Dokumen tersebut membahas tentang hak cipta atas lagu, termasuk pelindungan hak cipta lagu untuk seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, cara mendaftarkan hak cipta lagu secara online melalui 7 tahapan, dan contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu seperti klaim kepemilikan lagu dan penggunaan lagu tanpa izin.
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Kode Etik Advokat Indonesia mengatur tentang perilaku advokat dalam menjalankan profesi hukum. Dokumen ini membahas sejarah perkembangan kode etik advokat di Indonesia, ketentuan-ketentuan umum kode etik, dan poin-poin penting seperti kewajiban advokat dalam menjunjung martabat profesi serta hubungan dengan klien dan rekan sejawat.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat Hukum Acara Pidana (HAP) menurut beberapa ahli, termasuk tujuan dan fungsi HAP. Secara ringkas, HAP adalah peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, desain industri, merek, paten, dan rahasia dagang serta perbandingan antara sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia berbasis hak kekayaan intelektual (HKI).
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Kode Etik Advokat Indonesia mengatur tentang perilaku advokat dalam menjalankan profesi hukum. Dokumen ini membahas sejarah perkembangan kode etik advokat di Indonesia, ketentuan-ketentuan umum kode etik, dan poin-poin penting seperti kewajiban advokat dalam menjunjung martabat profesi serta hubungan dengan klien dan rekan sejawat.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat Hukum Acara Pidana (HAP) menurut beberapa ahli, termasuk tujuan dan fungsi HAP. Secara ringkas, HAP adalah peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, desain industri, merek, paten, dan rahasia dagang serta perbandingan antara sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia berbasis hak kekayaan intelektual (HKI).
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .pptRullyMarlanEliezerSi
1. Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi advokat dan beberapa persoalan yang dihadapi advokat dalam menerapkan kode etik.
2. Kode etik advokat dirancang untuk menjamin advokat dapat menjalankan tugasnya secara independen, jujur, dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, dan masyarakat.
3. Beberapa persoalan kode etik advokat terkait kewajiban advokat untuk menj
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Merupakan slide pendek bagi sahabat yang ingin mengetahui tentang HKI secara garis besar. ini merupakan sah satu bentuk sosialisi yang kami lakukan agar HKI lebih dikenal lagi di masyarakat luas.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia, mulai dari pengertian dasar seperti konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, serta sejarah perkembangan gerakan perlindungan konsumen di Indonesia dan dunia.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum wajib daftar perusahaan menurut UU No. 3 Tahun 1982, termasuk definisi perusahaan, pengusaha, usaha, dan menteri; tujuan dan sifat daftar perusahaan; cara, tempat, dan waktu pendaftaran perusahaan; serta hal-hal yang wajib didaftarkan berdasarkan bentuk badan hukum perusahaan.
PPT penegakkan hukum terhadap pembajakan hak cipta karya musik dlm bentuk kasetSony Triharyanto
Makalah ini membahas tentang pembajakan hak cipta karya musik dalam bentuk kaset di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya pembajakan kaset antara lain faktor ekonomi, sosial budaya, perbandingan harga, pendidikan, dan sanksi hukum yang rendah. Pembajakan kaset menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu, penyanyi, negara, dan industri musik.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara pada
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Dokumen tersebut membahas tentang hak cipta secara umum, termasuk definisi hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta, ciptaan yang dilindungi, masa perlindungan hak cipta, dan pelanggaran hak cipta. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang proses pendaftaran hak cipta dan pengajuan permohonan lisensi wajib.
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .pptRullyMarlanEliezerSi
1. Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi advokat dan beberapa persoalan yang dihadapi advokat dalam menerapkan kode etik.
2. Kode etik advokat dirancang untuk menjamin advokat dapat menjalankan tugasnya secara independen, jujur, dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, dan masyarakat.
3. Beberapa persoalan kode etik advokat terkait kewajiban advokat untuk menj
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Merupakan slide pendek bagi sahabat yang ingin mengetahui tentang HKI secara garis besar. ini merupakan sah satu bentuk sosialisi yang kami lakukan agar HKI lebih dikenal lagi di masyarakat luas.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di Indonesia, mulai dari pengertian dasar seperti konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, serta sejarah perkembangan gerakan perlindungan konsumen di Indonesia dan dunia.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum wajib daftar perusahaan menurut UU No. 3 Tahun 1982, termasuk definisi perusahaan, pengusaha, usaha, dan menteri; tujuan dan sifat daftar perusahaan; cara, tempat, dan waktu pendaftaran perusahaan; serta hal-hal yang wajib didaftarkan berdasarkan bentuk badan hukum perusahaan.
