Dokumen tersebut membahas realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan sektor usaha dan lokasi proyek. Lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten mendominasi realisasi investasi karena ketersediaan sumber daya yang mendukung investasi seperti bahan baku, akses pasar, dan biaya operasional rendah. Transisi layanan publik sektor investasi perlu terus disempurnakan agar
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
1. Laporan Direktur Pelaksanaan Anggaran membahas peluncuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ke dalam sistem OM SPAN.
2. IKPA merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri atas empat aspek yaitu kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3.
1. Kemenhub melakukan penghematan anggaran lebih awal dari instruksi Presiden dan surat Menteri Keuangan melalui reviu HPS kegiatan belanja modal di atas Rp10 miliar oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan.
2. Reviu HPS menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp798 miliar.
3. Implementasi Sikencur di Kemenhub belum dilakukan secara integral meskipun risiko
Dokumen ini membahas mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap untuk bidang-bidang dengan alokasi besar, dan sekaligus untuk bidang dengan alokasi sampai 1 miliar, dengan persyaratan penyerapan dana sebelumnya dan rencana kegiatan harus dilaporkan tepat waktu."
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
1. Laporan Direktur Pelaksanaan Anggaran membahas peluncuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ke dalam sistem OM SPAN.
2. IKPA merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri atas empat aspek yaitu kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3.
1. Kemenhub melakukan penghematan anggaran lebih awal dari instruksi Presiden dan surat Menteri Keuangan melalui reviu HPS kegiatan belanja modal di atas Rp10 miliar oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan.
2. Reviu HPS menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp798 miliar.
3. Implementasi Sikencur di Kemenhub belum dilakukan secara integral meskipun risiko
Dokumen ini membahas mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap untuk bidang-bidang dengan alokasi besar, dan sekaligus untuk bidang dengan alokasi sampai 1 miliar, dengan persyaratan penyerapan dana sebelumnya dan rencana kegiatan harus dilaporkan tepat waktu."
Dokumen tersebut membahas capaian investasi dan tantangan penguatan kemudahan berusaha di Indonesia, termasuk peran pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan berusaha melalui pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pemberian insentif perpajakan daerah."
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang membahas visi dan misi, potensi investasi, arah kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."
Inspektorat jenderal kementerian perhubungan berkontribusi dalam mengoptimali...Dr. Zar Rdj
Implementasi anggaran yang berkualitas. Artinya berkualitas itu mestinya selalu menggunakan value for money.
Bagaimana ekonomisnya, bagaimana efisiensnya dan bagaimana efektifnya/
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pelaksanaan anggaran sehingga keluaran dan dampak yang dituju dapat dicapai,
“Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran. Jadi kita tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact betul-bisa betul terwujud,” tutup Wamenkeu. (b/rsa)
Dokumen tersebut membahas visi, misi, tujuan, dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta pelayanan perizinan yang efisien untuk mendukung pembangunan dan ekonomi Kota Batam.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Kinerja pembangunan daerah Kota Pariaman mengalami pertumbuhan yang baik. PDRB dan PDRB per kapita meningkat setiap tahunnya. Walikota mengupayakan peningkatan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi melalui pengembangan objek wisata, pameran, dan perbaikan layanan perizinan. Berbagai acara juga diselenggarakan untuk mendukung sektor pariwisata.
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota SurakartaBagus ardian
PNPM-MP berupaya mempertahankan keberlanjutan program melalui kegiatan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, sasaran, dan capaian PNPM-MP di Surakarta dalam penanganan kumuh, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Belanja berkualitas menjadi instrumen penting dalam mentransformasi ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo kerap menginstruksikan agar kualitas belanja dapat terus ditingkatkan. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui pengendalian belanja yang lebih efisien dan produktif. Namun, juga berfokus pada kegiatan yang mendukung prioritas nasional, serta menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian.
