Dokumen ini membahas paradigma baru dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) di sekolah dasar, yang bertujuan untuk mengembangkan karakteristik warga negara yang demokratis melalui materi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian. PKN diharapkan berfungsi sebagai kurikulum untuk membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Guru PKN diharuskan menjadi teladan dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter demokratis siswa.

1. Paradigma Pkn SD
Kelompok : 1
Anggota:
Amelisa Putri (19129001)
Andre Andika Al-Fadillah (19129189)
Annisa Fajra Ashar (19129090)
Lusfiana Khairunnisa (19129249)

2. PENGERTIAN PARADIGMA BARU
PEMBELAJARAN PKn SD
Secara etimologis paradigma berarti model teori ilmu
pengetahuan atau kerangka berpikir. Sedangkan secara
terminologis paradigma berarti pandangan mendasar para
ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang
semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan.
Paradigma adalah kerangka pikir yang dibangun
sebagai landasan dalam mengembangkan dan memberi
bentuk konseptual baru PKn.
Pkn dengan paradigma baru mensyaratkan materi
pembelajaran yang memuat komponen-komponen
pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga
negara yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan
berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di
era global.

3. TUGAS PKn dengan PARADIGMA
BARU PEMBELAJARAN PKn SD
Tugas PKn dengan paradigma barunya adalah
mengembangkan pendidikan demokrasi yang secara
psiko-pedagogis dan sosio-andragogis berfungsi
mengembangkan tiga karakteristik pokok warga negara
yang demokratis, yakni kecerdasan warga negara (civic
intelligence), tanggung jawab warga negara (civic
responsibility), dan partisipasi warga negara (civic
participation).
Kecerdasan warga negara demokratis yang perlu
dikembangkan bukan hanya kecerdasan rasional
melainkan juga dalam kecerdasan spiritual, emosional
dan sosial. Dengan demikian paradigma baru PKn secara
konseptual dan programatik bersifat multidimensional.

4. FUNGSI POKOK PKn
1. Kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan.
a. Memahami tujuan pemerintah dan prinsip-prinsip dasar konstitusi
pemerintah Republik Indonesia.
b. Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintah daerah dan nasional
serta bagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijaksanaan
publik.
2. Kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan.
a. Memaparkan suatu informasi yang penting pada khalayak umum.
b. Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan consensus (demokrasi).
3. Kompetansi untuk menguasai karakter kewarganegaraan;
a. Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti,
demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
b. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam
kehidupan sehari-hari.

5. Sedangkan fungsi PKn di SD adalah sebagai wahana
kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia
yang demokratis dan bertanggung jawab. Serta adapun
fungsi lainnya yakni :
1. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman
cita-cita nasional /tujuan negara.
2. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang
bertanggung jawab dalam menyelsaikan masalah
pribadi, masyarakat dan negara.
3. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat
membuat keputusan-keputusan yang cerdas.
4. Wahana untuk membentuk warga negara yang
cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada
bangsa dan negara Indonesia

6. MATERI PKn
Di SD, PKn lebih dititikberatkan pada penghayatan
dan pembiasaan diri untuk berperan sebagai warga
Negara yang demokratis dalam konteks Indonesia. Untuk
itu guru PKn harus menjadi model warga Negara yang
demokratis sehingga menjadi teladan bagi peserta
didiknya.
Secara umum pembelajaran PKn di Sekolah Dasar
adalah pengembangan kualitas warga negara secara utuh,
dalam aspek-aspek : Wacana kewarganegaraan,
Komunikasi social cultural kewarganegaraan, Pemecahan
masalah kewarganegaraan, Penalaran kewaarganegaraan,
Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab.

7. TUGAS GURU PKn MENCIPTAKAN
WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS
Upaya peningkatan peran guru Pendidikan
Kewarganegaraan dengan cara: guru PKn yang memiliki
kompetensi pedagogis, guru PKn yang memiliki
kompetensi kepribadian, guru PKn yang memiliki
kompetensi sosial, guru PKn yang memiliki kompetensi
profesional.
Peran guru PPKn sebagai pembimbing dalam
mengembangkan karakter demokratis siswa yaitu melalui
program pengembangan diri dengan melakukan kegiatan
rutin, kegiatan spontan, dan keteladanan. Sedangngkan,
sebagai pengajar yakni dengan mengintegrasikan karakter
demokratis ke dalam pelajaran dan melakukan budaya
kelas.