Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
JILID 3
Oleh :
Agus Candra Suratmaja
Email : ir.aguscandra@gmail.com

2. Kata Pengantar
Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnyalah
penulis dapat menyusun kumpulan artikel Hak Kekayaan Intelektual bagian yang ke-3 ini. Artikel
ini merupakan kumpulan tulisan yang penulis susun di blog Kompasiana.com selama tahun 2010
sampai dengan 2011. Tulisan kumpulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ketiga ini Penulis
Persembahkan untuk Kantor Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Am Badar & Partners,
yang mana selama kurang lebih 2 tahun lamanya penulis bekerja di Departemen Desain Industri,
Hak Cipta dan PVT.
Semoga Buku Kumpulan Artikel Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini bisa memberikan manfaat
bagi pembaca semua. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini.
Bagi pembaca yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan mengirimkan email ke :
ir.aguscandra@gmail.com
Jakarta, 3 Mei 2011
Agus Candra Suratmaja

3. Daftar Isi :
Hal
1. Apakah Software Itu Perlu Dipatenkan?
2. Pelanggaran di Bidang Hak Cipta Studi Kasus : Lypsing
3. Jumlah Paten Internasional Cina, India, dan Indonesia
4. Pembajakan di Internet dengan Aplikasi Torrent Client
5. Paten dan Pertumbuhan Ekonomi Cina
6. Proses Menterjemahkan Buku-Buku Bermutu untuk Tingkatkan SDM Indonesia
7. Malaysia Klaim Padi Adan Indonesia
8. Riset Universitas Untuk Pertumbuhan Sektor Usaha Baru
9. Register Domain Name in Indonesia
10. Merek Dagang dan Daya Saing Produk Dalam Negeri
11. Creative Commons
12. Perbedaan Perlindungan Software di Indonesia dan Amerika Serikat
13. HKI adalah Alat untuk Mendorong Inovasi
14. History of Intellectual Property Rights in Indonesia
15. How to Protecting Your Trademark in Internet
16. Pentingnya Perlindungan Merek Dagang di Ranah Online
17. Ancaman Buah-Buahan Impor dan Strategi Penguatan Sistem (PVT) Indonesia
18. Slogan Sebagai Merek Dagang
19. Kisruh Logo Garuda di Baju Timnas
20. Menikmati Musik Legal Nan Murah
21. Pentingnya Perlindungan Hak Cipta Software
22. UPOV : Dampak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
23. Mengapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perlu Dilindungi ?
24. SDM dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
25. Dampak Negatif Pembajakan Software Bagi Kemajuan Ekonomi Indonesia
26. Paten dan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat
27. Perlunya Melakukan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri Bagi Para Pengusaha
28. Plagiat dan Pelanggaran Hak Cipta
3
3
4
6
8
9
11
13
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29

4. Apakah Software itu Perlu di Patenkan ?
Merujuk kepada terjemahan wikipedia tentang Paten Software. Apakah suatu software itu perlu di
patenkan ? Ada beberapa alasan kenapa suatu software itu perlu mendapatkan perlindungan paten
yaitu :
1. Meningkatkan Pembangunan
Karena Software itu sangan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Manfaat ini akan
memiliki dampak terhadap pembangunan. Oleh karena itu kiranya perlu ada insentif bagi pencipta
software tersebut.
2. Manfaat Ekonomi
Sebuah Software yang dikembangkan oleh kalangan Vendor Software lokal akan semakin
berkembang lagi jika produk softwarenya dilindungi oleh Paten. Hal ini akan memiliki dampak
terhadap sektor ekonomi. Industri Software dalam Skala UMKM akan banyak menyerap banyak
lapangan pekerjaan baru. Selain itu Software yang di patenkan akan memacu perusahaan
perusahaan pesaing untuk terus-menerus melakukan inovasi yang tiada henti.
Perlindungan Paten Software di Amerika Serikat lebih kepada pertimbangan fungsi sedangkan
perlindungan Software di Indonesia dilindungi dengan UU Hak Cipta. Perlindungan Software
dengan Hak Cipta lebih kepada ekspresi software itu sendiri. Dan Kepada pertimbangan Orsinilitas.
3. Pengembangan R&D
Sistem Paten software di Amerika Serikat memungkinkan tumbuh kembangnya Industri Industri
berbasis IT. Salah satunya adalah Silicon Valley. Perlindungan Software dengan Paten sepertinya
lebih mengakibatkan pesatnya perkembangan IT di Amerika Serikat, dibandingkan dengan
perlindungan Software dengan mekanisme Hak Cipta di Indonesia.
Pelanggaran di Bidang Hak Cipta Studi Kasus : Lypsing
Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan Lypsing Briptu Norman Kamaru dengan Lypsing
lagu Chaya-chaya nya. Begitu juga dengan Lysping Sinta-Jojo dengan lagu Keong Racunnya. Lalu
apakah Lypsing tanpa seijin pencipta lagu termasuk kedalam pelanggaran Hak Cipta di bidang Seni
Musik ?. Memang di dalam UU Hak Cipta UU No 19 tahun 2002 belum di jelaskan secara tegas
mengenai Lypsing ini hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Ahmad M.Ramli, Direktur
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (bisnis.com
25/04/11). Merujuk kedalam UU No 19 Tahun 2002 Pasal 12 (1) Dijelaskan banhwa lagu atau
musik dengan atau tanpa teks termasuk kedalam perlindungan Hak Cipta. Oleh karena itu, karena
lagu dilindungi oleh Hak Cipta, maka tindakan mengekploitisir sebuah lagu sebaiknya harus
meminta ijin terlebih dahulu kepada pencipta lagu dengan meminta ijin lisensi. Terlebih jika hal ini
berkaitan dengan nilai komersial sebuah lagu. Ketika lagu Chaya-Cyaha dan Keong Racun menjadi
terkenal maka otomatis penjualan lagu-lagu bajakan bisa kita temukan dengan mudah. Tidak jarang
para pedagang VCD bajakan meraup untung dari penjualan VCD lagu-lagu Lypsing ini, yang
tentunya merugikan para pencipta lagunya. Didalam seni musik dikenal dengan beberapa lisensi
sebagaimana dikutip dari (Husain Audah ; Pustaka Litera Antar Nusa, 2004) yaitu :
1. Lisensi Mekanikal/ Mechanical Licenses
Lisensi Mekanikal diberikan kepada Perusahaan Rekaman sebagai bentuk ijin penggunaan karya
cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya

5. dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitir. Artinya siapa saja yang
ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial
berkewajiban mendapatkan lisensi mekanikal.
Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas
waktu yang telah disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan Lisensi Mekanikal
untuk lagu ciptaanya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk diekploitasi kembali.
Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk cover version,
album seleksi atau kompilasi.
2. Lisensi Penyiaran/ Performing Rights Licenses
Adalah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti
televisi, radio, konser dan sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan
kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar
royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalty Performing Rights ini umumnya dikelola
atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (Collective Administration of
Copyright) atau biasa disebut dengan Membership Collecting Society. Dan di Indonesia dikenal
dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).
3. Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan/Print Licenses
Lisensi ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik
untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial.
Hal ini banyak direproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lainlain.
4. Lisensi Sinkronisasi/ Synchronization Licenses
Melalui sebuah Lisensi Sinkronisasi, pengguna dapat mengekploitasi ciptaan seseorang dalam
bentuk visual image untuk kepentingan komersial. Visual image ini biasanya berbentuk film, video,
VCD, Program Televisi atau Audio Visual lainnya.
5. Lisensi Luar Negeri/Foreign Licenses
Lisensi Luar Negeri atau Foreign Licenses adalah sebuah lisensi yang diberikan oleh pencipta lagu
atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan Agency di sebuah negara untuk mewakili mereka
dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh user-user di negara
bersangkutan bahkan di seluruh dunia.
Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan The Harry Fox Agency di Amerika
Serikat, untuk melakukan negoisasi guna kepengurusan lisensi Performing Rights dan yang lainnya
dengan Collecting Society di Seluruh dunia.
Dengan memahami berbagai jenis Lisensi dalam musik ini, semoga kita menjadi faham dan tidak
lagi melakukan pembajakan musik.
Jumlah Paten Internasional Cina, India, dan Indonesia
Seperti diungkapkan dari website World Intellectual Property Organization (WIPO) jumlah
permohonan Paten Internasional Cina pada tahun 2010 adalah 12.337, India 1.109 sedangkan
Indonesia hanya 15 permohonan saja. Hal ini mengindikasikan bahwa Cina sekarang sudah sangat
maju dalam Riset dan Teknologinya dibandingkan dengan India dan Indonesia. Adapun Sejumlah
perusahaan-perusahaan Cina yang berhasil menjadi perusahaan yang mendaftarkan Paten Teknologi
mereka secara Internasional pada tahun 2010 yaitu : 1). ZTE CORPORATION dengan jumlah
permohonan Paten Internasional sejumlah 1.863 permohonan. 2). HUAWEI TECHNOLOGIES CO,
LTD dengan jumlah permohonan Paten Internasional sejumlah 1,528. Hal ini mengindikasikan

6. bahwa barang-barang Cina yang beredar di Indonesia khususnya produk-produk Teknologi
Informasi dan Telekomunikasi bukan lagi produk abal-abal, karena telah adanya jaminan
pendaftaran Paten secara Internasional. Dengan adanya banyaknya pendaftaran Paten secara
Internasional yang dimohonkan oleh kedua perusahaan Cina tersebut, maka produk-produk yang
mereka jual pasti dijamin kualitasnya di negara-negara dimana mereka mohonkan perlindungan
Patennya. Sebagai gambaran produk ZTE Corporation dan Huawei bisa kita temukan produknya di
Indonesia diantaranya dalam bentuk modem dan telepon seluler. Sedangkan dilihat dari jenis
Teknologi yang dimohonkan Patennya secara Internasional pada tahun 2010 adalah :
1. Komunikasi Digital
2. Teknologi Medis
3. Teknologi Komputer
: 10.581
: 10.465
: 9.540
Dilihat dari 3 besar pendaftaran permohonan Paten secara Internasional tersebut, Komunikasi
Digital dan Teknologi Komputer adalah dua permohonan Paten Internasional terbanyak yang
diajukan dan hal ini mengindikasikan bahwa kedepannya era teknologi informasi akan menjadi
potensi unggulan negara-negara maju sebagai sumber pendapatan devisa pereonomian mereka.
Langkah ini pun sudah dimulai oleh India dengan membangun pusat kemajuan teknologi
Informasinya di Bangalore dan Hyderabat. Menurut data wikipedia Indonesia di Bangalore terdapat
Markas beberapa usaha sektor publik seperti Bharat Electronics Limited (BEL), Hindustan
Aeronautics Limited (HAL), National Aerospace Laboratories (NAL), Bharat Heavy Electricals
Limited (BHEL), Bharat Earth Movers Limited (BEML) dan Hindustan Machine Tools ( HMT).
Pada bulan Juni 1972, Indian Space Research Organisation (ISRO) didirikan di bawah Departemen
Space dan bermarkas di kota ini. Impor produk-produk IT dari Bangalore pada tahun 2006-2007
mencapai 32 Milyar Dolar Amerika. Sedangkan di Hyderabat Pada tahun 2004 Exspor produkproduk Teknologi Informasinya mencapai 1 Milyar Dolar Amerika. Di Hyederabat ada sekitar 51
perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar bergerak di bidang Software, Teknologi
Informasi dan Semikonduktor yang beroperasi. Diantara Perusahaan besar tersebut adalah : Google,
Facebook. Microsoft, Amazon, General Electric, Dell, EA Mobile, IBM, Hewlett-Packard,
Kaspersky dan lain-lain. Banyaknya permohonan Internasional Paten India sejumlah 1,109
diantaranya karena adanya dukungan dari pusat Inovasi Hyderabad dan Bangalore ini. Oleh karena
itu, sudah saatnya Pemerintah Indonesia membuka kran inovasi seluas mungkin kepada perusahaanperusahaan besar untuk berinvestasi di Indonesia agar terjadi alih teknologi, selain itu pemerintah
Indonesia perlu membuat kawasan Inovasi terpadu di bidang Teknologi Informasi agar bisa
memacu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan banyak menyerap tenaga kerja profesional
dan terdidik di bidang Teknologi Informasi. Maka dengan demikian Indonesia akan bisa menjadi
negara yang maju dan berkembang pesat dalam bidang riset dan teknologinya.