PPT penegakkan hukum terhadap pembajakan hak cipta karya musik dlm bentuk kasetSony Triharyanto
Makalah ini membahas tentang pembajakan hak cipta karya musik dalam bentuk kaset di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya pembajakan kaset antara lain faktor ekonomi, sosial budaya, perbandingan harga, pendidikan, dan sanksi hukum yang rendah. Pembajakan kaset menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu, penyanyi, negara, dan industri musik.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara pada
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Dokumen tersebut membahas tentang hak cipta secara umum, termasuk definisi hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta, ciptaan yang dilindungi, masa perlindungan hak cipta, dan pelanggaran hak cipta. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang proses pendaftaran hak cipta dan pengajuan permohonan lisensi wajib.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, sifat-sifat hak cipta, pemegang hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta selama 50 tahun, dan peran dewan hak cipta dalam memberikan pertimbangan terkait hak cipta.
Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak terkait yang dimiliki pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.
Dokumen tersebut merupakan panduan pengenalan hak kekayaan intelektual (HKI) yang membahas latar belakang, pengertian, manfaat, dan landasan hukum HKI di Indonesia serta penjelasan lebih rinci mengenai hak cipta. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa HKI melindungi karya intelektual manusia dalam berbagai bidang dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas karyanya.
Dokumen tersebut membahas tentang Creative Commons (CC) dan penerapannya di Indonesia. CC adalah organisasi yang menciptakan lisensi hak cipta alternatif untuk memungkinkan penggunaan karya kreatif dengan tetap menghormati hak penciptanya. Dokumen ini menjelaskan proses penerjemahan dan adaptasi lisensi CC ke bahasa Indonesia serta peluncurannya secara nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengajuan hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk suatu produk, termasuk definisi HAKI, jenis-jenis HAKI, syarat dan prosedur pengajuan hak paten, merek, cipta, dan desain industri."
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Ciptajrklampung
Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas hasil karya cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta untuk melindungi nama dan karyanya, sedangkan hak ekonomi memberikan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta. Undang-undang ini mengatur pelind
Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama pada ciptaan dan mempertahankan integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan ciptaan secara komersial. Undang-undang ini memberlakukan perlindungan hak cipt
Dokumen tersebut membahas konsep hak kekayaan intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek, dan sanksi pidananya. HAKI merupakan hak atas hasil karya intelektual yang timbul secara otomatis dan mencakup hak ekonomi dan moral bagi pencipta. Beberapa jenis HAKI di Indonesia antara lain hak cipta, merek, dan paten.
Dokumen tersebut membahas konsep dan lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian hak cipta, lingkup perlindungannya, dan sanksi pidana pelanggaran hak cipta berdasarkan undang-undang terkait. Juga dibahas pengertian merek dagang dan merek jasa berdasarkan undang-und
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
2. Hak Cipta
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan keterampilan,
atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Ciri-ciri Hak Cipta
• Jangka waktu perlindungan ialah seumur hidup dan tambahan waktu 50 tahun setelah
pemegang hak meninggal dunia.
• Hak cipta didapatkan secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan. Namun demi
kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta surat pendaftaran ciptaan tetap penting,
terutama jika da permasalahan hukum pada kemudian hari. Surat pendaftaran dapat
dijadikan sebagai alat bukti awal untuk menentukan siapa pencipta atau pemegang hak cipta
yang lebih berhak atas suatu ciptaan.
• Bentuk-bentuk pelanggaran, misalnya terdapat bagian-bagiannya telah disalin secara
sinstantif, memiliki kesamaan, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin.
• Sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta,
hukuman yang dikenakan maksimum tujuh tahun dan atau denda lima milyar rupiah.
• Dilindungi, misalnya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku
ceramah, seni tari, program komputer dan lainnya.
• Kriteria benda atau hal-hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang
asli.
4. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, disebutkan bahwa Ciptaan yang
dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain
berupa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
Pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah
pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Namun
apabila hak cipta atas lagu tersebut dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka
berdasarkan Pasal 58 ayat (3) UU Hak Cipta, pelindungannya berlaku selama 50 tahun
sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
6. 1
Daftar Akun
Registrasi akun Hak Cipta Online melalui laman e-hakcipta
untuk mendapatkan Username dan Password. Pada saat
registrasi, Anda akan diminta untuk memasukkan sejumlah
data seperti nama lengkap, nomor Kartu Tanda Penduduk,
alamat surat elektronik, dan lain-lain.
