pkkn

1. PERMASALAHAN PEREDARAN VCD/DVD BAJAKAN
YANG MELANGGAR HAK CIPTA
OLEH :
Kelompok 5
1.made luwih sri widiasih (08)
2. Ni kadek Ari septi arini (12)
3. Kadek nia kumala dewi (16)
4. Ni kadek kaori aryastuti putri (15)
5. Ni putu apriliani (28)
6. Sabrina zalfa putri hermawanti (36)
7. Vania dinda kinanti putri (37)
8. Zaskia arie safira (38)
TAHUN AJARAN 2023/2024

2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami
panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah
tentang permasalahan [eredaran vcd/ dvd bajakan yang melanggar hak cipta.
Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembautan makalah ini. Untuk itu kami
menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam pembuatan makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah
tentang permasalahan [eredaran vcd/ dvd bajakan yang melanggar hak cipta untuk
masyarakat ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.......................................................................,......................I
KATA PENGANTAR............................................................................................II
DAFTAR ISI..........................................................................................................III
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..........................................................................................1
B. Ruang Lingkup Permasalahan...................................................................2
C. Tujuan Penulisan Makalah........................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pembahasan..............................................................................................3
B. Pelanggaran hak cipta...............................................................................3
C. upaya penangulangan................................................................................4
D. Bentuk perlindungan.................................................................................5
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................................7
B. Saran...........................................................................................................7

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Intellectual Property Right atau Geistiges Eigentum (bahasa Jerman)
dapatditerjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual
atau seringdisingkat HAKI adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil
dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan
dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut
dapat terwujuddalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan
desain yang digunakandalam kegiatan komersil. Salah satu produk HAKI yaitu Hak
Cipta. Adapun pengertiandari Hak Cipta, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk
mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya.Mungkin banyak diantara kita yang
tidak sadar bahwa yang kita lakukan dalamkegiatan sehari. hari telah melanggar hak
cipta orang lain. Tidak lain dari pelanggarantersebut adalah kegiatan membajak.
Kegiatan bajak
membajak telah diterima danmenjadi suatu kegiatan yang dianggap halal oleh
masyarakat kita. Praktek pembajakanhak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun
cenderung meningkat drastis dan sudah sangatmemprihatinkan. Salah satu fakta yang
ada di lapangan misalnya terjadi pada industrimusik. Menurut catatan Asosiasi
Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), pembajakanindustri musik di Indonesia
menunjukkan angka yang paling signifikan. Pihak yang paling dirugikan yaitu datang
dari pihak musisi atau pencipta lagu yang hasil karyanyadibajak. Usaha mereka dalam
mencari inspirasi lagu serta pengeluaran biaya yang tidaksedikit dalam proses
produksi ternyata tidak dihargai dan dilindungi oleh negara. Hasilkarya cipta mereka
dengan mudahnya dibajak dan disebarluaskan oleh orang lain untukkepentingan
pribadi mereka. Tidak sedikit dari para artis atau musisi yang hasil karyanyadiminati
oleh masyarakat ternyata tidak dapat melanjutkan karirnya karena produkmereka yang
dijual secara resmi di pasaran dianggap tidak laku.Pihak yang paling berpengaruh
dalam pembajakan adalah pihak yang mngedarkan.Banyaknya VCD/DVD palsu di
pasaran memancing masyarakat untuk membelinyadengan harga yang lebih
terjangkau. Harga satu kepingnya yaitu berkisar antara Rp5.000,00
Rp 6.000,00. Apabila dibandingkan dengan harga aslinya, maka akan berlipat10x
menjadi Rp 50.000,00. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebihmemilih
untuk membeli VCD/DVD bajakan. Karena lebih murah, maka merekamengabaikan
akan pelanggaran hak cipta yang telah mereka lakukan.Secara yuridis, pemerintah pun
telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang merupakan penyempurnaan dari
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Namun,apakah Undang-
Undang ini telah mampu menyalurkan efek jera kepada pelaku pengedar VCD/DVD
bajakan ? Sepertinya masih banyak pelaku di luar sana yang belum merasakan efek