7. Pembajakan di Internet dengan Aplikasi Torrent Client
Gambar 1. Aplikasi Torrent Client (Utorrent)
Saat ini pembajakan buku, lagu, software dan film di Internet sangat mudah sekali dilakukan, yaitu
melalui media aplikasi Torrent Client (BitTorrent dan uTorrent) yang digunakan untuk
mendownload file berakhiran .torrent. Berdasarkan informasi dari Wikipedia Bahasa Indonesia,
Bittorrent dan uTorrent merupakan sebuah peer2peer sharing protokol untuk mendistribusikan
sejumlah besar data. Bittorrent dan uTorrent biasanya digunakan untuk mendistribusikan data-data
yang berukuran besar. Berdasarkan informasi tahun 2009 Bittorrent dan uTorrent menyumbangkan
27% - 55 % Trafik Internet. Keuntungan aplikasi torrent client BitTorent dan uTorrent adalah
Protokol BitTorrent dan uTorrent dapat mendistribusikan file yang besar tanpa beban berat pada
komputer sumber dan jaringan. Lalu apakah yang dinamakan dengan Torrent itu ? Secara singkat
torrent adalah jenis file yang dikembangkan untuk jaringan peer2peer, proses downloadnya sendiri
ada 2 tahap, yang pertama adalah mengambil file torrent terlebih dahulu. File .torrent ini biasanya
hanya berfungsi sebagai file info saja. Nanti file .torrent itu bisa dibuka dengan aplikasi torrent
client (misalnya utorrent di utorrent.com). aplikasi torrent client inilah yang akan mendownload file
aslinya (Sumber : http://pertanyaan.com/apa-itu-torrent). Sedangkan cara kerja dari BitTorrent
menurut wikipedia Indonesia : Sebelum data didistribusikan, program BitTorrent akan menganalisa
data tersebut dan seakan-akan membaginya menjadi pecahan-pecahan kecil. Semua informasi
tentang ukaran asli dari dokumen dan berapa banyak pecahan yang terbentuk akan disimpan di
dalam sebuah file jenis .torrent yang kecil dan mudah di-download lewat Internet. Bagi pengguna
komputer lainnya yang ingin mendapatkan file yang sama, mereka bisa menjalankan file .torrent
tersebut dan secara cepat atau lambat dokumen yang sebenarnya bisa diperoleh tergantung jenis
sambungan Internet yang digunakan. Karena BitTorrent sudah membagi dokumen tersebut menjadi
pecahan yang kecil, bagi pengguna komputer yang belum mendapatkan dokumen secara lengkap
tetap bisa membantu mendistribusikannya. Dengan cara ini, pemilik dokumen yang asli tidak harus
mengirim seluruh isi dokumen tersebut kepada semua pengguna yang menginginkannya. Cara ini
sangat bermanfaat bagi organisasi ataupun perkumpulan yang sering membagi dokumen yang
berukuran besar. Di Internet ada banyak sekali search enggine yang menyediakan pencarian torrent
diataranya adalah : http://bitgle.com/ , http://www.zoozle.org/ , http://www.torrentpond.com/ dan
banyak lagi. Sedangkan situs web http://www.torrent-finder.com/ saat ini sudah tidak bisa berjalan
karena adanya pelanggaran Hak Cipta terkait dengan muatan isinya. Berikut tampilan dari

8. www.torrent-finder.com :
Gambar 2. Pencekalan Domain Name Oleh Otoritas Pengawas Internet di Amerika Serikat
Kesimpulan dari gambar diatas :
Domain name ini dicekal oleh ICE – Badan Investigasi Negara berdasarkan surat perintah yang
diterbitkan oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat. Karena adanya konten pelanggaran Hak Cipta
didalamnya.
Pembajakan melalui aplikasi torrent client ini sangat banyak terdapat di Internet, karena sampai
dengan saat ini Depkominfo tidak melakukan sensor yang begitu ketat terhadap file-file torrent
yang ilegal di Internet. Sangat besar kemungkinan sumber-sumber film-film bajakan berasal dari
Torrent ilegal yang melanggar Hak Cipta. Sehingga peredaran film-film bajakan sangat banyak kita
temukan. Menurut UU Hak Cipta UU No 19 Tahun 2002 pada pasal 12. Terdapat objek-objek yang
dilindungi oleh UU Hak Cipta yaitu : 1). Buku, 2) Program Komputer 3). Lagu, 4) Musik 5).
Sinematografi (film) kelima objek inilah yang paling banyak dibajak di jaringan internet melalui
aplikasi torrent client. Hanya saja UU No 19 tahun 2002 belum secara spesifik menjelaskan
pembajakan di ranah dunia maya di dalam undang-undangnya termasuk salah satunya istilah EBook untuk menggantikan Buku yang digitalkan. Sedangkan di dalam UU ITE disebutkan bahwa
pada Pasal 25 UU ITE : Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi
karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai
Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BitTorent dan Pelanggaran Konten Ber Hak Cipta
BiTorrent selain dipercaya untuk melakukan file sharing secara legal dengan memperoleh lisensi
untuk menyebarkan informasi studio Hollywood, dan Sub Pop Records merilis lagu dan video
melalui BitTorrent Inc untuk mendistribusikan 1000 albumnya. Namun disamping adanya
perjanjian lisensi secara legal. BitTorent pun digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk melakukan file sharing konten-konten Buku, Lagu, Film, Software yang melanggar
Hak Cipta alias Bajakan. Diantaranya berdasarkan data di bawah ini : Suprnova.org, Torrentspy,
LokiTorrent , Mininova, OiNK.cd dan The Pirate Bay pernah bermasalah karena penyebaran torrent
yang melanggar Hak Cipta.

9. Paten dan Pertumbuhan Ekonomi Cina
Cina saat ini sedang bergeliat menjadi negara maju, berdasarkan data IP-Watch.org
(30/03/11) Dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2008 China berhasil melewati pendaftaran
permohonan Paten Internasional Negara Inggris dan Pada tahun 2009 dan melewati pendaftaran
Paten secara Internasional Negara Prancis. Indikator Inovasi dalam kaitan Paten ini bisa menjadi
acuan melihat perkembangan IPTEK Negara Cina. Tentu saja pertumbuhan IPTEK ini akan
memacu pertumbuhan ekonomi Negara Cina. Hampir bisa di pastikan dalam beberapa tahun ke
depan Negara Cina tidak akan dikenal lagi sebagai negara yang memproduksi barang-barang abalabal. Hampir bisa dikatakan mereka akan menjadi bagian pioner perubahan teknologi dewasa ini.
Maka Cina bisa menjadi negara yang akan mengikuti langkah Jepang, maju dalam hal ekonomi
berbasiskan Kekayaan Intelektual. Hampir bisa di pastikan Cina bisa memproduksi apapun yang di
produksi oleh negara-negara barat. Hal ini diperkuat bukti bahwa sekarang pertumbuhan ekonomi
Cina telah mengalahkan negara Jepang.
Sebagaimana dikatakan oleh Francis Gurry Selaku Sekjen WIPO, Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) bisa menjadi perangkat untuk melindungi kekayaan intelektual. HKI bisa menjadi langkah
awal untuk komersialisasi riset yang dihasilkan. Melihat geliat Cina dalam hal kemajuan Paten, bisa
dipastikan bahwa porsi blue print perekonomian cina akan berbasiskan kepada kekayaan
intelektual. Suatu kekayaan yang tidak terbatas. Berdasarkan data, pengeluaran Cina untuk R& D
meningkat dari 0.71% pada tahun 1990 menjadi 1.52% pada tahun 2008. Angka ini diperkirakan
akan mencapai 2,5% padat tahun 2020 (Schaaper, 2009). Pada tahun 2006 Cina menghabiskan 87
Milyar Dolar untuk membiayai R&D. Sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan
baru berbasis inovasi muncul di Cina. Pada tahun 2007 sektor R&D Cina mempekerjakan 1,7 juta
tenaga kerja dengan 80 % nya (1,4 Juta) adalah Ilmuwan dan Insinyur. Hal ini menempatkan
Jumlah peneliti di Cina mendekati jumlah peneliti di Jepang, Inggris, Perancis dan Jerman secara
keseluruhan.
Sementara itu pada tahun yang sama, ada 1,2 juta mahasiswa baru yang terdaftar di
perguruan tinggi Cina untuk mengambil jurusan Sain dan Teknologi. Dari data ini hampir bisa
dipastikan Cina akan menjadi negara dengan jumlah peneliti terbesar di Dunia. (Innovation and
Economic Growth in China, Yanrui Wu ; The University of Western Australia).
Pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi Cina ini ditopang oleh pengajuan Paten Domestik
mereka, pada tahun 1995 ada sekitar 69,535 paten domestik Cina yang diterapkan kedalam Industri
mereka dan ada sekitar 41,881 paten yang terdaftar di Cina dan pada tahun 2007 mengalami
peningkatan yang sangat pesat yaitu ada sekitar 586,498 paten yang diterapkan kedalam Industri
mereka dan sekitar 301,632 Paten terdaftar. Sementara itu jumlah publikasi yang dihasilkan oleh
para ilmuwan Cina pada tahun 1995 dan 2006 meningkat dari asalnya 7,980 menjadi 71,184.
Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah Indonesia memberikan porsi yang lebih besar
lagi untuk pendanaan Riset dan Pengembangan (R&D) yang akan mendorong pertumbuhan
ekonomi baru berbasiskan kekayaan intelektual.

