IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003)
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan pengadministrasi umum di pemerintah kabupaten yang bertugas menerima, mencatat, dan menyimpan surat serta dokumen sesuai prosedur.
Laporan ini merangkum kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA Universitas Cenderawasih di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Waena selama 7 minggu, meliputi proses pendaftaran, pembekalan, pelaksanaan di bagian Administrasi Kredit, dan penyusunan laporan.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
"[Ringkasan]
Studi ini menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara khususnya kompetensi manajerial dan sosial-kultural di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan ada kesenjangan kompetensi yang perlu ditingkatkan terutama di bidang pengambilan keputusan, pemberantasan korupsi, dan manajemen masyarakat beragam."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan pengadministrasi umum di pemerintah kabupaten yang bertugas menerima, mencatat, dan menyimpan surat serta dokumen sesuai prosedur.
Laporan ini merangkum kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA Universitas Cenderawasih di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Waena selama 7 minggu, meliputi proses pendaftaran, pembekalan, pelaksanaan di bagian Administrasi Kredit, dan penyusunan laporan.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
"[Ringkasan]
Studi ini menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara khususnya kompetensi manajerial dan sosial-kultural di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan ada kesenjangan kompetensi yang perlu ditingkatkan terutama di bidang pengambilan keputusan, pemberantasan korupsi, dan manajemen masyarakat beragam."
Surat ini memberitahukan kenaikan gaji berkala kepada seorang pegawai berdasarkan masa kerja dan syarat yang telah dipenuhi. Surat ini menyertakan informasi identitas pegawai seperti NIP, tempat dan tanggal lahir, pangkat/jabatan, dan tempat kerja. Surat ini juga menyertakan rincian gaji pokok lama dan baru pegawai berdasarkan SK terakhir, serta permintaan agar gaji baru dibayarkan sesuai peratur
Dokumen tersebut merupakan angket instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan kompetensi guru. Angket terdiri dari tiga bagian utama yaitu kuesioner prestasi kerja guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan kompetensi guru yang masing-masing berisi pernyataan positif dan negatif untuk dijawab menggunakan skala Likert.
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan dalam mereformasi birokrasi guna mewujudkan good governance. Dokumen tersebut menjelaskan definisi governance, prinsip-prinsip good governance, tantangan reformasi birokrasi, dan konsep serta implementasi kepemimpinan aparatur negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
Slide Presentasi Proposal Tesis S2, Universitas Gadjah MadaHendy Mustiko Aji
Seminar proposal tesis ini membahas rencana penelitian hubungan antara religiusitas Kristen, kredibilitas iklan Islami yang dipersepsikan, dan sikap terhadap iklan Islami dengan mempertimbangkan peran norma subjektif dan dogmatisme sebagai pemoderasi. Penelitian ini akan menggunakan survei mobile, teknik purposive sampling, analisis SEM, dan multi-group analysis untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini menjelaskan konsep integritas dan etika, tujuan penerapannya, langkah-langkah implementasi, serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Proposal ini meminta dukungan untuk membangun dan memperbaiki prasarana SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Prasarana yang dibutuhkan antara lain paving jalan masuk dan halaman, pagar keliling, pintu dan kaca jendela untuk ruang belajar dan kamar mandi. Total biaya yang dibutuhkan adalah Rp61.860.000. Dermawan diajak berpartisipasi dengan memberikan sumbangan uang atau barang serta memilih prasarana mana yang akan didukung.
diperuntukkan bagi teman teman yang akan menghadapi ujian atau sidang untuk mempertahankan tesis. khusus untuk format presentasi, saya lampirkan contoh PPT nya. semoga bermanfaat
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
alah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang mandiri dan sejahtera. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai cara pembuatan Term of Reference (TOR) untuk berbagai jenis kegiatan seperti workshop, sosialisasi, penelitian, pengadaan barang, dan pembangunan gedung. Dibahas pula format standar dan komponen-komponen yang harus diisi dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, cakupan, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab kegiatan."