5. jera dari perbuatannya, serta kesadaran akan mereka tentang pelanggaranyang
dilakukan pun kurang dipedulikan. Dalam hal ini, Undang- Undang tentang HakCipta
belum mampu mengendalikan maraknya pembajakan VCD/DVD di pasaran.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian daripada Hak Cipta itu sendiri dan apa hubungannya
denganHak Cipta karya ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya pembajakan
VCD/DVD?
3. Bagaimana dampak dari pembajakan VCD/DVD ?
4. Bagaimana perlindungan hukum tentang pembajakan VCD/DVD di Indonesia
?
5. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta berupa
pembajakan VCD/DVD di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor
19Tahun 2002
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui definisi daripada Hak Cipta
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya
pembajakanVCD/DVD.
3. Untuk mengetahui dampak pembajakan pajak bagi pemerintah, penjual,
maupunkonsumen.
4. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas pembajakan VCD/DVD
diIndonesia.
5. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam
bentuk VCD/DVD

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembahasan
Sarana hiburan merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam
masyarakat yang modern sekarang ini, termasuk di dalamnya musik dan lagu. Pada
tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini musik dan lagu bukan lagi sekedar
sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun
bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik dan lagu sekarang ini telah
mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial dan
ekonomis (Kesowo, 1989: 76). Dalam perkembangannya, bidang musik,video dan
lagu telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri
perekaman ataupun untuk industri “show business” dalam mencari keuntungan
(Prasetyo, 2017:3).
Dari dunia bisnis musik,video dan lagu inilah yang sering sekali menimbulkan
berbagai sengketa antara pelaku industri musik baik antara pencipta lagu dengan
penyanyi, antara penyanyi dengan perusahaan rekaman, antara perusahaan rekaman
dengan publisher, maupun antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman maupun
dengan publisher. Sengketa ini pada akhirnya disebut sengketa antara pencipta lagu
dengan bussiness user (pemakai lagu untuk bidang bisnis musik/pelaku industri
musik) dan dapat berujung pada pelanggaran hak cipta. Pengertian hak cipta itu
sendiri telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta yang telah dijelaskan bahwa hak cipta itu sendiri sebenarnya adalah untuk
melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya.
Perlindungan ini sendiri berlaku untuk bentuk karya cipta yang telah berwujud secara
khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Terkait dengan pelanggaran hak
cipta yang sangat marak terjadi maka pengaturan tentang hak eksklusif telah diatur
didalam undang - undang hak cipta. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual
maka hukum menganggap karya cipta merupakan suatu kekayaan, sehingga harus
mendapat perlindungan, dan keberadaan perlindungan tersebut dilindungi oleh
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
B. Pelanggaran hak cipta
Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia pada saat ini sangat mengkhawatirkan dan
luar biasa. Contohnya, banyak barang bajakan yang dijual dalam bentuk VCD/DVD
dengan harga yang murah yang diperjual-belikan secara terang-terangan di beberapa

7. sudut Kota di Indonesia. Salah satunya diantaranya di Kabupaten Buleleng. Dengan
adanya pembajakan ini kaset-kaset pita, CD, dan VCD bajakan yang membanjiri
pasaran dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga kaset VCD/DVD aslinya.
Hal ini dapat terjadi dikarenakan VCD/DVD bajakan itu hanya diproduksi tanpa
membayar pajak, dan hanya cukup bermodalkan kecil tinggal menggandakkan dari
barang aslinya. Disamping itu, masyarakat atau konsumen tentu saja lebih menyukai
membeli VCD/DVD bajakan dibandingkan dengan yang asli karena kualitasnya
hampir sama dengan yang asli sedangkan harganya jauh lebih murah bila
dibandingkan dengan harga aslinya. Jadi, mengapa VCD/DVD yang asli lebih murah
dibandingkan dengan barang yang asli dikarenakan para pembajak tidak
membayarkan royalti ke pencipta lagu atau produser musik, juga tidak membutuhkan
promosi dan pembayaran pajak. pelanggaran ini dapat terjadi karena adanya bebrapa
faktor, salah satu faktor yang paling sering kita dengar adalah faktor ekonomi
seseorang karena semakin sulitnya mencari pekerjaan.
Selain maslah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan
masalah pembajakan CD / VCD di Indonesia terdapat dilema, yang dapat dilihat dari
beberapa aspek.
1. aspek budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah
menggunakan barang bajakan.
2. aspek sosial yaitu adanya penegakan Hukum yang dilakukan bersifat
pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan
Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
3. aspek Hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai Hukum
HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat.
C. Upaya penanggulangan
dengan demikian adapun beberapa upaya yang telah diperoleh untuk menanggulangi
permasalahan peredaran ini di kabupaten buleleng
1) Upaya Penanggulangan Secara Preventif
Upaya prefentif yang ditempuh oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan
penangulangan terhadap CD / VCD adalah dengan cara melakukan sosialisasi
terhadap Undang – Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat.
Upaya penanggulangan preventif ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang
menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau
pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Upaya Penanggulangan Secara Represif
Upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produkproduk
bajakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan melakukan razia

