Kasus sengketa tanah hak ulayat di Kota Jayapura, Papua terjadi karena proses jual beli tanah yang tidak sesuai prosedur hukum adat maupun peraturan pertanahan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan tanah."
Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)AmirulAfiq30
Kaveat Pendaftar dimasukkan untuk melindungi tuntutan kerajaan terhadap pemilik tanah sebelum itu berhubung cukai pendapatan. Walau bagaimanapun, mahkamah memutuskan bahawa kaveat itu tidak sah dimasukkan kerana pembeli tanah telah membayar harga penuh dan menerima penyerahan dokumen sebelum kaveat itu dimasukkan, oleh itu hak milik tanah sepatutnya dipindahkan kepada p
Kasus sengketa tanah hak ulayat di Kota Jayapura, Papua terjadi karena proses jual beli tanah yang tidak sesuai prosedur hukum adat maupun peraturan pertanahan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan tanah."
Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai
LAND LAW - Sekatan Urusniaga (Kaveat/Perintah Larangan)AmirulAfiq30
Kaveat Pendaftar dimasukkan untuk melindungi tuntutan kerajaan terhadap pemilik tanah sebelum itu berhubung cukai pendapatan. Walau bagaimanapun, mahkamah memutuskan bahawa kaveat itu tidak sah dimasukkan kerana pembeli tanah telah membayar harga penuh dan menerima penyerahan dokumen sebelum kaveat itu dimasukkan, oleh itu hak milik tanah sepatutnya dipindahkan kepada p
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dan daluwarsa menurut KUHPerdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Daluwarsa dapat digunakan untuk memperoleh hak atas suatu barang setelah lewatnya waktu tertentu, atau sebagai alasan pembebasan dari kewajiban, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang
Dokumen tersebut merangkum kronologi akuisisi tanah dan saham perusahaan oleh investor. Terdapat beberapa tahapan seperti penandatanganan perjanjian awal, pemenuhan syarat pendahuluan, penyelesaian akuisisi pada tanggal tertentu beserta hal-hal yang dilakukan, dan penyelesaian kedua untuk pengalihan sertifikat tanah.
Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun dan terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Hak milik dapat terjadi melalui hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang-undang dan harus didaftarkan. Hak milik dapat dihapuskan jika dicabut, diserahkan secara sukarela, ditinggalkan, atau subjeknya tidak memenuhi syarat.
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahLeks&Co
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 mengatur sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah (PPJB) yang mencabut dua peraturan sebelumnya. Peraturan ini mengatur ketentuan terkait pemasaran, PPJB, dan tanggapan kritis terhadap beberapa definisi dan ketentuan dalam peraturan.
Materi kali ini membahas terkait Jual Beli Hak Atas Tanah. Syarat Formil dan Syarat Materiil. Mulai Prosedur Persiapan, Pembuatan Akta hingga Pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut rapat koordinasi permohonan hak pakai pasar Bringkoning di Kabupaten Sampang. Dokumen tersebut menyoroti adanya pengaduan dari pedagang pasar atas pemagaran fasilitas umum oleh pihak swasta dan perlu dilakukan eksekusi putusan pengadilan untuk menjamin hak para pedagang. Dokumen tersebut juga membahas dasar hukum terkait permohonan eksekusi putusan pen
Surat perjanjian ini mengikat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sebuah rumah senilai Rp. 550 juta. Penjual setuju mengalihkan hak atas rumah tersebut kepada pembeli setelah pembeli membayar uang muka sebesar 58,18% dari harga jual. Kedua belah pihak sepakat tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui berbagai metode seperti jual beli, waris, hibah. Besarnya BPHTB dihitung 5% dari selisih antara nilai perolehan objek pajak dengan nilai yang tidak kena pajak. Dokumen ini menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat pengurusan, dan contoh perhitungan BPHTB.
