KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
Materi yang didasarkan pada Inpres No. 3 Tahun 2003 ini semoga bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan e-Gov di Indonesia.
Disampaikan pada Simposium Nasional dan Expo Cybersecurity dengan Tema:
“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Sistem Cybersecurity Nasional yang Komprehensif dan Holistik”, diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam RI
Hotel Borobudur Jakarta, 3-4 Juni 2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
Materi yang didasarkan pada Inpres No. 3 Tahun 2003 ini semoga bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan e-Gov di Indonesia.
Disampaikan pada Simposium Nasional dan Expo Cybersecurity dengan Tema:
“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Sistem Cybersecurity Nasional yang Komprehensif dan Holistik”, diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam RI
Hotel Borobudur Jakarta, 3-4 Juni 2015
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
Materi ini Menjelaskan tentang Tantangan dan Peluang Regional yang menjelaskan tentang :
- Klasifikasi hubungan bentuk baru dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi
- manfaat e-government
- peluang dan tantangan dalam pengembangan e-government
- implementasi e-government di kota surabaya dan bandung.
- e-government sebagai bagian dari smart government untuk mendukung perwujudan smart city
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. E-Government
ICT LANSDSCAPE
(information and communication
technology)
segala kegiatan yang berkaitan
dengan proses sistem pemindahan
dan pengelolahan media massa
dalam kepemerintahan
3. PEMERINTAHAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI
• Pemerintah mengandalkan volume data untuk menyampaikan program dan layanan.
Dari kejahatan pencegahan untuk pertahanan, perawatan kesehatan, dan layanan
sosial, perjuangan organisasi pemerintah setiap hari untuk mengelola informasi yang
semakin banyak.
• Sedangkan pertumbuhan informasi memberikan peluang untuk meningkatkan
efisiensi dan kinerja, itu juga merupakan risiko yang signifikan. Informasi yang tidak
dikelola bisa menjadi ancaman bagi agensi, seringkali dengan biaya yang sangat
besar. Kasus catatan hilang, audit yang gagal, dan informasi yang hilang telah
mengakibatkan skandal baru-baru ini seputar kebocoran data ataupenghapusan email
massal. Pemerintah saat ini diminta untuk memastikan informasi itu aman dan
diaudit, kekayaan intelektual tidak hilang atau dikompromikan, ada proses
dipertahankan, dan data dapat ditemukan. e-Government membantu semua tingkat
pemerintahan menyeimbangkan kebutuhan akan transparansi dan inovasi dengan
persyaratan privasi dan keamanan informasi
4. 1.Informasi sebagai Komoditas
Dalam hal ini informasi dalam sistem kemerintahan harus di perhatikan betul
dan harus menjadi hal yang terpenting ,guna menunjang kinerja
kepemerintahan yang efesien
2.Yayasan Pemerintahan Holistik
Pemerintahan haruslah berfikir meyeluruh kesemua aspek aspek yang
berkaitan dengan sistem kepemrintahan .
3.E-Government yang efisien
Dalam lingkungan ekonomi yang tidak pasti saat ini, warga menginginkan
pemerintahan yang lebih ramping, transparan, dan lebih efisien untuk
pengembalian yang maksimal atas dolar pembayar pajak. Baik warga negara
dan legislator meminta pertanggungjawaban para pemimpin pemerintah atas
hasil pengeluaran dan program publik.
4.Dewan Umum Kehakiman
Dalam sector pemerintahan
1.Mahkama agung
2.Mahkamah konsitusi
5. 5.Mobile e-Government
Keberadaan internet telah digantikan oleh keberadaan perangkat seluler di
mana-mana. Di sektor swasta, Internet seluler telah menjadi sumber pendorong
produktivitas, efisiensi.dalam hal pemanfaat pemerintah seluler banyak.
Kenyamanan dan fleksibilitas menghasilkan pemberian layanan yang lebih
baik dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi warga negara .
6.Warga Seluler dan Layanan elektronik
Sangat erat kaitannya warga dengan layanan elektronik karena sangat
membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memantau
langung kenirja kepemerintahan .selalin itu jugak mempermuda masyarakat
dalam meninjau dunia luar.sehingga tidak ketinggalan jaman.
7.Pegawai Pemerintah yang Bergerak
Teknologi seluler membantu pegawai pemerintah, terutama pekerja lini depan,
melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit. Sangat cocok untuk pekerja
kasus, penanggap pertama, dan petugas penegak hukum, akses seluler
meningkatkan daya tanggap dengan memberikan informasi
6. ASPEK KEAMANAN E-GOVERNMENT
• Akses dan Izin
• Kemampuan Audit Informasi
• Pertukaran Informasi yang Aman
• Governance Tata Kelola Informasi
7. MAAFAAT ITC DALAM PEMERINTAHAN
Membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, penggunaan TIK dalam
e-government dapat mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan
kepercayaan terhadap pemerintah.
8. DAMPAK POSITIF DARI TEKNOLOGI INFORMASI &
KOMUNIKASI DALAM BIDANG PEMERINTAHAN
1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, & masyarakat
umum.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
4. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar
untuk dapat menentukan pilihannya sendiri.
5. Hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi
masyarakat.
6. Adanya e-government sekarang ini akan berimbas pada sumber daya
manusia disetiap pelayanan publik.
7. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi dianggap
sebagai alat “pengotomasi proses” yang dapat mengurangi proses secara
manual
9. DAMPAK NEGATIF DARI TEKNOLOGI INFORMASI &
KOMUNIKASI DI BIDANG PEMERINTAHAN
1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan
memudahkan terjadinya cyber crime
2. Biaya : Walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan IT lebih
meminimalisir biaya tetapi dalam penyusunan infrastrukturnya
membutuhkan biaya yang cukup besar.
3. Jangkauan akses, harus diakui tidak semua orang bisa mengakses
internet dengan mudah misalnya mereka yang berada di pedalaman akan
sulit untuk mengakses internet.
4. Banyak negara yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan
oleh negaranya sendiri.