
dan pengakhiran.
2.2 Defenisi
Dikutip dari Gede Yudi Henrayana, kerjasama didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut:
1. Moh. Jafar Hafsah menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya
adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka
waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prisip salingmembutuhkan
dan saling membesarkan.
2. H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk
melakukanaktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada
suatu targetatau tujuan tertentu.
3. Zainudin memandang kerjasama sebagai kepedulian satu orang atau satu pihak
dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan
yangmenguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai, dan

5. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
4
adanyanorma yang mengatur. Makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama
dalam konteksorganisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi(seluruh anggota).
4. Tangkilisan (2005:86) dalam Manajemen Publik, memandang kerjasama perlu
diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama
tersebut dapat didasarkan atas hak,kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing
orang untuk mencapai tujuan.
5. Bowo dan Andy menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai
keuntungan bersama (2007:50-51), Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai
apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya(win-
win).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kerjasama adalah tentang orang-orang yang
bekerja bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu mengerjakan
sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai sendirian.
Kerjasama Pemerintah dan Swasta adalah bentuk perjanjian tertulis antara pemerintah dan
badan usaha swasta yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/ jasa.
Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah:
 Pasal 1 angka 3 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah
 Pasal 1 angka 21 menjelaskan defenisi tentang Kerjasama Pemanfaatan yaitu
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak.
2.3 Prinsip-Prinsip KSP
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah ditetapkan sejumlah prinsip kerja sama daerah dengan pihak ketiga
adalah sebagai berikut :
(a) Efisiensi;
(b) Efektivitas;
(c) Sinergi;
(d) Saling menguntungkan;
(e) Kesepakatan bersama;
(f) Itikad baik;

6. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
5
(g) Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan
republik indonesia;
(h) Persamaan kedudukan;
(i) Transparansi;
(j) Keadilan; dan
(k) Kepastian hukum.
2.4 Bentuk-bentuk/ Mode KSP
Bentuk/ modek kerjasama pemerintah dan swasta dapat dibedakan dalam beberpa hal :
- Kepemilikan Aset
- Operasional dan Pemeliharaan
- Investasi Modal
- Resiko Komersial
- Jangka Waktu kontrak/ perjanjian
Terdapat beberapa bentuk/ model kerjasama pemerintah dan swasta dalam hal resiko yang
ditanggung kedua belah pihak seperti tertuang dalam gambar berikut:
Gambar diatas menunjukkan 5 (lima) tipe umum dari model kemitraan yang diklasifikasikan
berdasarkan investasi dan peran pemerintah. Bentuk Kontrak pelayanan merupakan bentuk
kontrak kemitraan yang lebih banyak menitik beratkan kepada peran pemerintah baik dari
sisi invesitasi maupun dari penyedia jasa layanan. Sebaliknya Model Build Operates Own
Kontrak
Pelayanan
Kontrak
Pengelolaan
Publik
Penyedia
Investasi
Pemerintah
Swasta
Fasilitator dan
Regulator
Sewa
Kontrak
Pengelolaan
Konsesi
Build
Operates-
Transfers
Build
Operates
Own/
Lepas
Spektrum Tipe-tipe PPP
Sumber : Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004 dalam Kemitraan Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantasn

7. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
6
secara lepas merupakan bentuk PPP yang menitik beratkan investasi dan penyediaan
pelayanan pada sektor swasta, pemrintah hanya berberan sebagai fasilitator dan regulator.
Untuk membedakan tipe dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.
Perbedaan Antar Tipe Kemitraan
No Aspek
Kontrak
Pelayanan
Kontrak
Pengelolaan Sewa
Konsesi
BOT
BOO
Transfer/
BOO Lepas
1 Kepemilikan Aset Publik Publik Publik Publik Publik/swasta
2 Operasi dan Manajemen Publik Swasta Swasta Swasta Swasta
3 Investasi Modal Publik Publik Publik Swasta Swasta
4 Resiko Komersil Swasta Publik Bersama Swasta Swasta
5 Periode Waktu
6 Keahlian Teknis Ya Ya Ya Ya Ya
7 Kebijakan Manajerial Tidak Ya Ya Sebagian Ya
8 Efisiensi Tidak Sebagian Sebagian Sebagian Ya
9 Investasi Tidak Langsung Tidak Tidak Tidak Ya Ya
10 Investasi Langsung Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
11 Komitmen Politik Rendah Cukup Cukup Cukuo Tinggi
12 Tarif Pelayanan Rendah Cukup Cukup Tinggi Tinggi
13 Kerangka Peraturan Rendah Cukup Tinggi Tinggi Tinggi
14 Informasi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Tinggi
Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah juga diatur bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga yaitu Pasal 32 yang
menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik dareah adalah :
a. Sewa
b. Pinjam Pakai
c. Kerjasama Pemanfaatan
d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga tersebut dilaksanakan
dalam rangka:
a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;dan
b. Meningkatkan penerimaan daerah
Sumber : Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004 dalam Kemitraan Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantasn

8. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
7
3 KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
TANAH KAS DESA MUARO KIAWAI
3.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Kerjasama
3.1.1 Latar Belakang
Latar belakang dari dilakukannya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat dengan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas
Desa di Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh ini adalah untuk mengoptimalkan
pemeliharaan dan perawatan kebun kelapa sawit pada Tanah Kas Desa ini.
Tanah Kas Desa ini adalah berasal dari pembelian seluruh desa yang ada di Kabupaten
Pasaman pada awalnya, sebelum dilakukan pemekaran kabupaten menjadi Kabupaten
Pasaman Barat. Dana untuk pengadaan Tanah Kas Desa ini berasal dari alokasi Dana
Bantuan Desa pada peruntukan Program Usaha Ekonomi Produktif pada Tahun Anggaran
1990/1991. Untuk setiap desa yang berada di Kabupaten Pasaman di alokasikan dana dari
Usaha Ekonomi Produktif tersebut untuk pengadaan tanah seluas 2 (dua) hektar per desa.
Dan untuk memudahkan pengelolaan serta keseragaman hasil, maka Tanah Kas Desa yang
diadakan tersebut dicarikan pada satu lokasi yang satu hamparan. Perencanaan pada waktu
itu, dengan luas 128 Hektar tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit dengan sistem anak
angkat dengan perusahaan sawit swasta nasional yang berada berdekatan dengan lokasi
Tanah Kas desa tersebut.
Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, setelah tanah kas desa tersebut ditanami dengan
kelapa sawit, perusahaan sawit swasta nasional yang berada di daerah tersebut, tidak
bersedia untuk menjadi bapak angkat untuk mengelola kebun sawit tanah kas desa tersebut.
Akibat kehilangan Bapak Angkat tersebut, selama beberapa tahun kebun sawit Tanah Kas
Desa tersebut menjadi terlantar dan tidak terawat sehingga tidak memberikan hasil guna
seperti yang diharapkan oleh pemerintah desa sebelumnya. Berbagai persoalanpun mucul
termasuk dengan proses pensertifikatan lahan dan konflik pengambilan hasil kebun oleh
pihak-pihak yang tidak berkompeten.
Sejak pemekaran Kabupaten Pasaman Barat tahun 2004, permasalahan ini diselesaikan dan
diambil alih oleh Pihak Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat. Karena keterbatasan
sumberdaya dan anggaran pemerintah daerah, tidak mampu untuk mengelola kebun kelapa
sawit tersebut dan memutuskan untuk menggaet pihak swasta dalam hal pengelolaannya.
Porses kerjasamapun ditempuh dengan mekanisme dan aturan yang telah dibuat dengan surat
perjanjian dibawah akte notaris. Pertama kali kerjasama pemerintah dan swasta dalam
pengelolaan kelapa sawit tanah kas desa ini adalah tahun 2007 dengan PT. Bakri dengan
waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya setiap 2 (duat) tahun sekali perjanjian

9. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
8
diperpanjang dan ada juga dengan pihak swasta yang baru, terakhir pada tahun 2013 dengan
PT. Hermes Indo Jaya.
3.1.2 Maksud dan Tujuan Kerjasama
Dengan dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan pihak
swasta dalam memelihara dan mengelola kebun sawit yang berada pada tanah kas desa di
Muao Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh, maka diharapkan kebun sawit yang pada mulanya
telah terlantar, tidak terawat dan di panen secara sembarangan oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab, sehingga tidak bisa memberikan pemasukan kepada pemerintah
kabupaten dan pemerintah nagari (desa), kembali dapat memberikan pendapatan bagi
pemerintah daerah.
Sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pemerintahan daerah, dana ini bisa
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah
yang pada giliran selanjutnya akan dapat dipergunakan untuk pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat nagari.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kedepannya Daerah dapat membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dengan biaya sendiri dengan memanfaatkan harta kekayaan
nagari yang ada. Selanjutnya harta kekayaan ini akan kembali diserahkan kepada Desa dan
jika dikelola dengan baik, maka Dana Alokasi Umum Desa dari APBD Kabupaten tidak
terlalu diharapkan lagi, sebab besaran Dana Alokasi Desa bervariasi jumlahnya untuk setiap
Desa, mulai dari satu Milyar pernagari sampai satu milyar empat ratus juta per nagari di
Kabupaten Pasaman Barat.
3.2 Pelaku Kerjasama
Di dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Kebun Kelapa
Sawit Tanah Kas Desa Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat, pihak-pihak/ pelaku
kerjasamanya adalah :
Pihak Pertama :
(Pemerintah)
Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat yang diwakili oleh
H. Baharuddin R, selaku Bupati Pasaman Barat.
Keterangan :
PIHAK PERTAMA memiliki kebun kelapa sawit TKD milik
Pemerintah Kab. Pasaman Barat dengan luas 128 Ha yang terletak
di Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
dan akan menyerahkan pengelolaan dan pemeliharaannya kepada
PIHAK KEDUA

10. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
9
Pihak Kedua :
(Swasta)
CV. Hermes Indo Jaya yang diwakili oleh Yan Hendra Saputra,
selaku Direktur.
Keterangan:
PIHAK KEDUA berhak mengelola dan memelihara serta
mengambil hasil kebun kelapa sawit sesuai dengan ketentuan dan
syarat-syarat yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama.
Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit
Tanah Kas Desa Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat yang akan dituangkan dalam perjanjian
kerjasama.
3.3 Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kerjasama ini dibuat di atas Akte Notaris Jayat, SH, M.Kn No. 784/SBTB/I/2014
tanggal 17 Januari 2014 yaitu “ Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas
Desa (TKD) Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat”. Perjanjian ini terdiri dari 11 pasal dengan
pokok-pokok perjanjian dapat dirinci sebagai berikut :
3.3.1 Ruang Lingkup Tugas dan Pekerjaan
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Ruang Lingkup Tugas dan Pekerjaan
adalah :
- Luas kebun kelapa sawit tersebut adalah 128 Ha (seratus dua puluh delapan hektar)
- Ruang lingkup kegiatannya adalah mengelola dan mengambil hasil pengelolaan serta
memelihara kebun kelapa sawit tersebut
- Pengelolaan dimaksud meliputi kegiatan pemeliharaan dan melakukan pamel
gawangan, piringan, pruning/ tunasan, pembersihan parit, pemeliharaan jalan,
jembatan, titi panen, pemupukan, upaya pemberantasan hama dan penyakit serta
panen, pengangkutan dan pemasaran hasil
- Dalam pengelolaan tersebut PIHAK KEDUA wajib memenuhi petunjuk teknis dan
standar perkebunan kelapa sawit
3.3.2 Pelaksanaan Kegiatan
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Pelaksanaan Kegiatan adalah :
- Masa pengelolaan kebun kelapa sawit ini adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal 29 November 2013 sampai dengan 30 Desember 2015
- Dapat diperpanjang atas permintaan PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK
PERTAMA

11. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
10
- Kerjasama ini secara teknis operasional dikendalikan dan diawasi langsung oleh
Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat
3.3.3 Hak dan Kewajiban
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Hak dan Kewajiban adalah :
- PIHAK PERTAMA berhak melakukan tindakan prefentif dan represif apabila dalam
pengelolaan terjadi hal-hal yang secara nyata diduga dapat menimbulkan kerugian
terhadap pemerintah Kab. Pasaman Barat, kemanusiaan serta lingkungan alam
sekitarnya.
- PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembinaan dan memberikan motivasi untuk
melakukan pengelolaan dan pemeliharaan dengan baik kepada PIHAK KEDUA
- PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengendalian dan pengawasan baik secara
berkala maupun tiba-tiba
- PIHAK PERTAMA menjamin keamanan dan ketertiban untuk PIHAK KEDUA
dalam melaksanakan pengelolaan kebun kelapa sawit
- PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut wajib
meningkatkan mutu, hasil produksi kebun serta upaya lainnya
- PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran
kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut
- PIHAK KEDUA wajib membayar dan menyetorkan uang hasil panen kebun kelapa
sawit tersebut dengan sistem kontrak sebesar Rp. 78.500.000.000 (tujuh puluh
delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pemerintah Daerah Kab.
Pasaman Barat melalui kas Daerah pada Bank Nagari Cabang Simpang Ampek Kab.
Pasaman Barat paling lambat tanggal 5 tiap bulannya.
- Harga kontrak/perjanjian tersebut dapat disesuaikan apabila dalam pelaksanaannya
benar-benar terjadi keadaan yang luar biasa seperti turun naik harga drastis melebihi
25 %, kerusakan akibat bencana alam serta kejadian luar biasa lainnya.
3.3.4 Bahan dan Alat
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Bahan dan Alat adalah :
- Bahan-bahan dan alat-alat dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA wajib memelihara gudang/ kantor yang telah menjadi asset kebun
- PIHAK PERTAMA berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan
PIHAK KEDUA bila diperkirakan akan menimbulkan bahaya

12. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
11
3.3.5 Tenaga Kerja dan Upah
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Tenaga Kerja dan Upah adalah:
- Tenaga kerja dan segala ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan
dan aktivitas tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3.3.6 Laporan
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Laporan adalah :
- Laporan dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara berkala/
bulanan atau bersifat insidentil mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Laporan tersebut berlaku setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan PIHAK
PERTAMA
- Laporan akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penilaian kinerja dan
presetasi kerja PIHAK KEDUA oleh tim pengawas yang akan mengevaluasi minimal
3 (tiga) bulan sekali.
3.3.7 Pemutusan Perjanjian
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Pemutusan Perjanjian adalah:
- PIHAK PERTAMA berhak memutus perjanjian secara sepihak apabila PIHAK
KEDUA ternyata bertindak tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian
dan mendapatkan teguran tertulis lebih dari 1(satu) kali dan atas pertimbangan TIM
yang dibentuk oleh Bupati Pasaman Barat
- PIHAK PERTAMA akan memberikan prioritas pertama kepada PIHAK KEDUA
untuk melanjutkan perjanjian kerjasama sepanjang PIHAK KEDUA dapat
menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik serta mengajukan perpanjangan surat
perjanjian minimal 1 (satu) bulan sebelum Surat Perjanjian berakhir
3.3.8 Sanksi
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Saksi adalah :
- Apabila terjadi kegagalan dalam pengelolaan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit
tersebut maka seagala resiko dan akibatnya ditanggung PIHAK KEDUA
- Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak menyangkut perjanjian akah
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan)
- Apabila secara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan) tidak dapat titik temu maka
akan menunjuk pihak ketiga dan apabila juga tidak dapat diselesaikan makan akan
dilanjutkan secara hukum

13. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
12
3.3.9 Pajak, Retribusi, Iuran dan Lain-lain
Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Pajak, Retribusi dan Lain-lain adalah :
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar pajak retribusi, iuran dan kewajiban
lainnya, memberikan partisipasi dan kontribusi yang wajar kepada lembaga-lembaga
adat, keagamaan, masyarakat setempat sesuai dengan analisa usaha terlampir dan
melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati Pasaman Barat melalui
Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
3.3.10 Ketentuan Lain
Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :
- Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, huru hara, demonstrasi
dan kejadian luar biasa, bencana alam dan diluar dugaan dan batas kemampuan maka
kerugian akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tersebut maka kedua belah pihak akan
menetapkannya dalam perjanjian tambahan/ addenddum.
3.4 Pelaksanaan Kerjasama
Masa pengelolaan kebun kelapa sawit dalam kerja sama antara Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat dengan pihak swasta ini adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal 29 November 2013 sampai dengan 30 Desember 2015. Dan dalam
jangka kurun waktu yang telah dijalani tersebut (1,5 tahun), terjadi beberapa kali fluktuasi
akibat terjadinya kondisi force mayor akibat bencana alam banjir dan fluktuasi harga Tandan
Buah Sawit (TBS) yang terjadi di pasaran dunia yang sempat anjlok.
Namun kondisi tersebut dengan sistem permusyawaratan yang dilakukan, dapat
dicarikan jalan keluarnya yang memberikan keuntungan yang bersifat win-win solution, baik
untuk Pemerintahan Daerah Pasaman Barat, maupun untuk pihak swasta selaku
pengelolanya.
Ada juga ditemukan kondisi dilapangan, dimana terhadap kebun yang
dikerjasamakan, ternyata pihak swasta selaku pihak kedua, kurang memperhatikan rawatan
terhadap pokok tanaman sawit maupun areal perkebunan, sehingga ditemukan perkebunan
yang kondisinya sudah menjadi belukar dan pohon-pohon sawit yang tidak dilakukan
proning setelah dilakukan pemanenan.
Hal ini kemudian diberikan semacam teguran dan pembinaan oleh Dinas Perkebunan
selaku leading sector yang mengurusi perkebunan dan menjadi pihak yang secara teknis
operasional mengendalikan dan mengawasi langsung perjanjian kerja sama ini.
Dalam hal perjanjia mengenai setetoran hasil panen yang telah tertuang dalam
perjanjian dimana setiap bulannya pihak swasta menyetorkan ke Kas Daerah sejumlah Rp.

14. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
13
78.500.000, tidak selalu memenuhi target tersebut tanpa ada penjelasan secara tertulis. Hal
ini belum menjadi perhatian bagi Pemerintah Kab. Pasaman Barat. Terkesan disini ada
oknum yang bermain termasuk Pemrintah Daerah sendiri. Berdasarkan Infor Laporan
penerimaan dari hasil panen tersebut dapat yang masuk ke rekening KAS daerah dapat
dilihat pada tabel 2. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pemasukan PAD
dari hasil KPS yang mana tidak disertai alasan tentang setoran yang semestinya berjumlah
Rp. 78.500.000
Tabel 2
PAD Kab. Pasaman Barat dari Hasil KSP Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit TKD
Muaro Kiawai dengan PT. Hermes Indo Jaya
NO Bulan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Januari Belum ada Perjanjian 78.500.000 78.500.000
2 Februari Belum ada Perjanjian 78.500.000 45.000.000
3 Maret Belum ada Perjanjian 78.500.000 45.000.000
4 April Belum ada Perjanjian 78.500.000 Tdk ada data
5 Mei Belum ada Perjanjian 78.500.000 Tdk ada data
6 Juni Belum ada Perjanjian 78.500.000
7 Juli Belum ada Perjanjian 58.700.000
8 Agustus Belum ada Perjanjian 58.700.000
9 September Belum ada Perjanjian 63.000.000
10 Oktober Belum ada Perjanjian 58.700.000
11 November Awal Perjanjian 63.000.000
12 Desember Rp. 69.000.000 78.500.000
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pasaman Barat, 2015

15. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
14
4 HASIL KAJIAN
4.1 Kajian terhadap Perjanjian Kerjasama
4.1.1 Substansi Perjanjian Kerjasama
Dalam hal kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan
pihak swasta dalam hal Pengelolaan Perkebunan Sawit Pada Tanah Kas Desa yang berlokasi
di Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh, adalah bersifat sangat menguntungkan
sekali karena dengan adanya kerjasama yang dilakukan, maka potensi lahan yang ditanami
dengan komoditas sawit tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran masyarakat Pasaman Barat.
Secara substansi perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Akte Perjanjian Kerjasama ini
telah memenuhi kaidah/ pokok-pokok yang harus dituangkan dalam sebuah kontrak
perjanjian hanya saja perlu ada penekanan yang lebih jelas terhadap klausal perjanjian
tersebut. Dalam hal sansi terhadap pihak kedua tidak jelas diatur tentang bagaimana kalau
hasil panen tersebut tidak memenuhi target tanpa ada alasan yang jelas. Dengan tidak adanya
diatur hal ini akan memerikan peluang kecurangan bagi pihak kedua karena tidak adanya
sansi/ tindakan yang jelas dari pihak pertama. Atau sebaliknya tidak ada pengaturan
bagaimana kalau hasil tersebut melebihi target namun tidak dilaporkan oleh pihak kedua.
Berikut dapat disajikan kajian terhadap subtansi KPS dalam pengelolaan kebun kelapa sawit
milik pemerintah darah kab. Pasaman Barat.
Tabel. 3
Hasil Kajian Substansi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas
desa Muaro Kiawai kab. Pasaman Barat
No Pokok Perjanjian Hasil Kajian
1 Pengertian Istilah Tidak ada
2 Ruang Lingkup Tugas dan
Pekerjaan
Perlu di perjelas dan dipertegas
3 Pelaksanaan Kegiatan Jelas
4 Hak dan Kewajiban Perlu di perjelas dan dipertegas
5 Bahan dan Alat Jelas
6 Tenaga Kerja dan Upah Jelas
7 Laporan Jelas
8 Pemutusan Perjanjian Perlu di perjelas dan dipertegas
9 Sanksi Perlu di perjelas dan dipertegas
10 Pajak, Retribusi, Iuran dll Perlu di perjelas dan dipertegas
11 Ketentuan Lain Perlu di perjelas dan dipertegas
Sumber : Hasil Kajian

16. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
15
4.1.2 Bentuk Perjanjian Kerjasama
Bentuk kerjasama dalam perjanjian kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas
Daerah Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:
1. Merujuk pada bentuk/ model umum Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang berlaku
di Indonesia, bentuk kerjasamanya adalah Kontrak Pengelolaan yaitu adanya trasfer
tanggugn jawab pengelolaan dan pemeliharaan dari pemerintah kepada swasta dan
swasta dimaan kepemilikan tetap berada di tangan pemerintah, swasta hanya
melakukan pengelolaan dengan fee/ keuntungan yang diperloleh masing-masing
Analisa:
Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat menyerahkan kebun kelapa sawitnya untuk
dilakukan pengelolaan yang didalamnya termasuk operasional dan pemeliharaan
kepada pihak swasta yaitu PT. Hermes Indo Jaya dalam jangka waktu 2 tahun dengan
ketentuan pemerintah daerah mendapatkan keuntungan sebagaimana perjanjian yang
tertuang dalam klausal perjanjian kerjasama.
2. Merujuk pada Permendagri No. 17 Tahun 2007, bentuk kerjasamanya adalah
Kerjasama Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah .
Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga tersebut
dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik
daerah;dan meningkatkan penerimaan daerah.
Analisa :
Dalam hal ini jelas bahwa, Kebun Kelapa Sawit tersebut adalah barang milik daerah
yang diperoleh dari anggaran belanja daerah dan dioptimalkan daya guna dan hasil
gunanya oleh pihak ketiga yaitu PT. Hermes Indo Jaya untuk meningkatkan PAD
Kab. Pasaman Barat.
4.2 Kajian terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa yang dilakukan
oleh PT. Hermes Indo Jaya, belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, mengingat
waktu perjnjian tersebut masih belum selesai yaitu akan berakhir apda November 2015 ini
(lebih kurang 6 bulan lagi). Namun demikian secara umum dapat dilakukan penilaian
terhadap pelaksanaan sampai bulan Mei 2015.
Pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dapat
dilihat pada tabel 3.
Berpedoman pada tabel terseut, Perjanjian Kerjasama ini dirasa perlu tinjau ulang untuk
dilakukannya perpanjangan jika pihak kedua melakukan permohonan perpanjangan.

17. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
16

18. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
17
4.3 Kajian terhadap Kendala/ Permasalahan dalam Kerjasama
Beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama
antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Pihak Swasta dalam Pengelolaan
Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh ini
antara lain adalah :
1. Kondisi lahan perkebunan pada Tanah Kas Desa ini yang berada pada aliran Sungai
Batang Saman, sehingga sering terjadi lokasi perkebunan ini dilanda banjir besar
yang merendam lokasi perkebunan ini. Hal ini menyebabkan untuk pemeliharaan dan
pelaksanaan pemanenan buah sawit sering terkendala dan menyebabkan buah sering
busuk.
2. Fluktuasi harga buah sawit yang mengikuti harga di pasaran internasional, yang
sering anjlok ke level harga dibawah toleransi. Sehingga dari hasil panenan yang
dilakukan, sering tidak bisa menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak
swasta, seperti untuk upah panen, upah melangsir buah dan upah transportasi buah
ke pabrik sawit terdekat.
3. Monitoring yang dilakukan oleh Pihak Pertama yang diwakili oleh Dinas Perkebunan
Kab. Pasaman Barat yang secara teknis operasional ditugaskan untuk mengendalikan
dan mengawasi langsung pelaksanaan kerjasama ini, juga tidak bisa dilakukan secara
simultan dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga
pegawai Dinas Perkebunan itu sendiri yang bisa ditugaskan untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan.
4. Kondisi keamanan dan ketertiban perkebunan, dimana karena lokasinya yang berada
jauh dari perkampungan, menyebabkan seringnya terjadi pencurian terhadap hasil
buah sawit oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Piha Kedua tidak menjalankan kewajibannya membayar dan menyetorkan uang hasil
panen kebun kelapa sawit tersebut dengan sistem kontrak sebesar Rp.
78.500.000.000 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada
Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat dengan alasan yang tidak jelas.
4.4 Kajian terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwasanya kebun kelapa sawit ini
dimulai sejak tahun 1991 sejak Kabupaten Pasaman Barat masih bergabung dengan
Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat mekar pada tahun 2003 dan baru memilki
Perda RTRW pada tahun 2012. Jika berbicara mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang,
kaitannya dengan pengelolaan kebun kelapa sawit adalah bagaimana dengan izin
pemanfaatan ruangnya?
Berdasarkan informasi yang di dapat, izin pemanfaatan ruang untuk kebun kelapa sawit ini
belum ada. Hal ini tentu kontradiktif sekali, disuatu sisi pemerintah semestinya

19. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
18
menyelenggarakan penataan ruang yang di dalamnya meliputi perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Disisi lain, pemerintah sendiri tidak mengetahui
apakah usahanya/ kerjasamanya dengan pihak swasta memilki izin pemanfaatan ruang atau
tidak. Tidak jelasnya hal ini juga terkait pada kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang.
Secara kasat mata, posisi kebun kelapa sawit ini bebatasan langsung dengan sungai yang
besar yang memilki DAS yang merupakan kawasan non budidaya sementara dimanfaatkan
untuk budidaya perkebunan.
Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Perkebunan kelapa sawit ini, jangan hanya
berpedoman kepada hasil panen yang menjanjikan PAD bagi daerah namun dengan
mengangkangi peraturan penataan ruang.
Dua hal yang dapat dilihat dalam hal ini adalah, peranan kelembagaan BKPRD yang belum
optimal dan kelembagaan dari kerjasama pemerintah dan swasta yang ada di Kab. Pasaman
Barat.

20. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
19
5 PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta bisa membawa peluang bagi daerah untuk
melakukan inovasi dalam pembangunan Daerah, yang mana ini juga bisa dijadikan
refrerensi bagi daerah lain yang sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-
masing seperti halnya yang terjadi pada KPS Pemda Kab. Pasaman Barat dengan PT.
Hermes Indo Jaya dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa yang
telah memberikan masukan PAD bagi Kab. Pasaman Barat
2. Pola/ Bentuk KPS yang dilakukan dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa
Sawit Tanah Kas Desa Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat adalah dengan Pola
Kontrak Pengelolaan yaitu adanya transfer tanggung jawab pengelolaan/
operasional, pemeliharaan dari Pemda Kab. Pasaman Barat kepada PT. Hermes Indo
Jaya dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.
3. Masih banyaknya kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan KPS
tersebut baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta dan keadaan forcemajure
diantaranya adalah kondisi fisik lahan perkebunan, fluktuasi harga sawit, monitoring
yang dilakukan pemerintah darah, pemenuhan setoran hasil panen, dan lain-lain.
5.2 SARAN/ REKOMENDASI
1. Bahwa KPS di Kab. Pasaman Barat perlu dikembangkan dalam bentuk dan pola
kerjasama yang lain khususnya dalam pembangunan infrastruktur.
2. Perlu diperjelas hak dan kewajiban masing-masing termasuk profit dan resiko yang
mungkin timbul untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan
3. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala/ permasalahan yang terjadi
dalam pelaksnaan KSP tersebut diantaranya :
- Untuk mengatasi fluktuasi harga sawit yang dipengaruhi oleh harga sawit dunia,
maka Pemerintah Kab. Pasaman Barat sudah harus bisa melaksanakan
pengolahan hasil buah sawit untuk produk-produk hilirnya, dengan demikian
bukan saja perjanjian KSP yang tersebut akan bisa memberi nilai lebih, tetapi
sekaligus juga akan meningkatkan penghasilan masyarakat petani kelapa sawit.
- Mengatasi rawannya pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat
4. Monitoring dan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten
Pasaman Barat agar lebih diintensifkan.
5. Perlu dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama, baik terhadap substansi
maupun terhadap profit yang dihasilkan.
6. Perlu ditinjau tentang izin pemanfaatan ruang untuk lahan perkebunan tersebut

21. Henny Ferniza, MPWK 2015
Tugas “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta”
20
6 Daftar Pustaka
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur yang telah beberapa kali diubah dan terakhir
diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama
Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah
Asikin Zainal. 2013. Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur
Publik. Mimbar Hukum Volume 25 (1): 55-67 1 Februari 2013.
--------2012. Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta dalam Pembangunan
Daerah di Kalimantan. PKP2A III LAN Samarinda
Utomo, Tri Widodo 2010. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta
Dalam Pembangunan Daerah. http://triwidodoutomo.blogspot.com/2010/07/pengembangan-
kerjasama-pemerintah.html?m=1