Dokumen ini berisi perjanjian jual beli rumah antara Joni Kurniawan dan Romual Ricardo S. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Jenderal A H Nasution dan dijual seharga Rp450 juta dengan uang muka Rp50 juta. Pembayaran sisanya akan dilakukan dalam 4 bulan. Perjanjian ini berlaku 5 hari setelah ditandatangani dan kepemilikan akan beralih setelah pengurusan KPR selesai. Keterlambatan pembayaran akan men
Surat kuasa jual memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan penjualan barang milik pemberi kuasa berupa [Nama Barang], [Merek/Tipe] berdasarkan [Dokumen Kepemilikan Berupa] nomor [Nomor Dokumen Kepemilikan] tanggal [Tanggal Dokumen Kepemilikan] atas nama [Atas Nama]. Penerima kuasa diberi wewenang penuh untuk melakukan segala tindakan terkait proses penjualan termasuk
Tugas mata kuliah manajemen perpajakan daerah membahas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) meliputi pengertian, dasar hukum, subjek, objek, tarif, dan cara penghitungan BPHTB menurut undang-undang dan peraturan terkait.
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan akibat pemindahan hak, pemberian hak baru, dan waris. Tarif pajaknya adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikur
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dan daluwarsa menurut KUHPerdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Daluwarsa dapat digunakan untuk memperoleh hak atas suatu barang setelah lewatnya waktu tertentu, atau sebagai alasan pembebasan dari kewajiban, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang
Dokumen tersebut merangkum kronologi akuisisi tanah dan saham perusahaan oleh investor. Terdapat beberapa tahapan seperti penandatanganan perjanjian awal, pemenuhan syarat pendahuluan, penyelesaian akuisisi pada tanggal tertentu beserta hal-hal yang dilakukan, dan penyelesaian kedua untuk pengalihan sertifikat tanah.
Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun dan terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Hak milik dapat terjadi melalui hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang-undang dan harus didaftarkan. Hak milik dapat dihapuskan jika dicabut, diserahkan secara sukarela, ditinggalkan, atau subjeknya tidak memenuhi syarat.
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahLeks&Co
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 mengatur sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah (PPJB) yang mencabut dua peraturan sebelumnya. Peraturan ini mengatur ketentuan terkait pemasaran, PPJB, dan tanggapan kritis terhadap beberapa definisi dan ketentuan dalam peraturan.
Materi kali ini membahas terkait Jual Beli Hak Atas Tanah. Syarat Formil dan Syarat Materiil. Mulai Prosedur Persiapan, Pembuatan Akta hingga Pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat.
Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut rapat koordinasi permohonan hak pakai pasar Bringkoning di Kabupaten Sampang. Dokumen tersebut menyoroti adanya pengaduan dari pedagang pasar atas pemagaran fasilitas umum oleh pihak swasta dan perlu dilakukan eksekusi putusan pengadilan untuk menjamin hak para pedagang. Dokumen tersebut juga membahas dasar hukum terkait permohonan eksekusi putusan pen
Surat perjanjian ini mengikat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sebuah rumah senilai Rp. 550 juta. Penjual setuju mengalihkan hak atas rumah tersebut kepada pembeli setelah pembeli membayar uang muka sebesar 58,18% dari harga jual. Kedua belah pihak sepakat tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui berbagai metode seperti jual beli, waris, hibah. Besarnya BPHTB dihitung 5% dari selisih antara nilai perolehan objek pajak dengan nilai yang tidak kena pajak. Dokumen ini menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat pengurusan, dan contoh perhitungan BPHTB.
Dokumen ini berisi perjanjian jual beli rumah antara Joni Kurniawan dan Romual Ricardo S. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Jenderal A H Nasution dan dijual seharga Rp450 juta dengan uang muka Rp50 juta. Pembayaran sisanya akan dilakukan dalam 4 bulan. Perjanjian ini berlaku 5 hari setelah ditandatangani dan kepemilikan akan beralih setelah pengurusan KPR selesai. Keterlambatan pembayaran akan men
Surat kuasa jual memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan penjualan barang milik pemberi kuasa berupa [Nama Barang], [Merek/Tipe] berdasarkan [Dokumen Kepemilikan Berupa] nomor [Nomor Dokumen Kepemilikan] tanggal [Tanggal Dokumen Kepemilikan] atas nama [Atas Nama]. Penerima kuasa diberi wewenang penuh untuk melakukan segala tindakan terkait proses penjualan termasuk
Tugas mata kuliah manajemen perpajakan daerah membahas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) meliputi pengertian, dasar hukum, subjek, objek, tarif, dan cara penghitungan BPHTB menurut undang-undang dan peraturan terkait.
