SlideShare a Scribd company logo
HAM
(Hak Asasi Manusia)
Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang
kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.
Makna Hak Asasi Manusia
Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat manusia”
dan yang kedua adalah “persamaan”. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi (percobaan)
dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka
berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak
kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama
di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu
tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi
yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara.
Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia (HAM)
1.HAM Bersifat Hakiki
Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki yang berarti Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir.
Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia
bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan
baik.
2. HAM Bersifat Universal
Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa
melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras,
suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan.
3.HAM Bersifat Tidak Bisa Dicabut
Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri Hak Asasi Manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah
ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar
manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan
lingkungannya.
4. HAM Bersifat Tidak Bisa Dibagi
Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti
hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika, HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya
diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya.
1. HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2005 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2005 YANG SUDAH
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999
*Undang - undang no 11 tahun 2005 ( icescr )
menetapkan undang - undang tentang pengesahan
internasional convenant on economic , social and
cultural rights atau konvenan internasional tentang
hak - hak ekonomi , social dan budaya .
Hak – Hak UU no 11 tahun 2005 yang
sudah diatur dalam uu no 39 tahun
1999
* Pasal 1 : semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib
sendiri. Bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan
pembangunan ekonomi , social dan budaya.
UU No 39/1999 Pasal 23 (1) : setiap orang berhak memilih dan
mempunyai keyakinan politiknya.
* Pasal 3 : Negara - Negara peserta perjanjian ini berusaha menjamin
persamaan hak pria dan wanita dalam menikmati hak - hak ekonomi ,
sosial dan budaya
UU NO 39/1999 Pasal 38 ( 3 ): setiap orang baik pria maupun wanita
yang Setiap orang , baik pria maupun wanita yang melakukan
pekerjaan yang sama , sebanding , setara atau serupa , berhak atas
upah serta syarat - syarat perjanjian kerja yang sama .
* Pasal 7 (1) : gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
lainnya tanpa . perbedaan apapun terutama wanita yang dijamin kondisi
kerjanya tidak kurang dari kondisi yang dinikmati pria , dengan gaji yang sama
untuk pekerjaan yang sama .
UU NO 39/1999 Pasal 38 ( 4 ): Setiap orang , baik pria maupun wanita , dalam
melakukan pekerjaan . yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya
berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin
kelangsungan kehidupan keluarganya .
* Pasal 13 : Negara - Negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang
akan pendidikan .
UU NO 39/1999 Pasal 12 : Setiap orang berhak atas perlindungan bagi
pengembangan pribadinya , untuk memperoleh pendidikan , mencerdaskan
dirinya , dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang
beriman , bertaqwa , bertanggung jawab , berakhlak mulia , bahagia , dan
sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia .
Hak - Hak UU no 12 tahun 2005 yang
sudah diatur dalam UU 39 tahun 1999
* Pasal 6: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada
dirinya Hak ini wajib dilindungi oleh hukum , tidak seorang pun dapat
dirampas hak hidupnya secara sewenang - wenang .
UU No 39/1999 pasal 9 (1) : Setiap orang berhak untuk hidup ,
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya .
* Pasal 8 (1): tidak seorang pun dapat diperbudak , perbudakan dan
perdagangan budak dalam segala bentuk nya harus dilarang .
UU No 39 Pasal 20 (1) : Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
Pasal 9 (1) : setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi , tidak
seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang – wenang
UU No 39/1999 Pasal 34 : Setiap orang tidak boleh ditangkap , ditahan ,
dipaksa , dikecualikan, diasingkan , atau dibuang secara sewenang - wenang .
* Pasal 14 ( 2 ) setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak
dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum .
UU NO 39/1999 Pasal 18 : Setiap orang yang ditangkap , ditahan , dan
dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap
tidak bersalah , sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu
sidang pengadilan.
* Pasal 18 : setiap orang berhak untuk kebebasan berpikir , keyakinan dan
beragama hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau
kepercayaan atas pilihannya sendiri .
UU No 39/1999 pasal 22 (1) : setiap orang bebas untuk memeluk agamanya
masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
* Pasal 26 : Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum yang sama
tanpa diskriminasi apapun .
UU No 39/1999 pasal 3 (2) : setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan ,
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian
hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum .
2. HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 YANG BELUM DIATUR
DALAM NOMOR 11 TAHUN 2005 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2005
 1. Hak turut serta dalam pemerintahan
 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 3. Hak atas kesejahteraan
 4. Hak anak
 5. Hak wanita
Contoh-contoh pelanggaran HAM yang ada di
Indonesia
1. Mengganggu hak dan kenyamanan pengemudi lain dlm menggunakan jalan
Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 39:
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
2. Masyarakat main hakim sendiri pada pencuri
Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 18:
Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka
melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai
dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan
diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Orang tua yang memaksa keinginannya seperti dipaksa menikah
Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 10 (2):
Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu
tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara
sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan
untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Anak kecil yang harus jualan koran dan tidak sekolah karena
ekonomi kurang memadai
Diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) pada
bagian Hak Anak salah satunya adalah sebagai berikut: Setiap anak berhak
untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”
5. Orang yang buang sampah sembarangan akan membuat lingkungan
sekitar kotor
Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 9(3):
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
6.Perdagangan manusia di Indonesia
Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 20:
Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.Perbudakan atau
perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan
berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.
7.Orang tua yang memukul anaknya
Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 52:
Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara
TERIMA KASIH
OLEH:
1.Sesi
2.Cristin
3.Abraham
4.Alia
5.David
6.Budi