Meski demikian, disparitas kualitas belanja antara pusat dan daerah masih terus terjadi. Kualitas infrastruktur jalan daerah misalnya. Seperti parahnya kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu, hingga Presiden Joko Widodo pun terjun langsung meninjau ke lapangan pada awal Mei 2023 lalu. Melihat tingkat kerusakan jalan daerah yang tergolong berat dan sudah lama tidak diperbaiki itu, tak ayal pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih perbaikan jalan tersebut, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab daerah.
Khusus untuk Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah Pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan daerah di sana, baik jalan provinsi maupun kabupaten/kota. Pengerjaan perbaikan jalan tersebut menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono ditargetkan dimulai pada Juli 2023 mendatang.
Dilansir dari Kompas.com menurut data 2022, Provinsi Lampung memiliki 99 ruas jalan provinsi sepanjang 1.693 km dengan kondisi mantap 77%, serta 6.591 ruas jalan kabupaten sepanjang 17.774 km dengan kondisi mantap 50%. Sementara jalan nasional di Lampung sepanjang 1.298 km dengan kemantapan 95%.
Parahnya kerusakan jalan kabupaten juga kerap kali ditemui di daerah Sumatra lainnya seperti Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Selatan.
Menteri PUPR mengatakan Pemerintah akan melakukan percepatan perbaikan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
Kondisi jalan yang mantap akan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, serta mengintegrasikan sentra-sentra ekonomi.
Akselerasi pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu belanja prioritas pemerintah pada tahun 2023 ini, di samping penguatan SDM (melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlinsos), reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan ekonomi hijau. Menjelang berakhirnya periode pembangunan jangka lima tahunan (RPJMN 2020-2024), Pemerintah pun semakin menggenjot kinerja belanja negara sehingga masyarakat bisa segera merasakan langsung manfaat pembangunan.
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...ridhofitrah
Dokumen ini membahas tentang pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia saat ini dan masa depannya. Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan pelayanan publik secara online. Walaupun penetrasi internet meningkat, pemanfaatannya untuk layanan publik masih rendah. Pemerintah perlu menyederhanakan akses dan mengintegrasikan layanan di satu portal. Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mulai menata pengembangan e-government se
More Related Content
Similar to Hubungan investasi dengan pelayanan publik yang terintegrasi
Dokumen tersebut membahas capaian investasi dan tantangan penguatan kemudahan berusaha di Indonesia, termasuk peran pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan berusaha melalui pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pemberian insentif perpajakan daerah."
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang membahas visi dan misi, potensi investasi, arah kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."
Inspektorat jenderal kementerian perhubungan berkontribusi dalam mengoptimali...Dr. Zar Rdj
Implementasi anggaran yang berkualitas. Artinya berkualitas itu mestinya selalu menggunakan value for money.
Bagaimana ekonomisnya, bagaimana efisiensnya dan bagaimana efektifnya/
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pelaksanaan anggaran sehingga keluaran dan dampak yang dituju dapat dicapai,
“Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran. Jadi kita tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact betul-bisa betul terwujud,” tutup Wamenkeu. (b/rsa)
Dokumen tersebut membahas visi, misi, tujuan, dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif serta pelayanan perizinan yang efisien untuk mendukung pembangunan dan ekonomi Kota Batam.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Kinerja pembangunan daerah Kota Pariaman mengalami pertumbuhan yang baik. PDRB dan PDRB per kapita meningkat setiap tahunnya. Walikota mengupayakan peningkatan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi melalui pengembangan objek wisata, pameran, dan perbaikan layanan perizinan. Berbagai acara juga diselenggarakan untuk mendukung sektor pariwisata.
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota SurakartaBagus ardian
PNPM-MP berupaya mempertahankan keberlanjutan program melalui kegiatan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, sasaran, dan capaian PNPM-MP di Surakarta dalam penanganan kumuh, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Belanja berkualitas menjadi instrumen penting dalam mentransformasi ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo kerap menginstruksikan agar kualitas belanja dapat terus ditingkatkan. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui pengendalian belanja yang lebih efisien dan produktif. Namun, juga berfokus pada kegiatan yang mendukung prioritas nasional, serta menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian.