10. Proses Menterjemahkan Buku-Buku Bermutu untuk Tingkatkan SDM
Indonesia
Jepang bisa bangkit sehingga menjadi negara maju karena Restorasi Meiji. Ketika buku-buku
literatur asing yang bermanfaat banyak di terjemahkan kedalam Bahasa Jepang. Setidaknya,
Indonesia harus bisa belajar dari Jepang untuk senantiasa menterjemahkan buku-buku berkualitas
untuk kemajuan SDM Indonesia. Proses menterjemahkan buku-buku dan literatur-literatur
berkualitas hendaknya perlu senantiasa dilakukan oleh berbagai pihak baik itu Ikatan Penerbit
Indonesia (IKAPI) maupun Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta UU NO 19
Tahun 2002 Pasal 16 :
(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan,
terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar
pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :
a. Mewajibkan pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau
perbanyakan ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang
ditentukan.
b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain
untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik
Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak
melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan tersebut
dalam hal pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf
b.
(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah
lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan
sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.
(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah
lewat jangka waktu:
a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan
buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah
diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah
diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan
untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah
Negara lain.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai
pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau
memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.
Dilihat dari Penjelasan UU Hak Cipta UU NO 19 Tahun 2002 Pasal 16 tersebut diatas, kita bisa
mengetahui bahwa UU Hak Cipta telah mengamanatkan kepada kita untuk selalu menterjemahkan

11. Buku-Buku Ilmu Pengetahuan dan Sastra yang berkualitas. Sudah kita fahami bersama bahwa salah
satu kebutuhan dalam dunia pendidikan kita adalah dengan tersedianya literatur-literatur Ilmu
Pengetahuan dan Sastra yang berkualitas. Kegiatan penerjemahan literatur-literaturini bisa menjadi
cara untuk mempercepat kemajuan Pendidikan dan SDM Indonesia. Ketika kebijakan Menristek
Prof. Dr. Ing BJ Habibie dengan memberikan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi ke luar negeri
untuk meningkatkan SDM sudah terbukti berhasil. Maka kiranya kita perlu menunggu kiprah
mereka yang telah disekolahkan tersebut untuk mentransfer kemajuan IPTEK tersebut dengan
melakukan gerakan (karya) menterjemahkan literatur-literatur yang berkualitas yang bisa diakses
oleh masyarakat Indonesia.
Sudah menjadi kewajiban Negara untuk bisa senantiasa memberikan buku-buku dan literatur yang
berkualitas bagi masyarakatnya. Oleh karena itu kaum akademisi di negeri ini perlu kiranya dipacu
untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu dan menterjemahkan karya-karya literatur asing
yang bermutu. Pemerintah pun kiranya perlu bekerjasama dengan Ikatan Penerbit Indonesia
(IKAPI) untuk bekerjasama Program Menterjemahkan Literatur-Literatur bermutu untuk
masyarakat Indonesia tentu dengan harga yang terjangkau.
Batasan Waktu untuk menterjemahkan Literatur-literatur ini sebagaimana diatur UU Hak Cipta
Pasal 16 diatas bisa segera dilakukan :
1. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan
buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah
diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah
diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
UU Hak Cipta Pasal 16 diatas telah menyatakan bahwa buku-buku eksakta mendapatkan perhatian
lebih untuk segera diterjemahkan apabila literatur tersebut telah berumur 3 tahun. Mengingat
literatur buku-buku eksakta merupakan buku yang berkaitan dengan IPTEK, dan perkembangan
IPTEK yang begitu cepat. Maka Jika kita ingin menjadi Bangsa yang maju dalam IPTEK kiranya
penerjemahan buku-buku di bidang IPTEK ini haruslah dilakukan secepat mungkin merujuk waktu
3 tahun setelah di terbitkannya. Begitu juga dengan waktu 5 tahun untuk buku ilmu sosial dan 7
tahun untuk buku-buku sastra.

12. Malaysia Klaim Padi Adan Indonesia
(Sumber Foto : Padi Adan Nunukan / wwf.or.id).
Malaysia mengklaim Padi Adan atau Beras Krayan sebagai beras milik Malaysia. Padi Adan atau
Beras Krayan termasuk varietas langka yang tumbuh di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan,
daerah utara Kalimantan Timur. Beras ini terkenal pulen rasanya enak dan sangat digemari di
Malaysia dan Brunei Darussalam (kaltimprov.go.id). Menurut sumber literatur indonetwork : Padi
Adan atau Beras Krayan merupakan beras organik. Beras ini diyakini merupakan salah satu varian
yang langka dan hanya terdapat dan hanya bisa dikembangkan didaerah Krayan dan pernah dicoba
dikembangkan didaerah lain tapi hasilnya tidak memuaskan. Dikutip dari Jurnas.com (8/03/11)
Menurut Guru Besar Pertanian Universitas Mulawarman Prof. Riyanto ”Padi Adan merupakan padi
kualitas premium”. Namun sayangnya, kata dia, karena dipasarkan di kota Bario di perbatasan
Malaysia, padi jenis ini diklaim oleh Malaysia dan berubah nama menjadi padi Bario. Padahal jenis
padi satu ini hanya dapat tumbuh dan berkembang di daerah Krayan, Nunukan. “Harganya juga
mahal mencapai Rp12 ribu-Rp15 ribu per kilogramnya,” katanya. Selain di jual ke Malaysia, beras
premium hasil padi Adan ini juga dijual ke Brunei Darussalam dengan harga yang tinggi. “Keluarga
Sultan Brunei mengkonsumsi beras ini dengan harga mencapai Rp50 ribu per kg,” katanya. Oleh
karena itu, pihaknya meminta pemerintah agar lebih melindungi jenis benih untuk beras kualitas
premium. Berdasarkan data yang dikutip beritabumi.or.id Beras Adan Tana Tam (tana tam berarti
tanah kita) dijual dalam kemasan 1 kg dan sudah mendapat sertifikat merek dari Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM. Namun saat ini perlindungan
Indikasi Geografisnya sedang diusahakan untuk segera di daftarkan ke Kantor Dirjen Hak
Kekayaan Intelektual RI di Tanggerang. Sebagaimana dikatakan oleh Peneliti Balai Besar
Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian Sugiono Moeljopawiro mengatakan akan
mengupayakan perindungan geografis untuk benih padi Adan supaya bisa tetap menjadi ciri khas
Indonesia.
Perlunya Pendaftaran Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Lokal Untuk Padi Adan
Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan
kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Agar
dapat dilindungi oleh undang-undang, indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T
dkk, 2006).
Karena Padi Adan merupakan padi lokal kualitas premium yang hanya bisa tumbuh dengan baik di
Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dan tidak bisa tumbuh dengan baik di daerah lain maka ciri

13. ini sudah termasuk kedalam subjek Indikasi Geografis. Yaitu spesifik lokasi. Selain itu, Padi Adan
perlu juga di daftarkan Perlindungan Varietas Lokalnnya ke Kantor Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP) Deptan RI, untuk mendapatkan perlindungan varietas
lokalnya. Sedangkan perlindungan Indikasi Geografisnya di daftarkan ke Kantor Ditjen Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) Depkumham RI. Sehingga Padi Adan bisa terlindungi dari klaim
sepihak negara lain, karena mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis dan Perlindungan
Varietas Lokal.
Adapun Untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis ada beberapa tahapan yang perlu
dilakukan yaitu :
1. Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang
diajukan oleh :
a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang
bersangkutan, yang terdiri atas :
1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
2) Produsen barang hasil pertanian
3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil indrustri ; atau
4) Pedagang yang menjual barang tersebut
b. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu ; atau
c. Kelompok konsumen barang tersebut.
Pemohon yang mengajukan permohonan ke Direktorat Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) yang kemudian akan dilakukan :
1. Pemeriksaan formalitas (14 hari)
2. Pemeriksaan Substantif (2 tahun)
3. Disetujui didaftar (10 hari)
4. Pengumuman (3 bulan)
5. Jika tidak ada oposisi maka Indikasi-Geografis terdaftar
6. Diterbitkan dalam Daftar umum Indikasi Geografis
(Media HKI, Vol. VI/No. 1/Februari 2009).
Sedangkan Pendaftaran Varietas Lokal menurut UU PVT No 29 Tahun 2000 Pasal 7 (1) : Varietas
lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara.
Adapun yang dimaksud dengan varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan
secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat. Dilihat dari pengertian ini, Padi
Adan adalah varietas lokal yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh petani di
Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu karena padi ini tumbuh dan
dibudidayakan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, maka Bupati Nunukanlah yang memiliki
tanggungjawab untuk segera mendaftarkan Varietas Lokal Padi Adan ini ke Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Deptan RI dengan cara menyerahkan data varietas
tersebut yang terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
Nama
Deskripsi Varietas
Sebaran Geografisnya
dan Foto Varietasnya

14. Selanjutnya Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Deptan RI akan
melakukan verifikasi Data setelah lengkap maka akan diterbitkan Sertifikat Pendaftaran Varietas
Tanaman oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Deptan RI.
Sehingga dengan adanya sertifikat ini jika ada seseorang yang akan memanfaatkan plasma nutfah
padi Adan maka mereka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Bupati Nunukan, dan
memberikan royalti melalui Bupati untuk disalurkan kembali kepada masyarakat Krayan Kabupaten
Nunukan.
Perlindungan Indikasi Geografis dan Pendaftaran Varietas Lokal bisa menjadi Solusi perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual terhadap Padi Adan ini dari klaim sepihak Negara Lain.
Riset Universitas Untuk Pertumbuhan Sektor Usaha Baru
(Sumber : Free Photostock).
Sebagaimana dikutip dari website ipwachdog.com (24/01/11) Menurut Lisa Kuttilla Presiden &
CEO STC.UNM di University of New Mexico di Amerika Serikat, University of New Mexico
secara aktif turut serta menciptakan 5-8 perusahaan baru setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena
mereka memberikan lisensi penggunaan paten-paten hasil riset yang mereka hasilkan untuk di
terapkan di sektor Industri skala Star-up (Usaha Baru). Perguruan Tinggi di Indonesia melalui Tri
Darma Perguruan Tinggi harus pula bisa mencontoh langkah ini, bagaimana Riset Universitas itu
harus bisa menjadi Trigger (pemacu) tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan baru, terutama
skala UMKM. Untuk itu, maka lembaga-lembaga penelitian di universitas harus bisa membuka diri
untuk bisa diakses oleh masyarakat luas terutama masyarakat Industri (entrepreneur). Jika selama
ini hasil riset di universitas belum dioptimalkan dan kebanyakan menumpuk di perpustakaan, maka
sudah saatnya universitas secara aktif mengundang para pelaku usaha UMKM untuk mengamati
secara langsung riset-riset unggulan, paten-paten yang dihasilkan yang kiranya bisa diterapkan
untuk menciptakan usaha-usaha baru di sektor UMKM. Universitas bisa memberikan lisensi
penggunaan paten dan paten sederhana yang dihasilkannya untuk diterapkan di sektor UMKM
untuk menciptakan usaha-usaha baru, sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
Universitas harus pula bisa menciptakan inkubator-inkubator usaha bisnisnya melalui hasil-hasil
riset yang banyak dilakukan oleh mahasiswanya. Sehingga akan turut menciptakan entrepreneurentrepreneur baru ketika mereka lulus nanti tidak lagi mencari pekerjaan, namun menerapkan paten
hasil riset mereka untuk menciptakan sektor-sektor usaha baru. Universitas melalui Kantor
Pelayanan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus bisa mendaftarkan paten setiap riset yang
dihasilkannya. Karena dengan adanya bukti telah terdaftarnya paten yang dihasilkan hal ini akan
mengundang kepercayaan investor untuk memberikan investasinya di sektor-sektor usaha baru
tersebut. Sebagaimana diketahui, riset-riset di Amerika Serikat yang dihasilkan melalui paten yang

