Mengenai ilmu politik

1. MENGANALISA SISTEM POLITIK
KEKUASAAN DAN
KEWENANGAN YANG ADA DI
INDONESIA
DOSEN PENGAMPU : Dr. Auradian Marta, MA

2. ANGGOTA :
• Wahyu Arif Bizikrillah (2201112418)
• Wulan Deana Eka Putri (2201112416)
• Gita Naomi Simarmata (2201114002)
• Nurfadilah (2201114003)
• Amanda Leoni agustin (2201113998)
• Putri Tri Astuti (2201114004)
• Teguh hidayat (2201111002)
• Andre Anthony (2201112423)

3. Kekuasaan adalah Kemampuan sesorang atau
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku
sesorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah
lakunya menjadi sesuai dengan keinginan/tujuan
seseorang/kelompok orang yang mempunyai kekuasaan
tersebut.
KEKUASAAN

4. Pembagian Kekuasaan Yang
Dilaksanakan Di Indonesia
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu
pembagian kekuasaan menurut fungsinya.
Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada
pembedaan antara fungsi pemerintahan yang
bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Berdasarkan UUD NKRI 1945, secara horizontal
pembagian kekuasaan negara dilakukan pada
tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah.
Pembagian kekuasaan secara vertical
merupakan pembagian kekuasaan menurut
tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara
beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian
kekuasaan secara vertical muncul sebagai
konsekuensi dari diterapkannya asas
desentralisasi di NKRI.
Horizontal Vertikal

5. Dalam undang-undang 1945 dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut
"Trias politica" dalam arti pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di
Indonesia yaitu Kekuasaan legislatif dijalankan oleh presiden bersama-sama
dengan DPR. kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu oleh
menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah
Agung dan lain-lain badan kehakiman.
TRIAS POLITICA
INDONESIA

6. KEWENANGAN
Kewenangan dalam kamus Bahasa Indonesia mengandung arti hak dan
kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sehingga kewenangan
adalah hal untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan
digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu,
kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.

7. JENIS-JENIS WEWENANG
Wewenang Kharismatik
Yakni jenis wewenang yang
menunjuk kepada seorang
individu yang memiliki sifat-
sifat tertentu dan mampu
membuatnya menjadi
seorang pemimpin hebat.
Wewenang Legal-
Rasional
Yakni jenis wewenang
yang mendasarkan
dirinya pada hukum yang
sudah didefinisikan
secara jelas. Kepatuhan
dari wenang jenis ini
didasarkan pada
legitimasi dan
kompetensi hukum
kepada orang yang
memiliki wewenang.
Wewenang
Tradisional
Yakni jenis
wewenang yang
mengindikasikan
keberadaan dari
kepribadian
pemimpin yang
dominan. Wewenang
ini biasanya
“dikeluarkan” oleh
pemimpin yang
bergantung pada
adanya tradisi.

8. 3. SUMBER WEWENANG
ATRIBUSI
pemberian wewenang
pemerintahan oleh
pembuat undang-
undang kepada organ
pemerintahan.
DELEGASI
Pelimpahan wewenang
pemerintahan dari satu
organ pemerintahan satu
kepada organ
pemerintahan lainnya.
MANDAT
Ketika organ
pemerintahan telah
memberikan izinnya
kepada organ
pemerintahan lain untuk
menjalankan
kewenangan yang
diberikan atas nama
pemberi mandat.
01 03
02

9. BATASAN KEWENANGAN
1. LEMBAGA LEGISLATIF
• DPR -> Menyusun,
membahas, dan
menyebarluaskan rancangan
undang-undang (RUU).
• MPR -> Memutuskan usul
DPR berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden
dan/atau wakil presiden dalam
masa jabatannya
• DPD -> Mengajukan
Rancangan Undang-Undang
(RUU) kepada DPR yang
berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan
2. LEMBAGA EKSEKUTIF
• PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN ->
Penyelenggara
pemerintahan tertinggi yang
memegang kekuasaan
pemerintahan menurut
undang-undang dasar.
• KEMENTRIAN NEGARA ->
Dibentuk untuk
meningkatkan koordinasi
serta kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan negara yang
berdaya guna dan berhasil
guna.

10. 3. LEMBAGA YUDIKATIF
• MAHKAMAH AGUNG (MA) -> Mengadili pada tingkat
kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan
yang berada di bawah MA
• MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) -> Mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar,
• KOMISI YUDISIAL (KY) -> Menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah
Agung. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode
Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

11. SENGKETA
KEWENANGAN
Apabila terjadi sengketa wewenang di lingkungan
pemerintahan, wewenang penyelesaian sengketa
kewenangan ada pada antar atasan pejabat pemerintah yang
bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan mufakat
tetapi tidak menghasilkan mufakat maka penyelesaian
sengketa wewenang dilingkungan pemerintahan yang
melibatkan lembaga Negara diselesaikan oleh Mahkamah
Konstitusi.

12. LARANGAN PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN
• Badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan
kewenangan apabila sudah melewati kewenangan yang
ditetapkan.
• Badan atau pejabat pemerintah apabila keputusan atau
Tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau
batas waktu berlakunya kewenangan dikategorikan
melampaui waktu kewenangan.
• Badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan
kewenangan apabila bertindak sewenang-wenang

13. TERIMA
KASIH