SlideShare a Scribd company logo
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Dr. Komarudin MAP
Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
1) Kelautan dan Perikanan
2) Pertanian
3) L H K
4) E S D M
5) Ketenaganukliran
6) Perindustrian
7) Perdagangan
8) PUPR
9) Transportasi
10) Kesehatan, Obat & Makanan
11) Pendidikan dan Kebudayaan
12) Pariwisata
13) Keagamaan
14) Pos, Telekomunikasi, Penyiaran & Sistem,
& Transaksi Elektronik
15) Pertahanan & Keamanan
16) Ketenagakerjaan
17) Keuangan *)
*)  Sektor keuangan hanya untuk mendapatkan layanan penerbitan NIB
melalui sistem OSS bagi pelaku usaha perbankan dan non perbankan.
 Penerbitan perizinan berusaha untuk perbankan dan non perbankan diterbitkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia tanpa melalui sistem OSS.
CAKUPAN SEKTOR USAHA SESUAI PP NO. 5/2021
7
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
“ONE”
PORTAL
“Sistem OSS”
www.oss.go.id
“NIB”
Merupakan:
Bukti registrasi/pendaftaran
kegiatan usaha;
Angka Pengenal Importir;
Hak Akses Kepabeanan;
Pendaftaran Peserta BPJS;
Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan
(WLKP) tahap I;
(Pasal 176 PP 5/2021)
“ONE”
IDENTITAS
“N I B”
(Nomor Induk Berusaha)
Wajib di miliki setiap
pelaku usaha
Reformasi
Perzinan Berusaha
BERBASISIZIN
menjadi
BERBASISRISIKO
- KPPA
- KPPA (Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing)
- KP3A
- KP3A - PMSE
- BUJKA
Kategori Pelaku Usaha
Orang
Perseorangan
Badan Usaha
Orang
Perseorangan
-Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
-Pedagang Berjangka Asing
-PSE Asing
-Bentuk Usaha Tetap
-Persyarikatan atau Persekutuan
-Yayasan
-Perseroan Terbatas (PT)
-Persekutuan Komanditer
-Badan Hukum Lainnya
-Persekutuan Firma
-Persekutuan Perdata
-Koperasi
-Perusahaan UmuM
OSS
Perwakilan
Online Single Submission (OSS)
berbasis risiko memberikan
layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke
dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha
Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro
Kecil (Non UMK)
Badan Usaha
Kantor
Perwakilan
Badan Usaha
Luar Negeri
UMK
Non UMK
Non-UMK
PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA
Kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup:
NIB Diterbitkan oleh Lembaga OSS
(BKPM)
 Sertifikat Standar Usaha
 Izin, dan
 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
(Perizinan Berusaha UMKU)
Diterbitkan oleh :
a. Lembaga OSS atas nama
menteri/kepala
lembaga pemerintahan non
kementerian
b. DPMPTSP Propinsi atas nama
Gubernur
c. DPMPTSP Kab/Kota atas nama
Bupati/
Walikota
d. Administrator KEK
e. Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangannya masing-masing
Khusus Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha berupa standar produk diterbitkan oleh Lembaga
OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non
kementerian.
 Identitas bagi pelaku usaha
 Bukti pendaftaran untuk
melakukan kegiatan usaha
01 02 03 04 05
Angka Pengenal Impor :
Pelaku usaha harus memilih API-U atau
API-P
 Khusus Pelaku usaha perseorangan
hanya dapat memilih API-P
Hak Akses Kepabeanan
Pendaftaran kepersertaan untuk:
 Jaminan sosial kesehatan; dan
 jaminan sosial ketenagakerjaan
Wajib lapor ketenagakerjaan
untuk periode pertama
Pelaku Usaha.
 NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha
 Setiap pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB
