xfffsgh

1. iii
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK PATEN
I. Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI )
Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I.) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights
(IPR). Organisasi Internasional yang mewadahi bidang H.K.I. yaitu WIPO (World
Intellectual Property Organization).
Istilah yang sering digunakan dalam berbagai literatur untuk Hak Kekayaan Intelektual:
 Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I.)
 Intellectual Property Rights (IPR)
 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 Hak Milik Intelek
 Pengertian HAKI
Hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat
sesuatu ( karena telah ditentukan oleh undang-undang ), atau wewenang menurut
hukum.
Kekayaan adalah perihal yang ( bersifat, ciri ) kaya, harta yang menjadi milik
orang, kekuasaan.
Intelektual adalah cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu
pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi, cendikiawan, atau totalitas
pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual
( HAKI ) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya
pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya,
yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga
mempunyai nilai ekonomis.
Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun
jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak
berwujud (benda imateriil).

2. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda
tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual
sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra,
keterampilan dan sebaginya, yang tidak mempunyai bentuk tertentu.
 Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual
a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta
berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang
disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya bedasarkan kemampuan
intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
b. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta
berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu
bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari
kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti
terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.
c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan
manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk
mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan
dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi
peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu,
HAKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa
maupun negara.
d. Prinsip Sosial (The Social Argument)
Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI memberikan perlindungan kepada
pensipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau
kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan

3. masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi
sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia.
 Klasifikasi dan Kekayaan Intelektual
Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu:
1. Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri, meliputi:
a. Paten
b. Merek
c. Desain Industri
d. Rahasia Dagang
1. Hak Cipta
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan dibuatnya hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan atas
hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah
kreativitas.
Menurut dasar hukum UU No. 19 Tahun 2002, Hak cipta mengandung:
o Hak moral
Contohnya: lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang diakui menjadi ciptaan saya.
o Hak ekonomi
Hak ekomoni berhubungan dengan bisnis atau nilai ekonomis. Contohnya:
mp3, vcd, dvd bajakan.
Sifat hak cipta:
o Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud

4. o Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus
tertulis (bisa di notaris atau di bawah tangan)
o Hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum
o Ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila ada
pihak lain ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari.
Jangka waktu perlindungan hak cipta:
o Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah
pencipta meninggal dunia.
o 50 tahun sejak diumumkan/diterbitkan untuk program komputer,
sinematografi, fotografi, data base dan karya hasil pengalihwujudan,
perwajahan karya tulis, buku pamflet, dan hasil karya tulis yang dipegang
oleh badan hukum.
o Tanpa batas waktu: untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama
samaran pencipta.
Subyek Hak Cipta:
o Pencipta
Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya
lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,
keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan
bersifat pribadi.
o Pemegang Hak Cipta
Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima lebih
lanjut hak dari orang tersebut diatas.
Hak Cipta:
o Ciptaan

5. yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang
dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta
o UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
o UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun
1982 Nomor 15)
o UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
o UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
Ciptaan yang dilindungi UU hak cipta (pasal 12), antara lain:
o Buku, program computer, pamflet, susunan perwajahan, karya tulis yang
diterbitkan, dan karya tulis lainnya.
o Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
o Ciptaan atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman
suara.
o Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni kolase, seni kerajinan tangan.
o Fotografi dan sinematografi.
o Peta dan karya arsitektur.
o Seni batik;
o Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil
pengaliwujudan.
Pembatasan Hak Cipta berdasarkan Pasal 14
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

6. o Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan
menurut sifatnya yang asli;
o Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan
dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak
Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan
maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu
diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
o Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor
berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan
ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
2. Hak Kekayaan Industri
a. Patent (Hak Paten)
Hak paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Dasar hukum hak paten : UU No. 14 tahun 2001
Jangka waktu paten: 20 tahun, paten sederhana: 10 tahun.
Paten tidak diberikan untuk invensi:
o bertentangan dengan UU, moralitas agama, ketertiban umum,
kesusilaan.
o metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan
yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
o teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
o makhluk hidup dan proses biologis yang esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan.
o contohnya: Ballpoint, untuk masalah teknologi tinta.
Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu
pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten,

7. dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten,
tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan
paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).
Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu
penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan
adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :
 proses;
 hasil produksi;
 penyempurnaan dan pengembangan proses;
 penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi
Undang-Undang yang mengatur Hak Paten :
o UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun
1989 Nomor 39)
o UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun
1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
o UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 109)
Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya.
Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasa-nya 20
tahun. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak
dapat secara komersil dibuat, digunakan, disebarkan atau di jual tanpa izin
dari si pencipta.
b. Trademark (Hak Merek)
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

8. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang
atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang
atau jasa sejenis lainnya.
Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik
merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu,
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
menggunakannya.
Untuk mendapatkan hak atas merek harus mendaftarkan mereknya pada
Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Kehakiman. Proteksi terhadap merek
yang telah didaftarkan tidak dibatasi masa berlakunya.
Undang-Undang yang mengatur Merek:
o UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI
Tahun 1992 Nomor 81)
o UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun
1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
o UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 110)
c. Industrial Design(Hak Produk Industri)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri: Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya
yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

9. dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1).
Desain industri diterapkan pada berbagai jenis produk industri dan
kerajinan; dari instrumen teknis dan medis, jam tangan, perhiasan, dan benda-
benda mewah lainnya; dari peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik
ke kendaraan dan struktur arsitektural; dari desain tekstil hinga barang-barang
hiburan. Agar terlindungi oleh hukum nasional, desain industri harus terlihat
kasat mata. Hal ini berarti desain in-dustri pada prinsipnya merupakan suatu
aspek estetis yang alami, dan tidak melindungi fitur teknis atas benda yang
diaplikasikan.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk
jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat ber-bagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang
sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta di-bentuk secara terpadu di
dalam sebu-ah bahan semi-konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan
fungsi elekronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan
tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam
suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk
persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada ba-rang-
barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas
atau reputasi berdasar tempat asalnya itu. Pada umumnya, Indikasi Geografis
merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk
pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya
dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti iklim dan tanah.
Berfungsinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan masalah
hukum nasional dan persepsi konsumen.

10. d. Rahasia Dagang
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang: Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum
di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna
dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia
Dagang.
II. Contoh Tindakan yang Melanggar Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang
Pernah Terjadi
 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut :
o Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan
konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework
Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).
o Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
o UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang
berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum
di Indonesia.
o Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
o Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
o Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
o Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
o Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
o Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
o Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
o Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
o Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?))
o Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising?))

11. Hampir semua aktivitas cyber crime membutuhkan aktivitas lainnya untuk
melancarkan aktivitas yang dituju. Karena itu UU ITE harus mampu mencakupi
semua peraturan terhadap aktivitas-aktivitas cybercrime, dan seharusnya masyarakat
dapat diperkenalkan lebih lanjut lagi mengenai UUD ITE supaya masyarakat tidak
rancu lagi mengenai tata tertib mengenai cyberlaw ini dan membantu mengurangi
kegiatan cybercrime di Indonesia
Isi UU ITE yang Membahayakan Kebebasan Pendapat Pengguna Online. Pasal
dalam Undang-undang ITE Pada awalnya kebutuhan akan Cyber Law di Indonesia
berangkat dari mulai banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat
dunia maya. Dan dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk
dalam agenda DPR sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, terus mengalami
penambahan disana-sini, termasuk perlindungan dari serangan hacker, pelarangan
penayangan content.
Yang jelas, dengan adanya UU ITE ini, sudah ada payung hukum di dunia maya.
 Contoh Tindakan yang Melanggar Informasi dan Transaksi (ITE) yang
Pernah Terjadi
Kasus 1 : Erick J Adriansjah
Waktu: November 2008
Pekerjaan: Account Executive Equity di Bahana Securities di Jakarta (saat kasus
terjadi)
Media: e-mail terbatas, kemudian beredar di mailing-list
Substansi: Informasi pasar (rumor) yang belum dikonfirmasi
Motivasi: Informasi terbatas kepada klien
Konten: “Market news stated that several lndo bank is having a liquidty problem and
fail to complete interbank transaction. These lndo banks include : Bank Panin
(PNBN), Bank Bukopin (BBKP), Bank Arta Graha (INPC): Bank CIC (BCIC) dan
Bank Victoria (BVIC). We will keep you updated’ (Berita pasar mengabarkan bahwa
beberapa bank di lndonesia mendapat masalah likuiditas dan kegagalan dalam

