Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan penegakan hukum. UU ini menggunakan berbagai instrumen seperti KLHS, tata ruang, baku mutu, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, dan instr
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997 sebagai payung hukum lingkungan hidup di Indonesia. UU baru ini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menambah sanksi pidana bagi pelanggar, memperkuat instrumen pencegahan pencemaran, dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan penegakan hukum. UU ini menggunakan berbagai instrumen seperti KLHS, tata ruang, baku mutu, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, dan instr
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997 sebagai payung hukum lingkungan hidup di Indonesia. UU baru ini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menambah sanksi pidana bagi pelanggar, memperkuat instrumen pencegahan pencemaran, dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
Outline:
1. Perubahan istilah
2. Skala perumahan
3. Hunian berimbang
4. Dana konversi
5. PPJB
6. Sanksi administratif & pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No. 1/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No.1/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.1/2011 mengalami beberapa perubahan.
1. Rusun umum & alas hak rusun
2. Pemisahan & pertelaan
3. SHM & SKBG sarusun
4. P3SRS
5. Sanksi administratif & pidana
6. Perbandingan PP rusun
Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun(”UU No. 20/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Rumah Susun dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU No.20/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.20/2011 mengalami beberapa perubahan.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, diantaranya perlawanan (verzet), banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden verzet.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum pertanahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sebelum UUPA berlaku, terdapat dualisme hukum tanah di Indonesia antara hukum tanah adat dan barat. UUPA kemudian menciptakan kesatuan hukum tanah nasional berdasarkan konsep hukum tanah adat."
Sistem OSS Berbasis Risiko yang dirancang untuk memudahkan perizinan berusaha secara online telah dirilis dan diresmikan oleh Presiden. Sistem ini mengklasifikasikan risiko usaha menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi untuk menentukan persyaratan perizinan berusaha yang dibutuhkan."
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
Outline:
1. Perubahan istilah
2. Skala perumahan
3. Hunian berimbang
4. Dana konversi
5. PPJB
6. Sanksi administratif & pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No. 1/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No.1/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.1/2011 mengalami beberapa perubahan.
1. Rusun umum & alas hak rusun
2. Pemisahan & pertelaan
3. SHM & SKBG sarusun
4. P3SRS
5. Sanksi administratif & pidana
6. Perbandingan PP rusun
Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun(”UU No. 20/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Rumah Susun dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU No.20/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.20/2011 mengalami beberapa perubahan.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, diantaranya perlawanan (verzet), banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden verzet.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum pertanahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sebelum UUPA berlaku, terdapat dualisme hukum tanah di Indonesia antara hukum tanah adat dan barat. UUPA kemudian menciptakan kesatuan hukum tanah nasional berdasarkan konsep hukum tanah adat."
Sistem OSS Berbasis Risiko yang dirancang untuk memudahkan perizinan berusaha secara online telah dirilis dan diresmikan oleh Presiden. Sistem ini mengklasifikasikan risiko usaha menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi untuk menentukan persyaratan perizinan berusaha yang dibutuhkan."
Perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS) memberikan layanan perizinan berusaha untuk pelaku usaha berdasarkan tingkat risiko usahanya. Pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan bukti pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berfungsi sebagai angka pengenal impor, hak akses kepabeanan, dan pendaftaran program jaminan sosial dan kewajiban pelaporan tenaga
OSS berbasis risiko memberikan layanan perizinan berusaha untuk pelaku usaha yang terbagi menjadi UMK dan Non-UMK. Perizinan didasarkan pada tingkat risiko usaha yang ditentukan oleh bidang usaha atau KBLI."
Kadin Indonesia adalah organisasi payung bagi dunia usaha Indonesia yang mewadahi para pengusaha berdasarkan UU No.1 tahun 1987 dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disahkan dengan Keputusan Presiden RI. Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kadin, perusahaan harus menjadi anggota Kadin dan memenuhi kualifikasi berdasarkan ukuran modalnya sebagai perusahaan kecil, menengah atau besar.
Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang terbagi menjadi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non UMK melalui 7 langkah mudah mendapatkan hak akses, mulai dari mendaftar, memverifikasi email, hingga mendapatkan username dan password untuk masuk sistem.
SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin wajib yang dibutuhkan setiap pengusaha untuk melakukan usaha perdagangan. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap suatu usaha, dan memiliki 3 kategori berdasarkan besaran modal usaha.
Ringkasan dokumen ini adalah:
1. Dokumen ini membahas tentang perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS) sesuai dengan undang-undang cipta kerja.
2. Sistem OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, lembaga pemerintah, dan badan pengusahaan kawasan untuk 1,702 kegiatan usaha.
