Dokumen tersebut membahas sejarah hukum perdata dan perkawinan di Indonesia. Secara singkat, hukum perdata mulai dikenal setelah kedatangan Belanda pada abad ke-19, sedangkan hukum perkawinan diatur oleh berbagai sumber hukum sebelum disatukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. HUKUM PERDATA
(BARAT)

3. DASAR HUKUM BERLAKUNYA KUH PERDATA
PASAL 2 ATURAN PERALIHAN UU DASAR 1945
ISTILAH HUKUM PERDATA
SINONIM HUKUM PERDATA; BURGERLIJKRECHT,
CIVIELRECHT, PRIVATRECHT DAN PABEN BERSELISIH.
KATA PERDATA PERTAMA KALI DIGUNAKAN OLEH PROF.
DJOJODIGUNO SEBAGAI TERJEMAHAN BURGERLIJKRECHT
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG.

4. VAN VOLLEN HOVEN MENEMUKAN HUKUM ADAT, DI
DALAM HUKUM ADAT BELIAU TEMUKAN BAHWA
HUKUM ADAT MENGENAL
MATERI/ISI/PENGERTIAN/SUBSTANSI PRIVATRECHT.
DENGAN DEMIKIAN SEBELUM TAHUN 1848 DALAM
HUKUM ADAT TELAH DIKENAL MATERI HUKUM PERDATA,
SEDANGKAN “HUKUM PERDATA (BURGERLIJKRECHT)
BELUM DIKENAL.
APAKAH SEBELUM TAHUN 1848 SUDAH DIKENAL
“HUKUM PERDATA”?

5. PENGERTIAN HUKUM PERDATA:
HUKUM YANG MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN ORANG
PERSEORANGAN SATU SAMA LAIN DALAM HUBUNGAN
KEKELUARGAAN DAN PERGAULAN DI DALAM
MASYARAKAT.
INTI HUKUM PERDATA
DALAM HUBUNGAN KEKELUARGAAN MENIMBULKAN
HUBUNGAN HUKUM:
HUKUM TENTANG ORANG (BADAN PRIBADI)
HUKUM KELUARGA.

6. DALAM PERGAULAN DI DALAM MASYARAKAT MENIMBULKAN
HUKUM HARTA KEKAYAAN:
HUKUM BENDA
HUKUM PERIKATAN
HUKUM WARIS
HUKUM WARIS BERSIFAT DUBIEUS/DUALISTIS/ BERWAYUH ARTI
(HUKUM BENDA & HUKUM KELUARAGA
KUH PERDATA DIBAGI MENJADI 4 BUKU:
BUKU I : TENTANG ORANG
BUKU II : TENTANG KEBENDAAN
BUKU III : TENTANG PERIKATAN
BUKU IV : TENTANG PEMBUKTI DAN DALU WARSA

7. HUKUM PERORANGAN
HUKUM YANG MENGATUR TENTANG APA YANG DISEBUT
ORANG .
ISTILAH ORANG HARUS DIPISAHKAN DENGAN MANUSIA
MENGATUR SIAPA ORANG ITU, MISALNYA : DOMISILI,
PENCATATAN SIPIL
HUKUM KELUARAGA:
HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERKAWINAN DAN
AKIBATNYA

8. SEJARAH HUKUM PERDATA
PERTAMA DI NEDERLAND KITAB HUKUM PERDATA TERBENTUK DI
BAWAH PEMERINTAHAN LODEWIJK NAPOLEON.
BEHUBUNG NEDERLANDA DIJAJAH PERANCIS MAKA MULAI TAHUN 1811,
KITAB HUKUM TAHUN 1809 DIGANTI DENGAN CODE NAPOLEON.
KITAB HUKUM ITU BERNAMA : WET BOEK NAPOLEON INGERICHT VOOR
HET KONIKRIJK HOLLAND. KITAB INI ADALAH TURUNAN KITAB HUKUM
PERDATA PERANCIS YAITU CODE NAPOLEON DENGAN PERUBAHAN YANG
DIRASA PERLU. PEMBUAT UNDANG UNDANG INI JUGA MEMASUKAN
HUKUM BELANDA( OULD HOLLLANS RECHT).
SETELAH NEDERLAND MERDEKA , DIBENTUK BURGERLIJK WETBOEK DAN
BERLAKU DI NEDERLAND INDIE/ HINDIA BELANDA (SEKARANG
INDONESIA)PADA TANGGAL 1 MEI 1848 (S. 1847 N0.57). BERDASARKAN “
AZAS CONCORDANSI BEGINSEL” YAITU PADA POKOKNYA AKAN DIIKUTI
(GEVOLG) UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEDERLAND.