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi bela negara yang disusun oleh Fikki Aulia Putri sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Rencana tersebut mencakup lima nilai bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara beserta aksi yang akan dilakukan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut di tempat kerja
Surat ini memberitahukan kenaikan gaji berkala kepada seorang pegawai berdasarkan masa kerja dan syarat yang telah dipenuhi. Surat ini menyertakan informasi identitas pegawai seperti NIP, tempat dan tanggal lahir, pangkat/jabatan, dan tempat kerja. Surat ini juga menyertakan rincian gaji pokok lama dan baru pegawai berdasarkan SK terakhir, serta permintaan agar gaji baru dibayarkan sesuai peratur
Dokumen tersebut merupakan angket instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan kompetensi guru. Angket terdiri dari tiga bagian utama yaitu kuesioner prestasi kerja guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan kompetensi guru yang masing-masing berisi pernyataan positif dan negatif untuk dijawab menggunakan skala Likert.
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan dalam mereformasi birokrasi guna mewujudkan good governance. Dokumen tersebut menjelaskan definisi governance, prinsip-prinsip good governance, tantangan reformasi birokrasi, dan konsep serta implementasi kepemimpinan aparatur negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
Slide Presentasi Proposal Tesis S2, Universitas Gadjah MadaHendy Mustiko Aji
Seminar proposal tesis ini membahas rencana penelitian hubungan antara religiusitas Kristen, kredibilitas iklan Islami yang dipersepsikan, dan sikap terhadap iklan Islami dengan mempertimbangkan peran norma subjektif dan dogmatisme sebagai pemoderasi. Penelitian ini akan menggunakan survei mobile, teknik purposive sampling, analisis SEM, dan multi-group analysis untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini menjelaskan konsep integritas dan etika, tujuan penerapannya, langkah-langkah implementasi, serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Proposal ini meminta dukungan untuk membangun dan memperbaiki prasarana SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Prasarana yang dibutuhkan antara lain paving jalan masuk dan halaman, pagar keliling, pintu dan kaca jendela untuk ruang belajar dan kamar mandi. Total biaya yang dibutuhkan adalah Rp61.860.000. Dermawan diajak berpartisipasi dengan memberikan sumbangan uang atau barang serta memilih prasarana mana yang akan didukung.
diperuntukkan bagi teman teman yang akan menghadapi ujian atau sidang untuk mempertahankan tesis. khusus untuk format presentasi, saya lampirkan contoh PPT nya. semoga bermanfaat
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). UU ini mengatur hak, kewajiban, jenis jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk ASN."
alah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang mandiri dan sejahtera. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai cara pembuatan Term of Reference (TOR) untuk berbagai jenis kegiatan seperti workshop, sosialisasi, penelitian, pengadaan barang, dan pembangunan gedung. Dibahas pula format standar dan komponen-komponen yang harus diisi dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, cakupan, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab kegiatan."
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi bela negara yang disusun oleh Fikki Aulia Putri sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Rencana tersebut mencakup lima nilai bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara beserta aksi yang akan dilakukan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut di tempat kerja
Similar to IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003)
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kinerja pelayanan publik dengan skema tindakan peningkatan pelayanan yang meliputi perbaikan prosedur, organisasi, personil dan kebijakan. Skema tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
Ringkasan dokumen tersebut memberikan pengenalan kepada pengurusan sebagai proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber organisasi untuk mencapai matlamat secara cekap dan berkesan. Ia juga menjelaskan fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang mencakup tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta rencana kerja dan agenda prioritas program/kegiatan yang tertuang dalam delapan area perubahan.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pelaksanaan training leadership untuk meningkatkan kompetensi para pemimpin di perusahaan tertentu agar dapat memimpin dengan lebih efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Dokumen tersebut membahas mengenai perencanaan dan penganggaran daerah di Indonesia, khususnya mengenai undang-undang dan teori-teori yang terkait. Beberapa poin utama meliputi proses perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah berdasarkan beberapa undang-undang, serta metode dan format yang digunakan.