12. menyelesaikan transaksi antarbank. Bank tersebut diantaranya : Bank Panin, Bank
Bukopin, Bank Arta Graha, Bank CIC, dan bank Victoria)“. Keterangan: diambil dari
isi e-mail Erick.
Pelapor: Bank Indonesia dan Bank Artha Graha
Hasil: Erick ditahan Unit V Cyber Crime Mabes Polri karena dianggap melanggar
UU ITE, Pasal 27 ayat 3dan Pasal 28 ayat 1 (penyebaran berita bohong melalui sistem
elektronik). Erick diskors dari perusahaannya dan pemeriksaan kasus masih berjalan,
saat artikel ini diposting.
Kasus 2 : Prita Mulyasari
Waktu: Agustus 2008 – sekarang
Pekerjaan: Customer Care di Bank Sinar Mas di Jakarta (saat kasus terjadi)
Media: Surat Pembaca dan e-mail, kemudian beredar ke mailing-list
Substansi: Keluhan atas layanan publik
Motivasi: Penyampaian keluhan terbuka
Konten: “….. Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah
karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr H,
dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi
perusahaan Anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak
mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter
ini…..”. Keterangan: sebagian isi e-mail Prita.
Pelapor: Dokter Hengky Gozal dan Dokter Grace Hilza dari RS Omni Internastional
Tangerang
Hasil: Saat artikel ini diposting, Prita masih menjalani proses persidangan karena
dianggap melanggar UU ITE, Pasal 27 ayat 3 serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Prita
sempat ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang. Kini statusnya adalah
tahanan kota.

13. Kasus 3 : Nur Arafah / Farah
Waktu: Juli 2009 – Sekarang
Pekerjaan: Pelajar SMA (saat kasus terjadi)
Media: Facebook
Substansi: Cacimaki
Motivasi: Marah lantaran cemburu
Konten: “Hai anjing lu nggak usah ikut campur gendut. Kayak tante-tante enggak bisa
gaya, emang lu siapa. Urus saja diri lu yang jelek kayak babi. Sok cantik enggak bisa
gaya belagu. Nyokap lu nggak sanggup beliin baju buat gaya. Makanya lu punya gaya
gendut. Pantat besar lu kayak bagus aja. Emang lu siapanya UJ. Hai gendut bangsat
ya lu anjing”. Keterangan: Isi postingan Farah.
Pelapor: Felly Fandini Julistin
Hasil: Saat artikel ini diposting, Farah masih menjalani proses pemeriksaan oleh
Mapolresta Bogor. Dia dianggap melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP, serta
kemungkinan akan dikenakan pula UU ITE, Pasal 27 ayat 3.

14. Pengertian Hak Paten dan Pembahasannya
Pengertian Hak Paten menurut Octroiwet, Hak Paten adalah hak khusus yang diberi
kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk
baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja.
Menurut Adrian Sutedi, Pengertian Hak Paten adalah hak khusus yang diberikan negara
kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, di mana untuk jangka waktu
yang telah ditentukan melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan
persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak paten ini diberikan untuk
penemuan baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
Dalam UU No. 14 Tahun 2001 mengenai paten, Pengertian Hak Paten adalah hak
eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi,
di mana untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Pengertian Invensi ialah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan
masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Dari pengertian hak paten di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa Pengertian Hak Paten
adalah hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan
perbaikannya dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, yang kepada
pemegang haknya dibolehkan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan
penggunaan hak itu kepada orang lain.
Hak paten merupakan suatu hak khusus yang didasarkan pada UU yang diberikan kepada si
penemu (uitvinder) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya atas permintaan
yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan

15. atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru dalam
cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.
Hak paten ini bersifat ekslusif karena hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang
dapat diberikan hak, namun inventor ini dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, misalnya melalui lisensi.
hak paten dan pembahasannya dapat bermanfaat.

16. DAFTAR PUSTAKA
http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/09/klasifikasi-hak-kekayaan-intelektual/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual-2/
http://www.blogger.com/feeds/313284340713631216/posts/default