9. PENUNDUKAN DIRI
HUKUM PERDATA MULANYA AKAN DIBERLAKUKAN BAGI SEMUA
GOLONGAN PENDUDUK YANG ADA DI HINDIA BELANDA, AKAN
TETAPI USAHA TERSEBUT GAGAL. UNTUK ITU LALU DIBENTUKLAH
LEMBAGA PENUNDUKAN DIRI
TUJUAN LEMBAGA PENUNDUKAN DIRI:
SCOLTEN MENGATAKAN BAHWA KEPENTINGAN ORANG-ORANG
EROPA DAPAT DIAMANKAN DENGAN MEMBERLAKUKAN HUKUM
BARAT, OLEH KARENA HUKUM BARAT MERUPAKAN HUKUM
TERTULIS YANG LEBIH BANYAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
DARI PADA HUKUM YANG TIDAK TERTULIS.

10. LEMBAGA PENUNUNDUKAN DIRI ADA 4 MACAM:
1. PENUNDUDUKAN SELURUHNYA
2. PENUNDUKAN UNTUK SEBAGIAN HUKUM PERDATA BARAT
3. PENUNDUKAN SUATU PERBUATAN TERTENTU
4. PENUNDUKAN ANGGAPAN (PENUNDUKAN YANG DIANGGAP
(VERONDESTLEDE ONDERWERPING)
PENUNDUKAN ANGGAPAN SEBENARNYA BUKAN MERUPAKAN
PENUNDUKAN SUKARELA MELAINKAN MERUPAKAN
DINYATAKAN BERLAKU BAGIAN-BAGIAN TERTENTU DARI
HUKUM PERDATA BARAT OLEH PEMERINTAH BAGI ORANG-
ORANG YANG TIDAK TUNDUK KEPADA HUKUM ITU.

11. CARA PENUNDUKAN DIRI
DILAKUKAN DENGAN CARA YANG BERKEPENTINGAN
MENYATAKAN DI HADAPAN “HOOFD VAN PLAATSELIJK
BESTUUR”. DI JAWA DAN MADURA “ASISTEN RESIDEN”
SEKARANG MENURUT IKLAN-IKLAN YANG DIMAKSUDKAN DI
ATAS BUPATI (JIKA MASIH ADA RESIDEN).
MENURUT SAYA PENUNDUKAN DIRI DAPAT DILAKUKAN DI
HADAPAN SEORANG NOTARIS DENGAN AKTA DI BAWAH
TANGAN ATAU DENGAN AKTA YANG DIBUAT OLEH DAU ATAU DI
HADAPAN NOTARIS.

12. PENIKMATAN DAN KEHILANGAN HAK-HAK KEWARGAAN
(BURGERLIJKE RECHTEN)
BUKU I BERJUDUL TENTANG ORANG (VAN VERSOONEN).
ORANG TIDAK DIMAKSUDKAN MANUSIA BIASA , TETAPI JUGA
BADAN HUKUM.
SUBYEK HUKUM TERDIRI:
ORANG DAN BADAN HUKUM
PERMULAAN KEPRIBADIAN
KEPRIBADIAN MANUSIA MULAI SEJAK SAAT IA DILAHIRKAN
DENGAN MENGINGAT PASAL 2 JO PASAL 836 KUH PERDATA.

13. KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM PASAL 2 YANG
PENTING UNTUK HUKUM WARIS, MERUPAKAN FIKSI.
FIKSI INI HANYA BERLAKU APABILA:
1. KEPENTINGAN ANAK MENGHENDAKI
2. ANAK SUDAH DIKANDUNG DAN
3. ANAK YANG DILAHIRKAN HIDUP