NIB BERLAKU SEBAGAI :
Perizinan Berusaha sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha (UMKU)
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
• KBLI tingkat risiko tercantum dalam
lampiran IA dan IIA PP No. 5 Tahun 2021.
• Persyaratan UMKU tercantum dalam
lampiran IB dan IIB PP No. 5/2021
• Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat
risiko usaha.
• UMKU diperlukan bagi kegiatan usaha
dan/atau produk pada saat pelaksanaan
tahap operasional dan/atau komersial
(Pasal 20 PP No. 5 Tahun 2021)
• Telah diimplementasikan sejak
diluncurkan 4 Agustus 2021.
• Sedang dibangun Penyempurnaan di
Sistem OSS
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Gambaran Umum Pemrosesan
Pemilihan
Bidang Usaha
Pelaku
Usaha
Pengisian Data
Usaha
Izin Lokasi Darat,
Laut, Hutan
Risiko Rendah (R)
Risiko Menengah
Rendah (MR)
Risiko Menengah
Tinggi (MT)
Risiko Tinggi (T)
Pemenuhan
Persyaratan
Dasar
Pemenuhan
Persyaratan
Sektoral
K/L/D
Verifikasi Lokasi
Verifikasi
Persyaratan
Dasar
Verifikasi
Persyaratan Izin
/ SS
NIB
Pernyataan
Mandiri
NIB+ SS
NIB+ Izin (+ SS)
Sesuai KBLI 2020
Aliran data dan pertukaran data otomatis sesuai bidang
usaha, lokasi, skala, dan tingkat risiko
Validasi Tingkat
Risiko
NIB+ SS
Alur Penerbitan Sertifikat Standar/Izin
untuk RisikoMenengah Tinggi/Tinggi
Permohonan
Berusaha
melalui OSS
Ya
Tidak
Sudah
Terlewati
Belum
Terlewati
Sistem
Menampilkan
Notifikasi
Pemenuhan
Persyaratan
Notifikasi
Permohonan
verifikasi kepada
OPD, diikuti
Kelengkapan
Persyaratan
Verifikasi
Pemenuhan
SS/Izin oleh OPD
Pelaku Usaha
Pembayaran
PNBP
Sistem
Mengirimkan
Tagihan PNBP ke
Pelaku Usaha
PTSP menunggu
pembayaran
PNBP oleh
Pelaku Usaha
PTSP
Melanjutkan
Proses
Persetujuan
SS/Izin
Sistem Otomatis
menerbitkan
SS/Izin (Fiktif
Positif)
SLA
Unit Pengelola
Hak Akses
melakukan
Persetujuan
SS/Izin
Notifikasi Unit
Pengelola Hak
Akses
DISETUJUI
KURANG
LENGKAP
DITOLAK
Sistem OSS menerbitkan
Persetujuan SS/Izin oleh Unit
Pengelola Hak Akses
Sistem OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan
Sistem OSS menyampaikan
penolakan
Alur Permohonan PB-UMKU
Daftar Kegiatan
Usaha Utama
Perizinan
Berusaha
KBLI
Misalnya:
- KBLI Industri
- Lokasi A
Permohonan PB-
UMKU
PB-UMKU
Daftar Kegiatan
Usaha Pendukung
UMKU
Verifikasi
PB-UMKU *
Berlokasi BEDA dengan
KEGIATAN UTAMA
Contoh: TDG dan TUKS
*) Dalam hal verifikasi kewenangan Daerah, maka verifikasi dilakukan oleh OPD Teknis untuk
kemudian disetujui/ditolak oleh PTSP
Alur Pemrosesan PB-UMKU oleh Pemerintah Daerah
Permohonan
PB-UMKU
melalui OSS
Ya
Tidak
Sudah
Terlewati
Belum
Terlewati
Sistem
Menampilkan
Notifikasi
Pemenuhan
Persyaratan
Notifikasi
Permohonan
verifikasi kepada
Verifikator, diikuti
Kelengkapan
Persyaratan
Verifikasi
Pemenuhan
Persyaratan oleh
Unit Verifikator
Pelaku Usaha
Pembayaran
PNBP
Sistem
Mengirimkan
Tagihan PNBP ke
Pelaku Usaha
Verifikator
menunggu
pembayaran
PNBP oleh
Pelaku Usaha
Unit Verifikator
Melanjutkan
Proses
Persetujuan
Permohonan
Sistem Otomatis
menerbitkan
PB-UMKU
(Fiktif Positif)
SLA
Unit Persetujuan
melakukan
Persetujuan
Permohonan
Notifikasi Unit
Persetujuan
DISETUJUI
KURANG
LENGKAP
DITOLAK
Sistem OSS menerbitkan PB-
UMKU oleh Kementerian
Sistem OSS menyampaikan
permintaan untuk melengkapi
kekurangan
Sistem OSS menyampaikan
penolakan
Berikut Syarat dan Kewajiban Perizinan di Sektor PUPR yang di Proses
Melalui OSS RBA
TERIMA KASIH
DPMPTSP PROVINSI BANTEN
2022