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2015-2019. Strategi utama meliputi revolusi mental aparatur untuk membangun integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan sistem manajemen SDM aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan mampu menyediakan layanan publik berk
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MikroNoviyarti Badri
Similar to IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003) (20)
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTBayu Wahyudi
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peran KASN dalam Seleksi JPT membahas tentang pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). UU ini mengatur tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN, hak dan kewajiban ASN, jenis jabatan, dan lembaga terkait dalam kebijakan dan manajemen AS
Tugas, Fungsi dan Wewenang KASN dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi...Bayu Wahyudi
Dokumen tersebut membahas tentang tugas, fungsi dan wewenang KASN dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi utama dan madya. KASN memiliki peran untuk mengawasi proses seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan profesional berdasarkan kompetensi, integritas dan kualifikasi calon.
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNBayu Wahyudi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam perspektif UU ASN yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif;
(2) Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi meliputi persiapan, pelaksanaan seleksi, dan pengawasan;
(3) Tujuan pengisian jabatan pimpinan tinggi adalah mendapatkan pejabat yang berkual
Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )Bayu Wahyudi
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan formasi dan pengadaan CPNS tahun 2013, mencakup reformasi sistem seleksi CPNS untuk mendapatkan PNS yang kompeten, serta pola alokasi formasi berdasarkan analisis kebutuhan pegawai di instansi pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan rencana pengangkatan CPNS tahun 2013 meliputi seleksi tenaga honorer kategori II dan pelamar umum.
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012Bayu Wahyudi
Analisis jabatan memberikan informasi tentang tiga hal utama: (1) penguraian tugas dan tanggung jawab jabatan, (2) persyaratan jabatan, dan (3) hubungan antar jabatan. Hal ini berguna untuk merencanakan sumber daya manusia, menata organisasi, dan meningkatkan kinerja aparatur.
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012
IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003)
1. IDENTIFIKASI SERTA PENYUSUNAN PETA
KOMPETENSI JABATAN
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH
DAERAH
( Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun
2003 Tanggal 21 Nopember 2003 )
1
2. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Organisasi (right sizing)
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
Tatalaksana efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Sumber daya manusia SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional,
Hasil Yang Ingin Dicapai
aparatur berkinerja tinggi dan sejahtera
Area Perubahan
Peraturan Perundang- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
undangan dan kondusif
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
Pengawasan
KKN
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Budaya Kerja Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
(culture set dan mind set) 2
3. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
SASARAN
LATAR BELAKANG
•Perubahan Pola Pikir
•Dasar Hukum
STRATEGI
•Perubahan Budaya Kerja
ARAHAN
ARAHAN
•Kondisi obyektif
•Perubahan Perilaku
PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI
Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)
MANAJEMEN PERUBAHAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
PENILAIAN KINERJA POSTUR BIROKRASI
PENATAAN
PENATAAN
2025
SISTEM
ORGANISASI SAAT INI
SISTEM
ANALISA JABATAN Evaluasi SISTEM
Uraian Jabatan Jabatan REMUNERASI
ORGANISASI TATALAKSANA SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)
•Standar Kompetensi Jabatan
• Redefinisi visi, misi, dan • Business Process
PELAKSANAAN SISTEM
PELAKSANAAN SISTEM
•Assesmen Kompetensi Individu
strategi • SOP •Sistem Penilaian Kinerja
• Restrukturisasi •Pengadaan dan Seleksi
PENJAMIN
PENJAMIN
• Analisis Beban Kerja •Pengembangan dan Pelatihan
•Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi
•Pola Karir
•Database Pegawai
• PERATURAN PERUNDANG- • PERBAIKAN
• PENGUATAN UNIT ORGANISASI
UNDANGAN PENGADAAN SARANA
KEPEGAWAIAN
• PENGUATAN UNIT KERJA • PENEGAKAN DISIPLIN DAN PRASARANA
• PENEGAKAN KODE ETIK 3
KEDIKLATAN
4. Pengangkatan PNS dalam jabatan
dilaksanakan berdasarkan
prinsip profesionalisme
sesuai dengan
Kompetensi
Prestasi kerja
• Disiplin kerja
• Kesetiaan
Pangkat • Pengabdian
• Pengalaman
• Kerjasama
Syarat Obyektif • Dapat dipercaya4
5. STANDAR KOMPETENSI
JABATAN STRUKTURAL
(SKJ)
Persyaratan
kompetensi minimal
yang harus dimiliki
seorang PNS
dalam pelaksanaan
tugas
jabatan struktural.
