Surat ini berisi rekomendasi dari para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kepada Presiden terkait penanganan pandemi COVID-19. Rekomendasi tersebut meliputi gerakan semesta tenaga kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 sesuai kompetensinya, serta dukungan penuh pemerintah bagi tenaga kesehatan, termasuk pemenuhan APD, vaksinasi, insentif, dan fasilitas lainnya.
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...Tini Wartini
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada masa pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Panduan ini memberikan pedoman bagaimana Puskesmas dapat melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan PIS-PK dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi, seperti melakukan kunjungan secara terbatas, mengoptimalkan data hasil kunjungan untuk pencegahan COVID-
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...Tini Wartini
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada masa pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Panduan ini memberikan pedoman bagaimana Puskesmas dapat melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan PIS-PK dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi, seperti melakukan kunjungan secara terbatas, mengoptimalkan data hasil kunjungan untuk pencegahan COVID-
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan serta rujukan ke fasilitas tingkat atas. Puskesmas wajib menyelenggarakan program kesehatan berdasarkan siklus hidup, manajemen puskesmas, dan sistem informasi
Pembekalan penugasan khusus tenaga kesehatan individual bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan agar mampu melaksanakan tugas di puskesmas sesuai standar pelayanan minimal dan menangani masalah kesehatan di daerah sasaran. Pembekalan ini mencakup materi tentang pelayanan kesehatan di daerah terpencil, manajemen puskesmas selama pandemi, dan promosi kesehatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Peserta dihar
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang mencakup pendekatan klaster kesehatan dan protokol kesehatan.
2. Ada beberapa aspek yang dibahas seperti pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, sub klaster pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan, serta dampak psik
Dokumen tersebut membahas tentang peran Puskesmas dalam menangani pandemi COVID-19 dan demam berdarah dengue, serta langkah-langkah yang harus dilakukan Puskesmas untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut di wilayahnya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang alur pelayanan Puskesmas di dalam dan luar gedung selama masa pandemi COVID-19.
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...slamet soegiarto
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan balita selama pandemi COVID-19, mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan pada balita, langkah-langkah pencegahan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, serta koordinasi dengan kader untuk memantau dan merujuk balita yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiYusneri Ahs
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelacakan bayi dan baduta yang belum atau tidak lengkap imunisasinya. Tujuannya adalah meningkatkan cakupan imunisasi dengan menemukan anak-anak yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi atau belum selesai imunisasinya sesuai jadwal."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pembekalan ini memberikan panduan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan secara khusus di puskesmas selama masa pandemi Covid-19, mencakup dasar hukum, tujuan, kriteria peserta dan fasilitator, serta rancangan program pelatihan.
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada masa Pandemi COVID-19, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga di Puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang etnografi kesehatan dan hubungannya dengan budaya lokal dan pelayanan kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa budaya lokal dan keyakinan masyarakat mempengaruhi penyakit dan kesehatan, peran pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kesehatan, serta pengaruh sosial budaya terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
[dokumen]:
Kebijakan ini membahas tentang penugasan khusus tenaga kesehatan individu dalam mendukung program Nusantara Sehat dan penempatannya pada masa pandemi Covid-19. Dokumen ini menjelaskan tujuan, tahapan pelaksanaan, hak dan kewajiban, sanksi, serta komitmen daerah terkait penugasan khusus tersebut.
Buku saku protokol tatalaksana covid 19 edisi 2RinduAnggara
Protokol Tatalaksana COVID-19 edisi kedua telah diselesaikan untuk menjadi pedoman bagi tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Protokol ini telah diperbarui sesuai dengan perkembangan penyakit dan situasi terkini pada Januari 2021, dan mencakup tata laksana untuk pasien tanpa gejala, ringan, sedang, dan berat.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan
Peraturan ini mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas menyelenggarakan fungsi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan ting
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan serta rujukan ke fasilitas tingkat atas. Puskesmas wajib menyelenggarakan program kesehatan berdasarkan siklus hidup, manajemen puskesmas, dan sistem informasi
Pembekalan penugasan khusus tenaga kesehatan individual bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan agar mampu melaksanakan tugas di puskesmas sesuai standar pelayanan minimal dan menangani masalah kesehatan di daerah sasaran. Pembekalan ini mencakup materi tentang pelayanan kesehatan di daerah terpencil, manajemen puskesmas selama pandemi, dan promosi kesehatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Peserta dihar
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang mencakup pendekatan klaster kesehatan dan protokol kesehatan.
2. Ada beberapa aspek yang dibahas seperti pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, sub klaster pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan, serta dampak psik
Dokumen tersebut membahas tentang peran Puskesmas dalam menangani pandemi COVID-19 dan demam berdarah dengue, serta langkah-langkah yang harus dilakukan Puskesmas untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut di wilayahnya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang alur pelayanan Puskesmas di dalam dan luar gedung selama masa pandemi COVID-19.
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...slamet soegiarto
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan balita selama pandemi COVID-19, mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan pada balita, langkah-langkah pencegahan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, serta koordinasi dengan kader untuk memantau dan merujuk balita yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Juknis pelacakan bayi dan baduta belum tdk lengkap imunisasiYusneri Ahs
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelacakan bayi dan baduta yang belum atau tidak lengkap imunisasinya. Tujuannya adalah meningkatkan cakupan imunisasi dengan menemukan anak-anak yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi atau belum selesai imunisasinya sesuai jadwal."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pembekalan ini memberikan panduan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan secara khusus di puskesmas selama masa pandemi Covid-19, mencakup dasar hukum, tujuan, kriteria peserta dan fasilitator, serta rancangan program pelatihan.
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada masa Pandemi COVID-19, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga di Puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang etnografi kesehatan dan hubungannya dengan budaya lokal dan pelayanan kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa budaya lokal dan keyakinan masyarakat mempengaruhi penyakit dan kesehatan, peran pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kesehatan, serta pengaruh sosial budaya terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
[dokumen]:
Kebijakan ini membahas tentang penugasan khusus tenaga kesehatan individu dalam mendukung program Nusantara Sehat dan penempatannya pada masa pandemi Covid-19. Dokumen ini menjelaskan tujuan, tahapan pelaksanaan, hak dan kewajiban, sanksi, serta komitmen daerah terkait penugasan khusus tersebut.
Buku saku protokol tatalaksana covid 19 edisi 2RinduAnggara
Protokol Tatalaksana COVID-19 edisi kedua telah diselesaikan untuk menjadi pedoman bagi tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Protokol ini telah diperbarui sesuai dengan perkembangan penyakit dan situasi terkini pada Januari 2021, dan mencakup tata laksana untuk pasien tanpa gejala, ringan, sedang, dan berat.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan
Peraturan ini mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas menyelenggarakan fungsi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan ting
Protokol Tatalaksana COVID-19 Edisi ke-2 memberikan pedoman penatalaksanaan COVID-19 untuk tenaga medis di Indonesia, meliputi tata laksana pasien tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis. Protokol ini mengatur isolasi dan pemantauan pasien, tindakan non-farmakologis dan farmakologis berdasarkan derajat klinis pasien. Protokol ini perlu terus disesuaikan dengan perkembangan penanganan pandemi.
MPI 4 - MANAJEMEN KASUS PENYAKIT MENULAR POTENSIAL KLB DAN WABAHdrnasseer
Pelatihan ini membahas manajemen kasus penyakit menular potensial KLB dan wabah serta sistem rujukan kasus terkait. Peserta akan mempelajari cara isolasi dan karantina kasus serta kontak erat, serta koordinasi dengan rumah sakit rujukan.
Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) rumah sakit memberikan manfaat untuk mengurangi risiko penularan infeksi bagi pasien, staf, dan pengunjung dengan (1) menetapkan tim PPI dan perawat PPI/IPCN, (2) menyediakan sumber daya seperti anggaran dan informasi terkini, serta (3) menerapkan program PPI yang komprehensif di seluruh area rumah sakit.
Pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas dan Bayi Baru Lahir selama social distancin...Anindita Dyah Sekarpuri
Pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas dan Bayi Baru Lahir selama social distancing. Aman dan yakin menyusui bayi dengan tetap memberikan ASI Eksklusif ketika era pandemi Covid 19
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja selama masa pandemi COVID-19 yang mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi persiapan, pelaksanaan dalam gedung, serta kegiatan di luar gedung dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Vaksinasi Moderna Masyarakat Umum 6 Agustus 2021.pdfQhayyoungQayyum
1. Dokumen tersebut membahas panduan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin Moderna, termasuk penyimpanan, administrasi, pelaporan, dan percepatan pelacakan selama masa PPKM Darurat.
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
1. 1
Jakarta, 12 Juli 2021
Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. Joko Widodo
di tempat
REKOMENDASI PARA GURU BESAR FKUI
GERAKAN SEMESTA TENAGA KESEHATAN INDONESIA PADA MASA
DARURAT COVID-19
Kami, para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sangat prihatin
dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kami menghimbau
seluruh dokter, dokter spesialis, konsultan, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya untuk
bersama-sama pihakpemerintahpusat,pemerintahdaerah,pihakswasta,danmasyarakatuntuk
melaksanakan Gerakan Semesta Tenaga Kesehatan Indonesia pada masa darurat COVID-19.
Selain itu, sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang telah bekerja keras selama
pandemi COVID-19 ini, kami juga menghimbau pemerintah untuk memberikan dukungan
penuh kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19.
A. Gerakan semesta seluruh tenaga kesehatan lintas profesi untuk turut membantu
program pelayanan COVID-19 sesuai dengan kompetensi masing-masing yang
dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 pusat maupun daerah, adapun peran serta
dari masing-masing tenaga kesehatan lintas profesi disampaikan pada poin-poin
berikut:
1) Dokter
1. Layanan telekonsultasi COVID-19 oleh seluruh dokter, baik dokter umum, dokter
spesialis, dokter subspesialis, maupun konsultan yang mengacu pada panduan
tatalaksana COVID-19 terkini dari Kementerian Kesehatan maupun Organisasi
Profesi terkait dan konsultasi nonCOVID-19 sesuai dengan bidang kompetensi
masing-masing.
2. Layanan telemonitoring pasien isolasi mandiri dengan dokter umum dan dokter
spesialis praktik mandiri, yang dikoordinasikan oleh IDI cabang bekerja sama
dengan Satgas COVID 19 Puskesmas daerah setempat sesuai dengan domisili
dokter tersebut tinggal.
3. Layanan telekonsultasi dan telemonitoring tercatat dan terintegrasi dengan sistem
telemonitoring yang sudah ada, berbasis Puskesmas,RS, atau bekerja sama dengan
platform telemedisin swasta yang telah teregistrasi di Kemenkes RI.
4. Penempatan dokter internsip di fasyankes rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia
dari tingkat layanan primer hingga tersier selama masa pandemi, termasuk di
fasilitas-fasilitas isolasi mandiri yang telah disiapkan pemerintah pusat/daerah,
yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDM Kemenkes dengan Satgas COVID-19
sesuai dengan jumlah dan kebutuhan tenaga untuk jangka waktu minimal 6 bulan
dan dapat diperpanjang.
5. Program penempatan lulusan dokter umum di fasyankes rujukan COVID-19 di
seluruh Indonesia dari tingkat layanan primer hingga tersier selama masa pandemi,
2. 2
yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDM Kemenkes dengan Satgas COVID-19
sesuai dengan jumlah dan kebutuhan tenaga untuk jangka waktu minimal 6 bulan
dan dapat diperpanjang.
6. Penempatan Dokter Spesialis dalam Program Pendayagunaan Dokter Spesialis
(PDGS) di RS rujukan COVID-19 di daerah terpencil atau sangat terpencil.
7. Penempatan dokterTNIdiRS rujukan atau RSdaruratCOVID-19 didaerah-daerah
yang masih membutuhkan.
8. Penempatan dokter spesialis lintas bidang di RS untuk turut merawat pasien
COVID-19 di ruang rawat nonHCU/ICU di RS rujukan COVID-19, dengan
mengacu pada Pedoman Penanganan COVID-19 atau PPK COVID-19 dari
organisasi lintas profesi atau Kemenkes.