15. telah terdaftar, selalu mendapatkan investor untuk pengembangan paten tersebut untuk diterapkan di
sektor Industri.
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
Lembaga-lembaga penelitian di universitas harus pula bekerja sama dengan pemerintah daerah
untuk menghasilkan riset aplikatif yang bisa diterapkan bagi pertumbuhan usaha UMKM di setiap
daerah di Indonesia. Oleh karena itu lembaga riset universitas harus bisa menjalin kerjasama dengan
Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berperan dalam pertumbuhan sektor ekonomi. Misalkan dalam
hal perancangan tata kota, proyek pengolahan pupuk kompos, mesin-mesin pertanian, mesin-mesin
pengolahan hasil pertanian, pengemasan produk-produk skala rumah tangga, bahkan bimbingan
terhadap manajemen usaha. Pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan lembaga penelitian
universitas untuk membuat software keuangan untuk skala usaha UMKM yang ada, pemerintah
daerah pun bisa bekerjasama untuk menciptakan alat pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian
maka pertumbuhan sektor usaha baru di daerah-daerah akan tumbuh, sehingga menjadi solusi
terhadap penanggulangan pengangguran dan mencegah arus urbanisasi ke Kota.
Register Domain Name in Indonesia
In Indonesia domain name managed by PANDI (Indonesian Internet Domain Names Management).
In 2011 Pandi can receive domain name registration from outside Indonesia. According to present
policy the .co.id domain name is for companies officially registered in Indonesia. Many multinationals are registering using their Indonesian rep office or Indonesian local partners business
entity. Upload of a scanned valid person identity (passport, id card etc) is required for all
registrations including .co.id
Documents indicating valid company business identity and licenses as also required. If the domain
name indicates a famous known brand name, documents indicating the right to use the name will
also be useful for the approval process. You could consider to use .web.id (mostly used for personal
use) as an option. Some international companies are using .web.id. Application for .web.id does not
require company licenses (a passport or valid identification will do). (www.pandi.or.id).
Policy
Indonesian Internet domain name registration in accordance with the designation are :
CO.ID for commercial and business
NET.ID a licensed provider of telecommunications services
AC.ID academic, university, college
SCH.ID school
GO.ID government institutions
MIL.ID military institution
OR.ID organization other than the above organizations
WEB.ID personal or community
Terms and Fees
General Requirements:
The domain name must match the naming criteria.
Domain names must respect and not conflict with IPR, IPR, Patents / Brand.

16. For. co.id and. net.id, if the requirements SIUP / TDP, deed, tax ID, etc. are in the process of
manufacture, should be attached Certificate / Statement of Notary Public.
If deemed necessary the Internet Domain Name Management Indonesia (PANDI), may request
clarification of Statement / Description / Explanation, vide Article 23 paragraph (2) of Law
no. 11/2008 on the ITE .
The validity domain is 1 (one) or 2 (two) years from the date of approval of the use of the domain
name.
Merek Dagang dan Daya Saing Produk Dalam Negeri
Menurut Quinn Gene, Presiden & Pendiri IPWatchdog, Inc dikatakan bahwa Merek Dagang dalam
sistem ekonomi pasar bebas secara hukum diakui dan dilindungi sebagai fitur yang melekat pada
pasar dan perlindungan konsumen. Pendaftaran sebuah merek dagang pada intinya adalah solusi
bagi perlindungan konsumen, agar konsumen bisa terlindungi dari barang-barang bajakan. Merek
Dagang pun bagi konsumen adalah jaminan kualitas.
Dalam era ekonomi pasar bebas, produk-produk UMKM Indonesia harus bisa bersaing dengan
produk-produk dari luar negeri. Salah satu strategi yang dilakukan adalah para pelaku UMKM di
Indonesia harus melek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mereka harus bisa mendaftarkan merekmerek dagang produk-produk mereka, sehingga produk mereka bisa diterima di pasar ekspor.
Creative Commons
CC
Creative Commons
Copyright © 2011 Agus Candra
Menurut Lawrence Lessige (Penggagas Creative Commons), Creative Commons adalah
sebuah solusi untuk menghargai sebuah karya cipta, namun tidak semata didasarkan atas nilai
ekonomi, tetapi berdasarkan kepada sejauh mana hasil karya kita bisa kita share dan bisa
memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat luas. WIPO Megazine (Vol.1/2011). Dalam
Creative Commons, setiap orang bebas menggunakan karya cipta, menyebarkannya kepada setiap
orang dengan catatan tetap menghormati pemilik karya cipta tersebut. Berbeda dengan halnya rejim
Hak Cipta (Copyright) dimana setiap orang tidak bisa dengan bebas menggunakan dan
menyebarkannya, tetapi harus dalam mekanisme perjanjian lisensi dan jual beli yang sah. Menurut
Lawrence Lessige rezim Creative Commons sangat cocok diterapkan di bidang Pendidikan dan
Ilmu Pengetahuan. Konsep Creative Commons saat ini sangat relevan dengan era perkembangan
teknologi digital. Dimana kecepatan pernyebaran informasi saat ini sangat cepat dan sangat mudah
untuk di share. Konsep Creative Commons ini telah di adopsi oleh wikipedia. Bahkan stasion
televisi Al Jazeera memberikan hak videonya untuk disebarkan asal mencantumkan brand al jazeera
di videonya tersebut, hal ini sebagai bagian dari penyebaran dan penguatan branding Al Jazeera.
Konsep Creative Commons ini memiliki dampak yang luar biasa pada wikipedia seperti
dikutip dari WIPO Megazine (Vol.1/2011) saat ini wikipedia menjadi website 15 besar dunia yang
paling banyak dikunjungi, dengan jumlah artikel sebanyak 17 Juta artikel dan dikelola oleh ratusan
sampai ribuan sukarelawan, dan lebih dari 400 ribu orang memberikan bantuan untuk
perkembangan wikipedia ini.
Konsep Creative Commons ini telah memberikan dampak yang sangat luas bagi penyebaran
ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pada hak Cipta segala sesuatunya bersifat privat dan bisa
diperoleh dengan perjanjian jual beli yang sah dan lisensi secara komersil, maka konsep Creative
Commons ini lebih berdasarkan kepada komunitas. Dengan adanya komunitas yang saling share
(berbagi) maka keuntungan secara ekonomi akan didapatkan lebih jauh hal ini bisa kita lihat dari
wikipedia.

17. Perbedaan Perlindungan Software di Indonesia dan Amerika Serikat
Software di Amerika Serikat dilindungi dengan Paten, sedangkan di Indonesia Software di
lindungi dengan Hak Cipta. Dilihat dari perbedaan ini, kita bisa mengetahui bahwa perlindungan
software dengan mekanisme Paten di Amerika Serikat prosesnya lebih rumit karena dinilai
berdasarkan tiga kriteria yaitu : 1). Kebaharuan 2). Mengandung Langkah Inventif dan 3). Dapat
diterapkan di bidang Industri. Sedangkan mekanisme perlindungan software di Indonesia
perlindungannya umumnya menggunakan Hak Cipta (Copyrights). Perlindungan Software
berdasarkan hak cipta didasarkan kepada orsinilitas. Dilihat dari jangka waktu perlindungannya,
perlindungan software berdasarkan Hak Cipta waktunya lebih lama yaitu 50 tahun, sedangkan Paten
20 tahun saja. Jadi perlindungan software dengan Hak Cipta waktunya lebih lama dibandingkan
dengan perlindungan dengan Paten. Dilihat dari perbedaan perlindungan ini, maka pendaftaran
software di Indonesia memiliki beberapa keuntungan :
1. Jangka waktu perlindungan lebih lama (50 Tahun).
2. Biaya perlindungan yang lebih murah, karena tidak memerlukan biaya tahunan seperti
halnya Paten.
3. Prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan Paten.
Dilihat dari lamanya waktu (50 Tahun) perlindungan Software dengan Hak Cipta ini akan
memiliki dampak yang baik untuk perlindungan Software-software lokal Indonesia untuk terus
berkembang dengan pesat. Selain itu, pengembang-pengembang sofware dari luar negeri akan
tertarik untuk mendaftarkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-nya di Indonesia.
Dampak lebih jauh hal ini akan berakibat bagi kemajuan ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan
akan munculnya kawasan-kawasan Industri Teknologi Informasi Seperti Silicon Valey di Indonesia.
HKI adalah Alat untuk Mendorong Inovasi
Menurut Johannes Christian Wichard, wakil direktur umum isu-isu global di WIPO, mengatakan
bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah alat untuk medorong Inovasi, oleh karena itu dapat
disimpulan bahwa sebuah negara yang kuat sistem HKI nya maka akan menyebabkan negara
tersebut menjadi negara yang maju. Sistem HKI yang baik harus bisa mencegah dumping produkproduk bajakan ke Indonesia. Sisteh HKI yang baik, hendaknya tidak begitu saja meloloskan
barang-barang abal-abal masuk ke negara kita. Dalam hal industri farmasi hal ini merupakan sebuah
jaminan untuk memberikan kepastian kepada konsumen akan ancaman obat-obatan palsu dan
barang-barang bajakan lainnya. HKI pada hakekatnya adalah hak private yang diberikan oleh
negara, namun ketika hak private tersebut berkaitan dengan produk obat-obatan (farmasi) misalnya,
maka sudah selayaknya menjadi perhatian publik. Karena, paten obat itu harus bisa menjamin
keamanan sebuah obat-obatan yang beredar di pasaran. Maka dengan demikian HKI di bidang
farmasi merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi negara-negara berkembang, agar mereka bisa
terhindar dari peredaran dan penjualan obat-obat palsu. Sebagaimana diberitakan, hampir setiap hari
orang-orang di Afrika ada yang meninggal karena mengkonsumsi obat-obatan palsu, sebagaimana
dikatakan oleh seorang Menteri Zambia (http://www.ip-watch.org ).
History of Intellectual Property Rights in Indonesia
Intellectual Property Act in Indonesia has been exist since 1840. The Dutch Colonial Government
had legislate trademark Act at 1885. Patent Act at 1910, and Copyrights Act at 1912. On October
11, 1961 Indonesian Government had legislate Act no 21 of 1961 about the company’s Trademark
and commercial Trademark (Trademark Law of 1961). To change Trademark Law of Dutch
Colonial. Trademark Law of 1961 come into force since 11 November 1961. On May 10, 1979
Indonesia has ratified Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm

18. Revision 1967) based decision of President of Indonesia No 24 of 1979.
On April 12, 1982 Indonesian government has enacted Act No. 6 of 1982 about Copyright. To
replace the Dutch Copyrights Act. On 1986 called as modern era of Intellectual Property system in
Indonesia.
On October 13, 1989 the Indonesian House of Representative had approved draft of patent act and
legalize Patent Act No 6 of 1989.
On August 28, 1992 Indonesian government had legalized Act no 19 of 1992 about trademark.
On April 15, 1994 Indonesian government has signed Final Act Embodying the Result of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, which include Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
On 2001 Indonesian government had legitimized Act no 14 of 2001 about Patent, Act No 15 of
2001 about Trademark.
On 2002 Indonesian government had legitimize Act no 19 of 2002 about Copyrights.
On 2004 Indonesian government had legitimize Act no 29 of 2004 about Plant Variety Protection
(PVP).
View History of Intellectual Property Rights in Indonesia. We can know that Indonesian
governmentvery seriously to enforce the Intellectual Property Rights System in Indonesia. Because
with strong Intellectual Property Rights in Indonesia it will make an economic growth.
Source :
1. Guidebook of Intellectual Property Rights in Indonesia. 2006. Directorate General of
Indonesian Property Office.
2. Intellectual Property Attorney in Indonesia : Am Badar & Partners : http//www.ambadar.com
How to Protecting Your Trademark in Internet
We must protecting our trademark in Internet with register with making the acount of
facebook and twitter. Facebook and twitter will be used to promote our trademark to many people in
digital era. We must protecting our trademark from infringement by another people. We can obtain
many follower from facebook and twitter. The Follower will be potential to be a new consumer.
And in digital era a new consumer will invite another people to join with our trademark account in
facebook and twitter. Registering our trademark in facebook and twitter will make our trademark
grow and develop very fast. We can also making Groups and advertising in facebook and twitter to
promote our trademark.
Ancaman Buah-Buahan Impor dan Strategi Penguatan Sistem Perlindungan
Varietas Tanaman (PVT) Indonesia
Sistem PVT sejak diundang-undangkan pada tahun 2000 melalui undang-undang No 29
Tahun 2000 telah berjalan di Indonesia. Agar sistem PVT di Indonesia bisa berjalan dengan baik
dan sempurna, kiranya perlu adanya penguatan dan perbaikan dalam sistem PVT itu sendiri.
Penguatan sistem PVT di dalam negeri sangat penting mengingat saat ini kita telah melakukan
perjanjian perdagangan bebas dengan negara Cina, dalam format perjanjian CAFTA. Dampak
perjanjian ini sudah mulai bisa dirasakan dengan banyaknya buah-buahan murah asal Cina yang
membanjiri Indonesia, salah satu yang mencolok adalah buah Jeruk. Buah Jeruk Cina banyak sekali
mendominasi pasar Indonesia dari mulai pasar tradisional sampai dengan pasar swalayan, hal ini
tentu bisa merugikan para petani buah-buahan Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya produk-