14. MATI PADA SAAT DILAHIRKAN (TIDAK ADA TANDA-TANDA
KEHIDUPAN) DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA .
1. CONTOH KASUS LAHIR HIDUP:
P MENINGGAL DUNIA MENINGGALKAN SEORANG ISTERI
BERNAMA A DAN 4 ORANG ANAK SAH SEMUANYA LAKI-LAKI
BERNAMA, B, C, D, E. PADA SAAT P MENINGGAL DUNIA
ISTERINYA YANG BERNAMA A MENGADUNG DAN TIDAK LAMA
KEMUDIAN LAHIRLAH BAYI LAKI-LAKI YANG ADA DALAM
KANDUNGAN A DAN DI BERI NAMA F. HARTA WARISAN P 1
BAGIAN.
PEMECAHAN:
HARTA WARISAN P 1 BAGIAN
BERDASARKAN PASAL 832 JO PASAL 852 KUH PERDATA, AHLI P
ADALAH GOLONGAN 1, YAITU :A, B, C, D, E DAN F.
AI. A = B= C = D= E = F = 1/6 BAGIAN.

15. 2. CONTOH KASUS LAHIR HIDUP TERUS MATI
P MENINGGAL DUNIA MENINGGALKAN SEORANG ISTERI
BERNAMA A DAN 4 ORANG ANAK SAH SEMUANYA LAKI-LAKI
BERNAMA, B, C, D, E. PADA SAAT P MENINGGAL DUNIA ISTERINYA
YANG BERNAMA A MENGADUNG DAN TIDAK LAMA KEMUDIAN
LAHIRLAH BAYI LAKI-LAKI YANG ADA DALAM KANDUNGAN A
DAN DI BERI NAMA F. TIDAK LAMA KEMUDIAN F MENINGGAL
DUNIA. HARTA WARISAN P 1/6 BAGIAN.
PEMECAHAN:
HARTA WARISAN P 1 BAGIAN
BERDASARKAN PASAL 832 JO PASAL 855 KUH PERDATA, AHLI P
ADALAH GOLONGAN 1 YAITU: A, B, C, D, E DAN F.
AI. A = B= C = D= E = F = 1/6 BAGIAN.
BERHUBUNG F KEMUDIAN MENINGGALDUNIA MAKA HARTA
WARISAN F, JATUH KEPADA GOLONGAN 2 YAITU : A, B, C ,D DAN E

16. AI A = 1/6 X 1/4 = 1/24
SISA = 1/6 – 1/24 = 4/24 – 1/24 = 3/24.
B = C = D = E = 3/24 X 1/4 = 3/96.
3. CONTOH LAHIR MATI
P MENINGGAL DUNIA MENINGGALKAN SEORANG ISTERI
BERNAMA A DAN 4 ORANG ANAK SAH SEMUANYA LAKI-LAKI
BERNAMA, B, C, D, E. PADA SAAT P MENINGGAL DUNIA ISTERINYA
YANG BERNAMA A MENGANDUNG DAN TIDAK LAMA KEMUDIAN
BAYI YANG ADA DALAM KANDUNGAN A MENINGGAL DUNIA PADA
SAAT DILAHIRKAN.. HARTA WARISAN P 1 BAGIAN.
PEMECAHAN:
HARTA WARISAN P 1 BAGIAN
BERDASARKAN PASAL 832 JO PASAL 852 KUH PERDATA, AHLI P
ADALAH GOLONGAN 1, YAITU :A, B, C, D, E..
AI. A = B= C = D= E = = 1/5 BAGIAN.

17. BERAKHIRNYA KEPRIBADIAN
KEPRIBADIAN SESEORANG BERAKHIR APABILA SESEORANG
MENINGGAL DUNIA.
TEMPAT TINGGAL
DALAM PERGAULAN HIDUP BIASA, PERLU KITA MENGETAHUI DI
MANA KITA KETEMU DENGAN KAWAN, KENALAN-KENALAN KITA.
TIDAK DEMIKIAN DALAM LALU LINTAS HUKUM .
DALAM ARTI HUKUM TEMPAT TINGGAL ADALAH TEMPAT DIMANA
SESEORANG HARUS DIANGGAP SELALU BERADA UNTUK
MEMENUHI KEWAJIBAN – KEWAJIBAN DAN MELAKSANAKAN HAK-
HAKNYA, JUGA APABILA PADA SUATU WAKTU SEBENARNYA IA
TIDAK BERADA DI TEMPAT ITU.