Meski demikian, disparitas kualitas belanja antara pusat dan daerah masih terus terjadi. Kualitas infrastruktur jalan daerah misalnya. Seperti parahnya kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu, hingga Presiden Joko Widodo pun terjun langsung meninjau ke lapangan pada awal Mei 2023 lalu. Melihat tingkat kerusakan jalan daerah yang tergolong berat dan sudah lama tidak diperbaiki itu, tak ayal pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih perbaikan jalan tersebut, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab daerah.
Khusus untuk Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah Pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan daerah di sana, baik jalan provinsi maupun kabupaten/kota. Pengerjaan perbaikan jalan tersebut menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono ditargetkan dimulai pada Juli 2023 mendatang.
Dilansir dari Kompas.com menurut data 2022, Provinsi Lampung memiliki 99 ruas jalan provinsi sepanjang 1.693 km dengan kondisi mantap 77%, serta 6.591 ruas jalan kabupaten sepanjang 17.774 km dengan kondisi mantap 50%. Sementara jalan nasional di Lampung sepanjang 1.298 km dengan kemantapan 95%.
Parahnya kerusakan jalan kabupaten juga kerap kali ditemui di daerah Sumatra lainnya seperti Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Selatan.
Menteri PUPR mengatakan Pemerintah akan melakukan percepatan perbaikan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
Kondisi jalan yang mantap akan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, serta mengintegrasikan sentra-sentra ekonomi.
Akselerasi pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu belanja prioritas pemerintah pada tahun 2023 ini, di samping penguatan SDM (melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlinsos), reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan ekonomi hijau. Menjelang berakhirnya periode pembangunan jangka lima tahunan (RPJMN 2020-2024), Pemerintah pun semakin menggenjot kinerja belanja negara sehingga masyarakat bisa segera merasakan langsung manfaat pembangunan.
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...ridhofitrah
Dokumen ini membahas tentang pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia saat ini dan masa depannya. Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan pelayanan publik secara online. Walaupun penetrasi internet meningkat, pemanfaatannya untuk layanan publik masih rendah. Pemerintah perlu menyederhanakan akses dan mengintegrasikan layanan di satu portal. Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mulai menata pengembangan e-government se
This document discusses civic-centric e-government and its benefits in Indonesia. It provides tables showing Indonesia's rankings in UN e-government development and e-participation indexes between 2010-2018, noting improvements. Citizen-centric e-government can enhance democratic dialogue and citizenship. Benefits include increased government accountability, improved sustainable service quality, efficiency and democracy. Infrastructure components include policies ensuring participation and transparency, cross-sector harmonization, evidence-based decision making, budgets, HR skills and integrated systems with multi-channel communication and information content. Local e-government serves as a basis for continuous service improvement through access, organization, capture and sharing of information and learning.
Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibi...ridhofitrah
Dokumen tersebut membahas kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Astra International Tbk. Astra melaksanakan program CSR melalui 9 yayasan yang fokus pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Program-program CSR Astra diantaranya Kampung Bersih Sehat Cerdas Produktif, Desa Sejahtera, Bank Wakaf Mikro, dan Satu Indonesia Awards. Astra bekerja sama dengan pemerintah, kom
The Persons'with'Disability'Affairs'Division was established in 1998 making Mandaluyong the first local government in the Philippines to have a permanent office for persons with disabilities. The division provides programs and services to registered PWDs such as data banking and issuance of IDs, ensuring accessibility, inclusive education assistance, employment and livelihood support, and participation in advocacy events. Key programs include free medical operations, vision care, and wheelchair distribution as well as livelihood training. Over 4,600 PWDs have benefited from the division's efforts.
1. The document discusses people-friendly cities and communities that are accessible to those with special needs. It defines special needs, disabilities, and what makes a city friendly.
2. Friendly cities are communities that support people with various capacities and needs through policies, services, and infrastructure that promote inclusion and independent living.
