Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia dan hubungannya dengan Hukum Tata Negara.
2. Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara, ada yang memb
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia. HAN mulai berkembang setelah konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi negara juga berubah dari negara kepolisian menjadi negara kesejahteraan pasca Perang Dunia II sehingga dibutuhkan HAN untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat, termasuk pengertian, sifat, jenis, pandangan, makna, dan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, dan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia dan hubungannya dengan Hukum Tata Negara.
2. Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara, ada yang memb
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia. HAN mulai berkembang setelah konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi negara juga berubah dari negara kepolisian menjadi negara kesejahteraan pasca Perang Dunia II sehingga dibutuhkan HAN untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat, termasuk pengertian, sifat, jenis, pandangan, makna, dan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, dan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Hukum Tata Negara membahas pengertian, lingkup, dan hubungan dengan ilmu lain. Ia mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan aspek terkait. Lingkupnya meliputi bentuk dan sistem pemerintahan, serta hubungan antara organ negara dan warga negara. Hukum Tata Negara berkaitan erat dengan Ilmu Negara namun membahas negara secara konkrit dan hukum positif yang berlaku.
Muhamad ro'uuf hukum, negara dan pemerintahmrouufsyihaab
Hubungan antara hukum, negara, dan pemerintah saling terkait. Negara membutuhkan hukum untuk mengatur pemerintahan agar terjadi keseimbangan di masyarakat. Pemerintah membutuhkan legitimasi dari rakyat sebagai pemberi kuasa untuk memimpin negara secara efektif. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemerintahan yang dapat dipercaya untuk mengelola negara.
Hns 2013 kenegaraan esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaanAminah Ibrahim
Dokumen tersebut membahas tiga jenis kerajaan utama yaitu demokrasi, republik, dan monarki. Demokrasi dibagi menjadi langsung dan tidak langsung, republik dipimpin oleh presiden, sedangkan monarki dipimpin oleh raja seumur hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan pendapat para ahli dalam menterjemahkan istilah Hukum Administrasi Negara dari bahasa asing dan menjelaskan pengertian Hukum Administrasi Negara secara umum.
Hukum Tata Negara membahas pengertian, lingkup, dan hubungan dengan ilmu lain. Ia mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan aspek terkait. Lingkupnya meliputi bentuk dan sistem pemerintahan, serta hubungan antara organ negara dan warga negara. Hukum Tata Negara berkaitan erat dengan Ilmu Negara namun membahas negara secara konkrit dan hukum positif yang berlaku.
Muhamad ro'uuf hukum, negara dan pemerintahmrouufsyihaab
Hubungan antara hukum, negara, dan pemerintah saling terkait. Negara membutuhkan hukum untuk mengatur pemerintahan agar terjadi keseimbangan di masyarakat. Pemerintah membutuhkan legitimasi dari rakyat sebagai pemberi kuasa untuk memimpin negara secara efektif. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemerintahan yang dapat dipercaya untuk mengelola negara.
Hns 2013 kenegaraan esei 1 - bincangkan jenis-jenis kerajaanAminah Ibrahim
Dokumen tersebut membahas tiga jenis kerajaan utama yaitu demokrasi, republik, dan monarki. Demokrasi dibagi menjadi langsung dan tidak langsung, republik dipimpin oleh presiden, sedangkan monarki dipimpin oleh raja seumur hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan pendapat para ahli dalam menterjemahkan istilah Hukum Administrasi Negara dari bahasa asing dan menjelaskan pengertian Hukum Administrasi Negara secara umum.
3. Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu negara
sangatlah penting, baik bagi administrasi negara maupun
masyarakat luas. Dengan adanya Hukum Administrasi
Negara, pihak administrasi negara diharapkan dapat
mengetahui batas-batas dan hakekat kekuasaannya, tujuan
dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga bagaimana
bentuk-bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan
pelanggaran hukum. Sedangkan bagi masyarakat, Hukum
Administrasi Negara merupakan perangkat norma-norma
yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan serta
hak-hak mereka.
4. • Hukum Privat (Sipil)
• Hukum Publik
Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan bagian dari hukum publik karena berisi
peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang
dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat dan negara. Kepentingan umum
harus lebih didahulukan daripada kepentingan individu, golongan dan kepentingan daerah
dengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungi secara seimbang,
sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negara dan pemerintahan.
5.
6.
7. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah
Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa).Wewenang merupakan
bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi),
karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang
diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan
sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.
8. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap
segolongan orang-orang tertentu atau
kekuasaan terhadap suatu bidang
pemerintahan tertentu yang bulat. Di dalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang.
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan
sesuatu tindak hukum public.
menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan
untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara
yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh
undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi
terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas
wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak
pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht).
Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan
kekuasaan.
S.F.Marbun
Prajudi Atmosudirjo
9. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam
mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung
jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat,
yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat.
pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi
semua wewenang beralih pada sipenerima delegasi termasuk pertanggungjawaban. Dalam HTP
jika delegasi digugat maka hanya satu yakni sipenerima delegasi.