19. produk Buah-buahan yang akan di jual di Indonesia hendaknya telah terdaftar terlebih dahulu di
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Deptan RI. Sehingga, walaupun tidak tersurat
dalam UU bahwa produk buah-buahan Cina harus didaftarkan terlebih dahulu di Kantor PVT dan
Perijianan Deptan RI apabila ingin memperdagangkannya di Indonesia. Namun, hal ini bisa menjadi
kontrol terhadap kualitas buah-buahan Cina yang dijual di Indonesia. Jadi, hanya buah-buahan yang
berkualitas saja yang bisa di jual di Indonesia, sehingga buah-buahan yang tidak berkualitas
diharamkan untuk masuk ke Indonesia, sehingga produk buah-buahan asal Cina bisa dengan mudah
untuk dikendalikan, tidak memasuki semua pasar di Indonesia, dan hanya dikhususkan untuk pasar
swalayan saja, sedangkan pasar tradisional bisa menjadi benteng pertahanan para petani buah
Indonesia. Sistem PVT bisa menjadi alat kontrol kualitas buah yang akan di jual masuk ke suatu
negara. Karena Perlindungan PVT pasti akan diberikan kepada Buah yang Baru, Unik, Seragam,
dan Stabil sehigga konsumen Indonesia tidak akan dirugikan dengan membeli kualitas buah yang
jelek. Namun kualitas buah yang baik dan bermutu tinggi. Sehingga Cina tidak dengan mudahnya
melempar buahnya ke pasaran Indonesia. Sistem PVT bisa menjadi alat pertahanan kedua setelah
Balai Karantina Penyakit Tanaman dalam hal kegiatan impor buah dari luar negeri. Setidaknya
dengan keberadaan sebuah sertifikat PVT yang telah terdaftar di Indonesia, hal ini bisa menjadi
sebuah jaminan baiknya kualitas buah-buahan yang akan di jual di Indonesia. Dengan menerapkan
kebijakan buah-buahan yang di Indonesia harus terlebih dahulu di daftarkan PVT-nya di Indonesia
merupakan langkah cerdik untuk menguatkan terlebih dahulu kegiatan riset & Development buahbuahan lokal Indonesia. Hal ini akan memberikan jeda waktu kepada patani Indonesia agar mereka
bisa mengadopsi benih buah-buahan unggulan baru produk asli Indonesia.
Slogan Sebagai Merek Dagang
Berdasarkan Kebiasaan di Eropa (Prancis)
Dalam dunia bisnis, pengusaha secara terus menerus mencari jalan yang unik dan menarik untuk
mengidentifikasi persaingan barang-barang dan jasa yang mereka tawarkan. Para pengusaha
disamping mendaftarkan merek mereka, mereka pun terkadang membubuhi merek-merek tersebut
dengan slogan merek itu sendiri. (WIPO Megazine, Franck Soutoul dan Jean-Philippe Bresson, dari
INLEX IP Expertise, and reporter untuk IP TALK, France). Sebagai contoh adalah Merek HONDA
selalu di bubuhi slogan The Power of Dreams “Kekuatan Impian”.
Terkadang sebuah slogan suatu merek itu lebih terkenal dari pada merek itu sendiri. Slogan Just Do
It pasti setiap orang mengetahuinya, ini merupakan slogan dari merek Nike. Slogan yang sangat
unik dan menarik seringkali bisa mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Dapat dikatakan
bahwa slogan menjadi alat komunikasi dan pemasaran kepada konsumen.
Slogan merupakan hal yang sangat perlu di perhatikan oleh pemilik merek, karena slogan ini
merupakan sebuah alat yang sangat efektif untuk memasarkan merek itu sendiri. Hendaknya sebuah
merek dagang yang baik selalu dibubuhi oleh slogan yang kreatif dan atraktif, bahkan tidak jarang
berbagai merek besar selalu menyematkan slogan di merek dagang mereka dengan slogan yang
simpel namun mengandung filosofi yang mendalam. Slogan yang baik dapat menjadi alat marketing
yang baik pula, merek bisa memposisioningkan citra dan kemasan sebuah merek dalam slogan yang
mereka tampilkan. Bahkan lebih lanjut slogan bisa menjadi sebuah pengangkat citra sebuah produk
nan elegan.
Ambil contoh, merek Kompasiana.com mengandung slogan sharing and connecting. Ini
menjelaskan bahwa merek kompasiana.com itu bisa menjadi media sosial intelektual. Dimana
didalamnya terjadi share ide, gagasan, dan berbagai pandangan yang membangun.
Didalam proses beriklan, pemilik merek hendaklan selalu menekankan penguatan slogan ini, agar
slogan ini mudah di hafal oleh konsumen, mudah di dengar oleh konsumen, sehingga slogan itu

20. berdampak (high impact) merubah terhadap kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Misalkan,
sebuah produk A laris di pasaran, kenapa ? Bisa jadi karena masyarakat sudah lebih mengenal
slogan merek tersebut terlebih dahulu dan lebih lama. Maka buat lah sebuah slogan yang lebih
simpel, lebih kreatif, lebih menendang, dan lebih mengena dari slogan merek dagang pesaing anda.
Maka yakinlah produk kita yang berkualitas suatu saat akan menjadi pemimpin pasar.
Kisruh Logo Garuda di Baju Timnas
(Sumber : kaskus.us).
Publik saat ini digemparkan dengan tuntutan pengacara David L. Tobing berkaitan dengan
pencantuman lambang Garuda di baju timnas Indonesia. David L. Tobing mendasarkan tuntutannya
atas penafsiran UU NO 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan. Sebagaimana dikutip dari Tempointeraktif.com (15/12/10) Menurut David,
pemasangan lambang negara berupa emblem Garuda dalam kostum di bagian dada sebelah kiri dan
watermark yang memanjang dari dada hingga perut telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009
tentang pemakaian lambang negara, bahasa, bendera, serta lagu kebangsaan. Dirinya mengatakan
bahwa : "Sesuai Pasal 51 dan 52 Undang-Undang itu lambang negara hanya dapat digunakan untuk
cap atau kop surat jabatan, cap dinas untuk kantor, kertas bermaterai serta surat dan lencana gelar
pahlawan, tanda jasa dan kehormatan." kata David saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Selasa 14 Desember 2010. Karenanya, menurut David, pemakaian lambang Garuda sebagai kostum
bola jelas melanggar Pasal 57 Huruf d, UU Nomer 24 Tahun 2009.
Menurut hemat saya, gagasan penggunaan lambang garuda di baju timnas Sepak Bola indonesia
bukan merupakan sebuah pelanggaran, namun sebuah kebanggaan, karena di pasal 52 jelas
disebutkan bahwa lambang negara hanya dapat digunakan salah satunya pada lencana gelar
pahlawan, tanda jasa dan kehormatan. Menurut hemat saya timnas yang saat ini sedang berlaga di
ajang AFF 2010 mereka adalah para pahlawan bangsa, lambang itu pun merupakan tanda jasa dan
kehormatan bagi mereka untuk dapat menggunakan lambang garuda di dada baju timnas mereka.
Jadi bukan merupakan sebuah pelanggaran.
Lambang Negara dalam Timbangan UU Hak Cipta
Di dalam undang-undang Hak Cipta UU No 19 Tahun 2002 Pasal 14 (a) dinyatakan bahwa :
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan Lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya
yang asli.

21. Jika melihat kasus penggunaan lambang negara di kaos timnas Indonesia, jelas dalam timbangan
Undang-undang Hak Cipta bukan sebuah pelanggaran karena kegiatan pengumuman dan
perbanyakan menurut sifatnya yang asli tidak dipermasalahkan.
Sebagaimana dikutif Vivanews (15/12/10) David L. Tobing mengajukan untuk menghukum Nike
untuk menghentikan produksi dan menarik peredaran kostum Timnas.
Sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan karena di UU NO 19 tahun 2002 Pasal 14 (a) diatas jelas
dan nyata disebutkan bahwa pengumuman dan atau perbanyakan Lambang Negara menurut sifatnya
yang asli bukan merupakan Pelanggaran.
Dukung Timnas Melawan Philipina
Mari kita bersama mendukung timnas Indonesia agar bisa menjadi juara AFF 2010. Dari pada kita
berdebat dan menguras tenaga dan memecah konsentrasi para pemain timnas Indonesia, lebih baik
kita memberikan dukungan kepada mereka. Bravo Timnas Indonesia.
Menikmati Musik Legal Nan Murah
Menikmati musik legal dan murah adalah sebuah kebutuhan bagi setiap masyarakat di era
digital dewasa ini. Menurut catatan Krish Pribadi, vice president Digital Music and Content
Management Telkomsel, perkembangan Industri Konten Musik Digital dewasa ini mampu
menghasilkan Rp.600 miliar per tahun. Konten musik digital yang dimaksud, antara lain berupa,
nada sambung telepon ring back tone (RBT), musik fulltrack download, serta video musik
(Detik.com).
Oleh karena itu, sudah saatnya para seniman indonesia melihat dengan jeli pertumbuhan
Industri Konten Musik Digital ini. Sehingga karya-karya mereka bisa turut memasuki ranah Industri
Konten Musik Digital ini.
Arisan Musik
Konsep ini dirasakan akan menjadi sebuah solusi di tengah mahalnya membeli sebuah lagu.
Mengapa kita tidak mencoba konsep membeli musik legal dengan cara berpatungan ? Sehinga
dalam 1 kelompok (misalkan 5 orang) mereka dapat berpatungan untuk membeli musik legal. Ini
merupakan sebuah langkah awal saja untuk memacu perkembangan musik legal di Indonesia.
Bukankah sudah lumrah jika kita mengenal, seseorang yang membeli sebuah kaset/VCD original
kemudian dia meminjamkan kepada orang lain yang belum mendengarnya ?. Nah sudah saatnya
para konten provider menyasar comunity bukan hanya individu semata dalam pola pemasaran
mereka. Lagu dapat dibeli secara patungan, tentu dengan harga yang murah. Lagi pula
perkembangan musik pasti selalu melekat dengan identitas sebuah comunity di dalamnya.