More Related Content

Similar to OSS PUPR.pptx

PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptxPERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
ariewijanarko
 
Panduan hak akses_oss_bagi_umk
Panduan hak akses_oss_bagi_umkPanduan hak akses_oss_bagi_umk
Panduan hak akses_oss_bagi_umk
sidosermo
 
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
sahrir4
 
Infografis perizinan berusaha berbasis risiko
Infografis perizinan berusaha berbasis risikoInfografis perizinan berusaha berbasis risiko
Infografis perizinan berusaha berbasis risiko
sistriansuryadi1
 
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
rizaoctaviany1
 
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
BudiYono268411
 
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
 
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptxPERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
indonesiawuamesu
 
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.pptZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
JosephJames811058
 
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptxPERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
afeefitria
 
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
romi500250
 
LKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBALKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBA
Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdfKemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
AJKPSR
 
Perizinan UMK melalui aplikasi HP.pdf
Perizinan UMK melalui aplikasi HP.pdfPerizinan UMK melalui aplikasi HP.pdf
Perizinan UMK melalui aplikasi HP.pdf
LanangTanu2
 
Tutorial_Pengajuan_IDAK_dan_Izin_Edar_Alkes_PKRT_2023.pdf
Tutorial_Pengajuan_IDAK_dan_Izin_Edar_Alkes_PKRT_2023.pdfTutorial_Pengajuan_IDAK_dan_Izin_Edar_Alkes_PKRT_2023.pdf
Tutorial_Pengajuan_IDAK_dan_Izin_Edar_Alkes_PKRT_2023.pdf
RiskaRistiyanti1
 
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptxBahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptxperaturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
xsmuzi
 
Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda
erlina nuraeni
 
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
GilangArdi4
 

Similar to OSS PUPR.pptx (20)

PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptxPERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
 
Panduan hak akses_oss_bagi_umk
Panduan hak akses_oss_bagi_umkPanduan hak akses_oss_bagi_umk
Panduan hak akses_oss_bagi_umk
 
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
 
Infografis perizinan berusaha berbasis risiko
Infografis perizinan berusaha berbasis risikoInfografis perizinan berusaha berbasis risiko
Infografis perizinan berusaha berbasis risiko
 
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
 
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
 
OSS-RBA-3.pdf
OSS-RBA-3.pdfOSS-RBA-3.pdf
OSS-RBA-3.pdf
 
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
 
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptxPERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
 
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.pptZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
 
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptxPERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
PERKINDO 15 Jan Bimtek.pptx
 
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
1. PRESENTASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.pptx
 
LKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBALKPM ONLINE OSS RBA
LKPM ONLINE OSS RBA
 
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdfKemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
 
Perizinan UMK melalui aplikasi HP.pdf
Perizinan UMK melalui aplikasi HP.pdfPerizinan UMK melalui aplikasi HP.pdf
Perizinan UMK melalui aplikasi HP.pdf
 
Tutorial_Pengajuan_IDAK_dan_Izin_Edar_Alkes_PKRT_2023.pdf
Tutorial_Pengajuan_IDAK_dan_Izin_Edar_Alkes_PKRT_2023.pdfTutorial_Pengajuan_IDAK_dan_Izin_Edar_Alkes_PKRT_2023.pdf
Tutorial_Pengajuan_IDAK_dan_Izin_Edar_Alkes_PKRT_2023.pdf
 
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptxBahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
Bahan Sosialisasi Pengawasan.pptx
 
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptxperaturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
peraturan presden no.24-18.OSS PPB.pptx
 
Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda Bahan sosialisasi oss pemda
Bahan sosialisasi oss pemda
 
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
 

Recently uploaded

BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.pptBAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
Ggproject
 
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptxApa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
AssyifaFarahDiba1
 
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffffLAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
acehirfan
 
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdfM. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
AjrunAzhiima
 
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
renprogarksd3
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan.visi guru penggerakpptx
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan.visi guru penggerakpptxKanvas BAGJA prakarsa perubahan.visi guru penggerakpptx
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan.visi guru penggerakpptx
ssuser283069
 
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIPPERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
Pemdes Wonoyoso
 
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITASSURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
Pemdes Wonoyoso
 