3. The criteria for an age-friendly region according to the Indonesian Ministry of Social Affairs includes things like housing, transportation, community support, health services, and more that are accessible for the elderly.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
Improving the business environment in indonesiaridhofitrah
Business licensing is one of many factors affecting Indonesia's business environment. While the government has made efforts to improve licensing, the regulatory environment remains complex and lacks transparency. An improved licensing information system could increase transparency and simplify the process. Canada's BizPal provides a model for such a system through its strong governance structure, user-centric online tool, and partnership with subnational governments. Future reforms in Indonesia should focus on balancing reduced time/costs with increased transparency and certainty.
Azerbaijan service and assement networkridhofitrah
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Inovasi Pelayanan Melalui Pendekatan SMART Cityridhofitrah
Dokumen tersebut membahas tentang gerakan 100 Smart City di Indonesia. Gerakan ini diluncurkan pada 2017 untuk membantu 100 kota dan kabupaten menjadi lebih cerdas dalam 5 tahun ke depan dengan memberikan pendampingan untuk penyusunan masterplan. Pendampingan ini telah diberikan kepada 25 kota dan kabupaten pada tahun pertama, dan akan dilanjutkan untuk 75 kota/kabupaten lainnya pada 2018-2019. Dokumen ini juga memb
Gov.24 - ministry of the interior and safety gov korearidhofitrah
This document summarizes the history and services provided by Gov.24, South Korea's integrated public service portal. Gov.24 allows citizens to access over 13,900 public institution websites and 90,000 administrative services in one place online or via mobile. It provides a one-stop shop for citizens to find information, apply for services, and check application statuses across central and local government agencies. Over the past 20 years, Gov.24 has expanded the number of available services, implemented new technologies to improve access and convenience, and increased personnel to support a growing user base of over 30 million members.
Solusi Lokal Untuk Mengatasi Rendahnya Kualitas Pendidikan - Mclaughlinridhofitrah
Dokumen tersebut membahas upaya penyelesaian masalah rendahnya kualitas pendidikan di Belu, NTT secara lokal. Tim lokal melakukan analisis sederhana dengan menggunakan data ujian nasional untuk mengidentifikasi sekolah yang berkinerja baik atau kurang baik. Mereka juga menelusuri faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja guru. Pendekatan ini dianggap berguna untuk daerah yang kondisinya sulit at
Akselerasi Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Utararidhofitrah
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah provinsi Kalimantan Utara dalam mempercepat pelayanan publik di wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pelayanan sosial. Beberapa program prioritas yang dijelaskan adalah pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, pendidikan, kesehatan, dan penanganan isu-isu strategis di perbatasan seperti kemiskinan dan kegiatan ilegal."
TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PELAYANAN DASARridhofitrah
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan dasar di daerah tertinggal dan perbatasan, dengan menyoroti masalah yang ada seperti aksesibilitas, kapasitas SDM, dan kesiapan kelembagaan. Dokumen ini juga menawarkan solusi untuk meningkatkan pelayanan dasar melalui transformasi dan akselerasi pembangunan desa.
The Public Service Hall in Georgia provides consolidated access to hundreds of public and private services through a single front office. It has established efficient service delivery processes that allow most services to be completed within 5 minutes. The Hall engages citizens for feedback and has improved services for accessibility based on user input. International evaluations have recognized it for delivering high quality, reliable public services with high customer satisfaction.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
The document discusses expanding and improving service delivery through collaborative action. It outlines several key points:
1. Reliable integrated database administration systems are needed to ensure databases meet user needs cost-effectively.
2. IP services should be integrated with government institutions and national companies, with a focus on domestic stakeholders. Core services include supporting national applicants.
3. Improvements to IT systems are needed, including modernizing hardware, improving software quality to better utilize IP data across devices, and increasing staff training.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Hubungan investasi dengan pelayanan publik yang terintegrasi
1. ADAKAH HUBUNGAN ANTARA REALISASI
INVESTASI DENGAN KEBERADAAN
PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI?
Danang
Girindrawardana
Director
Execu2ve
DPN
APINDO
SERBA
TANYA
2. Realisasi Investasi RI 2017 :: Rp 692,8
Triliun
Realisasi
PMDN
berdasarkan
5
sektor
usaha
besar:
• industri
makanan,
Rp
38,5
triliun
• transportasi,
gudang,
dan
telekomunikasi
Rp
34,5
triliun.
