Program J-PASTI KUEREN memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk Kabupaten Jember yang belum terdaftar dalam asuransi kesehatan nasional atau tidak aktif. Pelayanan ini mencakup rawat jalan, rawat inap, operasi, dan rujukan ke rumah sakit lain di luar kabupaten. Biaya pelayanan bersumber dari anggaran pemerintah daerah dan rumah sakit dengan tujuan menjamin akses kesehatan bagi seluruh
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...BPJS Kesehatan RI
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta yang menderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup peserta dan mencegah komplikasi penyakit. Panduan ini menjelaskan definisi, tujuan, sasaran, bentuk pelaksanaan, dan langkah-langkah PRO
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB). TPCB dibentuk untuk melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan puskesmas sesuai standar. Dokumen ini juga menjelaskan konsep, organisasi, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan oleh TPCB terhadap puskes
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen membahas tentang pentingnya keluarga sehat tanpa rokok, geraham, dan Covid-19.
2. Penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, dan kanker merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia.
3. Merokok merupakan faktor risiko utama penyakit tidak menular dan menambah beban keuangan untuk pengobatan.
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpvRs husada
Dokumen tersebut berisi tiga surat dari Puskesmas Kecamatan Sawah Besar yang berkaitan dengan program imunisasi anak sekolah. Surat pertama undangan pertemuan persiapan, surat kedua permintaan vaksin untuk kegiatan BIAS, dan surat ketiga permintaan vaksin rutin untuk program imunisasi.
Kurikulum pelatihan pelayanan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian di puskesma...HelenWidaya
Kurikulum Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas ini membahas tentang latar belakang dibutuhkannya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas melalui pelatihan, peran, fungsi, dan kompetensi yang diharapkan dari peserta pelatihan, tujuan pelatihan, struktur program pelatihan, dan garis besar program pembelajaran.
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...BPJS Kesehatan RI
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta yang menderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup peserta dan mencegah komplikasi penyakit. Panduan ini menjelaskan definisi, tujuan, sasaran, bentuk pelaksanaan, dan langkah-langkah PRO
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB). TPCB dibentuk untuk melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan puskesmas sesuai standar. Dokumen ini juga menjelaskan konsep, organisasi, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan oleh TPCB terhadap puskes
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen membahas tentang pentingnya keluarga sehat tanpa rokok, geraham, dan Covid-19.
2. Penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, dan kanker merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia.
3. Merokok merupakan faktor risiko utama penyakit tidak menular dan menambah beban keuangan untuk pengobatan.
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpvRs husada
Dokumen tersebut berisi tiga surat dari Puskesmas Kecamatan Sawah Besar yang berkaitan dengan program imunisasi anak sekolah. Surat pertama undangan pertemuan persiapan, surat kedua permintaan vaksin untuk kegiatan BIAS, dan surat ketiga permintaan vaksin rutin untuk program imunisasi.
Kurikulum pelatihan pelayanan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian di puskesma...HelenWidaya
Kurikulum Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas ini membahas tentang latar belakang dibutuhkannya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas melalui pelatihan, peran, fungsi, dan kompetensi yang diharapkan dari peserta pelatihan, tujuan pelatihan, struktur program pelatihan, dan garis besar program pembelajaran.
8. triyani kars pengelolaan data asuhan gizi desember 2018Dokter Tekno
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelayanan gizi di rumah sakit yang mencakup asuhan gizi rawat jalan, asuhan gizi rawat inap, penyelenggaraan makanan, dan penelitian serta pengembangan gizi."
Puskesmas menetapkan struktur organisasi, penanggung jawab pelayanan, dan kode etik berdasarkan peraturan. Struktur organisasi mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap jabatan. Kode etik berlaku untuk seluruh pegawai dan dievaluasi pelaksanaannya.
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
Program Rujuk Balik adalah program BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan jangka panjang bagi peserta dengan penyakit kronis tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Program ini memberikan akses mudah bagi peserta untuk mendapatkan obat kronis di fasilitas kesehatan primer atas rujukan dokter spesialis. Panduan ini menjelaskan prosedur pendaftaran dan pelayanan obat bagi peserta program ini.