More Related Content

Similar to HAM (1).pptx

Deklarasi Universal Ham
Deklarasi Universal HamDeklarasi Universal Ham
Deklarasi Universal HamCruelz
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaDwi Anita
 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
LennyS12
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
boscobahy1
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Debby Zalina
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
Deril Kholid
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraAsyair26
 
PKN (instrumen ham)
PKN (instrumen ham)PKN (instrumen ham)
PKN (instrumen ham)
sarahmaida12
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraDirga Januar
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
aliftrigger
 
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdfPPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
leovaeismee
 
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSTHE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
Norsel Maranden
 
PPKN_HAM BAB 1.pptx
PPKN_HAM BAB 1.pptxPPKN_HAM BAB 1.pptx
PPKN_HAM BAB 1.pptx
Alifnurifansyah
 
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
Nada Salsabila
 
HAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAMHAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAM
irwan sukmana hendriawan
 
Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusiaa Hak
Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusiaa HakHak Asasi Manusia Hak Asasi Manusiaa Hak
Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusiaa Hak
AhmadAhadiYusufSetya
 
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Muhammad Pambudi
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusia
Nadia Santosa
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 a
pycnat
 

Similar to HAM (1).pptx (20)

Deklarasi Universal Ham
Deklarasi Universal HamDeklarasi Universal Ham
Deklarasi Universal Ham
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
PKN (instrumen ham)
PKN (instrumen ham)PKN (instrumen ham)
PKN (instrumen ham)
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
 
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdfPPT Pancasila Kel. 7.pdf
PPT Pancasila Kel. 7.pdf
 
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSTHE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
 
PPKN_HAM BAB 1.pptx
PPKN_HAM BAB 1.pptxPPKN_HAM BAB 1.pptx
PPKN_HAM BAB 1.pptx
 
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan
 
HAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAMHAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAM
 
Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusiaa Hak
Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusiaa HakHak Asasi Manusia Hak Asasi Manusiaa Hak
Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusiaa Hak
 
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusia
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 a
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 

Recently uploaded

MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 

Recently uploaded (20)

MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 

HAM (1).pptx

  • 1. HAM (Hak Asasi Manusia) Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Makna Hak Asasi Manusia Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat manusia” dan yang kedua adalah “persamaan”. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi (percobaan) dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara.
  • 2. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia (HAM) 1.HAM Bersifat Hakiki Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki yang berarti Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. 2. HAM Bersifat Universal Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. 3.HAM Bersifat Tidak Bisa Dicabut Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri Hak Asasi Manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya. 4. HAM Bersifat Tidak Bisa Dibagi Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika, HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya.
  • 3. 1. HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 YANG SUDAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 *Undang - undang no 11 tahun 2005 ( icescr ) menetapkan undang - undang tentang pengesahan internasional convenant on economic , social and cultural rights atau konvenan internasional tentang hak - hak ekonomi , social dan budaya .
  • 4. Hak – Hak UU no 11 tahun 2005 yang sudah diatur dalam uu no 39 tahun 1999 * Pasal 1 : semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi , social dan budaya. UU No 39/1999 Pasal 23 (1) : setiap orang berhak memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. * Pasal 3 : Negara - Negara peserta perjanjian ini berusaha menjamin persamaan hak pria dan wanita dalam menikmati hak - hak ekonomi , sosial dan budaya UU NO 39/1999 Pasal 38 ( 3 ): setiap orang baik pria maupun wanita yang Setiap orang , baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama , sebanding , setara atau serupa , berhak atas upah serta syarat - syarat perjanjian kerja yang sama .
  • 5. * Pasal 7 (1) : gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama lainnya tanpa . perbedaan apapun terutama wanita yang dijamin kondisi kerjanya tidak kurang dari kondisi yang dinikmati pria , dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama . UU NO 39/1999 Pasal 38 ( 4 ): Setiap orang , baik pria maupun wanita , dalam melakukan pekerjaan . yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya . * Pasal 13 : Negara - Negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan . UU NO 39/1999 Pasal 12 : Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya , untuk memperoleh pendidikan , mencerdaskan dirinya , dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman , bertaqwa , bertanggung jawab , berakhlak mulia , bahagia , dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia .
  • 6. Hak - Hak UU no 12 tahun 2005 yang sudah diatur dalam UU 39 tahun 1999 * Pasal 6: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya Hak ini wajib dilindungi oleh hukum , tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang - wenang . UU No 39/1999 pasal 9 (1) : Setiap orang berhak untuk hidup , mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya . * Pasal 8 (1): tidak seorang pun dapat diperbudak , perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk nya harus dilarang . UU No 39 Pasal 20 (1) : Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Pasal 9 (1) : setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi , tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang – wenang UU No 39/1999 Pasal 34 : Setiap orang tidak boleh ditangkap , ditahan , dipaksa , dikecualikan, diasingkan , atau dibuang secara sewenang - wenang .
  • 7. * Pasal 14 ( 2 ) setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum . UU NO 39/1999 Pasal 18 : Setiap orang yang ditangkap , ditahan , dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah , sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. * Pasal 18 : setiap orang berhak untuk kebebasan berpikir , keyakinan dan beragama hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri . UU No 39/1999 pasal 22 (1) : setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. * Pasal 26 : Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun . UU No 39/1999 pasal 3 (2) : setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum .
  • 8. 2. HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 YANG BELUM DIATUR DALAM NOMOR 11 TAHUN 2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005  1. Hak turut serta dalam pemerintahan  2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan  3. Hak atas kesejahteraan  4. Hak anak  5. Hak wanita
  • 9. Contoh-contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia 1. Mengganggu hak dan kenyamanan pengemudi lain dlm menggunakan jalan Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 39: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
  • 10. 2. Masyarakat main hakim sendiri pada pencuri Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 18: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • 11. 3. Orang tua yang memaksa keinginannya seperti dipaksa menikah Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 10 (2): Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • 12. 4. Anak kecil yang harus jualan koran dan tidak sekolah karena ekonomi kurang memadai Diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) pada bagian Hak Anak salah satunya adalah sebagai berikut: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”
  • 13. 5. Orang yang buang sampah sembarangan akan membuat lingkungan sekitar kotor Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 9(3): Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  • 14. 6.Perdagangan manusia di Indonesia Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 20: Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.
  • 15. 7.Orang tua yang memukul anaknya Diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 52: Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara