Keinginan akan bisnis yang baik dan beretika merupakan dambaan bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu ingin kebutuhannya tercukupi secara memadai. Bisnis yang baik membutuhkan aturan yang baik. Aturan bisnis yang baik menciptakan dunia bisnis yang lebih aman dan nyaman. Berbisnis membutuhkan hubungan yang baik dengan teman dekat. Hubungan yang baik membuat bisnis menjadi lebih mudah. Etika bisnis terdiri dari aturan yang memandu perilaku yang benar secara moral dan mengucapkan kata-kata yang tepat.  

1. Handbook Hukum
& Etika Bisnis
Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 2226029

2. Agenda
1 2 3 4 5
Abstract Kata Pengantar Introduction Latar Belakang
Masalah
Identifikasi
Masalah
2 Presentation title 20XX

3. Agenda
6 7 8 9 10
Batasan
Masalah
Tujuan &
Manfaat
Penelitian
Pemaparan
tugas 1-5
Kesimpulan Saran
3 Presentation title 20XX

4. Abstract
Keinginan akan bisnis yang baik dan beretika
merupakan dambaan bagi setiap orang yang
berkecimpung dalam dunia bisnis. Sebagai makhluk
ekonomi, manusia selalu ingin kebutuhannya
tercukupi secara memadai. Bisnis yang baik
membutuhkan aturan yang baik. Aturan bisnis yang
baik menciptakan dunia bisnis yang lebih aman dan
nyaman. Berbisnis membutuhkan hubungan yang
baik dengan teman dekat. Hubungan yang baik
membuat bisnis menjadi lebih mudah. Etika bisnis
terdiri dari aturan yang memandu perilaku yang
benar secara moral dan mengucapkan kata-kata
yang tepat.
4

5. Abstract
Etika bisnis menekankan sisi moral dari hubungan
antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis.
Bisnis sebagai dasar hubungan bisnis harus
disesuaikan dengan budaya bangsa atau sikap
hidup masyarakat, sehingga etika bisnis masyarakat
Indonesia harus disesuaikan dengan karakter
bangsa Indonesia. Berdasarkan etika bisnis,
karakter bangsa atau budaya bangsa, kegiatan
ekonomi yang menyangkut produksi, distribusi, dan
konsumsi berjalan dengan lancar sehingga bisnis
dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. dengan
dan maju
5

6. Kata Pengantar
Pertama tama kami panjatkan puji syukur
terhadap Allah SWT atas Rahmat serta
taufik dan hidayahnya hingga kami dapat
menyelesaikan handbook ini dengan baik.
Tidak lupa kami ucapkan terimakasih
kepada Dr. Ir. Dewa Ketut Suharjana, MM
selaku dosen pengampu Hukum dan Etika
Bisnis yang membimbing kami dalam
pengerjaan peper ini.
Mungkin dalam penyusunan peper ini
terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan
yang belum kami ketahui. Untuk itu kami
mohon saran sehingga tercapainya paper
yang lebih baik.
Bogor, 03 Juni 2023
Penyusun

7. Introduction
4.1 Latar Belakang Masalah
4.2 Identifikasi Masalah
4.3 Batasan Masalah
4.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

8. 4.1 Latar Belakang Masalah
• Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan
upaya mengembangkan tiga aspek kehidupan individu, yaitu sikap
hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Ketiga aspek tersebut
dapat dikembangkan di sekolah, di luar sekolah dan di dalam
keluarga. Kegiatan sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara
ketat sesuai dengan prinsip yang ditetapkan. Pelaksanaan
pendidikan ekstrakurikuler, meskipun memiliki rencana dan
program yang jelas, relatif longgar dengan berbagai kebijakan
yang relatif fleksibel tergantung kebutuhan dan keadaan setempat.
Pelaksanaan pedagogi keluarga berlangsung secara informal
tanpa tujuan yang baku dan tertulis (Zamroni, 2000).

9. • Etika bisnis adalah penerapan nilai-nilai
etika dalam bisnis. Seperti halnya etika
terapan pada umumnya, bidang
penelitian etika bisnis dapat dibagi
menjadi level makro, mikro, individual
dan internasional. Menurut Suseno
(1989) dan Keraf (1991), “etika” dan
“moralitas” adalah perbedaan dan
persamaan. Peran moralitas dan etika
adalah memberi arah bagaimana dan
kemana harus melangkah dalam hidup
ini. Perbedaannya, bagaimanapun,
adalah bahwa moralitas secara langsung
menunjukkan jalannya, sedangkan etika
sebenarnya memandu pilihan. Mengapa
pergi dengan cara ini? Dengan kata lain,
moralitas adalah institusi, sedangkan
etika adalah sikap kritis setiap individu
atau kelompok dalam mewujudkan
moralitas.
9
LANJUTAN
Presentation title 20XX

10. Lanjutan
• Dari pendidikan karakter, disimpulkan bahwa etika bisnis berbasis karakter, yaitu etika binsis yang
didasarkan pada pendidikan karater sehingga semua kegiatan bisnis dengan cara menerapkan prinsip:
religius, jujur. toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, mengharagai prestasi/komunikasi, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan
tanggung jawab. Apabila 18 nilai pendidikan karakter sebagi etika bisnis diterapkan dengan baik dan
benar, maka kegitan prduksi, distribusi dan konsumsi sebagai kegiatan bisnis akan berjalan baik dan
lancar.
10

11. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana penerapan etika bisnis di sekolah?
2. Bagaimanakah pengaruh antara penerapan etika bisnis di
sekolah terhadap karakter guru/pegawai dan peserta didik?
3. Bagaimana pengaruh penerapan etika bisnis di sekolah terhadap
lingkungan sekitar?
11 Presentation title 20XX

12. Batasan Masalah
1. Penerapan Hukum dan Etika Bisnis di SMK Yaspi
2. Pengaruh penerapan Hukum dan Etika Bisnis terhadap
Guru/Pegawai serta Peserta Didik.
3. Pengaruh penerapan Hukum dan Etika Bisnis terhadap
Lingkungan.
12 Presentation title 20XX

13. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
 Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum dan Etika
Bisnis di sekolah
 Untuk mengetahui pengaruh penerapan Hukum dan Etika
Bisnis di sekolah terhadap guru/pegawai dan peserta didik
 Untuk mengetahui pengaruh penerapan Hukum dan Etika Bisnis
terhadap lingkungan sekitar
13 Presentation title 20XX

14. Lanjutan
2. Manfaat Penelitian
 sebagai kajian dan bahan rujukan untuk menambah ilmu
pengetahuan terutama bagi pelaku usaha/entrepreneur.
 dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan “guideline” atau
panduan bagi para pembaca untuk memulai menjadi entrepreneur
dan bisa menerapkan cara menjadi entrepreneur yang beretika.
Sebagai salah satu tugas Hukum dan Etika Bisnis.
14 Presentation title 20XX

15. Business opportunities are
like buses. There’s always
another one coming.
Richard Branson
15 Presentation title 20XX

16. Pemaparan
Pemaparan Tugas 1
Pemaparan Tugas 2
Pemaparan Tugas 3
Pemaparan Tugas 4
Pemaparan Tugas 5
20XX
Presentation title
16

17. Pemaparan
Tugas 1
BUDAYA ORGANISASI

18. 1. BUDAYA ORGANISASI
BUDAYA PERUSAHAAN
1. BP berdasarkan KEPATUHAN
Compliance Based Culture
2. BP Berdasarkan NILAI
Values Based Culture

19. Pengertian Budaya Sekolah
• Zamroni (2011:111) memberikan batasan bahwa budaya sekolah adalah pola nilai-
nilai, prinsi-prinsip, tradisi-tradisi dan kebiasaan- kebiasaan yang terbentuk dalam
perjalanan panjang sekolah, dikembangkan sekolah dalam jangka waktu yang lama
dan menjadi pegangan serta diyakinioleh seluruh warga sekolah sehingga mendorong
munculnya sikap dan perilaku warga sekolah.