7. 2
Upload File
Terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, antara
lain:
A. Surat Pernyataan
Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama
yang tercantum pada contoh Ciptaan.
B. Surat Pengalihan Hak
Jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka
harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat
Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.
C. Contoh Ciptaan
Untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks, file contoh
ciptaan yang diunggah adalah rekaman/partitur (notasi
angka/notasi balok) dengan format mp4/pdf. Ukuran
maksimal file yang diperbolehkan adalah 20 Mb.
8. 3
Pembayaran
Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Hak Cipta,
terdapat kewajiban membayar biaya dalam mengajukan
permohonan. Apabila berdasarkan pemeriksaan
dokumen-dokumen yang diperlukan dinyatakan telah
lengkap, maka akan keluar Kode Billing yang berlaku
untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
Pemohon melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi
atau Pos Persepsi yang menggunakan Sistem Informasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).
9. 4
Formalitas/Verifikasi
Setiap permohonan pencatatan hak cipta wajib dilakukan
pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
persyaratan. Mengenai kebenaran dokumen persyaratan
menjadi tanggung jawab pemohon. Apabila terdapat
kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, DJKI
memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Untuk jenis Ciptaan yang dikecualikan seperti seni
gambar, lukisan, alat peraga, dan sebagainya, akan
dilakukan verifikasi.
11. 6
Pencetakan
Sertifikat
Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan
Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh
pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan
keaslian data dapat memindai QR code yang ada di Surat
Pencatatan Ciptaan.
Mengenai waktu proses penyelesaiannya adalah
maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang
dikecualikan.
12. 7 Biaya
Biaya
Besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan suatu Ciptaan (lagu) dapat dilihat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP
45/2016”) sebagai berikut:
Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Secara Elektronik (online): Rp 200 ribu Per Permohonan
Secara Non Elektronik (manual): Rp 250 ribu Per Permohonan
Umum
● Secara Elektronik (online): Rp 400 ribu Per Permohonan
● Secara Non Elektronik (manual): Rp 500 ribu Per Permohonan.
13. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu
1
Kasus Penciptaan Lagu
Beberapa tahun silam, lagu Butiran Debu cukup populer di Indonesia hingga
beberapa kali dinyanyikan oleh artis papan atas. Di tengah melambungnya lagu ini
ada pihak yang saling klaim sebagai penciptanya. Pertama adalah Rija Abbas
yang merupakan pentolan grup band Rumors. Orang kedua yang melakukan klaim
adalah Farhat Abbas. Kasus yang akhirnya memanas ini akhirnya digulirkan ke
Polres Jakarta Selatan.
Dalam dunia musik, pencantuman nama dari pencipta adalah hak yang harus
didapatkan. tidak mencantumkan nama pencipta sama halnya melanggar hak cipta
dan bisa dibawa ke jalur hukum.
14. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu
2
Kasus CD/VCD Bajakan
Tidak bisa dimungkiri lagi kalau sebagian besar CD/VCD yang dijual di pinggir jalan adalah bajakan.
Semua data yang dimasukkan baik dalam bentuk data audio maupun video diambil dari sumber tidak
resmi dan digandakan begitu saja. Padahal, mekanisme penggandaan CD/DVD hanya bisa dilakukan
oleh label.
Penjualan lagu dari media inilah yang nantinya melahirkan royalti. Kalau masyarakat hanya membeli
yang bajakan, royalti untuk pencipta lagu atau penyanyi tidak bisa diberikan karena tidak ada alat
untuk mengukurnya. Selama ini penjualan CD.DVD resmilah yang dijadikan acuan pembayaran
royalti.
Fenomena penggandaan CD/DVD sangat meresahkan dunia kreatif di Indonesia. Namun, segala
tindakan yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa. Mengubah cara pikir masyarakat terkait
dengan pelanggaran hak cipta adalah sesuatu yang penting agar musisi tetap berkarya dan
mendapatkan hak dari kerja kerasnya.
15. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu
1
Kasus Penggunaan Lagu Tanpa Izin
Kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak cipta yang rendah juga membuat
banyak lagu digunakan tanpa izin. Misal dalam pembuatan video pendek atau
mungkin film yang diposting di media sosial. Masyarakat banyak yang asal comot
lagu yang cocok dan kadang digunakan untuk keperluan komersial.
Lagu yang ada di internet baik utuh atau sebagian tetap memiliki hak cipta.
Sebelum menggunakannya, masyarakat harus meminta izin pencipta atau label
yang menaungi penyanyi dari lagu itu. Menggunakan lagu tanpa izin bisa
dikategorikan tindakan melanggar hak cipta dan bisa dibawa ke jalur hukum.