5
6. KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
Kompetensi jabatan struktural terdiri dari
Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang
KOMPETENSI DASAR
Kompetensi yang wajib dimiliki oleh
setiap pejabat struktural
KOMPETENSI BIDANG
Kompetensi yang diperlukan oleh setiap
pejabat struktural sesuai dengan
bidang pekerjaan yang menjadi
tanggungjawabnya
6
9. PROSEDUR PENYUSUNAN
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN
a. Pengumpulan data jabatan
b. Identifikasi kompetensi jabatan
c. Penyusunan daftar sementara
kompetensi jabatan
d. Validasi kompetensi jabatan
e. Penentuan kompetensi jabatan
9
10. I. PENGUMPULAN DATA JABATAN
• Struktur Organisasi dan
Tata Kerja
• Visi dan Misi Organisasi
• Ikhtisar Jabatan dan Uraian
Tugas
• Masalah
• Pengetahuan
• Keterampilan
• Diklat
• Harapan
10
11. II. IDENTIFIKASI KOMPETENSI JABATAN
Kompetensi jabatan meliputi :
a. Kompetensi Dasar ( 5 )
b. Kompetensi Bidang ( 5 s.d 10 dari 33 )
Kompetensi Dasar mutlak dimiliki oleh
setiap pemegang jabatan meliputi:
a. Integritas
b. Kepemimpinan
c. Perencanaan dan
Pengorganisasian
d. Kerjasama
e. Fleksibilitas 11
12. ANALISIS KEGIATAN UTAMA
ANALISIS KOMPETENSI
12
13. ANALISIS KEGIATAN UTAMA
1. Tentukan nama jabatan yang akan
dianalisis
2. Rumuskan ikhtisar jabatan (25 – 35 kata).
3. Uraikan proses/cara dari setiap butir tugas
(T) menjadi beberapa kegiatan
4. Pilih di antara kegiatan tsb yang
frekuensinya lebih sering dilakukan
menjadi kegiatan utama ( 2 – 3 KU).
5. Lakukan cara tsb no 3 dan 4 untuk seluruh
uraian tugas 13
14. ANALISIS KEGIATAN UTAMA
TUGAS PROSES/CARA HASIL
KERJA
T1 TT
KT KK HK
T KU
K
T2 KU
KU
KU HK
K
T3 KU
KU HK
K
T4 KU
KU HK
K KU
Tn KU
KU HK
K KU 14
15. ANALISIS KOMPETENSI
1. Analisis KU tsb untuk menentukan
kata kunci dari tugas
2. Kata kunci dari tugas digunakan
untuk menentukan kompetensi dan
tingkat kompetensi yang ada pada
K K J.
15
16. TUGAS KEGIATAN UTAMA KOMPETENSI
BIDANG
T1 T KKU
T2
KU
T3 KU
T4 KU
Tn KU 16
17. III. PENYUSUNAN DAFTAR
SEMENTARA
KOMPETENSI JABATAN
1. DSKJ memuat Kompetensi Dasar dan
Kompetensi Bidang.
2. Kompetensi Bidang yang diperoleh
dari hasil identifikasi kompetensi
jabatan (KJ), dituangkan ke DSKJ yang
memuat kompetensi, tingkat
kompetensi, dan kegiatan utama.
17
18. 3. Apabila ada dua atau lebih UT yang
memiliki kompetensi sama atau
hampir sama, cukup dipilih satu
kompetensi yang dominan
mempengaruhi pelaksanaan tugas
dan KUnya dijadikan satu dengan
kompetensi yang dipilih tsb.
18
19. Konfirmasi Kompetensi Bidang
kepada atasan pemegang jabatan
dan pejabat lain yang ditunjuk oleh
Pejabat Kepegawaian atau
Pejabat Pembina Kepegawaian
yang dipandang mampu
memberikan masukan
yang diperlukan,
sebagai bahan pertimbangan
untuk menetapkan keabsahan
D S K J.
19
20. TUJUAN
VALIDASI
Memperoleh kepastian apakah kompetensi
yang telah dirumuskan dalam D S K J
relevan dengan tugas pekerjaan yang
bersangkutan.
Menghindari pemilihan kompetensi dan/atau
tingkat kompetensi yang selayaknya dimiliki
oleh eselon yang lebih bawah atau lebih
tinggi.
Menentukan peringkat kompetensi dari yang
mutlak, penting, dan perlu.
20
21. 1. Mutlak, artinya kompetensi tersebut mutlak
harus ada. Bila kompetensi ini tidak ada, akan
menyebabkan pekerjaan tidak lancar, karena
kompetensi ini tidak dapat diganti oleh
kompetensi lain (Must to Know).
2. Penting, artinya ketiadaan kompetensi ini tidak
menyebabkan pekerjaan tidak lancar, karena
dapat diganti / diwakili oleh kompetensi lain
(Have to Know).
3. Perlu, artinya kompetensi ini baik, tetapi tidak
begitu diperlukan dalam jabatan yang
bersangkutan (tanpa kompetensi ini tidak
berpengaruh pada organisasi) (Nice to Know).
21
22. Apabila masih ada kompetensi lain
yang perlu ditambahkan, agar
dijelaskan kepada TAKJ tentang alasan
penambahan kompetensi tsb.
Tahap validasi dilakukan minimal dua
kali hingga Daftar Kompetensi
Jabatan dianggap sudah cukup
memadai.
22
23. V. PENENTUAN KOMPETENSI
JABATAN
Hasil konfirmasi DKJ digunakan untuk
menentukan SKJ, dengan cara :
Urutkan dari mutlak, penting dan perlu,
kecuali KTPM letakkan paling bawah
Tentukan kompetensi yang paling mutlak,
kaitkan dengan tugas pokok dan
hasil kerja utama
23
26. PENGUKURAN KOMPETENSI
Proses membandingkan
antara
kompetensi jabatan
yang dipersyaratkan
dengan
kompetensi yang
dimiliki pemegang jabatan
26
27. TUJUAN PENGUKURAN
Untuk memperoleh
data atau informasi
yang dapat dijadikan bukti
yang menunjukkan apakah
pemegang jabatan
memenuhi atau tidak memenuhi
kompetensi minimal
yang dipersyaratkan untuk
melaksanakan tugas jabatannya
27
28. METODE PENGUKURAN
Pengukuran dilakukan
setelah penetapan SKJ, dengan
metode :
Assessment Center
Psikotest
Wawancara Perilaku
Kuesioner
Metode tambahan lainnya
28
29. Penyusunan S K J merupakan kegiatan
dinamis, mengikuti perkembangan iptek
S K J harus selalu dievaluasi sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan
organisasi
S K J ditetapkan sebagai salah satu
syarat pengangkatan dalam jabatan
29
31. PROSEDUR PENYUSUNAN
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL
PENGUMPULAN
IDENTIFIKASI PENYUSUNAN VALIDASI PENENTUAN
DATA KJ DSKJ KJ KJ
FORMULIR FORMULIR FORMULIR FORMULIR FORMULIR
PDPJ IKJ DSKJ PPK SKJ
• Visi, Misi •Uraian Tugas •Kompetensi
• SOTK •Kompetensi •Konfirmasi Dasar
• Ikhtisar •Kegiatan Keabsahan •Kompetensi
Jabatan Utama •Tingkat DSKJ Bidang
• Uraian (1-3KU) Kompetensi •Peringkat (5-10KB)
Tugas KJ Termasuk
•Kompetensi •Kegiatan •Tambahan (KTPM):
• Pengetahuan (5-10KB) Utama KJ •Pengetahuan
•Tingkat •Keterampilan
• Keterampilan Kompetensi
31
32. Standar Kompetensi Dasar
Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural
Penyelenggara Manajemen PNS
No Kompetensi Dasar
1 Integritas
