Hbl 7,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018

1. Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Hukum Perburuhan
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
07
F041700009 Nurcholis Muttaqin Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perburuhan
Pengertian Hukum Perburuhan
Hukum Ketenagakerjaan adalah bagian dari hokum yang berlaku yang pada pokoknya
mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja
dan antara tenaga kerja dengan penguasa.
Tujuan
UNtuk mencapai atau melaksanakan keadilan social dalam bidang ketenagakerjaan.
Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya
dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusahas
tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari
perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertyentu maupun waktu yang tidak tertentu.Hubungan
kerja disebut juga hubungan perburuhan atau hubungan industri.
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan
dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka waktu berlakunya
ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut, sedangkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
jangka waktu berlakunya tudak disebutkan dalam perjanjian kerja, tidak menyebutkan untuk berapa
lama tenaga kerja harus melakukan pekerjaan tersebut.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN/ PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan pengusaha
dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja berhubungan dengan tidak adanya
persesuaian paham mengenai hubungan kerja dan atau keadaan hubungan perburuhan.
Seorang tenaga pekerja atau sekumpulan tenaga kerja tidak dapat menjadi pihak yang
berselisih. Apabila yang menjadi salah satu pihak adalah tenaga kerja atau sekumpulan tenaga kerja
maka penyelesaiannya hanya bias sampai tingkat perantaraan /pegawai perantara , dan tidak dapat
dilanjutkan kesidang P4D atau P4P.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id
Pegawai perantara adalah Pegawai Departement Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri
Tenaga Kerja untuk memberikan perantaraan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Tidak
adanya persesuaian pahammengenai hubungan kerja adalah karena perselisihan hak.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
NURCHOLIS MUTTAQIN http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
http://arsiasarumsari.blogspot.com/2012/07/hukum-perburuhan.html