8. dan perampasan VCD/DVD bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
yaitu pihak Polres Kabupaten Buleleng. Operasi dilakukan di Pasar Tingkat di
Kabupaten Buleleng yang pada biasanya digunakan untuk menjual CD / VCD
bajakan.
D. Bentuk perlindungan
Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan
hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak
cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan
advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala
berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta. Banyaknya pelanggaran hak cipta
lagu musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang
secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (piracy) serta pelanggaran
terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan
musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang
memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah
dalam melakukan penegakan hukumnya. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri
bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan
pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum
pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap
mereka para pedagang kaki lima yang menjual VCD/DVD bajakan yang digolongkan
kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114 Setiap Orang yang
mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan
mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran
Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebagai orang yang menjual karya cipta hasil
bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri
sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan
dijatuhi hukuman di Pengadilan.
namun, pelanggaran karyakarya cipta di Indonesia khususnya di Kabupaten
Buleleng semakin hari semakin tinggi. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus
pelanggaran tersebut yang dinaikkan sampai ke Pengadilan. Padahal kasus-kasus
pelanggaran hak cipta itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut Pasar
yang ada di Kabupaten Buleleng, tanpa ada tindakan aktif dari aparat kepolisian. Hal
ini membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui
aparat penegak hukumnya dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta seseorang
ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal Perlindungan yang diberikan
terhadap beredarnya VCD/DVD musik bajakan belum sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum dalam
undangundang tersebut adalah perlindungan hukum dengan ancaman pidana

9. (Kusuma, 2014:18). Ketentuan pidaa yang dipergunakan untuk melindungi Hak Cipta
mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup berarti.
Perkembangan dan perubahan mengenai ketentuan pidana ini senantiasa di
sesuaikan dengan perkembangan dan perubahan bidang–bidang hak Cipta yang
mencakup bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Dinaikkannya
ancaman pidana bagi pelanggar Hak Cipta dapat dikatakan mendapat pengaruh dari
sektor ekonomi, karena pada dasarnya si pelaku kejahatan hak cipta dapat
memperoleh keuntungan financial yang besar, terlebih lagi kalau tindak pidananya
berupa pembajakan. Usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta disamping
menaikkan ancaman pidana, juga merubah penyebutan delik adum menjadi delik bisa
Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana
Hak Cipta berupa :
pidana penjara atau denda dan pidana tammbahan berupa peramasan barang hasil
kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana Hak Cipta terhadap dalam
KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2
tahun. Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai
kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda
lima ribu rupiah. Di dalam KUHP system yang dipakai adalah Alternatif. Di dalam
pasal 380 KUHP merumuskan : “ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau ( garis bawah oleh penulis ) denda paling banyak lima ribu
rupiah “. Dalam hal ini hakim diberi kesempatan untuk menjatuhkan pidana penjara
saja atau pidana denda saja.

10. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka
kesimpulan yang dapat dicapai adalah:
a. Bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pelaku peredaran hasil
pelanggaran Hak Cipta berupa VCD/DVD bajakan menurut Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sesuai yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (2)
yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah)
b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor
181/Pid.Sus/2013/PN.Kdi berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
bahwa hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara harus memperhatikan dan
mempertimbangkan unsur-unsur yuridis dan sosiologis dari terdakwa, sehingga akan
tercapai sebuah kebenaran filosofis atau keadilan.
B. Saran
Saran Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam
penulisan ini, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :
1. Haruslahpemerintahdanaparatpenegakhukummelakukanoperasi secara kontinyu
dan serius dalam menyikapi pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk VCD/DVD
bajakan. Bukan hanya kepada penjual eceran, tetapi lebih fokus kepada produsen
VCD/DVD bajakan tersebut. Serta tidak hanya memberi sanksi kepada pelaku
pembajakan tetapi juga kepada pembeli VCD/DVD bajakan.
2. Seharusnya Pemerintah dan Aparat penegak hukum lebih mensosialisasikan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan lebih
mengupayakan/membuka lapangan pekerjaan serta memberikan pendidikan yang
layak bagi warga masyarakat dan menurunkan harga beli dari VCD/DVD yang
original.