a Memahami dan mengenali perilaku sesuai dengan kode etik
b Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya
c Bertindak berdasarkan nilai walaupun sulit untuk melakukannya
2 Kepemimpinan
a Meyakinkan secara langsung
b Menyesuaikan rencana kerja unit organisasi dengan lingkungan kerja
c Menggunakan strategi mempengaruhi
3 Perencanaan dan Pengorganisasian
a Membuat prioritas
b Menentukan penugasan dan sumber dayanya
c Tetap terfokus
4 Kerjasama
a Berpartisipasi dalam kelompok
b Meminta dan menghargai pendapat orang lain
c Membangun semangat dan kelangsungan hidup tim
5 Fleksibilitas
a Mengakui kebenaran pendapat orang lain
b Melakukan penyesuaian terhadap situasi, unit kerja, dan prosedur kerja
c Menyesuaikan strategi jangka panjang
32
33. Standar Kompetensi Bidang
Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Penyelenggara Manajemen PNS
No Kompetensi Bidang
1 Berorientasi pada pelayanan
a Berupaya untuk memenuhi kebutuhan orang lain
b Menindak lanjuti kebutuhan orang lain
c Memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat
d Menanggapi kebutuhan mendasar terhadap pelayanan
e Menentukan kebijakan pelayanan jangka panjang
2 Berorientasi pada Kualitas
a Mengikuti prosedur
b Memastikan hasil kerja yang berkualitas
c Melakukan tindakan yang tepat
3 Berpikir Analitis
a Menguraikan masalah
b Menentukan hubungan yang terkait dengan situasi atau masalah dalam tugas
c Membuat analisis yang menyeluruh
4 Berpikir Konseptual
a Menggunakan rumusan praktis
b Menggunakan rumusan kompleks
c Menyederhanakan masalah yang kompleks
d Menciptakan konsep baru
5 Empati
a Memahami isi pesan secara verbal
b Memahami emosi orang lain
c Memahami isu yang ada dibalik suatu percakapan
33
d Memahami isu komplek yang ada dibalik suatu percakapan
34. 1 2
6 Inisiatif
a Memeberikan tanggapan dengan cepat
b Melaksanakan tugas atas inisiatif sendiri
c Melaksanakan tugas melampaui dari yang disyaratkan
7 Keahlian teknikal/prfesional/Manajerial
a Menunjukkan ketertarikan pada suatu bidang tertentu
b Menguasai keterampilan dan pengetahuan teknik/profesional/manajerial
c Menyampaikan dan menjelaskan pengetahuan yang dimiliki
8 Kesadaran Berorganisasi
a Memahami struktur organisasi formal
b Memahami jalur informal dalam organisasi
c Memahami iklim dan budaya organisasi
d Memahami isu-isu yang berbeda di balik organisasi
e Memahami isu-isu jangka panjang
9 Komitmen terhadap Organisasi
a Melakukan upaya penyesuaian
b Menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi
c Mengutamakan kepentingan organisasi
10 Komunikasi
a Mempertahankan perhatian pendengar
b Berkomunikasi sesuai kebutuhan pendengar
c Memastikan pemahaman pendengar
d Memahami pembicaraan orang lain
11 Kreatif dan Inovatif
a Mencari Ide-ide baru
b Melakukan perubahan
c Memacu kreativitas berpikir
34
d Merencanakan dan melaksanakan program-program baru
35. 1 2
12 Mengarahkan/ Memberikan Perintah
a Memberi petunjuk
b Menentukan batasan perilaku
c Menuntut kinerja yang tinggi
d Menuntut orang lain untuk bertanggung jawab terhadap kinerjanya
13 Manajemen Konflik
a Membuka pertemuan
b Mengupayakan keterbukaan
c Menggali pendapat-pendapat
d Mengambil keputusan
14 Membangun hubungan kerja
a Melakukan kontak dengan pihak lain
