contoh kak

1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
STUDY KELAYAKAN PENATAAN DAN PELEBARAN JALAN
AHMAD YANI (PASIRKAREUMBI)
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
1 | P a g e

2. TAHUN ANGGARAN 2016
2 | P a g e

3. 1. LATAR BELAKANG
Jaringan jalan memegang peranan penting dalam hal wadah pergerakan masyarakat
dalam melakukan aktifitas sehari-hari, karena sejalan dengan laju pertumbuhan dan
urbanisasi, pertumbuhan perekonomian dan lain sebagainya sehingga perlu di imbangi
dengan pertumbuhan jaringan jalan serta penataan lalulintas yang merupakan satu
kesatuan terpadu dari semua jaringan jalan.
Jika dilihat dari kondisi transportasi yang ada sekarang ini wilayah utara Kabupaten
Subang merupakan perlintasan jalur utama dan dimanfaatkan juga sebagai jalur
alternatif untuk ke Bandung, Cirebon atau Tasikmalaya. Lintas Subang - Bandung
melalui Kalijati semakin diminati para pengemudi karena jalannya yang halus dan
bebas hambatan apalagi setelah dibukanya Gerbang Tol Keluar di daerah Sadang.
Persimpangan Jalan Cagak merupakan persimpangan strategis karena dari
persimpangan tersebut dapat menjangkau Bandung - Sumedang - Sadang melalui
Wanayasa dan Kota Subang sendiri. Disamping itu jalur ini diharapkan nantinya dapat
menjadi jalur strategis yang akan dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat dalam
mendukung upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Subang. Bila dilihat dari
pola jaringan jalan yang ada, aksesibilitas jaringan jalan di Kabupaten Subang bersifat
sentris, dimana pergerakan antar wilayah yang berseberangan akan melewati ibu kota
Kabupaten Subang yang berada pada pusat wilayah kabupaten subang secara
keseluruhan.
Dalam hal aksesibilitas jaringan jalan, diharapkan jalur jalan ini dapat menjadi jalur
alternatif untuk mempercepat pergerakan orang dan barang sesuai standar pelayanan
minimal jalan yang merupakan amanat UU no. 38/2004 dan PP no. 24/2006 tentang
jalan. Berdasarkan Perda no 22 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Subang disebutkan bahwa Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten
Subang sendiri diarahkan pada sektor agribisnis, agrindustri, industri kelautan dan
pariwisata berbasis potensi lokal. Daya tarik wilayah Kabupaten Subang merupakan
aset pariwisata yang perlu dan harus terus dikembangkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut secara khusus dan mempunyai tujuan
untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang pada umumnya.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu Studi Kelayakan Penataan
dan Pelebaran Ruas Jalan Ahmad Yani (Pasirkareumbi) Kabupaten Subang,
sebagai awal strategi pelaksanaan yang menyangkut rekayasa, ekonomi dan program.
3 | P a g e

4. 2. MAKSUD DAN TUJUAN
Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi konsultan dalam
menyusun Studi Kelayakan Penataan dan Pelebaran Ruas Jalan Ahmad Yani
(Pasirkareumbi) Kabupaten Subang, sehingga diperoleh suatu formulasi kebijakan
berupa alternatif solusi yang dapat dijadikan dasar untuk tahapan perencanaan
selanjutnya untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
Tujuan kegiatan studi kelayakan ini adalah untuk :
1. Mendapatkan strategi pelaksanaan yang paling sesuai dilihat dari kebijakan
perencanaan, aspek teknis, aspek lingkungan dan keselamatan, aspek ekonomi,
aspek lain, evaluasi kelayakan ekonomi serta pemilihan alternatif dan rekomendasi
sehingga diperoleh solusi penanganan yang paling tepat;
2. Memberikan rekomendasi terhadap tinjauan jalan yang sesuai dengan sistem
jaringan jalan eksisting baik;
3. Sistem jaringan jalan kabupaten / kota kabupaten, provinsi dan nasional serta
pengembangannya untuuk kurun waktu yang akan datang;
4. Menentukan strategi investasi prasarana jalan guna kelangsungan sistem jaringan
jalan di Kabupaten Subang.
5. Mengetahui manfaat proyek tersebut dengan berorientasi kepada kebutuhan
maupun nilai ekonomis yang didapat.
6. Mengetahui manfaat dibangunnya penataan pelebaraan jalan ini terhadap
masyarakat di sekitar jalur ini.
Kegunaan kegiatan studi kelayakan ini adalah untuk:
1. Membantu proses pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif solusi
rencana kegiatan yang layak dari segi lingkungan hidup, teknis dan ekonomis.
2. Memberi masukan untuk mengintegrasikan pertimbangan kebijakan dengan
teknis, lingkungan maupun ekonomi dalam penyusunan desain rinci kegiatan
pembangunan jalan.
3. Memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan detail desain ruas jalan.
4. Memberikan masukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup
dalam penyusunan desain rinci kegiatan pembangunan jalan.
5. Memberikan informasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dampak positif
dan menghindari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan
pembangunan/peningkatan ruas jalan tersebut.
4 | P a g e