18. CONTOH KASUS APABILA ADA SENGKETA ANTARA SEORANG
DENGAN PIHAK LAIN MAKA TIMBUL PERTANYAAN KEMANA
PERKARA HARUS DIAJUKAN.
MACAM TEMPAT TINGGAL
TEMPAT TINGGAL SEBENARNYA:
A. TEMPAT TINGGAL NYATA
1. TEMPAT TINGGAL NYATA BEBAS
2. TEMPAT TINGGAL NYATA TIDAK BEBAS
B. TEMPAT TINGGAL (DOMISILI YANG DIPILIH/PILIHAN)
1. PILIHAN SUKARELA
2. PILIHAN MENURUT UNDANG-UNDANG

19. SEJARAH HUKUM ERKAWINAN DI INDONESIA
Hukum Perkawinan di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam :
1. Hukum Islam.
2. Hukum Adat;
3. Hukum Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR. S. 1898
5. Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers ( HOCI S. 1933
Nomor 74);

20. Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 :
Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek), Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks
Ordonantie Christen Indonesier, S. 1933 No. 74), Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, S.
1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur
tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 66 UUP tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan
mengenai hukum perkawinan melainkan sejauh telah diatur dalam
UU No. 1 Tahun 1974.

21. Pasal 67 ayat (1) UUP.:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah yang dimaksud, diundangkan pada tanggal 1
April 1975, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
(selanjutnya disingkat dengan PP No. 9 Tahun 1975).
Pasal 49 ayat (1)PP No. 9 Tahun 1975, menentukan: PP ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.
Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif pada
tanggat 1 Oktober 1975.

22. Ketentuan-ketentuan dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang sudah
berlaku secara efektif:
l. pencatatan perkawinan;
2. tata cara perkawinan;
3. akta perkawinan;
4. tata cara perceraian;
5. pembatalan perkawinan;
6. waktu tunggu;
7. beristeri lebih dari seorang;
Ketentuan yang belum berlak secara efektif:
1. harta benda dalam perkawinan;
2. hak dan kewajiban orang tua dan anak;
3. kedudukan anak;
4. perwalian;
Maka dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan
dan perundang-undangan lama.

23. B. ASAS DASAR UU NOMOR 1 TAHUN 1974
a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal.
b) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Undang-undang ini menganut asas monogami
d) Mencegah Perkawinan anak-anak;
e) Mempersukar terjadinya perceraian.
f) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun
dalam pergaulan masyarakat.

24. C. PENGERTIAN PERKAWINAN
Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UUP.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat
sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya
mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai
peranan yang penting.
Membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungannya dengan keturunan
yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi
hak dan kewajiban orang tua (penjelasan Pasal 1 UUP).
Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No. 1 Tahun
1974, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga
merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk
membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

25. Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah : suatu akad
/ atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara
laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan
hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketenteraman serta kasih
sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.
Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan
pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974, menurut penulis tidak ada perbedaan yang prinsipiil.
Lain halnya dengan KUH Perdata, sebab KUH Perdata tidak
mengenal definisi perkawinan.
Pasal 26 KUH Perdata menentukan, bahwa Undang-undang
memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan
perdata.

26. Pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonnantie
Christen Indonesiers), yang menetapkan bahwa tentang
perkawinan, Undang-undang hanya memperhatikan perhubungan
perdata saja.
Maksud dari pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 HOCI yaitu, bahwa
Undang-undang tidak turut campur dalam upacara-upacara yang
diadakan oleh gereja. Undang-undang hanya mengenal yang
disebut “Perkawinan Perdata” yaitu, perkawinan yang
dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.
Dilarangnya campur tangan geraja dalam perkawinan ini secara
tegas diatur dalam Pasal 81 KUH Perdata yang berbunyi :
Tiada suatu upacara keagaman boleh dilakukan sebelum kedua
belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa
perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.

27. Apabila pejabat agama melakukan pelanggaran terhadap Pasal 81
KUH Perdata, maka pemuka agama tersebut dikenakan hukuman
pidana berdasarkan Pasal 530 ayat (1) KUHP.
Pendapat sarjana mengenai pengertian perkawinan:
1. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang
lama.
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup
bersama dari seorang laki-laki dan seorang gerempuan yang
memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan
tersebut.
3. Menurut Ali Afandi perkawinan adalah, persetujuan antara laki-
laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.

28. Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang
dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa para
sarjana memandang perkawinan itu merupakan suatu perjanjian
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Menurut Ali Afandi : Perjanjian yang ada dalam perkawinan ,
tidaklah sama dengan perjanjian yang ada dalam Buku III KUH
Perdata, karena antara perjanjian pada umumnya dengan
perkawinan terdapat banyak perbedaan,

29. Perbedaan Perjanjian Pada Umumnya Dengan Perkawinan:
Menurut Prof. Ali Afandi.
l. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu hanya
mengikat kedua belah pihak, sedangkan di dalam perkawinan
mengikat semua pihak.
2. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat
dilakukan oleh setiap orang sedangkan perkawinan hanya
dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang
perempuan;
3. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat
dilakukan kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus
dilakukan oleh pemerintah;

30. 4. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu mengatur
segala hal yang disepakati oleh kedua belah-pihak,
sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh Undang-
undang;
5. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya
dapatlah dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal
yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin
dilakukan;
6. Bentuk perjanjian dalam perjanjian pada umumya bukan
merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam
perkawinan bentuklah yang paling utama.
Ali Afandi juga mengemukakan, bahwa satu-satunya hal yang
sama ialah bahwa baik dalam perkawinan maupun dalam
perjanjian pada umumnya terdapat persesuaian kehendak.

31. D. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN
Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan ada 2 yaitu :
I. Syarat-syarat materiil
II. Syarat-syarat formil.
Ad. I. Syarat-syarat materiil
Syarat materiil adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak
kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam
hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.
Syarat-syarat materiil dibagi 2 yaitu :
1. Syarat-syarat mutlak/Absolut
2. Syarat-syarat relatif

32. Ad 1. Syarat Materiil Mutlak/ Absolut.
Yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak
kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.
Syarat-syarat tersebut ialah :
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
suami isteri (Pasal 6 ayat (1) UUP);
b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat
izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UUP);
c. Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7
ayat (1) UUP);
d. Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu
(Pasal 11 UUP jo. Pasal 39 PP), yaitu :

33. (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu
ditetapkan 130 hari;
(b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu
bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci
dengan sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang tidak
berdatang bulan ditetapkan 90 hari;
(c) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan
hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
(d) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan
antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi
hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

34. Menurut Ko Tjay Sing :
Kekhilafan mengenai diri seseorang dapat terjadi, apabila calon
suami isteri menggunakan surat-surat palsu dari orang lain dan
menghadap di muka pegawai pencatat perkawinan, seolah-olah ia
orang lain. Sedangkan kekhilafan tentang keadaan seseorang tidak
merupakan alasan bagi kebatalan suatu perkawinan. Dengan
keadaan seseorang, dimaksudkan sifat-sifat, kedudukan,
kesehatan, kekayaan, keturunan seseorang.
Sebagai contoh dari kekhilafan tentang keadaan seseorang,
misalnya calon suami atau isteri dikira orang kaya, berpangkat
tinggi, kesehatan baik, tetapi ternyata semua perkiraannya itu tidak
benar.

35. Ad. b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UUP)
Mengenai penentuan syarat di atas, menurut penulis adalah sangat
tepat, karena perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang
masih muda usia (kurang dari 21 tahun), akan lebih banyak
menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun persoalan
lainnya, apabila dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan
perkawinan pada usia dewasa. Oleh sebab itu peranan orang tua
atau wali sangat menentukan kelanjutan perkawinan anak-anak
mereka.

36. Ad. c. Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur
19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7
ayat (1) UUP)
Penentuan batas umur, menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP,
bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.
Mengenai penentuan umur untuk kawin Wibowo Reksopradoto
mengatakan :
Bahwa batas umur yang lebih tinggi satu tahun apabila
dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH
Perdata dan HOCI itu bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-
anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan.
Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju
kelahiran menjadi tinggi.

37. Penentuan batas umur yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1)
UUP. bertujuan untuk :
1. Menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;
2. Mencegah perkawinan anak-anak;
3. Mendukung program Keluarga Berencana
Ad d. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu
tunggu (Pasal 11 UUP jo. Pasal 39 PP)
Penentuan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya
sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena penentuan
waktu tunggu untuk mencegah adanya kekaburan dan demi
kepastian keturunan.