b Melakukan kontak informal
c Membangun kesepakatan
15 Membangun hubungan kerja strategik
a Mencari kesempatan
b Mengadakan petemuan
c Menjalin hubungan
d Membuat kesepakatan
16 Membimbing
a Memberi petunjuk
b Menentukan target kerja
c Mendorong kinerja yang optimal
d Mendorong bawahan agar bertanggung jawab terhadap kinerjanya
17 Memimpin kelompok
a Berinisiatif dalam pertemuan
b Memberitahu orang lain
c Meningkatkan efektivitas
d Menempatkan diri sebagai pemimpin 35
36. 1 2
18 Memimpin Rapat
a Membuka rapat
b Mengembangkan ide-ide dari peserta rapat
c Membangun suatu kesepakatan
d Menetapkan hasil-hasil rapat
19 Mencari Informasi
a Mencari informasi
b Menggali lebih dalam
c Melakukan pengkajian
d Menggunkan cara kerja sendiri
20 Mengambil Risiko
a Secara aktif mencari kesempatan
b Menghitung risiko
c Komitmen untuk bertindak
21 Mengembangkan Orang Lain
a Memberikan harapan positif
b Memberikan saran
c Memberikan dukungan
d Memberikan semangat
22 Pembelajaran yang Berkelanjutan
a Membuat target pembelajaran
b Melakukan kegiatan pembelajaran
c Mengoptimalkan belajar secara aktif
d Menerapkan pengetahuan yang diperoleh
e Mengambil resiko dalam belajar
23 Pendelegasian Wewenang
a Menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai denagan kewenangannya
b Menentukan batas kewenangan
c Mempercayai kewenangan yang diberikan kepada bawahan
d Memberikan bimbingan kepada bawahan yang diserahi kewenangan
36
e Memonitor pelaksanaan tugas
37. 1 2
24 Pengambilan Keputusan
a Menentukan masalah
b Mengidentifikasi masalah
c Menentukan tindakan yang tepat
d Melibatkan orang lain
25 Pengambilan Keputusan Strategis
a Menerima informasi yang strategis
b Memilih informasi yang strategis
c Menindaklanjuti informasi yang strategis
d Menciptakan rencana kebijakan strategis
e Menetapkan rencana strategis
26 Pengaturan Kerja
a Membuat prioritas
b Melakukan persiapan-persiapan
c Membuat jadwal dan tetap terfokus
d Memanfaatkan berbagai sumber daya
27 Pengendalian Diri
a Mengendalikan emosi
b Bersikap tenang
c Mengelola stress dengan efektif
d Memberikan respon membangun orang lain
28 Perbaikan Terus Menerus
a Menilai kesempatan-kesempatan yang ada
b Menemukan penyebab masalah
c Memilki target untuk ide perbaikan
d Melaksanakan perbaikan secara efektif
37
38. 1 2
29 Percaya Diri
a Tampil percaya diri
b Menunjukkan rasa percaya diri
c Menerima tantangan atau konflik
d Bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat
e Belajar dari kesalahan
30 Perhatian terhadap Keteraturan
a Memelihara lingkungan kerja
b Memperhatikan aturan dan kejelasan tugas
c Memonitor pekerjaan orang lain, data, atau proyek
d Mengembangkan sistem
31 Proaktif
a Menunjukkan usulan yang konsisten
b Bertindak cepat dalam krisis
c Mengantisipasi masalah dan menyiapkan peluang
32 Semangat untuk Berprestasi
a Fokus pada tugas yang diberikan
b Meningkatkan kinerja
c Mampu menetapkan ukuran prestasi kerja sendiri
d Terus berusaha untuk memperbaiki kinerja
e Mengambil risiko dengan pertimbangan yang matang
33 Tanggap akan Pengaruh Budaya
a Memahami keragaman dan perbedaan budaya dalam organisasi
b Menghargai budaya dan pengaruh dalam organisasi
c Mengelola perbedaan budaya untuk menjamin keadilan dalam
38
organisasi