5. 3. SASARAN
Terwujudnya Studi Kelayakan Penataan dan Pelebaran Ruas Jalan Ahmad Yani
(Pasirkareumbi), guna menunjang terwujudnya jaringan jalan di Kabupaten Subang
yang tepat sasaran dan ekonomis.
4. LOKASI KEGIATAN
Ruas Jalan Ahmad Yani (Pasirkareumbi), Kabupaten Subang
5. SUMBER PENDANAAN
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang Tahun
Anggaran 2016.
6. ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Satuan Kerja : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang
7. STANDAR TEKNIS
a. Pd. T-19-2005-B, Pedoman Teknis Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan
b. Pd. T-01-2002-B, Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur
c. Pd. T-19-2004-B, Pedoman Pencacahan Lalulintas
d. Pd. T-05-2005-B, Pedoman Perencanaan Tebal Lapis Tambah Perkerasan Lentur
dengan Metode Lendutan
e. Pd. T-14-2003, Pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen
f. Pd. T-15-2005, Pedoman Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)
Bagian 1. Biaya Tidak Tetap (Running Cost)
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011, tentang Persyaratan
Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
h. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 05 tahun 2012, tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan sebagai acuan penyusunan dokumen amdal.
i. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KM-48/MENLH/11/1996,
tentang Baku Tingkat Kebisingan. Sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan
dengan kebisingan.
j. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-
5 | P a g e

6. 299/11/1996, tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan
6 | P a g e

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sebagai acuan penyusunan dokumen
amdal dalam aspek sosial.
k. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-45/MENLH/10/1997,
tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Sebagai acuan Nasional pengelolaan
kualitas udara.
l. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-
124/11/1997, tentang Panduan Teknis Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat
sebagai acuan penyusunan dokumen amdal dalam aspek kesehatan masyarakat.
8. REFERENSI HUKUM
1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagai acuan
dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai acuan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007, tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kabupaten.
8. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010.
9. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
9. LINGKUP KEGIATAN
Secara umum tahapan pelaksanaan pekerjaan studi ini terdiri dari: Tahap Persiapan,
Tahap Pengumpulan Data, Tahap Analisis, dan Tahap Finalisasi. Penyusunan tahapan
pekerjaan ini disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan, di mana tujuan dari setiap
tahapan adalah sebagai berikut:
1) Tahap Persiapan, ditujukan untuk menyelesaikan masalah administrasi dan
menyiapkan kerangka pelaksanaan studi berupa pemantapan metodologi, rencana
dan persiapan survey, kajian literatur, kajian studi terdahulu dan pengenalan awal
wilayah studi. Hasil Tahap Persiapan ini akan disampaikan pada Laporan
7 | P a g e

8. Pendahuluan.
8 | P a g e

9. 2) Tahap Pengumpulan Data, ditujukan untuk memperoleh data sekunder maupun
primer yang dibutuhkan dalam kegiatan analisis kelayakan penataan dan pelebaran
ruas jalan. Hasil pengumpulan data dan analisis awalnya akan disampaikan pada
Laporan Antara.
3) Tahap Analisis, ditujukan untuk menghasilkan kelayakan dan konsep kelayakan
penataan dan pelebaran ruas jalan. Hasil tahap analisis dan perencanaan ini akan
disampaikan pada Laporan Akhir Sementara.
4) Tahap Finalisasi Studi, ditujukan untuk melengkapi laporan studi sesuai dengan hasil
diskusi dengan pihak pemberi kerja dan masukan dari berbagai instansi untuk
dijadikan hasil akhir dari studi ini. Hasil Tahap Finalisasi Studi ini akan disampaikan
pada Laporan Akhir.
10. KELUARAN
Berupa kumpulan buku laporan Pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Penataan
dan Pelebaran Ruas Jalan Ahmad Yani (Pasirkareumbi) Kabupaten Subang, yang terdiri
dari :
a. Laporan pendahuluan,
b. Laporan antara
c. Laporan Draft Akhir dan
d. Laporan akhir.
11. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN
Data kondisi di wilayah tersebut, serta staf pendamping selaku wakil direksi yang
bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart) atau project office (PO)
dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.
12. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI
Peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini berasal dari sewa dan kepunyaan
penyedia jasa sendiri.
13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA
Lingkup kewenangan penyedia jasa adalah melaksanakan kegiatan Studi Kelayakan
Penataan dan Pelebaran Ruas Jalan Ahmad Yani (Pasirkareumbi), Kabupaten Subang
14. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
9 | P a g e