22. Pentingnya Perlindungan Hak Cipta Software
Industri Kreatif termasuk di dalamnya Industri Software Lokal Made in Indonesia perlu kiranya
diberikan (proteksi) perlindungan Hak Ciptanya, agar Industri Software lokal dapat berkembang
dengan pesat, sehingga dapat memberikan nilai tambah. Perkembangan Software lokal bertema
edukasi bisa menjadi pilihan bagi para developer software-sotware lokal. Di tengah perubahan iklim
belajar dan mengajar dewasa ini, belajar saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup digital.
Maka otomatis saat ini belajar tidak hanya bersumberkan kepada buku semata, adanya alat bantu
berupa software-software bertemakan pendidikan bisa menjadi sarana belajar yang mudah, kreatif
dan menyenangkan. Software lokal bertemakan pendidikan bisa menjadi sarana mencerdaskan
SDM Indonesia. Hal ini pun merupakan salah satu cara akselerasi (percepatan) pendidikan di
Indonesia.
Program Java untuk Pendidikan
Saat ini program edukatif yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemprograman JAVA
banyak sekali kita dapatkan, dari mulai game edukatif, kamus, ebook, dan al-quran, yang dapat di
install di HP. Gagasan cerdas diantaranya adalah oleh Produsen Ponsel Terkemuka Nokia, yang
telah meluncurkan aplikasi pendidikan di HP-nya. Ini merupakan sebuah terobosan penting, karena
belajar saat ini harus bisa bersinergi menjadi bagian life style itu sendiri. ABG zaman sekarang
memang selalu membawa gadget kemana pun mereka pergi, maka sudah barang tentu mereka sudah
lebih akrab dengan HP-nya daripada dengan mahluk yang namanya buku dalam bentuk “fisik”. Jika
dahulu belajar merupakan sebuah paksaan, maka dengan adanya apikasi-aplikasi ini membuat
belajar menjadi bagian dari gaya hidup.
Pentingnya Perlindungan Software
Menurut hemat saya, di era digital sekarang ini, maka banyak sekali vendor-vendor penghasil
perangkat keras (HP) akan mulai dituntut untuk lebih mengembangkan pengembangan software
yang edukatif untuk dibenamkan ke perangkat keras mereka. Karena inilah yang akan menjadikan
penghasilan utama selain dari penjualan HP-nya itu sendiri, seperti yang telah dilakukan Apple Inc
dengan membuka Gerai penjualan online mereka. Disinilah tantangannya, produk-produk yang
mereka ciptakan harus bisa dikomersilkan, dan Hak Cipta nya pun harus bisa didaftarkan.
Mengingat siklus hidup perlindungan Hak Cipta Software itu lebih lama (50 tahun) dari pada
perlindungan Desain Industri (Desain HP)-nya itu sendiri yang hanya (10 Tahun) saja. Menurut UU
HKI Indonesia UU No 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan UU NO 31 Tahun 2000 Tentang
Desain Industri.
Potensi Memasarkan Software Edukasi ke Vendor-Vendor HP
Vendor-Vendor HP harus bisa bekerja sama dengan para programer-programer Lokal Indonesia
untuk mengembangkan software pendidikan, sofware edukatif di bidang pariwisata, seni dan
budaya Indonesia. HP itu harus bisa menjadi Guide bagi para wisatawan di seluruh dunia, menurut
hemat saya sudah saatnya para vendor HP mengisi aplikasi khasanah pariwisata Indonesia yang di
kembangkan oleh para programer Indonesia. Hal ini selain positif untuk mempromosikan potensi
wisata Indonesia, ini pun sangat positif bagi perkembangan kemajuan programer-programer lokal
Indonesia untuk unjuk gigi di pentas dunia. Tentu saja mereka akan mendapatkan royalti dari
vendor-vendor HP yang membantu menjualkan produk-produk software mereka.

23. UPOV : Dampak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
Kegiatan Pemuliaan Tanaman (Perakitan Varietas Tanaman) baru membutuhkan waktu yang sangat
panjang dan lama, terkadang suatu varietas tanaman tertentu membutuhkan waktu selama 15 tahun
dari mulai proses pemuliaan tanaman sampai dengan siap untuk dipasarkan. Perlindungan Varietas
Tanaman (PVT) diberikan kepada pemulia tanaman (breeder) sebagai sebuah penghargaan atas
usahanya dalam menghasilkan varietas tanaman baru yang memberikan manfaat terhadap sektor
pertanian secara luas. Pemberian Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan sebuah jaminan
atas varietas tanaman yang dihasilkan oleh breeder (pemulia), agar varietas tanaman yang
dihasilkannya tidak dicuri oleh orang lain. Selain itu, dengan adanya sistem PVT ini menyebabkan
kegiatan riset dan pengembangan varietas tanaman baru akan semakin cepat berkembang. Dengan
adanya Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dimungkinakan bagi para petani, breeder,
pengusaha benih untuk saling terbuka dalam hal mengakses sumber-sumber plasma nutfah dari
seluruh dunia. Sehingga perkembangan dunia pertanian akan semakin maju dan berkembang. Selain
itu, PVT memungkinkan adanya alih teknologi varietas tanaman ke negara-negara lain yang sangat
membutuhkan. Misalkan, suatu varietas tanaman padi yang tahan kekeringan di temukan di
Indonesia, maka para breeder di seluruh dunia bisa mengaksesnya dan saling bekerjasama, selain itu
varietas tanaman ini akan sangat membantu bagi negara-negara Afrika dimana sebagian besar
lahannya kering. Tentu saja jika Indonesia telah bergabung dengan UPOV (Lembaga Antar Negara
yang menaungi Perlindungan Varietas Tanaman Dunia). Walaupun saat ini Indonesia belum
bergabung dengan UPOV, namun jika suatu saat nanti Indonesia telah bergabung menjadi UPOV
member, dipastikan akan adanya keterbukaan untuk saling mengakses sumber Plasma Nutfah dari
berbagai negara, dengan demikian kegiatan pemuliaan tanaman di Indonesia akan semakin maju
dan berkembang karena diberikan keleluasaan untuk mengakses sumber-sumber plasma nuftah dari
seluruh dunia. Dengan adanya perkembangan Pemuliaan Tanaman ini, maka dipastikan akan
memberikan beberapa keuntungan diantaranya adalah :
4. Bidang ekonomi, petani akan mendapatkan varietas-varietas tanaman yang unggul sehingga
dihasilkan tanaman, buah-buahan, dan sayuran yang baik dan bermutu.
5. Bidang Kesehatan, konsumen akan mendapatkan tanaman pangan, buah-buahan dan sayuran
yang semakin kaya akan kandungan nutrisi yang sangat diperlukan bagi tubuh.
6. Bidang kelestarian lingkungan, varietas-varietas tanaman yang tahan terhadap hama dan
penyakit akan mengurangi penggunaan pestisida yang berbahaya bagi lingkungan, selain itu
varietas-varietas yang tahan terhadap cekaman lingkungan seperti lahan kering, lahan
asam/basa akan mampu memberdayakan lahan-lahan pertanian marginal tersebut menjadi
lebih produktif.
7. Keindahan, tanaman-tanaman bunga yang indah sebagai hasil pemuliaan tanaman yang baru
akan sangat disukai oleh konsumen sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara,
sebagai contoh adalah negara Belanda dengan bunga tulipnya.
(WIPO Megazine, Geneva Vol 4, Agustus 2006).
Sebagaimana dikutip dari (WIPO Megazine, Agustus 2006) disebutkan bahwa beberapa negara
yang telah menjadi anggota UPOV mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam hal proses
pemuliaan tanaman. Diantaranya adalah (1). Argentina berhasil meningkatkan pemuliaan tanaman
di bidang tanaman kedelai dan gandum. Sektor Pemuliaan tanaman swasta semakin tumbuh dan
berkembang dengan pesat. (2). Korea Selatan berhasil meningkatkan pemuliaan tanaman di bidang
tanaman padi dan bunga ros. (3). Polandia berhasil meningkatkan perbaikan-perbaikan varietas
tanaman baru melalui sektor swasta meskipun terjadinya pengurangan anggaran riset di sektor
pemerintah, (4). China berhasil meningkatkan pemuliaan tanaman gandum dan jagung di daerah
Henan sebagai akibat adanya peningkatan jumlah breeder di lembaga pemerintah dan swasta.
Akibatnya semakin banyak permohonan PVT untuk kedua varietas tersebut. (5). Kenya, Pemerintah

24. Kenya semakin banyak Lembaga Penelitian Swasta dan Pemerintah di bidang pemuliaan tanaman
yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemuliaan tanaman dunia semenjak bergabung
menjadi UPOV member.
UPOV menegaskan bahwa, dengan menjadi angota UPOV dimungkinkan adanya penghapusan
barier (hambatan) dari setiap anggota UPOV untuk saling memasarkan varietas-varietas yang
dihasilkan, breeder dari suatu negara anggota UPOV akan dapat saling mengakses sumber plasma
nutfah yang sangat bermanfaat bagi kegiatan pemuliaan tanaman di negaranya, dimungkinkan juga
varietas-varietas yang dihasilkan oleh suatu negara dipasarkan keseluruh dunia sehingga akan
mendapatkan devisa dari penjualan benih-benihnya, bukan lagi ekspor tanaman hasil panennya.
Sebagai gambaran, Dr. Monty John seorang breeder di Afrika berhasil menyilangkan padi asli
Afrika (Oriza glaberrima) dengan Padi Asia (Oryza sativa) sehingga dihasilkan varietas tanaman
baru berkat adanya keterbukaan akses informasi dengan lembaga-lembaga pemuliaan tanaman
dunia, sehingga dihasilkan varietas tanaman padi baru yang di beri nama nerica (tanaman kokoh,
Daya hasil tinggi, dan lebih cepat panen) sehingga Dr. Monty John berhasil mendapatkan
penghargaan World Food Prize di tahun 2004 atas jasanya memerangi kelaparan di Afrika (WIPO
Megazine, April 2009 No.2). Dengan Indonesia menjadi anggota UPOV maka terbuka kesempatan
saling terbukanya akses untuk bekerjasama dalam bidang pemuliaan tanaman. Dan yang paling
penting adalah perusahaan-perusahaan benih swasta akan semakin tertantang untuk menghasilkan
varietas-varietas tanaman yang unggul sehingga memberikan keuntungan bagi kemajuan sektor
pertanian secara lebih luas lagi karena adanya kepastian perlindungan PVT di Indonesia. Maka
jangan heran jika suatu saat nanti Indonesia mampu swasembada beras sebagai akibat dari
bergabungnya Indonesia dengan UPOV.
Sumber :
7. WIPO Megazine, Geneva Vol 4, Agustus 2006
8. Pusat PVT Deptan RI http://www.ppvt.setjen.deptan.go.id
9. WIPO Megazine, Geneva ol.2 April 2009
10. Plant Variety Protection in Indonesia http://www.ambadar.com
Mengapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perlu Dilindungi ?
Menurut Robert C Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku
Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku (Sudaryat
dkk, 2010) disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan HKI yaitu :
1. Reward Theory
Memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah
dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai
imbangan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.
2. Recovery Theory
Dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga
untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah
dikeluarkannya.
3. Incentive Theory
Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan
penelitian yang berguna.