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan akibat pemindahan hak, pemberian hak baru, dan waris. Tarif pajaknya adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikur
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Materi kali ini kita akan membahas proses yang harus ditempuh ataupun dilalui seseorang pemegang HAT apabila mengalami kehilangan sertipikat sehingga memerlukan adanya penggantian.
Perjanjian jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli dimana penjual berjanji menyerahkan barang dan pembeli berjanji membayar harga. Perjanjian ini diatur dalam KUHPerdata dan mencakup hak dan kewajiban para pihak, objek yang dapat diperjualbelikan, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian. Kasus contoh membahas kesepakatan jual beli tanah yang tidak dilakukan secara tertulis antara Harry dan March.
Dokumen tersebut membahas tentang karakter hukum sertifikat hak dan hubungannya dengan status hukum tanah. Ada dua karakter sertifikat hak yaitu deklaratif untuk hak yang telah ada sebelumnya, dan konstitutif untuk hak yang baru diberikan pemerintah melalui penetapan."
Surat perjanjian jual beli ini mengatur tentang penjualan sebidang tanah dan bangunan studio musik milik Yohanes Kurniawan kepada Samsul Bachrie dengan harga Rp1 miliar yang akan dibayar secara kredit dengan uang muka 50% dan sisa cicilan selama 5 bulan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak serta sanksi pelanggaran perjanjian.
1. 2
Pengantar
Cara yang ditempuh orang atau
badan hukum untuk memiliki
rumah
Membangun rumah diatas
tanah haknya sendiri
Membeli rumah milik
orang lain
Mendapatkan hibah rumah
orang lain
Melakukan tukar menukar
rumah
Memenangkan lelang
rumah
Mendapatkan warisan
rumah
2. 2
Pengantar
Rumah dapat dibangun diatas
tanah
Hak Milik
Hak Guna Bangunan atas
Tanah Negara
Hak Guna Bangunan atas
Tanah Hak Pengelolaan
Hak Pakai atas Tanah
Negara
3. 2
Pengantar
Persyaratan yang harus dipenuhi
penyelenggara pembangunan
perumahan
PERSYARATAN TEKNIS
Persyaratan tentang struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan
dan kenyamanan yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk
kelengkapan prasarana dan fasilitas bangunan
PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin
lokasi, peruntukannya, status hak atas tanah dan atau IMB
PERSYARATAN TATA RUANG
Kesesuaian pembangunan perumahan dengan RTRW Kabupaten/
Kota yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda
PERSYARATAN EKOLOGIS
Berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan fungsi
lingkungan, baik lingkungan buatan, alam, sosial budaya
AMDAL dalam perumahan
5. 3
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
Bentuk peralihan hak atas tanah
BERALIH
Berpindahnya hak atas tanahdari pemegang hak nya kepada pihak lain
karena suatu peristiwa hukum
DIALIHKAN
Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain
karena suatu perbuatan hukum sengaja dilakukan dengan tujuan agar
pihak lain memperoleh hak atas tanah tersebut
6. 3
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
Sifat Jual Beli Tanah menurut
Effendi Perangin
Contant atau Tunai
Harga Tanah yang dibayar itu bisa
tetapi bisa juga sebagian
Terang
Terang artinya jual beli tanah tersebut dilakukan
dihadapan kepala desa (kepala adat) yang tidak
bertindak sebagai saksi tetapi juga dalam
kedudukannya sebagai pihak yang menanggung
jual beli tanah tersebut tidak melanggar hukum
berlaku
7. 3
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
Sifat Jual Beli Tanah menurut
hukum adat sebagaimana
dikemukakan Maria .S.W.
Sumardjono
Tunai
Artinya penyerahan hak atas tanah oleh
(penjual dilakukan bersamaan dengan
pembayaran harganya oleh pihak lain
Riil
Artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus
dengan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan
beli tersebut.
Terang
Artinya perbuatan hukum tersebut haruslah
dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa
itu tidak melanggar ketentuan hukum yang
8. 2
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
Syarat syahnya jual beli hak
atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun untuk
kepentingan pendaftaran
pemindahan haknya ada dua :
Syarat Materiil Syarat Formal
Bagi
Pembeli
Bagi
Penjual
9. 2
Penjual adalah yang namanya tercantum
dalam sertipikat
Syarat
Materiil Bagi
Penjual
Dalam hal penjual dibawah pengampuan,
maka diwakili oleh pengampunya
Dalam hal belum dewasa maka diwakili oleh
walinya
Penjual adalah orang
dewasa.