• investasi
konstruksi
Rp
30
triliun,
• listrik
gas,
dan
air
Rp
25,4
triliun,
• tanaman
pangan
dan
perkebunan
Rp
22
triliun.
Jika
seluruh
sektor
industri
digabung,
kontribusi
Rp
99,2
triliun
atau
37,8
persen
dari
total
PMDN
hNps://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/180603026/
lampaui-‐target-‐realisasi-‐investasi-‐ri-‐2017-‐tembus-‐rp-‐6928-‐
triliun
Realisasi
investasi
PMA
berdasarkan
5
sektor
usaha
besar:
• Pertambangan,
4,4
miliar
USD,
• listrik,
gas,
dan
air
4,2
miliar
USD,
• industri
logam
dasar,
barang
logam,
mesin,
elektronik
3,8
miliar
USD,
• perumahan,
kawasan
industri,
dan
perkantoran
2,9
miliar
dollar
USD,
• industri
kimia
dasar,
barang
kimia,
dan
farmasi
2,6
miliar
dollar
USD.
Jika
seluruh
sektor
industri
digabung,
kontribusi
13,1
miliar
USD
atau
40,8
persen
dari
total
PMA
3. Lima besar realisasi investasi kuartal II
2018
Berdasarkan
sektor
usaha:
• pertambangan
Rp
28,2
triliun
(16%),
• transportasi,
gudang,
dan
telekomunikasi
Rp
25,6
triliun
(14,6%),
• listrik,
gas,
dan
air
Rp
20,8
triliun
(11,8
%),
• industri
makanan
sebesar
Rp
17,2
triliun
(9,8%),
• perumahan,
kawasan
industri,
dan
perkantoran
Rp
15,8
triliun
(8,9%).
4. Realisasi investasi 2017 dan 2018 berdasarkan lokasi
proyek:
PMA
berdasarkan
lokasi
proyek
:
• Jawa
Barat
sebesar
5,1
miliar
USD,
• DKI
Jakarta
4,6
miliar
USD,
• Banten
3
miliar
dollar
USD,
• Jawa
Tengah
2,4
miliar
dollar
USD,
• dan
Papua
1,9
miliar
dollar
USD.
(PMDN
dan
PMA)
kuartal
II
2018
• DKI
Jakarta
Rp
29,9
triliun
(16,9%),
• Jawa
Barat
Rp
22,2
triliun
(12,6%),
• Jawa
Timur
Rp
16
triliun
(9,1%),
• Banten
Rp
14,4
triliun
(8,2%),
• Kalimantan
Timur
Rp
13,8
triliun
(7,8%)
PMDN
berdasarkan
lokasi
proyek
:
• DKI
Jakarta,
Rp
47,3
triliun,
• Jawa
Timur
Rp
45
triliun,
• Jawa
Barat
Rp
38,4
triliun,
• Jawa
Tengah
Rp
19,9
triliun,
• Banten
Rp
15,1
triliun.
5. ADAKAH HUBUNGAN ANTARA REALISASI
INVESTASI DENGAN KEBERADAAN
PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI?
MENGAPA Provinsi-Provinsi ini:::
DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Banten,
dan Kalimantan Timur serta Papua, >>>
berada di peringkat tinggi dalam hal proyek
investasi?
6. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA
PILIHAN LOKASI INVESTASI
1. Mendeka2
Bahan
Baku
2. Mendeka2
Market
3. Mendeka2
Biaya
Operasional
Terendah
Ø APAKAH
5
PROVINSI
ITU
TERDAPAT
KETERSEDIAAN
SUMBER
DAYA
demi
PILIHAN
LOKASI
INVESTASI?
Ø MANA
YANG
LEBIH
PENTING,
PELAYANAN
PUBLIK
TERINTEGRASI
atau
KETERSEDIAAN
3
SUMBER
DAYA
TARIK
INVESTASI
tersebut?