Dokumen ini membahas rencana layanan terpadu antar profesi kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo. Rencana layanan ditetapkan berdasarkan hasil kajian medis pasien dan kebutuhannya, sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke poliklinik lain untuk kolaborasi tim kesehatan antar disiplin seperti penanganan pasien hipertensi, diabetes, tuberkulosis, dan ibu hamil s
UPTD Puskesmas Kertosari merupakan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Puskesmas ini bertugas memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
Kerangka acuan kegiatan pembinaan desa siaga di wilayah kerja Puskesmas Muara Wahau II bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader desa siaga dalam mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Kegiatan pembinaan ini meliputi persiapan, pelaksanaan pembinaan di desa siaga, dan evaluasi setiap tiga bulan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Penetapan ini menunjuk Wahyu Surya Sukana sebagai penanggung jawab pelayanan obat di Puskesmas Simomulyo. Tugasnya meliputi menerima, menyimpan, mendistribusikan, dan mengendalikan persediaan obat serta membuat laporan. Penetapan ini berlaku sejak 1 Februari 2016.
Keputusan Kepala Puskesmas Puruk Cahu menunjuk Saudari KARIYAMI sebagai penanggung jawab program imunisasi balita dan catin. Ia akan membantu kepala puskesmas dalam pelayanan kesehatan, perencanaan program, penanggulangan wabah, dan pelaporan kegiatan. Keputusan ini berlaku sejak 18 Januari 2016.
Surat keterangan hasil ujian nasional sementara siswa SMP Negeri 3 Satap Sangalla' Kabupaten Tana Toraja menyebutkan bahwa siswa bernama Uci Anita Purnama Sari memperoleh nilai total 253 dari empat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia 76, Bahasa Inggris 62, Matematika 47.5, dan Ilmu Pengetahuan Alam 67.5.
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam mengel
8. triyani kars pengelolaan data asuhan gizi desember 2018Dokter Tekno
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelayanan gizi di rumah sakit yang mencakup asuhan gizi rawat jalan, asuhan gizi rawat inap, penyelenggaraan makanan, dan penelitian serta pengembangan gizi."
Puskesmas menetapkan struktur organisasi, penanggung jawab pelayanan, dan kode etik berdasarkan peraturan. Struktur organisasi mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap jabatan. Kode etik berlaku untuk seluruh pegawai dan dievaluasi pelaksanaannya.
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
Program Rujuk Balik adalah program BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan jangka panjang bagi peserta dengan penyakit kronis tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Program ini memberikan akses mudah bagi peserta untuk mendapatkan obat kronis di fasilitas kesehatan primer atas rujukan dokter spesialis. Panduan ini menjelaskan prosedur pendaftaran dan pelayanan obat bagi peserta program ini.
Dokumen ini membahas rencana layanan terpadu antar profesi kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo. Rencana layanan ditetapkan berdasarkan hasil kajian medis pasien dan kebutuhannya, sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke poliklinik lain untuk kolaborasi tim kesehatan antar disiplin seperti penanganan pasien hipertensi, diabetes, tuberkulosis, dan ibu hamil s
UPTD Puskesmas Kertosari merupakan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Puskesmas ini bertugas memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
Kerangka acuan kegiatan pembinaan desa siaga di wilayah kerja Puskesmas Muara Wahau II bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader desa siaga dalam mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Kegiatan pembinaan ini meliputi persiapan, pelaksanaan pembinaan di desa siaga, dan evaluasi setiap tiga bulan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Penetapan ini menunjuk Wahyu Surya Sukana sebagai penanggung jawab pelayanan obat di Puskesmas Simomulyo. Tugasnya meliputi menerima, menyimpan, mendistribusikan, dan mengendalikan persediaan obat serta membuat laporan. Penetapan ini berlaku sejak 1 Februari 2016.
Keputusan Kepala Puskesmas Puruk Cahu menunjuk Saudari KARIYAMI sebagai penanggung jawab program imunisasi balita dan catin. Ia akan membantu kepala puskesmas dalam pelayanan kesehatan, perencanaan program, penanggulangan wabah, dan pelaporan kegiatan. Keputusan ini berlaku sejak 18 Januari 2016.
Surat keterangan hasil ujian nasional sementara siswa SMP Negeri 3 Satap Sangalla' Kabupaten Tana Toraja menyebutkan bahwa siswa bernama Uci Anita Purnama Sari memperoleh nilai total 253 dari empat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia 76, Bahasa Inggris 62, Matematika 47.5, dan Ilmu Pengetahuan Alam 67.5.