38. Ad a.Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon
suami isteri (Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974)
Mengenai syarat ini pada dasarnya sama dengan syarat yang
diharuskan pada tiap-tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian
kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan
tidak dalam paksaan, penipuan, kekilafan.
Paksaan dapat berupa paksaan fisik atau psikis yang dilakukan
sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.
Penipuan, dapat mengenai diri orang atau keadaan orang.
Penipuan ini selalu mengakibatkan kekhilafan dan salah sangka
pihak-pihak yang lain mengenai diri dan keadaan orang.

39. Ko Tjay Sing, berpedapat : "bahwa larangan tersebut diadakan
untuk mencegah confusio sanguinis (percampuran darah) dan
ketidak pastian keturunan". Selanjutnya Ko Tjay Sing mengatakan,
"bahwa dengan adanya larangan itu, maka tidak mungkin terjadi
seorang anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang baru itu
sebenarnya telah ditimbulkan dalam perkawinan yang terdahulu".
Mengenai batas waktu tunggu, saya berpendapat bahwa
berhubung masyarakat semakin maju, demikian juga dalam bidang
ilmu kedokteran, maka penentuan batas waktu tunggu ini
sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Karena itu mengetahui
atau memaastikan ada atau tidaknya janin dalam kandungan, tidak
perlu menunggu sampai batas waktu tunggu yang ditentukan
Undang-undang habis. Hal ini dapat diatasi dengan ilmu
kedokteran.

40. Wibowo Reksopradoto mengatakan :
bahwa untuk mengetahui apakah wanita yang putus
perkawinannya itu mengandung atau tidak, cukup memberikan
surat visum atau surat hasil pemeriksaan gallimainini dari
laboratorium (pemeriksaan urine), bila hasilnya negatif, maka
wanita itu tidak dalam keadaan hamil.
Selanjutnya Wibowo Reksopradoto mengatakan, apabila setelah
diadakan pemeriksaan ternyata wanita itu tidak hamil, maka
wanita itu tentunya tidak usah menunda perkawinannya sampai
batas waktu tunggu habis.
Perkawinan itu dapat dilaksanakan dengan menunjukan surat
keterangan dari dokter bahwa ia (wanita) dalam keadaan tidak
hamil.

41. Ad. 2 Syarat meteriil relatif
Syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah
memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin,
tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa
hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif.
Syarat-Syarat Maateriil Relatif:
a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
(a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke
atas;
(b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping,
yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara
orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
(c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan
ibu-bapak tiri;

42. (d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan
dan bibi susuan;
(e) Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih
dari seorang;
(f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan
lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UUP).
b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain
tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UUP);
c. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan
yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara
mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang
bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UUP).

43. Mengenai Pasal 9 UUP, pada dasarnya juga sama dengan KUH
Perdata, HOCI dan Hukum Islam, yang berbeda yaitu bahwa KUH
Perdata dan HOCI menganut azas monogami mutlak.
Larangan ini secara mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai
isteri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diizinkan, asal
memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat
(2) jo Pasal 5 Undang-undang Perkawinan ini.
Pasal 10 UUP. Menentukan: bahwa apabila suami isteri yang telah
cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk
kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan
perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain,

44. Ny. Soemiyati mengatakan bahwa :
Mereka yang beragama Islam tidak terkena ketentuan dalam Pasal
10 ini, sebab Hukum Islam mempunyai ketentuan sendiri, yaitu
suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin
lagi satu sama lain, sedangkan yang dilarang kawin lagi antara
keduanya ialah apabila terjadi perceraian yang ketiga kalinya.
Masih berkaitan dengan Pasal 10 UUP, M. Yahya Harahap
mengatakan :
Kalau cerai yang dimaksud dengan pasal ini serupa maknanya
dengan pengertian talak dalam Hukum Islam, maka ketentuan
dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974, nyata-nyata bertentangan
dengan Hukum Islam, karena di dalam Al-Qur'an S. Al Baqarah :
223 ditentukan, bahwa talak dua kali, masih dimungkinkan
suaminya kembali mengawini isterinya.