Dalam hal penjual diwakili oleh orang lain
maka penerima kuasa menunjukkan surat
kuasa notariil
Dalam hal objek jual beli adalah tanah
bersama maka penjual terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari istrii/ suami
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
10. 2
Dalam hal objek jual beli adalah HM, maka
pembeli adalahWNI, bank pemerintah,
badan keagamaan dan badan sosial
Syarat
Materiil Bagi
Pembeli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Dalam hal objek jual beli adalah HGU maka
pembeli adalahWNI dan badan hukum
Indonesia
Dalam hal objek jual beli adalah HGB maka
pembeli adalahWNI, badan hukum
Indonesia.
Dalam hal objek jual beli adalah hak pakai,
maka pembeli adalahWNI,WNA, Badan
Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing
yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
11. 2
Jual Beli hak atas tanah dibuktikan dengan
akta yang dibuat dihadapan PPAT atau PPAT
sementara
Syarat
Formal
dalam Jual
Beli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Dengan pendaftaran pemindahan hak ke
kantor pertanahan maka terpenuhilah asas
publisitas
Jual beli tanah yang belum terdaftar dan
tidak ada tujuan untuk didaftarkan ke kantor
Pertanahan maka jual belinya dengan akta
dibawah tangan
Jual beli tanah yang belum terdaftar dan ada
tujuan untuk didaftarkan ke kantor
Pertanahan maka jual belinya dengan akta
PPAT
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
13. 2
Persiapan pembuatan Akta
PPAT wajib memeriksakan pada kantor Pertanahan
mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang
bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor
pertanahan dengan memperlihatkan sertipikat asli.
Kemudian oleh pejabat kantor pertanahan diberikan
stempel dengan kalimat
“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor
pertanahan”
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
14. 2
Bahwa yang bersangkutan dengan
pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang HAT yang melebihi ketentuan
maksimum menurut peraturan UU
Sebelum
dibuatkan
AJB hak
atas tanah,
calon
pembeli
membuat
pernyataan
sebagai
berikut :
Bahwa yang bersangkutan dengan
pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang HAT absentee (guntai) menurut
UU yang berlaku
Bahwa yang bersangkutan menyadari
apabila pernyatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b tidak benar, maka tanah
kelebihan atau tanah absentee menjadi
objek landreform
Bahwa yang bersangkutan
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
15. 2
Pembuatan Akta PPAT harus dihadiri oleh
para pihak yang bersangkutan (penjual dan
pembeli) atau kuasanya
Pelaksanaan
Pembuatan
Akta
Dokumen penjual adalah fotokopi KTP,
fotokopi KK, Surat Nikah, SPPT PBB
sedangkan dokumen pembeli adalah KTP,
KK dan Surat Nikah
Pembuatan akta PPAT wajib disaksikan oleh
2 orang saksi dan wajib dibacakan kepada
para pihak
Akta PPAT asli sebanyak 2 lembar, 1 lembar
disimpan PPAT, 1 lembar disampaikan ke
Kantor Pertanahan sedangkan pihak penjual
dan pembeli diberikan salinannya
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
16. 2
Pendaftaran
Pemindahan
Hak
- Surat permohonan pendaftaran pemindahan hak atau
kuasanya
- AJB PPAT
1. Bukti identitas penjual dan pembeli
2. Sertipikat tanah asli
3. Bukti pelunasan BPHTB dan PPH
PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan
dokumen yang diperlukan selambat-
lambatnya 7 hari kerja
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
17. 3
Pencatatan
Pemindahan
Hak dalam
sertipikat
Nama pemegang hak lama (penjual) dicoret
dan dibubuhi paraf kepala Kantor
pertanahan kabupaten
Nama pemegang hak baru/ pembeli
dituliskan pada halaman dan dibubuhi
tandatangan kepala kantor pertanahan dan
stempel Kantor Pertanahan
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS
18. 2
Penyerahan Sertipikat
Sertipikat yang telah diubah namanya diserahkan kepada
pemegang hak baru (pembeli) atau kuasanya oleh kepala
kantor pertanahan
PEMBELIAN RUMAH DENGAN SISTEM LUNAS