3. Diberikan informasi kontak dan website untuk mendapatkan sertifikat standar OSS.
Program Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) memperkenalkan sistem perizinan berusaha online tunggal untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan izin usaha secara elektronik melalui satu pintu. Sistem ini menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan secara otomatis setelah pendaftaran dilakukan
Informasi lebih lanjut silahkan hubungi : Amarta Consulting Gedung AGNESIA Lantai 3 Ruang 3/D i Jl. Pemuda No. 73 B, Rawamangun, Jakarta Timur Telp. 021 4759 234 / 021 4788 1870
Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kadin, perusahaan harus menjadi anggota KADIN. KADIN adalah organisasi payung bagi dunia usaha Indonesia berdasarkan UU No. 1 tahun 1987. Perusahaan dikualifikasi sebagai besar, menengah, kecil, atau PMA berdasarkan modal disetor.
Informasi lebih lanjut silahkan hubungi : Amarta Consulting Gedung AGNESIA Lantai 3 Ruang 3/D i Jl. Pemuda No. 73 B, Rawamangun, Jakarta Timur Telp. 021 4759 234 / 021 4788 1870
www.ijintender.biz
Similar to Infografis perizinan berusaha berbasis risiko (20)
1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui
Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
O S S Berbasis Risiko WAJIB digunakan oleh:
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN B E B A S
PELABUHAN B E B A S (KPBPB)
ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(KEK)
PEMERINTAH DA E RA H
we are
OPEN
P E LA KU USAHA KEMENTERIAN/LEMBAGA
@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia
2. Kategori Pelaku Usaha
Online Single Submission (OSS) berbasis
risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha
yang terbagi ke dalam kedua kelompok
besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan
Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).
Orang Perseorangan
UMK
Badan Usaha
Orang Perseorangan
Badan Usaha
Kantor Perwakilan
Badan Usaha
Luar Negeri
Pemberi Waralaba
Perdagangan Berjangka
PSE (Penyelenggara Sistem
Elektronik) Asing
Bentuk Usaha T
etap
KPPA (Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing)
KPPA (Jasa Penunjang T
enaga
Listrik Asing)
KP3A (Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing)
KP3APMSE (Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing
–Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik)
BUJKA (Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing)
Persyarikatan atau Persekutuan
Yayasan
Perseroan Terbatas (PT)
Persekutuan Komanditer
Badan Hukum Lainnya
Persekutuan Firma
Persekutuan Perdata
Koperasi
Perusahaan Umum (Perum)
Non UMK
@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia
3. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara
Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha,
dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.
UU CIPTA K E R J A
U SA H A MIKRO
Maksimal
R p 1Miliar
Maksimal
R p 50 Juta
Lebih dari R p 1Miliar
sampai dengan
R p 5 Miliar
Lebih dari R p 50 Juta
sampai dengan
R p 5 0 0 Juta
U SA H A KECIL
SEBELUM
UU CIPTA K E R J A
@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia
4. Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)
Usaha milik Warga Negara
Indonesia, baik orang
perseorangan maupun badan
usaha, dengan modal usaha lebih
dari Rp5 miliar sampai dengan
paling banyak Rp10 miliar tidak
termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
Orang perseorangan warga
negara Indonesia atau asing, atau
badan usaha yang merupakan
perwakilan pelaku usaha dari
luar negeri dengan persetujuan
pendirian kantor di wilayah
Indonesia.
U SA H A MENENGAH
K A N TO R P E RWA K I L A N
Usaha berbentuk Penanaman
Modal Asing (PMA) atau
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dengan modal
usaha/investasi lebih dari Rp10
miliar tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha.
U SA H A B E S A R
Badan usaha asing yang
didirikan di luar wilayah
Indonesia dan melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.
B A DA N U SA H A LUAR
NEGERI (BULN)
@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis
perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan
bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang
berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode
bidang usaha.
Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah
(MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online
Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan
dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan
tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan
verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Tingkat Risiko
(MR) (MT)
(R) (T)
@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia
6. Nomor Induk Berusaha (NIB)
TINGKAT RISIKO PERIZINAN B E R U SA H A
RISIKO R E N DA H
(R)
RISIKO MENENGAH R E N DA H
(MR)
RISIKO MENENGAH TINGGI
(MT)
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2)Sertifikat Standar (SS) berupa
pernyataan mandiri
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan
mandiri yang harus diverifikasi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2) Izin yang harus disetujui oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
3) Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan
RISIKO TINGGI
(T)
(MR) (MT)
(R) (T)
(MR) (MT)
(R) (T)
(MR) (MT)
(R) (T)
(MR) (MT)
(R) (T)
(MR) (MT)
(R) (T)
PERIZINAN
PERIZINAN
PERIZINAN
@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia
7. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Risiko Rendah
diberi kemudahan berupa perizinan tunggal. Artinya NIB
berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI),
dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).
SNI berupa Sertifikat Bina UMK selanjutnya akan dilakukan
pendampingan/fasilitasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
SJPH selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendampingan/fasilitasi
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kementerian Agama.
Perizinan Tunggal
@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia
8. NIB tetap berlaku selama kegiatan usaha berjalan,
artinya NIB tidak perlu diperpanjang
Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum
OSS Berbasis Risiko diterapkan
tetap dapat digunakan
PERIZINA
N
BERUSAH
A
@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia
