Dokumen ini membahas tentang wewenang dalam hukum administrasi negara, menjelaskan hubungan antara penguasa dan masyarakat, serta sumber dan cara memperoleh wewenang. Wewenang harus jelas dan terikat pada hukum, dengan berbagai sifat dan jenis berdasarkan penggunaannya. Tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan dan kepentingan masyarakat serta terikat pada asas hukum yang berlaku.

1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Wewenang
Team Teaching Administrative LAw
Department of Administrative Law
Faculty of Law
Universitas Brawijaya
2017

2. PENGANTAR
 Hubungan hukum dalam HAN adalah antara
penguasa (subjek yang memerintah) dengan
masyarakat (subjek yang diperintah).
 Pemerintah melaksanakan bestuurszorg yaitu
menyelenggarakan kepentingan umum yang
dijalankan oleh penguasa administrasi negara
yang memiliki wewenang.
 Wewenang penguasa diperoleh dari HAN.

3. Lanjutan...
 Di dalam menjalankan aktifitas
pemerintahan, seorang pejabat administrasi
negara melakukan suatu hal berdasarkan atas
wewenang yang dimilikinya.
 Wewenang yang dimiliki tersebut merupakan
suatu hak yang dimiliki oleh seorang tertentu
sebagai bagian dari tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan yang diemban.

4. Lanjutan...
 Kejelasan suatu wewenang yang dimiliki
oleh seorang pejabat administrasi negara
harus jelas.
 Dengan tidak adanya kejelasan dalam
suatu wewenang yang dimiliki oleh
pejabat administrasi negara, kemungkinan
tumpang tindihnya kewenangan adalah
hal yang sangat besar terjadi.

5. Lanjutan...
 Dengan adanya wewenang maka
administrator negara dapat membuat suatu
kebijakan (policy) yang berbentuk keputusan.
 Keputusan yang dibuat bersifat :
a. Pengaturan (Regeling);
b. Penetapan(Beschikking).
 Aparatur negara terikat pada wewenang dan
asas apabila membuat suatu kebijakan.

6. PENGERTIAN WEWENANG
 Penyeleggaraan pemerintahan harus
didasarkan oleh hukum (wet matigheid van
bestuur / asas legalitas / le principle de la
l’egalite de’l administration)
 Wewenang haruslah mempunyai sumber yang
jelas.

7. SIFAT-SIFAT WEWENANG
 selalu terikat pada suatu masa
tertentu;
 selalu tunduk pada batas – batas
yang ditentukan;
 pelaksanaan wewenang pemerintah
terikat pada hukum tertulis dan
hukum tidak tertulis (asas – asas
umum pemerintahan yang baik).

8. SUMBER WEWENANG
Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu
asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa
wewenang pemerintahan berasal dari peraturan
perundang – undangan, artinya sumber wewenang bagi
pemerintah adalah peraturan perundang – undangan.
Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari
peraturan perundang – undangan diperoleh melalui 3
(tiga) cara yaitu :
 Atribusi
 Delegasi
 Mandat

9. Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah
 Atribusi, yaitu pemberian wewenang
pemerintah yang baru oleh suatu perUUan
(produk hukum legislator) untuk melaksanakan
secara penuh.
 Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang yang
telah ada yang berasal dari wewenang atribusi,
kepada pejabat administrasi negara, tidak secara
penuh, tidak termasuk wewenang untuk
pembentukan kebijakan.
 Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans
kepada mandataris, untuk atas nama menteri
membuat KTUN

10. MACAM DAN BENTUK WEWENANG
Wewenang pemerintah dapat dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu :
1. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat
Wewenang terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan
kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang
tersebut dapat digunakan
2. Wewenang fakultatif
Wewenang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha
Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan
wewenangnya.
3. Wewenang bebas
Wewenang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan
kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha Negara
untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang
akan dikeluarkannya.

11. Wewenang Pemerintah
 Hak untuk menjalankan urusan pemerintahan
(dalam arti sempit);
 Hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi
keputusan yang akan diambil oleh instansi
pemerintah lainnya (dalam arti luas).

12. Ciri-ciri Kewenangan Publik
 Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat
pemerintah memiliki kekuatan mengikat kepada
seluruh anggota masyarakat dan harus dipatuhi;
 Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat
pemerintah mempunyai fungsi publik
( melakukan public service).

13. Kewenangan
 Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang
yang merupakan kekuasaan terhadap suatu
bidang pemerintahan yang berlandaskan
peraturan perundang-undangan.
 Kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki
landasan hukum agar tidak timbul kesewenang-
wenangan.

14. Lanjutan...
 Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan
suatu tindakan hukum publik.
 Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu
tindakan hukum privat.

15. Sifat Wewenang Pemerintah
Selalu terikat pada suatu masa
tertentu;
Selalu tunduk pada batas yang
ditentukan;
Pelaksanaan wewenang
pemerintah terikat pada hukum
tertulis dan tidak tertulis (AAUPB).

16. Kriteria Kekuasaan Bertindak
 Kewenangan pemerintah untuk bertindak
diperoleh dari UU yang dibuat oleh parlemen
dan tindakan pemerintah mendapatkan
legitimasi.
 Kriteria kekuasaan bertindak :
a. Tujuan dari tindakan pemerintah;
b. Pertimbangan yang harus diambil dalam
melakukan pertanggung jawaban;
c. Prosedur yang harus dipatuhi sebelum
bertindak.

17. Wewenang Publik
Terdapat dua kekuasaan yang luar biasa dalam
wewenang publik :
1. Wewenang Prealabel, yaitu wewenang untuk
membuat keputusan yang diambil tanpa
meminta persetujuan terlebih dahulu dari
pihak manapun;
2. Wewenang Ex Officio, yaitu wewenang dalam
rangka pembuatan keputusan yang diambil
karena jabatannya, sehingga tidak dapat
dilawan oleh siapapun (sanksi pidana) karena
mengikat secara sah bagi seluruh masyarakat.

18. Pembatasan dalam Pelaksanaan Wewenang
 Tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan
dengan PerUUan atau kepentingan umum;
 Onrechtmatig;
 Tidal boleh melampaui kewenangannya
menurut kompetensinya.

19. Keputusan Terikat pada AsasHukum
 Asas Yuridiktas (Rechtmatigeheid)
 Asas Legalitas (Wetmatigeheid)
 Asas Diskresi (Freies Ermessen)

20. Perbedaan wewenang, kewenangan dan
kekuasaan

21. TERIMA KASIH