20. Sekolah sebagai suatu
organisasi harus memiliki:
1. Kemampuan untuk hidup,
tumbuh berkembang dan
melakukan adaptasi dengan
berbagai lingkungan yang
ada.
2. Integrasi internal yang
memungkinkan sekolah
untuk menghasilkan individu
atau kelompok yang memiliki
sifat positive.

21. Compliance Based Culture Di Sekolah
1. Masuk sekolah tepat waktu
2. Memakai seragam sesuai ketentuan
3. Menaati peraturan sekolah
4. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu
5. Datang ke sekolah tepat waktu Belajar dengan tekun
6. Mengikuti upacara dengan khidmat

22. Compliance Based Culture Di Sekolah
8. Menghormati guru dan seluruh warga sekolah
9. Membersihkan ruang kelas sesuai jadwal piket yang telah ditentukan
10. Membayar iuran kas sesuai kesepakatan Bersama
11. Apabila tidak masuk sekolah, berikan surat izin dan jelaskan alasannya
dengan jujur
12. Tidak gaduh saat guru menjelaskan materi pelajaran di kelas
14. Membuang sampah pada tempatnya
15. Bersikap sopan kepada guru, teman, dan seluruh warga sekolah
16. Antre ketika membeli makanan atau jajan di kantin sekolah.

23. STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PEMBELAJARAN KENORMALAN BARU MASA PANDEMI
COVID-19 SMK YASPI
Sekolah memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat,
antara lain :
•Di setiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan
dengan air mengalir berserta sabun tangan (hand shoap);
•Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh disetiap ruang kelas dan kantor;
•Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau
pendidik tidak membawa masker/masker rusak;
•Mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1,5 m;
•Menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer,
kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfeksi setiap hari, termasuk
lingkungan sekolah;

24. STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PEMBELAJARAN
KENORMALAN BARU MASA PANDEMI COVID-19 SMK YASPI
•Tidak membuka kantin sekolah, dan menganjurkan peserta didik untuk membawa
makanan dari rumah;
•Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul;
•Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan tenaga kesehatan;
•Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas, dan
memusnahkannya segera setiap hari;
•Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift dengan durasi jam
belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan shift berikutnya. (Bagi sekolah yang
ruang kelasnya mencukupi dapat melakukan pembelajaran tanpa shift dengan
protokol kesehatan dan tanpa ada waktu istirahat);
•Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler sementara waktu di tiadakan.

25. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KEHADIRAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
• 1.Tujuan
• Prosedur ini ditetapkan untuk monitoring atau memantau
kehadiran guru dan
• tenaga kependidikan di sekolah
• 2. Lingkup
• Ruang lingkup prosedur ini adalah mengatur kehadiran guru yang
meliputi :
1) Prosedur ini meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan
guru dan tenaga
• kependidikan di sekolah.
2) Pihak-pihak yang terkait

26. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KEHADIRAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
• 3. Prosedur
• 1) Tanggung Jawab dan Wewenang
- Tanggung jawab kepala sekolah untuk mengawasi mengawasi kehadiran
• guru di sekolah dan tenaga kependidikan.
• - Tanggung jawab wakil kepala sekolah untuk membantu kepala sekolah
• mengawasi kehadiran guru dan tenaga kependidikan di sekolah.
• - Tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan hadir di sekolah
• sesuai ketentuan yang berlaku.

27. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KEHADIRAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
• 2) Pelaksanaan
• a. Waktu Kehadiran
- Guru dan tenaga kependidikan hadir selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB.
- Khusus Guru piket hadir selambat-lambatnya pukul 06.30 WIB.
- Guru dan tenaga kependidikan hadir berpakaian seragam lengkapsesuai dengan tata tertib sekolah.
1. Awal Kehadiran
1) Mengisi daftar hadir, jika tidak absen dianggap terlambat.
2) Senyum, salam, dan sapa.
3) Merapikan diri.
2. Kepulangan
1) Waktu Pulang Guru dan tenaga kependidikan pukul 13.30 WIB.
2) Waktu pulang, khusus guru piket pukul 14.30 WIB.
3) Sebelum pulang, guru dan tenaga kependidikan merapikantempat kerja terlebih dahulu.
4) Berpamitan dengan teman sejawat.

28. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
KEHADIRAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4. Indikator Mutu
1. Setiap guru dan tenaga kependidikan harus hadir setiap waktu sesuai denganketentuan
yang berlaku.
2. Setiap guru dan tenaga kependidikan yang mengabaikan ketentuan dalamPOS ini
harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

29. Values Based Culture
• Kemendiknas (2011: 6) mendeskripsikan pendidikan karakter sebagai usaha untuk
menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation), sehingga peserta didik
mampu
• bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai positif yang telah menjadi
kepribadiannya.
• Selanjutnya, Zuchdi (2009: 10) menambahkan bahwa pendidikan karakter adalah
pendidikan
• budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan
(feeling), dan
• tindakan (action).

30. Values Based Culture
• Dalam publikasi Pusat Kurikulum terdapat 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan
dalam diri siswa. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan
tujuan pendidikan. 18 nilai karakter tersebut adalah:
• (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7)
Mandiri,
• (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah
Air,
• (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta damai,
• (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung
Jawab

31. Aspek-aspek yang dikembangkan di sekolah
1. Budaya jujur
2. Budaya saling percaya
3. Budaya Kerjasama
4. Budaya Membaca
5. Budaya disiplin dan efisien
6. Budaya bersih
7. Budaya berprestasi
8. Budaya memberi penghargaan dan menegur

32. KODE ETIK GURU
1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun
yang berjiwa Pancasila
2. Guru memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan
kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik,
tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan .
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua
murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik
5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat
yang luas untuk kepentingan pendidikan .

33. KODE ETIK GURU
6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan
meningkatkan mutu Profesinya .
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan
lingkungan maupun didalam hubungan keseluruhan .
8. Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru
Profesional sebagai sarana pengabdiannya.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah
dalam bidang Pendidikan.
•

34. Visi dan Misi SMK YASPI
VISI
• Mewujudkan lulusan yang memiliki kemampuan
dalam bidang manajemen bisnis secara mandiri
dan berakhlaqul karimah
MISI
1. Menyiapkan lulusan untuk menguasai program
keahlian Bisnis Manajemen
2. Membentuk lulusan yang
berkompetensi/bersaing di dunia usaha untuk
saat ini dna di masa mendatang
3. Mencetak lulusan yang produktif, adaptif dan
mandiri
4. Menerapkan keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga
berakhlaqul karimah.

35. Tujuan SMK YASPI
• Indikator Visi Kelembagaan
1. Mewujudkan Generasi yang memiliki keahlian di bidang bisnis manajemen secara
global
2. Mencetak lulusan yang Produktif, Adaptif dan Mandiri
3. Menghasilkan lulusan yang Berakhlakul karimah
4. Melahirkan pemuda dan pemudi yang memiliki Keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa

36. 2. RENCANA CSR (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY) di SMK YASPI
• CSR pendidikan yang dijadikan kajian ini antara lain implementasi praktek
kerja, bea siswa, bantuan infrastruktur (fasilitas) sekolah, pelatihan,
kunjungan (studi visit), dan lain-lain
• yang berkaitan dengan bantuan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Program tersebut diselaraskan dengan visi dan misi Pendidikan nasional,
mengingat bahwa masalah pendidikan
• merupakan tugas kita semuanya. Rincian kajian meliputi, 1). Assessment dan
perencanaan CSR Pendidikan 2). Sistem implementasi, pegendalian, jenis
dan sifat program CSR 3). Hasil yang diperoleh dan manfaat atas program,
dan dampak 4). Masalah pendidikan yang dihadapi 5). Kebijakan
pengembangan CSR pedidikan dimasa mendatang .