Tugas Sequence Diagram Rekayasa Perangkat Lunak.pptx
Tugas Sequence Diagram Rekayasa Perangkat Lunak.pptxTugas Sequence Diagram Rekayasa Perangkat Lunak.pptx
Tugas Sequence Diagram Rekayasa Perangkat Lunak.pptx
fauzandika
 
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptxMateri matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
BanjarMasin4
 
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gatewaybahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
subbidtekinfo813
 
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdfKTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
khalisahumairahh
 
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis JurnalA.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
Ekhwan2
 

Recently uploaded (13)

BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.pptBAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
 
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptxApa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
 
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffffLAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
 
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdfM. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan.visi guru penggerakpptx
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan.visi guru penggerakpptxKanvas BAGJA prakarsa perubahan.visi guru penggerakpptx
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan.visi guru penggerakpptx
 
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIPPERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
 
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITASSURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
 
Tugas Sequence Diagram Rekayasa Perangkat Lunak.pptx
Tugas Sequence Diagram Rekayasa Perangkat Lunak.pptxTugas Sequence Diagram Rekayasa Perangkat Lunak.pptx
Tugas Sequence Diagram Rekayasa Perangkat Lunak.pptx
 
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptxMateri matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
 
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gatewaybahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
 
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdfKTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
 
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis JurnalA.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
 

