paparan

1. http://www.subditpkk.binapemdes@gmail.com
PERAN KEMENDAGRI DALAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN POSYANDU
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri
Oleh :
Drs. LUTFI T.M.A, M.Si
Plt. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa

2. POSYANDU
Pos Pelayanan Terpadu
Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan
sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan
pelayanan lainnya sesuai potensi daerah.
 melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan; dan
 meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
Tugas

3. PERAN KEMENDAGRI
Kelembagaan
Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan
Pengembangan dan Pembinaan
Posyandu sebagai Layanan Terintegrasi dan Pembinaan melalui
Ditjen Bina Pemdes dan Pokjanal/Pokja
Pendanaan
Alokasi Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
PMDN 20/18 dst...
Pelaporan
Operasionalisasi Sistem Informasi Posyandu

4. PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDU
melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.
UU No. 6/2014 & PERMENDARI NO 18/ 2018
LKD terdiri dari
• RT
• RW
• PKK
• Karang Taruna
• POSYANDU
• LPM
• Sesuai kebutuhan
Desa
• Hasil Musdes
Ditetapkan
dengan PERDES
KONSEKUENSI SEBAGAI
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT, PERLU ADA
PENGATURAN
PENGORGANISASIANNYA,
PENGATURAN MANAJEMEN
KELEMBANGAANNYA, DSB
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

5. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
PERMENDAGRI 18/2018 PASAL 3
 (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. MUSDES
 (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
a) berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) berkedudukan di Desa setempat;
c) keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
d) memiliki kepengurusan yang tetap;
e) memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
f) tidak berafiliasi kepada partai politik.
 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Desa.
1. PSL 6 (2) Pemerintah desa dan masyarakat desa dpt membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud ayat (1)
sesuai perkembangan dan kebutuhan (Selain RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu, dan LPM)
2. Psl 6 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD ditetapkan dalam Perdes
3. Psl 7 (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
Pasal 14 PermendagrI 18/2018
Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.

6. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN POSYANDU
melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 19 TAHUN 2011 TTG
PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL
DASAR DI POSYANDU
Mengembangkan
Posyandu bukan hanya
pada layanan kesehatan
tetapi dapat di integrasikan
dengan layanan sosial
dasar lainnya
POKJANAL/POKJA
kelompok kerja yang tugas dan fungsinya
terkait pembinaan,
penyelenggaraan/pengelolaan posyandu
yang berkedudukan di pusat, provinsi,
kabupaten/kota, Kecamatan, Desa dan
Kelurahan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2007 TTG KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU
(POKJANAL POSYANDU)
PROGRAM KELEMBAGAAN
SDM
(Peningkatan Kapasitas Kader/Pengurus)
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

7. • MENTERI DALAM NEGERI MELALUI DIREKTUR JENDERAL BINA
PEMERINTAHAN DESA MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SECARA UMUM TERHADAP PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN
PENDAYAGUNAAN LKD (POSYANDU) DAN LAD.
DALAM BENTUK :
• PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
• PEDOMAN TEKNIS BAGI PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA DALAM MENYUSUN
PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN
PENDAYAGUNAAN LKD DAN LAD
• PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA TEKNIS PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN
LKD DAN LAD
• FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH
• MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN,
PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN LKD
DAN LAD SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA
PADA KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAHNYA.
BUPATI/WALI KOTA MELAKUKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMBENTUKAN,
PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN
LKD DAN LAD SEBAGAI MITRA
PEMERINTAH DESA DI WILAYAHNYA
CAMAT MELAKUKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN,
PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN
LKD DAN LAD SEBAGAI MITRA
PEMERINTAH DESA DI DESA.

8. “Sebagai Wadah Koordinasi dan Konsolidasi yang dibentuk mulai
dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan
Kelurahan dalam rangka sinergisitas program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan serta pembinaan posyandu sebagai layanan
terintegrasi”
POKJANAL
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
POKJA
Desa /Kelurahan
Kementerian/Lembaga, OPD dan unsur
Terkait lainnya
Perangkat Desa/Kelurahan dan Unsur
Terkait lainnya

9. • Kes Ibu Anak
• KB
 Kes Ibu & Anak
 KB
 PAUD
 BKB
 Kes Ibu & Anak
 KB
 PAUD
 BKB
 EKONOMI KEL
 HAL Aktual dan URGEN
POSYANDU
GENERASI I
POSYANDU
GENERASI II
POSYANDU
GENERASI III
Terintegrasi
CEGAH
STUNTING
INTEGRASI LAYANAN
Pos Pelayanan Terpadu

10. BIDANG SUB BIDANG KEGIATAN
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 2 Sub Bidang Kesehatan
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2 2 02 Penyelenggaraan POSYANDU (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader POSYANDU)
2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana POSYANDU/Polindes/PKD
2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
POSYANDU/Polindes/PKD **
2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU
melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.
PERMENDARI NO 20/ 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

11. PELAPORAN
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI POSYANDU BERBASIS WEBSITE
Operasionalisasi SIP Posyandu Berbasis Website diharapkan mampu untuk dapat memberikan kemudahan layanan
dalam Pengumpulan Data Posyandu secara Update yg dapat digunakan sebagai bahan Perumusan Kebijakan
maupun penyusunan Program dan Kegiatan serta Kordinasi pada Pokjanal tingkat Pusat s.d Pokja Desa/Kelurahan

12. PERKEMBANGAN DATA POSYANDU
196.100 Posyandu
Data per April 2021
7.578 Posyandu
(3,9%).
Pratama
54.265 Posyandu
(27,7 %)
Madya
94.382 Posyandu
(48,1%)
Purnama
Posyandu 37.458
(19,1%)
Mandiri
Tanpa Ket Strata : 2.417 (1,2%)

13. “Optimalkan Posyandu,
Mari Cegah Stunting di Indonesia”
Terima Kasih