37. 2. RENCANA CSR (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY) di SMK YASPI
• Pengembangan masyarakat (community development) di kawasan industri, perspektif
administrasi pendidikan terhadap CSR Pendidikan
• Guna mengimplementasikan program ini masing-masing institusi diharuskan memiliki
langkah strategis antara lain tata kelola yang benar (good governance), memiliki
struktur organisasi yang
• mantap, kepemimpinan yang berwawasan lingkungan, serta memiliki kemampuan
• kewirausahaan yang tinggi (Hitt dan Hoskisson 2007: 288)

38. CSR
• Gambar 2.1 tiga elemen sistem
kebijakan yang
• saling terkait.
Kebijakan CSR adalah kebijakan
untuk
publik dan bersifat umum dan
terbuka. Sistem
kebijakan ini adalah hubungan
timbal balik antara
tiga unsur yaitu kebijakan publik,
pelaku kebijakan,
dan lingkungan kebijakan.
Seperti yang tertera pada
Lingkungan
Kebijakan
Kebijakan
Publik
Pelaku
Kebijakan

39. Pemaparan
Tugas 2
11/21/2023
39

40. GAMBARAN UMUM
SMK YASPI
• SMK Yaspi merupakan salah satu SMK swasta di
Kabupaten Bogor, dibawah naungan Yayasan
Pendidikan Islam Inayatul Amanah, yang berlokasi
di Desa Parakan Kecamatan Ciomas Bogor.
• Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian : Manajemen Perkantoran
Kompetensi Keahlian : Otomatisasi Tata Kelola
Perkantoran
40

41. VISI DAN MISI SMK YASPI
VISI
Mewujudkan lulusan yang memiliki skill di
bidang manajemen bisnis secara mandiri dan
berakhlaqul karimah.
MISI
1. Menyiapkan lulusan untuk menguasai
program keahlian Bisnis Manajemen
secara global
2. Membentuk lulusan yang
berkompetensi/bersaing di Dunia usaha
untuk saat ini dan di masa mendatang
3. Mencetak lulusan yang produktif, Adaptif
dan Mandiri
4. Menerapkan keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga
berkahlaqul karimah
41

42. Strategi Pemasaran
Penerimaan Peserta Didik Baru
dilaksanakan sebanyak empat
gelombang dengan promosi yang
berbeda setiap gelombangnya. Yang
masing-masing gelombang diberi
waktu selama satu bulan saja.
Tujuannya adalah untuk menarik minat
orang tua dan peserta didik untuk
melanjutkan pendidikannya ke jenjang
yang lebih tinggi dan memilih SMK
Yaspi sebagai pilihannya.

44. Video
Tugas
Mata
Pelajaran
Bahasa
Inggris

45. Pemaparan
Tugas 3
MODEL BISNIS
11/21/2023
45

46. TABLE OF CONTENT
 Etika Bisnis dan Nilai-Nilai Lingkungan
 Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Lingkungan;
Pendekatan Pasar
 Tanggung Jawab Lingkungan dari Bisnis;
Pendekatan Peraturan
 Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan;
Pendekatan Berkelanjutan
 Peluang Bisnis Dalam Ekonomi yang berkelanjutan
 Prinsip-Prinsip untuk Bisnis yang Berkelanjutan
1.

47. 1. ETIKA BISNIS DAN NILAI-NILAI
LINGKUNGAN
Penerapan Etika Bisnis dan Nilai-nilai Lingkungan pada SMK Yaspi
Tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup adalah agar peserta didik
dapat memperoleh pengalaman belajar mengenai perlindungan dan pengelolaan
lingkungan. Komponen pendidikan lingkungan hidup adalah: Kesadaran dan kepekaan
terhadap lingkungan dan tantangan lingkungan
Komponen pendidikan lingkungan hidup adalah:
•Kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan tantangan lingkungan
•Pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dan tantangan lingkungan
•Sikap kepedulian terhadap lingkungan dan motivasi untuk meningkatkan atau
mempertahankan kualitas lingkungan
•Keterampilan untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan tantangan
lingkungan
•Partisipasi dalam kegiatan yang mengarah pada penyelesaian tantangan lingkungan

48. 2,3,4 TANGGUNG JAWAB BISNIS TERHADAP
LINGKUNGAN; PENDEKATAN PASAR
Pendekatan Pasar
Pendekatan Peraturan
Pemerintah
Pendekatan Lingkungan
Setempat

49. Visi SMK Yaspi
“ Mewujudkan lulusan yang memiliki kemampuan (skill) dalam
Manajemen Bisnis secara mandiri dan berakhlaqul karimah”
Diharapkan lulusan selain memiliki kemampuan pada bidangnya juga
memiliki akhlak yang mulia terhadap Tuhan, sesama manusia dan
lingkungannya.
Kegagalan Pasar : SMK PGRI 1
Kegagalan Pasar : SMK Ganesha
Pendekatan Pasar

50. Pendekatan Peraturan Pemerintah
• UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang menyatakan bahwa: Guru adalah
pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur
Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
• UU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa Sekolah
Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
• KUHP perdata Pasal 1367 ayat (4), yang berbunyi: “guru sekolah bertanggungjawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh murid selama murid itu berada dibawah pengawasan mereka”.
• Tanggungjawab tersebut dibatasi oleh waktu, selama murid tersebut berada dibawah
pengawasan guru.

51. Pendekatan Lingkungan Setempat
• Perilaku penghematan energi dengan cara : tidak menyalakan lampu siang hari karena ventilasi udara dan Cahaya sangat baik.
Mematikan pendingin ruangan setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, mematikan computer setelah digunakan, menutup
keran air bila tidak digunakan
• Membuang sampah pada tempatnya dengan memilah sampah organic dan non-organic.
• Mata pelajaran IPA, membantu mendidik dan melatih peserta didik agar mampu mendaur ulang sampah menjadi barang yang
bermanfaat.
• Tidak membawa kendaraan ke sekolah jika peserta didik berdomisili tidak lebih dari 1 kilo, sebagai cara untuk membantu
mengurangi penyumbang emisi karbon.
• Perilaku hidup sehat, terdapat mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan juga kegiatan ekstra kurikuler seperti
futsal, pramuka dan paskibra yang diharapkan dapat membantu peserta didik untuk tetap aktif dan sehat.
• Tidak mencoret atau melakukan aksi vandalism dimanapun peserta didik berada.

52. 5- 6 Tanggung Jawab Lingkungan dari Bisnis;
Pendekatan Peraturan
• Peraturan Perundang-undangan
• Peraturan Adat
• Peraturan lokal lainnya

53. Pendekatan Peraturan Perundang undangan
• PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan
• Undang undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang
system Pendidikan nasional
• PP nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan PP nomor 17 tahun 2010

54. Peraturan Adat
• Seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan Phillips, bahwa
pendidikan karakter harus bersifat inklusif; rumah tangga dan
keluarga; Sekolah; dan lingkungan sekolah yang lebih luas
(masyarakat).
• Pembentukan karakter dan pendidikan karakter tidak akan
berhasil kecuali ada kesinambungan dan harmonisasi antara
ketiga lingkungan pendidikan tersebut

55. Peraturan lokal lainnya
Sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan terhadap sekolah, maka peraturan local
seperti berikut ini diterapkan guna terciptanya karakter peserta didik yang sesuai
dengan norma norma yang berlaku di masyarakat.
• Pembinaan karakter anak yang dilakukan oleh keluarga
• Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan
• Pola asuh menentukan keberhasilan pendidikan anak dalamkeluarga
• Kesalahan keluarga dalam mendidik anak mempengaruhi perkembangan
kecerdasan emosi anak

56. 7. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN;
PENDEKATAN BERKELANJUTAN
Three Pillar Sustainability
Keberlanjutan ekonomi
Lingkungan
Etis

57. Keberlanjutan ekonomi
• Pilar ini didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk berkontribusi pada
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, mereka harus
mendorong dan mempromosikan perlindungan lingkungan dengan membatasi
risiko yang ditimbulkan oleh produksi mereka. Oleh karena itu, daur ulang
produk dan penggunaan energi terbarukan merupakan aspek mendasar dari
pengembangan pilar ekonomi.

