Local Leader Forum

1. IHWAL MUSPIDA
DEDDY S. BRATAKUSUMAH
2007

2. DASAR PEMBENTUKAN
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
(MUSPIDA), DIBENTUK
BERDASARKAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NO. 10 TAHUN 1986

3. WUJUD MUSPIDA
FORUM KONSULTASI DAN
KOORDINASI ANTARA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I DAN
BUPATI/WALIKOTA KEPALA DAERAH
TK II DENGAN
PEJABAT-PEJABAT ABRI DI DAERAH
SERTA APARATUR-APARATUR
PEMERINTAH LAINNYA

4. DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA
STABILITAS NASIONAL DAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DI
DAERAH

5. TUJUAN MUSPIDA
 MENGOORDINASIKAN, MENGINTEGRASIKAN, DAN
MENYINKRONISASIKAN PELAKSANAAN TUGAS APARATUR
PEMERINTAH DI DAERAH SECARA BERDAYA GUNA DAN
BERHASIL GUNA
 MELAKUKAN PENILAIAN ATAS INTENSITAS DAN
EKSTENSITAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT SERTA MENENTUKAN
LANGKAH-LANGKAH YANG DIPANDANG PERLU BAIK
YANG BERSIFAT PENCEGAHAN MAUPUN
PENANGGULANGANNYA
 MENENTUKAN SISTIM DAN TATA CARA PENGAMANAN
PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN/PROGRAM PEMERINTAH
GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS NASIONAL DALAM
RANGKA MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

6. UNSUR MUSPIDA PROPINSI
1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I
2. PANGDAM ATAU PEJABAT YANG
DITUNJUK OLEH PANGLIMA ABRI
3. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
4. JAKSA TINGGI

7. UNSUR MUSPIDA
KABUPATEN/KOTAMADYA
1. BUPATI/WALIKOTA KEPALA
DAERAH TK II
2. KOMANDAN DISTRIK MILITER
3. KEPALA KEPOLISIAN RESORT
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

8. SETELAH REFORMASI
 MUSPIDA TIDAK RELEVAN LAGI
 KEPALA DAERAH ADALAH PEMEGANG
KEKUASAAN PEMERINTAHAN TERTINGGI
DIDAERAHNYA
 PENCIPTAAN STABILITAS POLITIK DAN
KEAMANAN ADALAH WEWENANG PEMDA
DENGAN DIBANTU OLEH POLRI
 PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
DILAKUKAN OLEH POLRI

9. SETELAH REFORMASI
KEKUASAAN EKSEKUTIF TERDIRI DARI:
1. PERTAHANAN (OLAH YUDHA), OLEH
TNI
2. PEMERINTAHAN UMUM (OLAH
PRAJA), OLEH APARATUR
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN
PUBLIK (PEMDA DAN POLRI)
3. DIPLOMASI, OLEH DIPLOMAT KARIER

10. KESIMPULAN
1. MUSPIDA TIDAK DIKENAL LAGI DALAM
TATANAN KEPEMERINTAHAN PASCA
REFORMASI
2. FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DAN
KETERTIBAN BERADA DITANGAN PEMDA
DAN POLRI
3. APABILA POLRI MASIH KEKURANGAN
PERSONIL SEYOGYANYA DITAMBAH
PERSONILNYA, JANGAN SAMPAI MUNCUL
ORMAS NON-POLISI YANG MENJALANKAN
FUNGSI POLISIONIL