25. 4. Risk Theory
Dalam Risk Theory dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil
penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan
cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk
perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
5. Economic Growth Stimulus Theory
Perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistem
perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.
Dikaji dari berbagai teori diatas, Indonesia memerlukan Economic Growth Theory, dengan teori ini,
memungkinkan sistem HKI yang baik akan menjadi alat pembangunan ekonomi suatu negara.
Sistem HKI yang baik itu harus di topang oleh beberapa hal diantaranya adalah : 1). Pemberian
Kemandirian kepada Kantor HKI agar secara mandiri dan profesional mengelola keuangan dan
kebijakan HKInya. 2). Penegakan Hukum di bidang HKI, dinegara berkembang harus dimulai dari
proses edukasi akan pentingnya HKI itu sendiri. Baru setelah edukasi tentang HKI berjalan
penegakan hukum di bidang HKI akan berjalan pula. 3). Sadar dan Faham HKI harus di terapkan di
tingkat Universitas, Perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga penelitian. Para peneliti merupakan
subjek HKI yang memegang peranan yang sangat penting, peranan mereka sangat vital dalam
menghasilkan berbagai produk output HKI itu sendiri utamanya di bidang Paten (Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi). Begitu juga penghargaan pemerintah terhadap para seniman (pencipta lagu, penulis
buku, artis, aktor, penyanyi) sebagai penghasil Hak Cipta berupa buku, karya musik dll, harus
diberikan penghargaan dan sarana pendukung agar keberadaan mereka bisa berkembang dan
mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, insentif sangat diperlukan oleh para seniman,
misalkan seorang penulis buku-buku pelajaran sekolah, maka pemerintah perlu memberikan insentif
kepada penulis buku-buku tersebut dengan beasiswa pendidikan agar mampu meningkatkan
wawasan dan keilmuannya di bidang penulisan buku kurikulum pendidikan yang berkualitas.
Disinilah peranan Incentive Theory memegang peranan. Oleh karena itu, di negara berkembang
seperti Indonesia ini, langkah awal adalah diperlukan adanya teori insentif sehingga akan
menghasilkan teori pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Sumber :
Hak Kekayaan Intelektual ; Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang berlaku,
2010 , Sudrajat, SH dkk, Oase Media, Bandung.
SDM dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global sekarang ini telah menjadi modal utama selain modal
sumber daya alam yang kaya. Negara-negara Industri seperti Jepang dan Korea Selatan adalah dua
negara yang kaya akan sumber daya manusia (SDM), kekayaan SDM kedua negara itu selalu
bermuara kepada perlindungan HKI-nya. Sumber Daya Manusia adalah aset dan HKI adalah salah
satu instrumen perlindungannya. Negara-negara maju dan berkembang yang memiliki keungulan
SDM hampir selalu di pastikan selalu memiliki kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang
profesional. SDM dan HKI yang terintegrasi selalu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang
tidak lagi berbasiskan kepada pertumbuhan produk-produk mentah, bukan pula kepada
pertumbuhan minyak dan gas. Namun, pertumbuhan ekonomi baru yang berbasiskan kepada
produk-produk Intelektual. Di era Informasi dewasa ini, negara yang maju dan menjadi negara
super power adalah negara yang menguasai informasi. Negara yang mempunyai kemampuan
menghasilkan paten dalam bidang semikonduktor, dan dalam bidang Teknologi Informasi.
Beruntung Negara gurun sekelas Uni Emirat Arab (UEA) saat ini sudah mulai berinvestasi di
bidang semikonduktor. Mereka sudah menyadari bahwa pada ada saatnya SDA minyak bumi yang
dihasilkan akan semakin berkurang, namun sebaliknya kekayaan intelektual akan senantiasa terus

26. berkembang selama kegiatan riset dan pengembangan serta komersialisasi hasil kekayaan
intelektual tersebut ditopang oleh perlindungan HKI dengan baik. Maka, menurut hemat saya jika
negara Indonesia ini ingin maju, maka sudah saatnya Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
dibawah ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM diberikan kewenangan
yang lebih dalam hal pengelolaan HKI maupun mengelola keuangannya. Selain itu, di tingkat
sekolah-sekolah, dari mulai sekolah tingkat Dasar pemerintah perlu mengintegrasikan
kurikulumnya yang bersifat memacu kreatifitas siswa dalam berkarya, misalkan memberikan
penghargaan dalam loba karya cipta untuk anak-anak sekolah yang telah dilakukan oleh Presiden
SBY beberapa saat yang lalu. Hal ini sangat penting untuk mendorong masyarakat kita menjadi
masyarakat kreatif, masyarakat yang selalu menghasilkan karya baik di bidang seni, sastra, maupun
dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Untuk memacu kreatifitas di tingkat sekolah dasar sampai dengan universitas pemerintah perlu
memberikan beasiswa bagi setiap anak bangsa yang banyak menghasilkan karya-karya yang
bermanfaat tersebut. Pola pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi harus
lah berbasiskan kepada kreatifitas. Kantor Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang asalnya
hanya ada di tingkat universitas, sekarang perlu juga ada di sekolah menengah. Agar bisa
memberikan pemahanan yang mendalam bagi para siswa, sehingga mereka terpacu untuk
menghasilkan banyak karya dalam bidang seni, sastra maupun IPTEK.
Menggagas Kurikulum HKI di tingkat Sekolah Menengah dan Universitas
Inti dari inovasi adalah kreatifitas, sebagai ilustrasi, kreatifitas dan imajinasi selalu mendahului
inovasi-inovasi baru. Misalkan sebelum manusia sampai ke bulan, komik tentang penjelajahan ke
bulan telah terlebih dahulu diciptakan. Oleh karena itu, sudah saatnya sekolah-sekolah memberikan
ruang yang sangat luas kepada para muridnya, begitu pula universitas-universitas memberikan
ruang yang sangat luas kepada mahasiswanya untuk mengekpresikan kreatifitas mereka baik dalam
lingkungan seni, sastra maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum HKI itu haruslah
diajarkan ditengah iklim kreatifitas lingkungan sekolah dan kampus yang mendukung kreatifitas itu
sendiri, kampus dan sekolah tidak segan-segan untuk menggeontorkan dana bagi kegiatan seni,
sastra dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kurikulum HKI yang diajarkan ini akan
mendukung kampus sebagai tempat riset, atau menjadi university of riset. Kampus dan Sekolah
yang kuat dalam hal kurikulum dan memiliki Sentra Kantor HKI di tingkat universitas akan
mendukung University of Riset itu sendiri. Sehingga setelah University of Riset tercipta kampus
bisa mengkomersialisasikan produk-produk Patennya di bidang IPTEK untuk di komersilkan,
sehingga kampus menjadi Entrepreneur University. Jadi Kurikulum HKI yang diajarkan di tingkat
universitas dan sekolah itu bisa menjadikan sekolah dan kampus menjadi sekolah dan kampus
berbasiskan kewirausahaan berbasis teknologi (Technopreneur).

27. Dampak Negatif Pembajakan Software Bagi Kemajuan Ekonomi Indonesia
(Foto : Agus Candra/ 2010).
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan International Data Corp (IDC) dan diterbitkan pada
bulan Mei Tahun ini bertajuk 2009 Global Software Piracy Study, disimpulkan bahwa peng-installan software tanpa lisensi pada komputer (PC) di Indonesia meningkat satu poin menjadi 86% pada
2009 dibanding tahun sebelumnya. IDC lebih lanjut memperkirakan bahwa nilai software tanpa
lisensi di Indonesia pada 2009 juga meningkat tajam menjadi US$ 886 juta (www.dgip.go.id).
Berdasarkan penelitian IDC yang belum lama ini diumumkan secara global. Studi bertajuk
”Dampak Ekonomi dari Pengurangan Tingkat Pembajakan Peranti Lunak” ini meneliti manfaat
ekonomi yang diperoleh dengan menekan pembajakan software di 42 negara di seluruh dunia.
Untuk Indonesia, studi ini menyimpulkan bahwa mengurangi tingkat pembajakan software sebesar
10 persen selama empat tahun akan menciptakan lebih dari 1.884 lapangan pekerjaan berkualifikasi
high- tech job, meningkatkan GDP sebesar US$ 2,4 miliar, dan menghasilkan pemasukan pajak
hampir sebesar US$ 124 juta pada 2013. Lebih Penting lagi, diperkirakan 55 persen dari manfaat
tersebut dinikmati di tingkat ekonomi lokal (www.dgip.go.id).
Pembajakan Software dan Kemajuan Ekonomi Suatu Negara
Ketergantungan suatu negara terhadap software bajakan akan menyebabkan kemunduran
ekonomi. Tertutupnya lapangan pekerjaan di sektor ekonomi kreatif (Software) bagi para pencari
kerja baru. Dengan tertutupnya peluang pekerjaan ini maka akan terjadi stagnasi pertumbuhan
ekonomi. Selain itu, perusahaan-perusahaan IT Dunia akan enggan untuk berinvestasi di Indonesia.
Untuk itu, maka diperlukan sebuah kebijakan akan pentingnya perlindungan Hak Cipta Software
ini. Kesadaran menggunakan software original harus sudah menjadi budaya masyarakat kita.
Didalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 pasal 30 tentang Hak Cipta atas Ciptaan
Program Komputer diatur masa waktu perlindungan software yaitu berlaku selama 50 tahun sejak
pertama kali diumumkan (dipasarkan). Jika selama 50 tahun masa perlindungan ini sangat efektif
maka imbasnya adalah besarnya nilai pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan IT
yang berinvestasi di Indonesia. Namun yang terjadi adalah, ketika pertama kali versi trial software
itu di rilis maka tidak lama kemudian versi bajakannya telah beredar di Indonesia. Lebih parah lagi
jika software hasil 100 % Indonesia dibajak di negeri sendiri, maka otomatis vendor lokal software
lokal akan ambruk dan tidak bisa pula memberikan pajaknya dari setiap penjualan software original
tersebut.
Oleh karena itu, sebuah negara berkembang yang tinggi tingkat pembajakan softwarenya
akan susah untuk maju menjadi negara yang maju di bidang IPTEK. Karena fondasi dasar ekonomi
kreatifnya sangat lemah dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya (HKI). Selain itu