58. Lingkungan
Pilar lingkungan
• Pilar lingkungan dibangun atas komitmen untuk melindungi
lingkungan dengan mengurangi risiko dan mengukur dampak
lingkungan dari aktivitas perusahaan. Tantangan bagi
perusahaan di bidang ini adalah sebagai berikut:
• Menghemat dan melestarikan energi alam atau sumber daya
pertanian
• Menilai jejak karbon mereka dan mengurangi total emisi gas
rumah kaca dan selanjutnya mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan.
• Mencegah kelangkaan air dan mengurangi limbah secara

59. Etis
• Prinsip-prinsip yang mendasari pilar ini adalah sebagai berikut:
• Memerangi pengucilan dan diskriminasi sosial: membantu reintegrasi, mendukung semua manusia
memiliki hak yang sama, mengurangi kesenjangan upah gender, mempromosikan pelatihan,
mendorong dialog, dan menerapkan hak-hak sosial global. Dengan kata lain, tujuannya adalah
untuk berusaha membantu populasi global.
• Mempromosikan solidaritas: membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan berkolaborasi
dengan asosiasi dan proyek lokal dan internasional, dan memprioritaskan produk perdagangan
yang adil yang menjamin pendapatan yang layak bagi petani dan membantu mempromosikan
pertanian berkelanjutan.
• Berkontribusi pada kesejahteraan pemangku kepentingan: mengembangkan dialog sosial,
mendorong pertukaran informasi dan transparansi, menyesuaikan jam kerja sesuai dengan profil
karyawan, dan membuat tempat dapat diakses oleh orang-orang dengan mobilitas terbatas.

60. 8. PELUANG BISNIS
DALAM EKONOMI YANG
BERKELANJUTAN • Ini menggambarkan bahwa ketika populasi
dan permintaan/penggunaan sumber daya
meningkat, sumber daya yang tersedia bagi
kita untuk digunakan berkurang dan
kebebasan menjadi terbatas karena kita
memiliki lebih sedikit ruang untuk bergerak.
Namun, ada titik ketika tingkat penawaran
dan permintaan yang berkelanjutan tercapai.
Langkah Alami bertujuan untuk melewati
ekuilibrium ini dan membuka corong di mana
permintaan lebih kecil dari penawaran.

61. 9. PRINSIP-PRINSIP UNTUK BISNIS YANG
BERKELANJUTAN
Eko-efisiensi
Biomimicry
Berpindah model bisnis
dari barang ke Jasa

62. Eko-efisiensi
• Eko-efisiensi artinya semua bentuk pengelolaan sumber daya
dilakukan harus dengan meminimalkan resiko.
• Dalam hal ini institusi Pendidikan khususnya SMK Yaspi
memang dibangun di atas lahan kosong milik pribadi Yayasan
dan tidak merusak ekosistem yang ada.
• Mengurangi penggunaan tenaga listrik dengan menggunakan
lampu hemat energi di bagian dalam Gedung dan
menggunakan lampu bertenaga surya dibagian luar
gedung/outdoor.

63. Biomimicry
• Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam kemudian
mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia.
Harapannya adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan
desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah
lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi
manusia.

64. Berpindah model bisnis dari barang ke Jasa
• Institusi Pendidikan dalam hal ini smk yaspi
merupakan salah satu jenis perusahaan jasa yang
melayani jasa Pendidikan dan pengajaran dan
pelatihan dengan bidang keahlian tertentu.

65. Pemaparan
Tugas 4
11/21/2023
65

66. Section divider
1. Proses Perekrutan
2.Proses Pengembangan
3.Proses Integrasi
4.Proses Pemberian
Kompensasi
5.Proses Pemeliharaan
6.Proses PHK
Karyawan di tempat anda
berkegiatan
66

67. Presentation title
67
1. PROSES PEREKRUTAN
Pengadaan
• RANCANGAN PROSES PERENCANAAN DAN PEREKRUTAN, SELEKSI
GURU
• Berdasarkan diagram ini alur perekrutan guru dimulai dari Kepala
sekolah yang mengajukan usulan penambahan tenaga pendidik kepada
Ketua Yayasan, yang selanjutnya juka disetujui maka akan dilaksanakan
tahap persiapan. Tahap persiapan ini berupa pemasangan iklan di media
online Instagram dan whatsapp.
• Selanjutnya Tim Administrasi yang dalam hal ini pada sekolah kami
berada pada tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum
akan memberikan penilaian dalam Tes Penilai terkait kevalidan data calon
guru tersebut. Apabila telah lulus melewati seleksi data, maka selanjutnya
adalah tahap seleksi yaitu berupa wawancara yang juga dilakukan oleh
Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan selesai.

68. Proses Perekrutan

69. Lanjutan..
SMK Yaspi, khususnya WKS Bidang kurikulum
beserta stafnya, dalam merencanakan kebutuhan
guru/pendidik dan karyawan/tenaga kependidikan
dilakukan berdasarkan hasil analisis evaluasi
kebutuhan guru per mata pelajaran setiap
semester/tahunnya.

70. Presentation title
70
2. Proses Pengembangan
• . Pengembangan
• Adapun kegiatan pengembangan
pengembangan SDM di SMK Yaspi
dilakukan melalui berbagai macam jalur,
yaitu:
• Jalur peningkatan pendidikan formal (S1,
S2, S3);
• Jalur mengikuti pelatihan/diklat eksternal
maupun internal;
• Jalur fungsional,
• Jalur pembinaan karier manajemen;
• Jalur penghargaan

71. 3. Proses Integrasi
1) Bentuk Layanan pendidikan integrasi/ Terpadu Pengelompokkan
bentuk layanan pendidikan terpadu dilaksanakan dengan
pertimbangan sebagai berikut: 1) Tingkat kesempatan anak
berkelainan untuk berinteraksi social dengan teman sebayanya
yang normal berdasarkan intensitas pergaulannya. semakin lama
dan intens kesempatan anak berinteraksi social maka semakin
tinggi derajat keterpaduannya. ini lazim disebut integrasi social.

72. Lanjutan
• 2) Tingkat kesamaan bahan dan program pembelajarannya.
Semakin banyak kesamaan dan keberbauran dalam bahan
dan program pembelajarannya, maka semakin tinggi
derajat keterpaduannya. Keterpaduan semacam ini disebut
terpadu instruksional. Berdasarkan derajat
keterpaduannya maka bentuk layanan pendidikan integrasi
berurutan sesuai tingkat keterpaduannya, yaitu sebagai
berikut:

73. Lanjutan
• a) Kelas biasa tanpa layanan tambahan Dalam bentuk layanan ini ABK
belajar di kelas biasa yang sederajat (TK, SD, SLTP, SMU/K) tanpa
memerlukan bantuan Guru Pembimbing Khusus. Mata pelajaran yang
diberikan pada dasarnya sama dengan bahan pelajaran yang diterima
oleh siswa normal yang sekelas/sederajat. Seluruh kegiatan dalam
program ini dipegang dan dibimbing oleh guru kelas biasa yang
bersangkutan. bentuk keterpaduan semacam ini dapat diikuti oleh siswa
penyandang cacat (tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa) yang
memiliki fungsi kecerdasan rata-rata atau bahkan di atas rata-rata.

74. Lanjutan
• b) Kelas biasa dengan guru konsultan Dalam bentuk layanan ini, ABK
belajar di kelas biasa pada sekolah biasa yang menyelenggarakan
program pendidikan terpadu, namun dalam pelaksanaannya sekolah
tersebut menggunakan guru konsultan dari luar. Guru konsultan adalah
guru PLB yang dikenal dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang
berfungsi menangani kemungkinan kesulitan yang dihadapi para siswa
berkelainan, latar belakang kelainannya, dan mencari solusi
pemecahannya, untuk kemudian disampaikan kepada guru kelas atau
guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi peran guru konsultan dalam
hal ini hanya terbatas pada pemberian advice, saran kepada pihak-pihak
yang terkait, dan bukan membantu atau membimbing ABK di kelasnya.