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam mengel
Juknis Jampersal_JKN 4 Maret 2022 (1).pptxSriyanaYosa
Petunjuk teknis ini mengatur integrasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dokumen ini menjelaskan sasaran, manfaat, dan prosedur pelayanan Jampersal di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, dijelaskan pula peran instansi terkait seperti provinsi, kabupaten
SOP ini menjelaskan prosedur layanan kesehatan program JKBM di Puskesmas melalui sistem elektronik JKBM (E-JKBM), mulai dari pendaftaran pasien, pelayanan kesehatan, rujukan, hingga pengajuan klaim secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. SOP ini mengatur tahapan pendaftaran pasien, pelayanan, rujukan, serta penginputan data untuk pengajuan klaim.
Surat edaran bersama antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan menjelaskan tentang pelaksanaan dan pemantauan penerapan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Surat edaran ini mengatur tentang cakupan wilayah penerapan, indikator penilaian kinerja, dan konsekuensi pembayaran berdasarkan hasil evaluasi. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pelayanan di fasilit
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRSyaharuddin Rasyid
Dokumen tersebut membahas tentang koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan. Mekanisme koordinasi manfaat dilakukan untuk menghindari duplikasi pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta yang memiliki perlindungan ganda."
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Latar belakang berdirinya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap sejak tahun 2014 hingga 2019
2. Cakupan peserta yang terus diperluas untuk mencapai Universal Health Coverage pada 2019
3. Tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan baik pekerja swasta maupun non-pekerja
Beberapa masalah dalam pelaksanaan dana jampersal meliputi rendahnya realisasi anggaran, ketidaksesuaian perencanaan antara pusat dan daerah, pemahaman petunjuk teknis yang bervariasi, dan ketidaktersediaan data sasaran yang valid. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pelayanan yang dapat diberikan melalui jampersal, peran berbagai instansi dalam pelaksanaannya, serta prosedur klaim.
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Tini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. JKN dibangun untuk mencapai cakupan kesehatan universal guna menjamin hak konstitusional setiap orang akan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Namun demikian, program JKN masih menghadapi tantangan defisit keuangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan pengeluaran klaim. Diperlukan upaya restrukturisasi untuk menjamin keberlanj
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan
2. (J – PASTI KUEREN)
• Pelayanan Kesehatan Gratis diberi nama
Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus
Penduduk Jember yang Efektifdan
Efisien(J – PASTI KUEREN) adalah
Program Pemerintah Kabupaten Jember
dalam hal pembiayaan pelayanan
kesehatan yang diperuntukkan bagi
penduduk Kabupaten Jember yang
pembiayaan kesehatannya dijamin oleh
Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Program J–PASTI KUEREN bertujuan untuk
:
1. menjamin terpenuhinya pembiayaan kesehatan bagi
penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN
dan/atau belum diintegrasikan ke dalam kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasionalatau peserta JKN dengan
kartu tidak aktif di Kabupaten Jember;
2. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standart
Panduan Praktek Klinis (PPK) dengan tetap
mengacupada prinsip kendali mutu dan kendali biaya;
3. pengelolaan alokasi anggaran
pelayanankesehatanbagipendudukdiKabupaten Jember
yangTransparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
4. SASARAN PROGRAM
1. Penduduk yang memiliki e-KTPKabupaten Jember yang
terdata atau yang tidak terdata dalam data base DTKS
yang tidak mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan
apapun atau dalam proses integrasi atau peserta tidak
aktifpada Program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Neonatus, bayi, anak dari orang tua yang memiliki e-KTP
dan KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, yang belum terdaftar
sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Masyarakat dengan Tempat Tinggal Tidak Tetap (T4) yaitu
gelandangan dll.
5. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN
1. Penerima Program J-PASTI KUEREN dapat dilayani di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan (FKTL) milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Milik
Pemerintah yang berada di luar Kabupaten Jember yang bekerja sama
dengan Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Bagi neonatus, bayi dan anak mengikuti kepesertaan orang tuanya yang
dibuktikan dengan:
a. E-KTP / Surat keterangan pengganti KTP orang tua yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember
b. Surat keterangan lahir dari bidan/dokter Puskesmas
/ Rumah Sakit, atau Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
6. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam
Program J - PASTI KUEREN, meliputi :
1. pelayanan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas dan
Jaringannya.