45. Selanjutnya dalam Al-Qur'an S. Al Baqarah : 230 ditetapkan :
Bahwa bilangan talak adalah tiga kali, isteri yang telah ditalak tiga
kali oleh suaminya, maka ia tidak dapat kawin lagi dengan bekas
suaminya, kecuali apabila bekas isterinya telah kawin dengan laki-
laki lain (dan telah terjadi persetubuhan), akhirnya bercerai dari
laki-laki lain itu (tanpa direncanakan lebih dahulu).
Apabila ada perjanjian antara bekas suami dengan laki-laki yang
baru, bahwa laki-laki yang baru tersebut berjanji tidak akan
melakukan persetubuhan dengan bekas isterinya dan dalam waktu
tertentu segera akan menceraikan isterinya, maka perkawinan
antara bekas isteri dengan laki-laki yang baru tersebut tidak sah
menurut hukum. Demikian juga apabila setelah perceraian terjadi,
antara bekas suami dengan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali
melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut juga tidak sah
menurut hukum.

46. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Hazairin mengatakan :
bahwa jika laki-laki yang baru mentaati perjanjiannya terhadap
bekas suami lama, sehingga terjadi perkawinan antara bekas suami
lama dengan bekas isterinya yang sudah ditalak tiga kali, maka
perkawinan perceraian antara laki-laki yang baru dengan
perempuan itu adalah batal, demikian juga perkawinan antara
bekas suami yang lama dengan bekas isterinya yang telah ditalak
tiga kali adalah batal.

47. Ad II. Syarat-Syarat Formal
Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang
mendahului perkawinannya.
Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP
No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :
1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan
3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan
perkawinan.

48. Ad. 1 Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus
memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan.
Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10
(sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan.
Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh
Camat atas nama Bupati Kepada Daerah, apabila ada alasan yang
penting.
Alasan yang penting menurut Pasal 3 PP misalnya karena salah
seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk
melaksanakan tugas negara, pemberitahuan itu dilakukan secara
lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau
wakilnya

49. Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus
dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai,
atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan
yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan
secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan
dapat dilakukan secara tertulis (Penjelasan Pasal 4 PP No. 9 tahun
1975).
Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan
perkawinan itu, harus memuat pula : nama, umur, agama /
kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan
apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan
juga nama isteri atau suami terdahulu.
Menurut Penjelasan Pasal 5 PP hal-hal yang harus dimuat dalam
pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga
masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah,
bagi mereka yang beragama Islam.

50. Ad 2. Penelitian Syarat-syarat Perkawinan
Setelah Pegawai Pencatat Pernikahan menerima pemberitahuan
kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan
sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan
menurut undang-undang.
Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti :
a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat
dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal
usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang
setingkat dengan itu;
b. Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan
dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
c. Ijin tertulis / izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon
mempelai atau keduanya belum mencapai usaia 21 tahun;

51. d. Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami
yang masih mempunyai isteri;
e. Dispensasi Pengadilan / Pejabat, dalah hal ini adanya halangan
perkawinan.
f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal
perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk
kedua kalinya;
g. Ijin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM /
PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya
anggota Angkatan Bersenjata;
h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh
pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau
keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting
sehingga mewakilkan orang lain.

52. Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan K. Wantijk Saleh
mengatakan :
Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus
bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang
dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka
pegawai pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang
disediakan untuk itu.
Kemudian apabila terdapat halangan untuk melangsungkan
perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segara
diberitahukan kepada calon kedua mempelai atau kedua
orangtuanya atau wakilnya.

53. Ad 3. Pengumuman tentang memberitahukan untuk kawin
Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka Pegawai
Pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan
untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan
surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor
Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah
ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan
melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan dimana
perkawinan itu akan dilangsungkan.

54. Tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberi
kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan
keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.
Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa
perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan lainnya (Penjelasan Pasal 8 PP no.
9 tahun 1975).
Ali Afandi mengatakan :
bahwa maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahukan
kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud
perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja
terjadi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Pencatat
Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas
yang dilakukan oleh khalayak ramai.