75. Lanjutan
• c) Kelas biasa dengan system guru kunjung ABK belajar di kelas biasa
yang menyelenggarakan program pendidikan integrasi dan dibimbing
langsung oleh guru kelas atau guru mata pelajaran yang bersangkutan.
Akan tetapi disediakan pula tenaga guru kunjung yang secara periodic
mengunjungi sekolah yang bersangkutan untuk memberi program
pendidikan yang bersifat khusus yang sesuai dengan jenis kelainan dan
kemampuan siswa, misalnya membaca dan menulis Braille, bahasa
isyarat, pembinaan bicara, occupational therapy dan sebagainya.

76. 4. Proses Pemberian Kompensasi
 Gaji seluruh pegawai diberikan setiap awal bulan, dengan perhitungan
jumlah setiap jam pembelajaran selama satu minggu ditambah dengan jam
tatap muka di kelas selama satu bulan.
 Honor jabatan yang diamanahkan pada pegawai.
 Honor kesejahteraan yang diberikan berdasarkan waktu lama mengabdi
pada Lembaga.
 Insentip diberikan kepada seluruh pegawai tetap Lembaga, dengan
diberikan sesuai hak dan kewajibannya.
 Paket kebutuhan hari raya dan insentif hari raya

77. 5. Proses Pemeliharaan
• Sarana pendidikan adalah segala perangkat, peralatan, bahan dan perabot
yang dapat dipindah-pindah yang secara langsung digunakan dalam
proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar
yang secara tidak langsung menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan
di sekolah. Sarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar yaitu: 1. Alat
pelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan secara langsung
dalam proses pembelajaran, misalnya; buku, alat tulis, penggaris, alat dan
bahan praktikum. 2. Alat peraga adalah semua semua alat bantu proses
pendidikan dan pengajaran yang dapat mempermudah dan memberikan
pengertian kepada anak didik baik yang bersifat abstrak maupun konkret,
misalnya gambar. 3. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang
digunakan sebagai perantara dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini
dibagi menjadi tiga jenis yaitu media audio, media visual dan media audio

78. Lanjutan
• Adapun macam-macam prasarana yang diperlukan di sekolah
demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan
sekolah adalah: 1. Ruang kelas: tempat siswa dan guru
melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. 2. Ruang
perpustakaan: ruang untuk menyimpan dan memperoleh
informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 3. Ruang
laboratorium (tempat praktik): tempat siswa mengembangkan
pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan
menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah
atau konsep pengetahuan. 4. Ruang keterampilan: tempat siswa
melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu. 5. Ruang
kesenian: adalah tempat berlangsungnya kegiatankegiatan seni. 6.
Fasilitas olah raga: tempat berlangsungnya latihan-latihan olah
raga.

79. Pemeliharaan Sarana Prasarana
1. Tidak merusak, baik sengaja
maupun tidak sengaja, sarana
dan prasarana sekolah.
2. Tidak memperjualbelikan sarana
dan prasarana sekolah kepada
pihak lain.
3. Meminta izin kepada
pihak sekolah jika akan
meminjam sarana sekolah.
4. Mengembalikan sarana yang
telah dipinjam dengan
baik dan tepat waktu.

80. 6. Proses PHK Karyawan
• Guru dapat "diberhentikan dengan hormat" dari jabatannya sebagai
guru karena meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atas
permintaan sendiri, sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak
dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan,
atau berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
Sebaliknya, guru dapat "diberhentikan tidak dengan hormat" dari
jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah dan janji jabatan,
melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu)
bulan atau lebih secara terus-menerus.

81. Lanjutan
• Pemberhentian guru dapat dilakukan setelah guru yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, dan guru
(swasta) yang diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai
dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

82. Pemaparan
Tugas 5
11/21/2023
82

83. Latar Belakang
Keputusan adalah pilihan yang dibuat dari dua atau lebih pilihan. Pengambilan keputusan
biasanya terjadi atas adanya masalah atau pun suatu pilahan tentang kesempatan. Dalam
suatu organisasi diperlukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik dalam
menentukan strategi, sehingga menimbulkan pemikiran tentang cara-cara baru untuk
melanjutkannya. Proses pengambilan keputusan adalah bagaimana perilaku dan pola
komunikasi manusia sebagai individu dan sebagai anggota kelompok dalam struktur
organisasi. Tidak ada pembahasan kontemporer pengambilan keputusan akan lengkap tanpa
dimasukkannya etika. Mengapa? Karena pertimbangan etis seharusnya merupakan suatu
kriteria yang penting dalam pengambilan keputusan.

84. Etika dan Pengambilan Keputusan
Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema etika dan moral.
Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain.
Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan
etika. Sehingga, keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada kepentingannya
sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya.
Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental
atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif
yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.
Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan

85. 1. Hak atas
privasi
Definisi Privasi
Menurut Mason, para pembuat keputusan
menempatkan nilai yang amat tinggi pada
informasi sehingga mereka sering kali
melanggar hak privasi sesorang untuk
mendapatkannya. Para peneliti pemasaran
sering kali ditemukan menyelidiki orang lain
untuk mempelajari produk apa yang mereka beli,
dan pejabat pemerintahan sering kali
menempatkan monitor ditoilet untuk statistik lalu
lintas yang akan digunakan untuk menjustifikasi
perluasan fasilitas tersebut.

86. Pengertian Privasi Dua pendapat umum dan saling berhubungan berkaitan
dengan privasi dapat ditemukan dalam literature hukum
dan filosofis: (1) privasi sebagai “hak untuk dibiarkan
sendiri” di dalam zona kesendirian yang personal; dan (2)
privasi sebagai “hak untuk mengendalikan informasi
mengenai diri sendiri. Hal ini penting sebagai bahan
pertimbangan hubungan antara kedua arti dari privasi
tersebut. Identitas pribadi ditentukan oleh bagaimana
kita akan menjalani hidup kita sendiri dan juga
bagaimana mengendalikan informasi informasi pribadi.
Privasi sangat penting karena digunakan untuk
menetapkan batas-batas antar individu dan
individualitas seseorang.

87. 2. Sumber Etis dari Hak Privasi
• Sumber-sumber etis dari hak privasi
Hak untuk membuat keputusan sendiri tanpa batasan merupakan hak privasi yang didasarkan pada hak
otonomi yang bersifat fundamental dan universal. Hak tersebut dibatasi oleh kontrak social di dalam
budaya yang dianut sehingga mencegah kita untuk melanggar hak orang lain untuk mengatur dirinya
sendiri. Patricia Werhane seorang filsuf menggambarkan batasan ini sebagai “kewajiban timbal balik”
(reciprocal obligation), yaitu: setiap individu mengharapkan orang lain untuk menghormati otonomi
pribadinya, individu tersebut juga memiliki kewajiban timbal balik untuk menghormati orang lain. Konsep
Werhane tentang kewajiban timbal balik yang diaplikasikan pada tempat kerja mengandung implikasi
bahwa: undang-undang menyangkut lingkungan kerja harus mencakup hak karyawan atas privasi dan
kerahasiaan, hak pemberi kerja dalam hal kerahasiaan dagang, dan sebagainya.

88. Lanjutan
Thomas Donaldson dan Thomas Dunfee mengembangkan suatu rancangan analisis etis dengan
membedakan antara fundamental di berbagai teori dan budaya (hypernoms) dengan nilai yang
berada dalam wilayah bebas moral (moral free space) dan bukan hypernoms. Keduanya
menyarankan agar kita melihat konvergensi dari kepercayaan religious, budaya dan filosofis
seputar prinsip inti tertentu, sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi hypernoms.
Kebebasanberbicara/berpendapat, ha katas kebebasan pribadi, hak atas pergerakan fisik, dan
hak untuk mengetahui dan menyatakan suatu persetujuan (informed consent) merupakan
contoh-contoh dari hypernoms.