2. pelayanan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas
3. pelayanan tingkat lanjutan di RSD Kabupaten Jember dan
rujukan dari RSD Kabupaten Jember ke Rumah Sakit Milik
Pemerintah yang berada di luar Kabupaten Jember yang
melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember;
4. pelayanan kegawatdaruratan di UGD Puskesmas dan/atau
IGD RSD Kabupaten dan Rumah Sakit Milik Pemerintah
yang berada di luar Kabupaten Jember yang melakukan
kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember;
Bersambung…..
7. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam
Program J - PASTI KUEREN, meliputi :
5. pelayanan ambulance;
6. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
7. pelayanan penunjang diagnostik
8. pelayanan transfusi darah; dan
9. pelayanan observasi, diagnosis, pengobatan kurang dari 24
jam (one day care);
10. Pelayanan rawat inap dalam Program J - PASTI KUERENdi
ruang perawatan kelas III di RSD.
11. Pelayanan Operasi.
8. TARIF PELAYANAN
• Tarif pelayanan kesehatan dalam Program J -PASTI KUEREN di
Kabupaten Jember yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya, mengacu
pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya atau ketentuan tarif lain yang
berlaku.
• Tarif Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dalam Program J - PASTI
KUEREN di 3 RSD mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit atau ketentuan tarif lain
yang berlaku.
• Tarif Pelayanan kesehatan dalam Program J - PASTI KUEREN di
di tingkat lanjutan atau Rumah Sakit luar Daerah, berdasarkan tarif Biakes
Maskin Provinsi Jawa Timur yang berlaku atau tarif lain yang tertuang
dalam perjanjian kerjasama.
9. PEMBIAYAAN
Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bersumber dari :
1. Anggaran pemerintah Kabupaten Jember melalui APBD
2. Anggaran BLUD Rumah Sakit Daerah
3. Anggaran Subsidi dari Perawatan Non kelas 3 (tiga)
4. Sumber anggaran lain yang sah
5. Ketentuan penggunaan sumber anggaran akan diatur lebih
lanjut di dalam Petunjuk Teknis
6. Pelayanan pada tahun 2022 tetap berlangsung dengan
menggunakan skema pembayaran yang ada, sampai
dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (PAPBD) tahun 2022 ditetapkan
Bersambung…..
10. PEMBIAYAAN
7. Apabila APBD tidak mencukupi untuk pembiayaan pelayanan kesehatan
di RSD selanjutnya mengunakan dana BLUD dengan tetap menerapkan
prinsip efektif dan efisien.
8. Apabila RSD tidak mempunyai cukup anggaran dalam rangka
pembiayaan layanan gratis sebagai mana dimaksud pada ayat 2 maka
dapat mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten
Jember.
11. VERIFIKASI DOKUMEN KLAIM
1. Verifikasi dokumen klaim pelayanan kesehatan gratis di 3
RSD Kabupaten Jember dilakukan oleh Verifikator Internal
RSD dan Pihak Pembayar.
2. Verifikasi dokumen klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Jember dan Rumah Sakit luar daerah dilakukan
oleh Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
12. PENJAMINAN PROGRAM J - PASTI KUEREN
1. Masyarakat yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan
mengikuti program JKN baik PBPU dan BP yang dibiayai
oleh Pemda bagi masyarakat yang terbukti tidak mampu
maupun mandiri bagi masyarakat yang mampu
2. Bagi Peserta Penerima Upah (PPU) segera dikoordinasikan
dengan Perusahaan (Pemberi kerja) untuk diwajibkan
menjadi peserta JKN Penerima Upah Minimal Kelas II
melalui Dinas Tenaga Kerja
3. Bagi Peserta BPJS Kesehatan tetap berlaku ketentuan klaim
dari BPJS Kesehatan.
Bersambung….
13. PENJAMINAN PROGRAM J - PASTI KUEREN
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan pelayanan
berperdoman pada Panduan Praktek Klinis (PPK) yang
berlaku dan mengacu pada program J - PASTI KUEREN.
5. Pelayanan yang tidak dijamin oleh asuransi atau kepesertaan
jaminan lainnya, maka dapat diajukan untuk mendapat
anggaran pelayanan gratis Kabupaten Jember setelah
diterbikan keterangan tidak dijamin.
6. Penduduk yang menggunakan Pelayanan Kesehatan Program
J-PASTI KUEREN akan didaftarkan sebagai Peserta Bukan
Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai oleh pemerintah agar
pelayanan ke dua sudah terjamin oleh Jaminan Kesehatan
Nasional.