Ø ADAKAH
PTSP
atau
MALL
PELAYANAN
PUBLIK
di
5
PROVINSI
ITU?
Ø ADAKAH
KAITAN
ANTARA
PTSP
dengan
ranking
EODB?
Saat
ini
ranking
Indonesia
turun
dari
72
menjadi
73
7. WEAKNESS
TRANSISI LAYANAN PUBLIK SEKTOR INVESTASI
1. Tersebar
di
berbagai
2ngkatan:
Kementerian,
Lembaga,
Pemda
Provinsi,
Pemda
Kab
Kota.
2. Berbagai
jenis
surat
rekomendasi
dan
perijinan
tersebar
di
kewenangan
pejabat.
LAMBAT
BAGI
BISNIS
SKALA
MENEGAH
TERKAIT
REGULASI
:
1. HEAVY
PROCEDURE
2. OVER
REGULATED
3. OVERLAPPING
AUTHORITY
4. INCONSISTENT
REGULATION
5. UNPREDICTABLE
POLICY
TERKAIT
PERILAKU:
1. WAKTU
PENYELESAIAN
KAPAN-‐
KAPAN
2. BIAYA
TERGANTUNG
TINGKAT
KERUMITAN
ASISTENSI
3. TAFSIR
REGULASI
TERGANTUNG
KEPENTINGAN
STRENGTH
1. CEPAT
BAGI
KEPENTINGAN
PROYEK
PEMERINTAH
PUSAT
2. CEPAT
BAGI
BISNIS
YANG
DEKAT
DENGAN
LINGKARAN
PEJABAT
3. TAFSIR
REGULASI
TERGANTUNG
KEPENTINGAN
8. 3. Terintegrasi
di
PTSP
/
PTSA
4. Terintegrasi
di
BKPM
/
BKPMD
FASE BERIKUTNYA dari TRANSISI LAYANAN PUBLIK
SEKTOR INVESTASI
TERKAIT
REGULASI
:
1. MASIH
HEAVY
PROCEDURE
2. OVER
REGULATED
belum
DIATASI
3. OVERLAPPING
AUTHORITY
belum
DISELESAIKAN
4. INCONSISTENT
REGULATION
MASIH
TERJADI
5. UNPREDICTABLE
POLICY
MASIH
TERJADI
WEAKNESS
TERKAIT
PERILAKU
BERKURANG:
1. WAKTU
PENYELESAIAN
KAPAN-‐KAPAN
2. BIAYA
SUDAH
DITETAPKAN,
MASIH
SERING
MUNCUL
BIAYA
TAK
TERDUGA
3. TAFSIR
REGULASI
MEMUNCAK
KE
PEJABAT
TINGGI
STRENGTH
9. 6. Terintegrasi
di
OSS
FASE SAAT INI dari TRANSISI LAYANAN PUBLIK
SEKTOR INVESTASI
TERKAIT
REGULASI
:
1. Lemah
dalam
hal
DUE
DILIGENCE
2. INTEGRASI
KEWENANGAN
HORISONTAL
BELUM
3. INTEGRASI
KEWENANGAN
VERTIKAL,
LEMAH
4. OVERLAPPING
AUTHORITY
dengan
BKPM
BELUM
DILIMPAHKAN
5. KELENGKAPAN
PERIJINAN
KOMERSIIL
MASIH
TERGANTUNG
PADA
PEJABAT
di
INSTANSI
LAIN
WEAKNESS
1. KECEPATAN
WAKTU
PENERBITAN
NIB
2. KOMITMEN
CHECK
LIST
MEMUNGKINKAN
STARTING
BISNIS
BEFORE
FULL
DOCUMENT
3. TAFSIR
REGULASI
MEMUNCAK
KE
PEJABAT
TINGGI
STRENGTH
10. • THE
NEXT
::::
PAKET
KEBIJAKAN
EKONOMI
FASE KEBIJAKAN PENTING
LAYANAN PUBLIK SEKTOR
INVESTASI
T
H
A
N
K
Y
O
U
Danang
Girindrawardana
Director
Execu2ve
DPN
APINDO
QUESTIONS
??