89. lanjutan
• Sumber-sumber hak privasi selanjutnya adalah analisis hukum atas privasi yang
menggunakan perspektif hak milik (property right) untuk menghasilkan wawasan tambahan.
Yang dimaksud dengan property/barang milik adalah kehidupan dan semua turunan
nonprokreatif dari hidup seseorang. Turunan ini berupa pemikiran dan ide-ide serta informasi
pribadi. Konsep dari hak milik adalah penentuan mengenai siapa yang mengendalikan hal-hal
yang berwujud dan tidak berwujud, termasuk didalamnya adalah informasi pribadi. Jika
seseorang memiliki hak atas informasi pribadi, maka orang lain juga memiliki kewajiban yang
sepadan untuk mengamati hal tersebut. Seseorang mempunyai hak eksklusif atas informasi
pribadinya tergantung pada keberadaan dan pelaksanaan dari seperangkat aturan yang
memberikan hak-hak itu kepada individu tersebut.

90. 3.4 Sumber hukum atas hak privasi
Privasi menurut hukum dapat dilindungi menggunakan tiga cara: (1) dengan konstitusi (pemerintahan federal/Negara bagian), (2) peraturan
federal dan/atau Negara bagian, serta (3) common law . Common law merujuk pada dokumen-dokumen hukum yang terdiri atas keputusan
yang ditetapkan oleh pengadilan, alih-alih yang dirinci di dalam UU atau peraturan tertentu lainnya.
Klaim invasi terhadap privasi yang sangat terkenal di masyarakat adalah yang berkembang melalui kasus hukum “gangguan ke dalam
penyendirian” (instrusion into seclusion). Hal ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengganggu urusan pribadi orang lain ketika
gangguan tersebut sangat mengganggu bagi orang yang rasional. Karena kehidupan saat ini lebih dekat dengan teknologi dan gangguan
semacam itu kemungkinan besar terjadi, kita mulai menerima lebih banyak gangguan dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang masuk akal.
Gangguan ini mulai mendekatai pada apa yang dianggap normaldan diharapkan. Sudah tidak pantas lagi untuk tersinggung pada gangguan
dalam kehidupan pribadi seseorang yang dahulu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima

91. 5. Menghubungkan Nilai Privasi dgn Implikasi Etis dari Teknologi
• Sebuah bisnis harus dapat mengantisipasi pandangan para pemangku/pemegang kepentingan agar
dapat membuat keputusan yang paling efektif bagi keberlangsungan/keberlanjutan (sustainability) jangka
panjang. Perkembangan teknologi baru sering kali sulit dipahami oleh publik karena hampir selalu
menimbulkan tantangan.
 Dalam era kini, informasi dipandang sebagai aset atau sumber yang setara dengan sumber-sumber lain
dan
juga mempunyai kekhususan persoalan dan pengelolaannya, sehingga diperlukan suatu manajemen
khusus
yaitu sistem manajemen informasi dengan pengelolanya yang khusus yaitu manajer informasi atau Chief
Information Officer (CIO). Sebagai manajer jelas harus mengetahui etika manajemen. Aspek keuangan
merupakan suatu aspek yang yang sangat sensitif, demikian juga dengan aspek informasi.
Dengan demikian hak dan tanggung jawab manajer mengisyaratkan bahwa syarat manajer harus “beretika
(bermoral) tinggi dan kuat”.

92. Lanjutan
Sebagai seorang yang profesional, kita mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan etika penggunaan
teknologi informasi di tempat kerja. Kita mempunyai tanggung jawab manajerial. Kita harus menerima tanggung
jawab secara etis seiring dengan aktivitas pekerjaan. Hal itu termasuk melaksanakan peran kita dengan baik
sebagai suatu sumber daya manusia yang penting di dalam sistem bisnis dalam organisasi. Sebagai seorang
manajer atau pebisnis profesional, akan jadi tanggung jawab kita untuk membuat keputusan-keputusan tentang
aktivitas bisnis dan penggunaan teknologi informasi, yang mungkin mempunyai suatu dimensi etis yang harus
dipertimbangkan.
Teknologi Informasi mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Karena TI ibarat pisau bermata
dua, legal dan ilegal, baik dan buruk, maka mau tak mau berhubungan dengan etika. Merupakan hal yang penting
untuk mengetahui bahwa hal yang tidak etis belum tentu ilegal. Jadi, dalam kebanyakan situasi, seseorang atau
organisasi yang dihadapkan pada keputusan etika tidak mempertimbangkan apakah melanggar hukum atau tidak.

93. Lanjutan
Banyaknya aplikasi dan peningkatan penggunaan TI telah menimbulkan berbagai isu etika,
yang dapat dikategorikan dalam empat jenis:
1) Isu Privasi: rahasia pribadi yang sering disalahgunakan orang lain dengan memonitor email,
memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja (kamera tersembunyi). Pengumpulan,
penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu/pelanggan dan
menjualnya kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Privasi informasi adalah hak untuk
menentukan kapan, dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan
kepada pihak lain.Hakini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi.
2) Isu Akurasi: autentikasi, kebenaran, dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses.
Siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi dan kompensasi apa
yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan?
3) Isu Properti: kepemilikan dan nilai informasi (hak cipta intelektual). Hak cipta intelektual yang
paling umum berkaitan dengan TI adalah perangkat lunak Penggandaan/pembajakan perangka
lunak adalah pelanggaran hak cipta dan merupakan masalah besar bagi para vendor,
termasukjuga karya intelektuallainnya seperti musik dan film.
4) Isu Aksesibilitas: hak untuk mengakses infomasi dan pembayaran biaya untuk
mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi

94. 6.7.8.9.Mengelola Karyawan Melalui Pemantauan
• Salah satu bentuk pemantauan karyawan di tempat kerja adalah memantau pekerjaan dan
karyawan
menggunakan teknologi. Hal ini memberikan kepada para pemberi kerja kemampuan yang luar
biasa
untuk melakukan pemantauan secara efektif dengan biaya yang relatif rendah. Dari hasil
pemantauan,
pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh karyawan adalah: akses ke pornografi, forum
online chat ,
bermain game, berinvestasi, atau berbelanja pada saat jam kerja.
Banyak isu etis yang muncul dalam wilayah manajemen informasi tidak selalu terlihat jelas.
Ketika kita
tidak memahami teknologi sepenuhnya, kita mungkin tidak memahami implikasi etis dari
keputusan yang
diambil. Isu-isu etis dapat menjadi berlipat ganda karena adanya kenyataan bahwa ada
kesenjangan

95. lanjutan
• Tantangan lain yang dihadapi adanya perkembangan teknologi baru yang dapat diakses di tempat kerja adalah tidak
adanya tatap muka yang dihasilkan dari penggunaannya. Seandainya kita harus menghadapi seseorang ketika akan
membuat keputusan, maka dibutuhkan kehati-hatian atas dampak dari keputusan itu pada orang tersebut. Sebaliknya,
seandainya kita tidak harus menghadapi orang tersebut karena tidak harus bertatap muka dalam melakukan kegiatan
bisnis, sering kali kita tidak memperhitungkan dampak dari keputusan yang diambil terhadapnya. Kegiatan yang
dilakukan biasanya lebih ceroboh dengan komunikasi yang dilakukan, karena lebih mudah dilaksanakan, tekan saja
sebuah tombol dan pesan akan terkirim.
 Untuk menangani beberapa isu etis terkait dengan penggunaan komputer, The Computer Ethics Institute telah
menciptakan Sepuluh Perintah Etika Komputer, yang mencakup perintah sebagai berikut: Janganlahmengintai
arsip computer orang lain, Pikirkan tentang konsekuensi social dari program yang ditulis atau sistem yang akan
dirancang, dan Selalu gunakan computer dengan cara yang memastikan tenggang rasa dan penghormatan
pada sesama manusia. Contoh panduan tersebut tentu saja bukan sebuah mekanisme untuk memaksa
dan hanya sekedar saran saja.