10. Jangka waktu yang tersedia 90 (sembilan puluh) Hari Kalender
10 | P a g e

11. 15. PERSONIL
Semua Tenaga Ahli yang diusulkan diutamakan yang telah tercantum namanya dalam
Dokumen Kualifikasi, kecuali untuk Tenaga Teknisi.
Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknisi, adalah sebagai berikut :
1. Ketua Tim / Teknik Jalan Raya
2. Ahli Perencanaan Wilayah
3. Ahli Teknik Lingkungan / Sosial
4. Ahli Teknik Geodesi
5. Ahli Hidrologi
6. Ahli Ekonomi Pembangunan
Tenaga Pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini, adalah
sebagai berikut :
1. Sekretaris/Administrasi
2. Operator Komputer
3. Cad Engineer / Draftman
4. Surveyor
Daftar Kebutuhan Personil Tenaga Ahli
No Jabatan
Jumlah
Tenaga
Ahli
Kelompok
Ahli
Lama
Pengalam
an
Minimal
1. Ketua Tim / Teknik Jalan Raya 1 Ahli Madya 7 Tahun
2. Ahli Perencanaan Wilayah 1 Ahli Muda 4 Tahun
3.
Ahli Teknik
Lingkungan / Sosial 1 Ahli Muda 4 Tahun
4. Ahli Teknik Geodesi 1 Ahli Muda 4 Tahun
5. Ahli Hidrologi 1 Ahli Muda 4 Tahun
11 | P a g e

12. 6
Ahli Ekonomi
Pembangunan 1 - 4 Tahun
Catatan :
Seluruh tim minimum berpendidikan S1 (Strata Satu) sesuai dengan bidangnya.
12 | P a g e

13. 16. JADWAL TAHAPAN
Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pelaksanaan yaitu :
1. Persiapan.
2. Mobilisasi Personil
3. Pelaksanaan Teknis di Lapangan
4. Demobilisasi Personil
5. Penyusunan Laporan Akhir
17. LAPORAN
1) Laporan Pendahuluan
Laporan ini Pendahuluan berisikan pemahaman dan penempatan personil, berikut
tanggung jawab masing-masing tenaga ahli. Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima)
eksemplar. Laporan ini harus dipresentasikan di hadapan Tim Pendamping pekerjaan ini
dan hasilnya diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah SPMK.
? Review Data eksisting hasil survey pendahuluan.
? Usulan Metodologi yang akan diterapkan.
? Rincian Program kerja dan penjadwalan pengumpulan data yang akan dilakukan.
? Rencana Kerja penyedia jasa secara menyeluruh;
? Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya;
? Jadwal kegiatan penyedia jasa.
2) Laporan Antara
Laporan antara berisi mengenai laporan teknik yang memuat seluruh rangkaian analisis
pekerjaan. Laporan ini diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
3) Draft Laporan Akhir
Laporan draft akhir ini merupakan sebuah buku yang berisi penjelasan-penjelasan
mengenai seluruh kaian meliputi data / informasi, analisa dan rekomendasi, sebagaimana
produk kegiatan (keluaran) tersebut diatas. Laporan draft akhir ini dibuat sebanyak 10
(lima) buku laporan.
4) Laporan Akhir
Hasil penyempurnaan berupa masukan dari tim teknis dan pihak terkait lainnya, kemudian
mendapat persetujuan oleh PPTK dan / atau KPA maka menjadi laporan Final, Laporan
Akhir ini harus diserahkan sebelum konsultan mengakhiri tugasnya dan dibuat sebanyak
13 | P a g e

14. 5 (lima) buku laporan.
18. PRODUKSI DALAM NEGERI
Berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali
ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam
negeri.
19. PERSYARATAN KERJASAMA
Jika persyaratan dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi “wajib mempunyai
perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut”.
20. PEDOMAN PENGUMPULAN
Pengumpulan data dan lapangan harus memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan yang
berlaku.
21. ALIH PENGETAHUAN
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan
pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja : Dinas Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Subang
14 | P a g e