55. E. PENCEGAHAN PERKAWINAN
Telah dikemukanan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan,
Pegawai Pencatat Perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat
perkawinan yang telah ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan
Pp No. 9 Tahun 1975 telah dipenuhi.
Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka pemberitahuan
kehendak untuk melangsungkan perkawinan lalu diumumkan.
Pengumuman pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan
perkawinan, bertujuan untuk memberitahu kepada siapa saja yang
berkepentingan untuk mencegah perkawinan yang hendak
dilangsungkan, apabila perkawinan bertentangan dengan hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

56. Namun tidak semua orang diberi hak untuk mencegah akan
dilangsungkannya suatu perkawinan, karena khawatir apabila
orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan akan
menyalahgunakan kesempatan itu, sehingga akan menyulitkan
calon suami isteri.
Siapa yang dapat mencegah pelaksanaan perkawinan,diatur
dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 UUP.:
1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari salah
seorang calon mempelai;
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai;
3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai;
4. Wali dari salah seorang calon mempelai;
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai;
6. Pihak-pihak yang berkepentingan;
7. Suami atau isteri dari salah seorang calon memepelai;
8. Pejabat yang ditunjuk.

57. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan oleh pemohon
kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan
dilangsungkan. Di samping itu pemohon juga memberitahukan
pencegahan itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
Pegawai Pencatat Perkawinan memberitahukan adanya
permohonan pencegahan perkawinan kepada kedua calon
mempelai.
Pengadilan yang dimaksud di dalam Pasal 17 UUP., yaitu bagi
mereka yang beragama Islam permohonan pencegahan
perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini dipertegas
oleh Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.
Sedangkan bagi mereka yang beragama bukan Islam permohonan
pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Negeri.

58. Apabila ada permohonan pencegahan perkawinan, maka Pegawai
Pencatat Perkawinan dilarang melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan, namun apabila ia mengetahui adanya
pelanggaran ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 UUP.,, maka
menurut Pasal 20 UUP, ia dilarang untuk melangsungkan atau
membantu melangsungkan perkawinan.

59. Alasan-alasan pencegahan perkawinan:
1.Calon mempelai pria belum berumur 19 tahun dan calon
mempelai wanita belum berumur 16 tahun;
2.Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita
mempunyai hubungan darah / keluarga atau susuan yang tidak
boleh kawin, yaitu :
a.Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas;
b.Perhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya;
c.Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
bapak / ibu tiri;
d.Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan, dan bibi / paman susuan;

60. e.Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih
dari seorang;
3.Calon mempelai masih terikat tali perkawinan;
4.Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu
sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya, sedangkan
agamanya dan kepercayaannya melarang kawin untuk ketiga
kalinya;
5.Perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi prosedur atau
tata cara yang telah ditentukan oleh PP No. 9 Tahun 1975.

61. Jika Pegawai Pencatat Perkawinan berpendapat, bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut UU No. 1 Tahun 1974,
maka Pegawai Pencatat Perkawinan akan menolak untuk
melangsungkan perkawinan.
Penolakan terhadap permintaan salah satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan tersebut, oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan dituangkan dalam surat keterangan yang disertai
dengan alasan-alasannya, mengapa perkawinan yang akan
dilangsungkan itu ditolak.
Kemudian para pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan, mereka berhak mengajukan permohonan
kepada Pengadilan di dalam daerah hukum dimana Pegawai
Pencatat Perkawinan yang melakukan penolakan itu berkedudukan
untuk memberikan keputusan, dengan memberikan surat
keterangan penolakan tersebut.

62. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat,
apakah Pengadilan akan menguatkan penolakan atau mencabut
penolakan tersebut. Selanjutnya apabila Pengadilan memberikan
ketetapan yang menguatkan penolakan dari Pegawai Pencatat
Perkawinan, maka akibat penolakan itu perkawinan tidak dapat
dilangsungkan. Sebaliknya apabila Pengadilan memberikan
ketetapan yang mencabut penolakan yang dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan harus
melangsungkan perkawinan.
Ketetapan Pengadilan akan hilang kekuatannya, apabila rintangan-
rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para
pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan maksud
mereka kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

63. Rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan ada 2
macam, yaitu :
1. Rintangan perkawinan yang bersifat tetap, misalnya
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke
bawah;
2. Rintangan perkawinan yang bersifat sementara, misalnya waktu
tunggu bagi seorang wanita yang telah putus perkawinannya
dan wanita tersebut akan kawin lagi.
Pencegahan perkawinan, menurut Pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974
dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau ditarik kembali
oleh yang mengajukan permohonan pencegahan.
Apabila apa yang tercantum dalam Pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974
telah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan.

64. Kemudian apabila Pegawai Pencatat Perkawinan melanggar
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11,
13, 44 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat Perkawinan
dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).