96. lanjutan
 Pertanyaan yang muncul adalah: Mengapa perusahaan perlu memantau penggunaan teknologi?
• Sebuah perusahaan perlu mengelola tempat kerjanya untuk menempatkan karyawannya dalam posisi yang tepat,
guna memastikan kepatuhan atas persyaratan dari tindakan afirmatif, atau untuk mengatur tunjangan pada
tempat kerjanya. Selain itu, pemantauan juga berfungsi untuk menjamin efektifitas dan produktifitas kinerja
dengan mencegah hilangnya produktifitas disebabkan penggunaan teknologi yang tidak tepat. Selanjutnya,
pemantauan juga akan memberikan metode kepada pemberi kerja untuk melindungi sumber daya lainnya.
Perusahaan menggunakan pemantauan untuk melindungi informasi yang menjadi milik perusahaan dan untuk
menjaganya dari pencurian, untuk melindungi investasi peralatan yang dilakukan dan bandwidth, serta akan
melindungi perusahaand dari tanggung jawab hukum.

97. Alasan-Alasan Bisnis untuk Membatasi Pemantauan
• Alasan-alasan dilakukan pembatasan pemantauan karena beberapa alasan:
1) Ada kekhawatiran bahwa pemantauan akan menciptakan tempat kerja yang
tidak ramah dan mencurigakan.
2) Pemantauan dapat menghambat kinerja yang efektif karena dapat
menyebabkan ketegangan dan tekanan, secara negatif berdampak pada
kinerja, dan memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan fisik seperti
carpal tunnel syndrome(rasa sakit pada tangan dan jarijari karena tekanan
dari syaraf besar, disebabkan oleh gerakan berulang-ulang dalam jangka
waktu yang lama).
3) Pemantauan akan berdampak pada karyawan seperti: menderita depresi,
kecemasan berlebihan, kelelahan atau keletihan berat, cedera otot, dan
masalah pada leher yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerja yang
tidak diawasi.
4) Pemantauan adalah sebuah invasi inheren terhadap privasi yang melanggar
hak-hak dasar manusia atas privasi mereka.

98. Menyeimbangkan Kepentingan
• Sarana yang paling efektfi untuk menyeimbangkan antara kepentingan pemantauan namun juga tetap
peka
terhadap kekhawatiran karyawan adalah dengan berusaha menjaga keseimbangan antara menghormati
martabat individu dan menuntut tanggung jawab individu tersebut terkait dengan perannya dalam
organisasi.
Sebuah program pemantauan yang dikembangkan sesuai dengan misi dari organisasi dan kemudian
diimplementasikan dengan cara tetap dapat dipertanggungjawabkan terhadap karyawan yang menerima
dampaknya, diharapkan dapat mendekati keseimbangan.

99. Bentuk-bentuk pemantauan tersebut diantaranya:
1) Tidak melakukan pemantauan di area pribadi (seperti toilet)
2) Pemantauan hanya dibatasi di tempat kerja.
3) Karyawan harus memiliki akses terhadap informasi yang didapatkan melalui
pemantauan.
4) Tidak ada pemantauan secara diam-diam, diwajibkan adanya pemberitahuan
sebelumnya.
5) Pemantauan hanya dilakukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan bisnis.
6) Perusahaan hanya boleh mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan
pekerjaan.
7) Harus ada kesepakatan sehubungan dengan pengungkapan informasi yang
didapatkan melalui pemantauan.
8) Larangan terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh pemberi kerja berdasarkan
aktifitas diluar jam kerja.

100. Pemantauan Pekerja Melalui Tes Narkoba
• Tes narkoba merupakan salah satu bentuk pemantauan karyawan
yang lain dan telah memiliki sejarah yang
cukup panjang. Pemberi kerja memiliki argument kuat untuk
mendukung tes narkoba dan substansi lainnya
berdasarkan hukum. Pemberi kerja sering kali bertanggung jawab
atas pelanggaran hukum yang dilakukan
karyawan. Disisi lain, karyawan mungkin berargumen bahwa
penggunaan narkoba yang mereka lakukan
hanya relevan hal itu berdampak pada kinerja mereka. Selama hal
itu tidak terjadi, perusahaan tidak
memilik dasar untuk melakukan tes.

101. Bentuk-bentuk Pemantauan Lain
• Bentuk-bentuk pemantauan lain diataranya, pemberi kerja dibatasi
dalam mengumpulkan informasi
melalui berbagai bentuk tes lainnya, seperti polygraph (tes
kebohongan) atau tes kesehatan. Khusus
berkaitan dengan informasi kesehatan, pemberi kerja tidak hanya
diatur oleh The Americans with
Dissabilities Act, tetapi juga dibatasi oleh Health Insurance
Portability and
Accountability Act (HIPAA). HIPAA menetapkan bahwa pemberi
kerja tidak dapat menggunakan
“informasi kesehatan yang dilindungi” dalam membuat keputusan

102. lanjutan
• Beberapa tes yang digunakan untuk memantau karyawan diantaranya: tes kebohongan dan
tes narkoba,
pemantauan secara fisik dan elektronik, pengecekan latar belakang yang dilakukan oleh pihak
ketiga, dan tes
psikologis. Tes yang lebih baru adalah pengawasan ( surveillance) dan pemantauan elektronik
di tempat
kerja. Ke depan, satu bidang yang tentu saja bisa menimbulkan masalah baru tentang privasi
adalah tes
genetika. Tes dan penyaringan genetika, baik terhadap karyawan maupun konsumen, adalah
teknologi baru
lain yang akan menawarkan pada perusahaan. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak
informasi lagi
tentang karyawan dan konsumen yang potensial.

103. Peraturan dari Kegiatan Di Luar Jam Kerja
• Peraturan mengenai aktivitas seorang karyawan saat yang bersangkutan sedang tidak bekerja adalah
isu yang menarik, terutama di dalam lingkungan at-will. Namun, sebagaimana didiskusikan dalam bab
ini,
bahkan pemberi kerja dari karyawan at-will pun harus patuh pada berbagai UU di dalam menentukan
persyaratan dan mengelola karyawan. New York's life style discrimination statute melarang keputusan atau
tindakan mengenai pekerjaan yang didasarkan pada 4 kategori aktivitas di luar tugas: aktivitas rekreasional
legal, konsumsi produk-produk legal, aktivitas politik, dan keanggotaan dalam suatu perserikatan. Tujuan
Di negara bagian lain, terdapat perlindungan lain yang tidak begitu luas bagi kegiatan di luar jam kerja.
Sejumlah negara bagian telah melakukan perlindungan mengenai konsumsi atau penggunaan produk legal
di luar jam kerja, seperti rokok. 35 UU ini berasal dari perlindungan yang lebih sempit bagi pekerja yang
merokok di luar jam kerja. Perusahaannya melarang seluruh karyawannya merokok. Perusahaan
beralasan
bahwa meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan sehubungan dengan rokoklah yang menjustifikasi
tindakan tersebut Seorang pekerja dipecat ketika pemberi kerjanya mendapati bahwa ia telah melakukan
aborsi Pemberi kerjanya merupakan pendukung antiaborsi dan prokehidupan yang kuat, yang percaya
bahwa aborsi sama dengan pembunuhan Seorang karyawan tidak mendapatkan perlindungan perawatan
kesehatan yang ditawarkan kepada seluruh karyawan lainnya, ketika perusahaannya berpindah ke
penyedia perawatan kesehatan yang mensyaratkan pemeriksaan kesehatan sebelum memberikan
perlindungan. Karyawan ini didiagnosis mengidap HIV positif selama pemeriksaan Alasan dari perpindahan
penyedia layanan perawatan kesehatan ini adalah meningkatnya biaya perawatan kesehatan di bawah
penyedia layanan sebelumnya, sebagian besar dikarenakan biaya yang terkait dengan karyawan ini.

104. PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ETIS;
tata kelola sekolah, akuntansi dan keuangan

105. PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ETIS;
tata kelola sekolah, akuntansi dan keuangan
• Tata kelola yang baik, dalam bahasa Inggris Good Governance adalah serangkaian proses yang
berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan
keputusan. Tata kelola pendidikan meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian
manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya (Nurfadlilah,
2020).
• Tata kelola sekolah yang baik adalah sebuah gagasan dan juga nilai untuk dapat meningkatkan
keterlibatan warga sekolah, melengkapi sarana prasarana dan ketergantungan sekolah kepada
negara pada upaya pengembangan PBKL. Tata kelola sekolah yang baik memerlukan kepala
sekolah yang memiliki kompetensi.

106. LANJUTAN
• Dalam dunia pendidikan, tata kelola yang baik akan berdampak positif terhadap peningkatan
mutu pendidikan. Selain itu, tata kelola yang baik mengandung nilai-nilai seperti nilai
keadilan, efisiensi, dan daya tanggap yang mendorong lembaga pendidikan bersih dari
korupsi. Tata kelola pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK) harus
transparan, akuntabel, bertanggung jawab, integritas dan fairness.
• Terselenggaranya sebuah program dari sebuah lembaga memerlukan satu kepiawaian
seorang pimpinan lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tata kelola organisasi seperti
sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan kementerian
pendidikan dan kebudayaan dengan semua perangkatnya, seorang pimpinan harus
memahami konsep dari tata kelola dengan baik agar program dan kegiatan dapat terlaksana
sesuai dengan rencana.

107. Unsur yang terlibat
dalam tata Kelola
pendidikan
Unsur yang terlibat dalam tata kelola pendidikan dapat
digambarkan sebagi berikut:
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Orang tua siswa
Sekolah:
Kepsek, guru, siswa
tenaga kependidikan
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Masyarakat
Komite
sekolah
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Kota
Di tingkat sekolah, terdapat
pihak-pihak yang sangat
mempengaruhi keberhasilan
pendidikan yang perlu
dikeloladengan baik, seperti
guru dan tenaga
kependidikan. Di samping
itu, lembaga lain yang ikut
terlibat dalam pengelolaan
pendidikan adalah komite
sekolah, masyarakat,dan
orang tua siswa.

108. 1. Kewajiban Profesional dan Konflik Kepentingan
Kewajiban Profesional Guru
• A. Terhadap Siswa
• Guru memiliki kewajiban yang perlu untuk dipenuhi terhadap siswa, diantaranya:
1. Membantu siswa atau peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan serta potensi yang mereka miliki.
2. Mentransfer atau memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru kepada siswanya.
3. Memberikan penilaian yang objektif kepada setiap siswa.
4. Membantu siswa saat mereka mengalami kesulitan, terutama berkaitan dengan proses belajar mengajar.
5. Mendidik siswa yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat.
6. Menciptakan suasana belajar di kelas yang interaktif, menarik, dan menyenangkan.
• B. Terhadap Kepala Sekolah
• Tidak hanya terhadap siswa, guru juga memiliki kewajiban untuk dipenuhi terhadap kepala sekolah, diantaranya:
1. Menjalankan program kerja , struktur organisasi, dan juga jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah setiap semester maupun tahunan sesuai
dengan yang sudah ditentukan.
2. Menerapkan sikap yang loyal, sopan, dan menghormati kepada kepala sekolah.
3. Memenuhi dan mematuhi aturan yang berlaku di sekolah sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
4. Menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah dengan baik dan maksimal.

109. Contoh Konflik dalam organisasi sekolah
• Salah satu dimensi konflik adalah konflik dalam organisasi sekolah sebagai satu organisasi
pendidikan, di dalamnya berlangsung interaksi antara warga sekolah. Kepala sekolah, staf,
guru, pegawai, komite sekolah dan siswa melakukan relasi sosial dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan. Pengembangan kepribadian anak untuk mencapai kedewasaan menjadi
fokus kegiatan sekolah. Munculnya perbedaan pandangan, kepentingan, tujuan, dan harapan-
harapan dalam menciptakan sekolah efektif yang diinginkan menjadi poros konflik yang
menjadi tanggung jawab kepala sekolah dalam pemecahannya agar sekolah menjadikan
kualitas pendidikan diterima semua stakeholders pendidikan di setiap sekolah.
• Perilaku Untuk tumbuh, berubah, dan bertahan, suatu organisasi harus mengelola kerjasama
dan persaingan secara bersama diantara stakeholders(Jones, 2007:394). Sesungguhnya,
setiap kelompok stakeholders memiliki sasaran dan keinginan yang tumpang tindih dengan
kelompok lain sebab semua stakeholdersmemiki keinginan umum dalam mempertahankan
kehidupan organisasi. Faktanya, sasaran dan minat antar stakeholderstidaklah sama, dan
ketika itu muncullah konflik pada saat satu kelompok berusaha mengejar kepentingannya
bertentengan dengan kelompok lain.

110. 2. Lingkungan Pengendali Internal
• Organisasi Pemerintah di Indonesia merupakan unsur-unsur pengendalian internal sesuai dengan PP No.60 tahun
2008. lima unsur pengendalian internal yaitu:
1) Pengendalian internal, yang mencakup kegiatan : Menyusun dan Menerapkan aturan dan Menegakkan disiplin,
Komitmen terhadapkompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Pembentukan strukturorganisasi yang sesuai
dengan kebutuhan,Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
2) Penilaian risiko yangterdiri dari penetapan strategi operasi, danmenetapkan strategi manajemen yang terintegrasi.
3) Kegiatan pengendalianyang terdiri dari Review kinerja, Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis,
Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, Kegiatan pengendalian
dievaluasi secara teratur.
4) Informasi dan komunikasi yang terdiri dari Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana
komunikasi, Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus,
5) Pemantauan dengan Melakukan pemantauan berkelanjutandan melakukan Tindak Lanjut (evaluasi).

111. 3. Anggota Dewan
• Kewajiban Anggota DPRD dalam mengemban tugas dan wewenangnya
1.Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2.Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3.Mentaati tata tertib dan kode etik;
4.Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelengaraan
pemerintahan daerah

112. 4. Di Luar Hukum ada ETIKA
• Secara teoretis ataupun filosofis, etika dan hukum (dalam pendekatan
nonpositivis) adalah dua entitas yang sangat berkaitan, tetapi berbeda
dalam penegakannya. Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan
dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan hukum yang telah
diberi sanksi dan diformalkan.
• Pelanggaran etik dan penegakan etik
Di negara yang demokrasi dan hukumnya telah menyatu dengan
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, pelanggaran
etik biasanya memiliki implikasi setara dengan pelanggaran hukum.
Banyak pejabat negara di negeri-negeri itu yang memilih
mengundurkan diri dari jabatannya karena terbukti atau bahkan baru
diduga melakukan pelanggaran etik. Hal ini harus kita lihat sebagai
penghormatan mereka terhadap martabat kemanusiaannya yang
dihargai tidak lebih rendah daripada jabatan semata.

113. 5. Konflik kepentingan dalam akuntansi dan keuangan
• Contoh konflik dalam Akuntansi dan keuangan di sekolah adalah:
Penyusunan anggaran oleh kepala sekolah yang tidak menunjukkan angggaran yang
sesungguhnya dapat menimbulkan kesenjangan anggaran.

114. Summary
Etika bisnis berbasis pendidikaan karakter
bila diterapkan dalam kegiatan ekonomi yaitu
produksi, distribusi dan konsumsi dapat
meningkatkan wirausaha mahasiswa.
Etika bisnis berbasis pada pendidikaan
karakter dengan baik dan benar mudah menjalin
hubungan yang baik dengan pihak terkait dalam
bisnis sehingga kegiatan bisinis berjalan dengan
lancar dan maju.
114

115. Saran
Etika bisnis berbasis Pendidikan karakter bila
diterapkan dalam kegiatan ekonomi yaitu, produksi,
distribusi dan konsumsi dapat meningkatkan
wirausaha peserta didik. Oleh karena itu perlunya
ditingkatkan implementasinya di sekolah secara
menyeluruh
115

116. Thank you
tutialawiyah23041@gmail.com