28. dengan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pembajakan software ini akan menyebabkan
tingkat ketergantungan yang cukup akut terhadap mandeknya kreatifitas dan inovasi masyarakat
Indonesia. Kita hanya akan terjebak kepada pola instan, terjebak kepada masyarakat konsumtif, dan
tidak akan pernah berniat untuk berubah menjadi bangsa produktif yang bisa menghasilkan berbagai
software mandiri. Untuk memutus siklus pembajakan software ini, kiranya perlu dilakukan dua
kebijakan tegas yaitu : (1). Mendukung penuh penegakan Hukum di Bidang Software Berbayar, dan
(2). Mendukung penuh penggunaan software opensource (terbuka) yang bersifat gratis. Kedua
kebijakan ini harus sudah dituangkan kedalam kurikulum pembelajaran di mulai sekolah Dasar
sampai dengan Perguruan Tinggi. Karena sesunggunya sadar HKI ini paling banyak di sektor
Pendidikan. Jika setiap peserta didik faham dengan baik akan HKI di bidang software maka dengan
sendirinya mereka akan berfikir untuk menghasilkan sendiri sofware secara mandiri.
Paten dan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat
Paten dan ketersediaan banyak lapangan pekerjaan sangat berhubungan sekali. Sebuah
negara yang banyak menghasilkan Paten maka negara tersebut banyak memberikan kesempatan
kerja yang luas bagi banyak penduduknya. Sebagai contoh adalah Negara Jepang dan Korea
Selatan, kedua negara ini banyak menghasilkan Paten dalam bidang otomotif dan elektronika. Maka
tidak heran jika merek-merek dagang otomotif dan elektronika Jepang dan Korea menguasai dunia.
Akibanya banyak sekali tenaga kerja yang terserap di kedua sektor ini di negara Jepang dan Korea
Selatan. Sebuah Paten pasti akan memberikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan,
karena salah satu syarat sebuah paten adalah dapat diterapkan dalam industri. Dapat diterapkan
dalam industri maka artinya kesempatan untuk membuka lapangan kerja terbuka lebar. Kesempatan
tenaga kerja terdidik lulusan sarjana terbuka sangat lebar dengan banyaknya Paten yang tercipta di
sebuah negara, semakin rumit sebuah paten ditemukan, maka akan sangat membutuhkan sumber
daya manusia (SDM) terdidik untuk terjun di lapangan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, sebuah
industri di Indonesia akan semakin kuat dan maju jika melakukan perbaikan di sisi R&D nya. Agar
perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa menghasilkan banyak Paten. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) kiranya perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga Riset semisal LIPI,
BPPT untuk bisa melakukan riset terpadu. Dimana LIPI dan BPPT menghasilkan riset yang dibiayai
APINDO kemudian hasil riset tersebut diterapkan di industri-industri yang tergabung dalam
APINDO. Semakin banyak Paten yang dihasilkan, maka semakin banyak peluang penyerapan
tenaga kerja terdidik di negeri ini. Mengutip Istilah Bapak Kusmayanto Kadiman (Menristek di
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I) dengan istilah pola kemitraan BCG
: Business
(Pengusaha/industri), Campus (Universitas) dan Government (Pemerintah/Lembaga Riset
Pemerintah). Keterpautan BCG ini pada intinya bermuara kepada Paten yang tercipta. Berkaca
kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya, hasil riset Universitas dan Lembaga-Lembaga
penelitian belum secara optimal di serap oleh Industri. Maka agar kesempatan ketersediaan
lapangan kerja di Indonesia akan semakin luas tersedia, kiranya pemerintah perlu memberikan
insentif kepada para peneliti baik di Universitas maupun Lembaga Penelitian dan Dunia Industri.
Dalam istilah Hak Kekayaan Industri paten itu dibagi kedalam dua kategori yaitu Paten Sederhana
dan Paten. Sebuah Paten sederhana biasanya memiliki jumlah klaim 1 invensi, sedangkan Paten 1
invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Masa Perlindungan Paten
sederhana selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten sederhana, sedangkan paten 20
tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten, adapun hal yang diperiksa dalam pemeriksaan
substantif Paten Sederhana adalah : 1). Kebaharuan (Novelty) dan 2). Dapat diterapkan dalam
bidang industri. Sedangkan Paten ada 3 syarat yaitu : 1). Kebaharuan (Novelty), 2). Mengandung
langkah inventif, dan 3). Dapat diterapkan dalam bidang industri. Sedangkan dilihat dari objek
patennya, Paten Sederhana itu berupa Produk atau alat, sedangkan Paten berupa Produk atau Proses.
Dilihat dari jenis paten tersebut diatas, baik Paten Sederhana maupun Paten terkandung prasyarat
dapat diterapkan dalam bidang industri. Maka, sebuah paten itu pasti akan bisa menyerap banyak

29. lapangan pekerjaan jika diterapkan oleh Industri. Baik itu berupa Paten Sederhana atau Paten.
Dilihat dari kerumitannya, Paten Sederhana itu lebih sederhana dan mudah didapatkan
dibandingkan dengan Paten, karena Paten Sederhana objek patennya berupa produk dan alat saja,
sedangkan Paten berupa produk dan proses yang terkadang rumit.
Indonesia sebagai negara berkembang sudah selayaknya mampu untuk menghasilkan banyak Paten,
minimal dimulai dengan banyak menghasilkan paten-paten sederhana, paten sederhana ini
seharusnya bisa banyak dihasilkan oleh industri UKM-UKM di Indonesia yang dibina oleh
Kementrian Riset dan Teknologi. Karena biasanya produk paten sederhana ini lebih aplikatif produk
akhirnya. Yaitu Produk dan alat saja. Dengan sinergi BCG diatas, dipastikan jumlah paten yang
akan dihaslkan oleh masyarakat Indonesia akan banyak, dan jumlah tenaga kerja terdidik pun akan
semakin banyak diserap Industri. Ambil saja contoh Negara Cina, dengan konsep Industri berbasis
UKM mereka mampu merakit berbagai jenis produk dan alat yang bersifat komersil untuk di jual
dan di ekspor ke berbagai negara. Oleh karena itu, kesimpulan saya bahwa lapangan kerja suatu
bangsa berbanding lurus dengan jumlah invensi Paten di Negara tersebut.
Perlunya Melakukan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri (Industrial Property
Rights) Bagi Para Pengusaha
Ilustrasi
Dikisahkan ada sebuah perusahaan A yang telah eksis sejak lama, produk-produknya sudah dikenal
konsumen secara luas. Namun, ternyata Produk yang dijualnya belum didaftarkan Hak Kekayaan
Industrinya (Industrial Property Rights). Sehingga akhirnya produk-produk perusahaan tersebut
Merek Dagang, Desain Industrinya di daftarkan oleh orang lain, sehingga mengganggu proses
promosi dan pendaftaran produk-produknya di pasaran.
Lalu apa sajakah yang termasuk dalam Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) itu ?
Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) itu terdiri dari :
1. Paten (Patent)
2. Desain Industri (Industrial Design)
3. Merek (Trademark)
4. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Repression of unfair competition)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)
6. Rahasia Dagang (Trade Secret)
Hak Kekayaan Industri itu sangat penting untuk didaftarkan. Berkaca dari Perusahaan-perusahaan
asing yang beroperasi di Indonesia, mereka terlebih dahulu mendaftarkan Hak Kekayaan Industri
produknya (Merek Dagang, Desain Industri) sebelum mereka mengiklankan produknya di media
massa. Hal ini tentu untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perusahaan tersebut, untuk
menghindari praktik-praktik kotor dari kompetitor-kompetitor usaha. Jangan sampai produk barang
dan jasa yang kita bangun cukup lama dan memerlukan biaya yang sangat mahal akhirnya harus
hancur karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mendaftarkan Hak Kekayaan
Industri perusahaan kita.
Pendaftaran Hak Kekayaan Industri ini berguna untuk melindungi kegiatan-kegiatan yang akan
menghancurkan perusahaan yang kita bangun. Istilahnya sebagai benteng dari serangan-serangan
terhadap pihak-pihak yang mau menghancurkan usaha yang sudah kita rintis. Dan menghindari
pembajakan produk-produk industri kita. Intinya, perusahaan-perusahaan yang besar dan kuat
adalah perusahaan yang sangat memperhatikan masalah Hak Kekayaan Industri. Mereka selalu
mendaftarkan Hak Kekayaan Industrinya. Oleh karenanya setiap perusahaan hendaknya memiliki
devisi R&D yang dilengkapi dengan Devisi Legal (Hukum) (Berkaitan dengan Hak Kekayaan

30. Industri) yang kuat, agar perusahaan anda tidak jatuh dipukul pihak lawan. Lalu bagaimanakah
dengan Perusahaan anda ? Apakah Logo perusahaan anda sudah didaftarkan Hak Cipta Logonya ?
Apakah Perusahaan anda telah di daftarkan Merek Dagangnya ? Apaka produk barang anda telah
didaftarkan Desain Industrinya ? Jika tidak maka ini sangat berbahaya bagi anda karena pasti ada
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan berusaha mengambil alih dan merobohkan usaha
yang anda jalankan.
Sebagai ilustrasi Merek Dagang adalah objek Hak Kekayaan Industri yang paling banyak
mengalami pemalsuan dan pembajakan, begitu juga dengan Desain Industri. Kalau boleh
diistilahkan di zaman globalisasi sekarang ini adalah zaman perang menguasai merek, saling
mengklaim merek dagang, saling mengklaim desain Industri terkenal. Bahkan zaman perdagangan
bebas bisa dikatakan zaman saling menjatuhkan merek dan desain industri pihak lawan. Jika saja
pengusaha tidak faham Hak Kekayaan Industri di zaman global ini, maka saya yakin perusahaannya
tidak akan pernah maju dan berkembang bahkan bisa terjatuh di jatuhkan lawan.
Plagiat dan Pelanggaran Hak Cipta
Studi Kasus :
1. Seorang Mahasiswa melakukan kegiatan Copy-Paste Sebuah skripsi lalu merubah beberapa kata
dan kalimat dan merubah nama penyusun skripsinya, maka kegiatan ini dikatakan sebagai kegiatan
plagiarisme.
2. Seorang penjual kaset/VCD/DVD bajakan di sebuah perbelanjaan, dia tidak merubah nama
pencipta lagu kaset tersebut, namun hanya menjual kaset bajakannya saja, maka kegiatan ini
dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta yang telah merugikan Hak Ekonomi dari Produser
rekaman, Artis, dan Pencipta lagu dari kaset tersebut.
Jadi, seseorang yang melakukan plagiarisme itu telah melakukan pelanggaran hak cipta seseorang
pula. Sebagai contoh, seorang Mahasiswa yang melakukan kegiatan Copy Paste sebuah skripsi
orang lain dan merename nama pembuat skripsinya, maka orang tersebut adalah seorang plagiat dan
melanggar Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya telah melanggar Hak Moral
(Nama Pencipta yang dirubah dengan namanya sendiri) dan Hak Ekonomi (jika hasil skripsinya
dikomersilkan) ke publik. Lalu apakah Hak Moral itu ? Yaitu hak yang melekat pada diri pencipta
atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta
atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.
Sedangkan dalam Kasus Penjual Kaset/VCD/DVD diatas, pejual bajakan Kaset/ VCD/DVD
tersebut hanya melakukan pelanggaran Hak Cipta berkaitan dengan pelanggaran Hak Ekonomi si
pencipta lagu, produser rekaman, dan artisnya. Jadi bisa dikatakan seseorang yang melakukan suatu
Plagiarisme merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji.
Sanksi Hukum
Dalam undang-undang Hak Cipta UU No 19 tahun 2002 delik yang berlaku adalah delik aduan. Jadi
jika pemilik Hak Cipta, misalkan penulis buku, pencipta lagu merasa dirugikan oleh orang lain yang
melakukan plagiarisme dan pembajakan karyannya maka Polisi dapat menindaknya. Delik aduan ini
biasanya terjadi manakala ada kerugian berkaitan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pemilik
Hak Cipta. Jadi walaupun seseorang pemilik Hak Cipta sah itu tidak melaporkannya sebagai delik
aduan, namun manakala masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi pemalsuan dan pembajakan
sebuah karya maka sanksi moral dan sanksi sosial dari masyarakatlah yang terjadi.

31. Penutup
Kumpulan Artikel Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ke 3 ini telah selesai. Semoga Tulisan ini
memberikan manfaat bagi para pembaca semua.

32. BIDODATA
Agus Candra Suratmaja, S.P
Tanggal Lahir : Bandung 5 Agustus 1983
Pendidikan :
Diploma 3 IPB Program Studi Teknologi Benih
S1 Pemuliaan Tanaman Universitas Brawijaya Malang
Pengalaman Kerja :
1. Kantor Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Am Badar &
Partners Jakarta Mei 2009 – Mei 2011
2. Suvervisor Perbenihan PT. Visi Karya Agritama Mei 2011 – Mei
2013.
3. Manajemen Strategis Am Badar & Partners Mei 2013 - Sekarang
Kontak Person :
HP 081317906136
Email : ir.aguscandra@gmail.com