OSS PUPR.pptx

  • 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dr. Komarudin MAP Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. 1) Kelautan dan Perikanan 2) Pertanian 3) L H K 4) E S D M 5) Ketenaganukliran 6) Perindustrian 7) Perdagangan 8) PUPR 9) Transportasi 10) Kesehatan, Obat & Makanan 11) Pendidikan dan Kebudayaan 12) Pariwisata 13) Keagamaan 14) Pos, Telekomunikasi, Penyiaran & Sistem, & Transaksi Elektronik 15) Pertahanan & Keamanan 16) Ketenagakerjaan 17) Keuangan *) *)  Sektor keuangan hanya untuk mendapatkan layanan penerbitan NIB melalui sistem OSS bagi pelaku usaha perbankan dan non perbankan.  Penerbitan perizinan berusaha untuk perbankan dan non perbankan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia tanpa melalui sistem OSS. CAKUPAN SEKTOR USAHA SESUAI PP NO. 5/2021
  • 8. 7 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) “ONE” PORTAL “Sistem OSS” www.oss.go.id “NIB” Merupakan: Bukti registrasi/pendaftaran kegiatan usaha; Angka Pengenal Importir; Hak Akses Kepabeanan; Pendaftaran Peserta BPJS; Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan (WLKP) tahap I; (Pasal 176 PP 5/2021) “ONE” IDENTITAS “N I B” (Nomor Induk Berusaha) Wajib di miliki setiap pelaku usaha Reformasi Perzinan Berusaha BERBASISIZIN menjadi BERBASISRISIKO
  • 9. - KPPA - KPPA (Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing) - KP3A - KP3A - PMSE - BUJKA Kategori Pelaku Usaha Orang Perseorangan Badan Usaha Orang Perseorangan -Pemberi Waralaba dari Luar Negeri -Pedagang Berjangka Asing -PSE Asing -Bentuk Usaha Tetap -Persyarikatan atau Persekutuan -Yayasan -Perseroan Terbatas (PT) -Persekutuan Komanditer -Badan Hukum Lainnya -Persekutuan Firma -Persekutuan Perdata -Koperasi -Perusahaan UmuM OSS Perwakilan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Badan Usaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri UMK Non UMK Non-UMK
  • 10. PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA Kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup: NIB Diterbitkan oleh Lembaga OSS (BKPM)  Sertifikat Standar Usaha  Izin, dan  Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Perizinan Berusaha UMKU) Diterbitkan oleh : a. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian b. DPMPTSP Propinsi atas nama Gubernur c. DPMPTSP Kab/Kota atas nama Bupati/ Walikota d. Administrator KEK e. Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya masing-masing Khusus Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa standar produk diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.
  • 11.  Identitas bagi pelaku usaha  Bukti pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha 01 02 03 04 05 Angka Pengenal Impor : Pelaku usaha harus memilih API-U atau API-P  Khusus Pelaku usaha perseorangan hanya dapat memilih API-P Hak Akses Kepabeanan Pendaftaran kepersertaan untuk:  Jaminan sosial kesehatan; dan  jaminan sosial ketenagakerjaan Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.  NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha  Setiap pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB NIB BERLAKU SEBAGAI :
  • 12. Perizinan Berusaha sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko • KBLI tingkat risiko tercantum dalam lampiran IA dan IIA PP No. 5 Tahun 2021. • Persyaratan UMKU tercantum dalam lampiran IB dan IIB PP No. 5/2021 • Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha. • UMKU diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial (Pasal 20 PP No. 5 Tahun 2021) • Telah diimplementasikan sejak diluncurkan 4 Agustus 2021. • Sedang dibangun Penyempurnaan di Sistem OSS
  • 14. Gambaran Umum Pemrosesan Pemilihan Bidang Usaha Pelaku Usaha Pengisian Data Usaha Izin Lokasi Darat, Laut, Hutan Risiko Rendah (R) Risiko Menengah Rendah (MR) Risiko Menengah Tinggi (MT) Risiko Tinggi (T) Pemenuhan Persyaratan Dasar Pemenuhan Persyaratan Sektoral K/L/D Verifikasi Lokasi Verifikasi Persyaratan Dasar Verifikasi Persyaratan Izin / SS NIB Pernyataan Mandiri NIB+ SS NIB+ Izin (+ SS) Sesuai KBLI 2020 Aliran data dan pertukaran data otomatis sesuai bidang usaha, lokasi, skala, dan tingkat risiko Validasi Tingkat Risiko NIB+ SS
  • 15. Alur Penerbitan Sertifikat Standar/Izin untuk RisikoMenengah Tinggi/Tinggi Permohonan Berusaha melalui OSS Ya Tidak Sudah Terlewati Belum Terlewati Sistem Menampilkan Notifikasi Pemenuhan Persyaratan Notifikasi Permohonan verifikasi kepada OPD, diikuti Kelengkapan Persyaratan Verifikasi Pemenuhan SS/Izin oleh OPD Pelaku Usaha Pembayaran PNBP Sistem Mengirimkan Tagihan PNBP ke Pelaku Usaha PTSP menunggu pembayaran PNBP oleh Pelaku Usaha PTSP Melanjutkan Proses Persetujuan SS/Izin Sistem Otomatis menerbitkan SS/Izin (Fiktif Positif) SLA Unit Pengelola Hak Akses melakukan Persetujuan SS/Izin Notifikasi Unit Pengelola Hak Akses DISETUJUI KURANG LENGKAP DITOLAK Sistem OSS menerbitkan Persetujuan SS/Izin oleh Unit Pengelola Hak Akses Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan Sistem OSS menyampaikan penolakan
  • 16. Alur Permohonan PB-UMKU Daftar Kegiatan Usaha Utama Perizinan Berusaha KBLI Misalnya: - KBLI Industri - Lokasi A Permohonan PB- UMKU PB-UMKU Daftar Kegiatan Usaha Pendukung UMKU Verifikasi PB-UMKU * Berlokasi BEDA dengan KEGIATAN UTAMA Contoh: TDG dan TUKS *) Dalam hal verifikasi kewenangan Daerah, maka verifikasi dilakukan oleh OPD Teknis untuk kemudian disetujui/ditolak oleh PTSP
  • 17. Alur Pemrosesan PB-UMKU oleh Pemerintah Daerah Permohonan PB-UMKU melalui OSS Ya Tidak Sudah Terlewati Belum Terlewati Sistem Menampilkan Notifikasi Pemenuhan Persyaratan Notifikasi Permohonan verifikasi kepada Verifikator, diikuti Kelengkapan Persyaratan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh Unit Verifikator Pelaku Usaha Pembayaran PNBP Sistem Mengirimkan Tagihan PNBP ke Pelaku Usaha Verifikator menunggu pembayaran PNBP oleh Pelaku Usaha Unit Verifikator Melanjutkan Proses Persetujuan Permohonan Sistem Otomatis menerbitkan PB-UMKU (Fiktif Positif) SLA Unit Persetujuan melakukan Persetujuan Permohonan Notifikasi Unit Persetujuan DISETUJUI KURANG LENGKAP DITOLAK Sistem OSS menerbitkan PB- UMKU oleh Kementerian Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan Sistem OSS menyampaikan penolakan
  • 18. Berikut Syarat dan Kewajiban Perizinan di Sektor PUPR yang di Proses Melalui OSS RBA
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.