9. Penugasan peserta pendidikan dokterspesialis(PPDS) lintasbidanguntuk merawat
pasien COVID-19 di RS pendidikan masing-masing.
10. Organisasi profesi, meliputi perhimpunan dokter spesialis, dokter umum dan
keseminatan bertanggung jawab sebagai koordinator lapangan pelayanan pasien
COVID-19 terkait dengan bidang masing-masing.
11. Koordinator lapangan bertugas:
a. memastikan pelayanan COVID-19 dan kondisi medis penyerta sesuai
dengan panduan terkini (sesuai organisasi profesi masing-masing atau
kolaborasi antar organisasi profesi).
b. mengkoordinasi distribusi anggotanya di RS setempat sesuai kebutuhan.
c. melakukan mitigasi anggota dan keluarganya yang terkonfirmasi positif
COVID-19 bekerja sama dengan satgas COVID-19
d. melakukan pencatatan dan pemutakhiran data terpadu yang berhubungan
dengan pelayanan COVID-19 dan mitigasi anggota.
e. memastikan seluruh anggota mendapatkan vaksinasi lengkap, dan
memastikan seluruh anggota mendapatkan penghargaan/ insentif sesuai
dengan haknya.
12. Organisasi profesi memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki
kompetensi untuk menangani pasien COVID-19.
13. Dokter pembimbing peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) harus
memastikan peserta PIDI mendapatkan APD dan insentif yang sesuai haknya.
2) Perawat
1. Seluruh tenaga perawat dihimbau untuk turut membantu pelayanan perawatan
COVID-19 di fasyankes tingkat primer hingga tersier, termasuk di RS darurat
COVID 19 dan fasilitas isolasi mandiri yang dikelola Pemerintah, yang
pendistribusiannya dikoordinasikan oleh PPNI dan satgas COVID-19 setempat.
2. Peserta pendidikan akademi keperawatan dihimbau untuk turut membantu
pelayanan COVID-19 di fasyankestempat pendidikan dengan supervisi.
3. Perawat dihimbau untuk membantu pelayanankunjungan rumahpasien COVID-19
isolasi mandiri maupun nonCOVID-19 yang terkendala ke RS terintegrasi dengan
program kunjungan rumah Puskesmas maupun RS.
4. Pembentukan program penempatan tenaga perawat di fasyankes rujukan COVID-
19 di seluruh Indonesia dari tingkat layanan primer hingga tersier selama masa
pandemi, yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDM Kemenkes dengan Satgas
3. 3
COVID-19 sesuai dengan jumlah dan kebutuhan tenaga untuk jangka waktu
minimal 6 bulan dan dapat diperpanjang.
3) Mahasiswa profesi kedokteran dan keperawatan
1. Para mahasiswa fakultas kedokteran di Indonesia dapat membantu pemantauan
isolasi mandiri pasien-pasien terinfeksi COVID-19 secara daring. Hal ini dapat
dimasukkan dalam modulpendidikan profesi untuk melatih kemampuan anamnesis
serta pencatatan perkembangan kondisi pasien. Di sisi lain, pendekatan secara
daringini melindungipara mahasiswa profesidaripaparanpasien COVID-19untuk
sementara waktu.
2. Mahasiswa tahap akhir profesi pendidikan dokter dan keperawatan dihimbau untuk
ikut serta dalam usaha percepatan vaksinasi COVID-19.
4) Tenaga kesehatan lain
3. Tenaga farmasi dan apoteker turun membantu Puskesmas untuk mendistribusikan
obat-obat yang diperlukan untuk pasien isolasi mandiri di rumah, maupun sebagai
tenaga bantuan di RS rujukan COVID-19.
4. Program penempatan tenaga bidan, farmasi, fisioterapis, laboran atau tenaga
kesehatan lain di fasyankes rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia dari tingkat
layanan primer hingga tersier selama masa pandemi, yang dikoordinasikan oleh
Badan PPSDM Kemenkes dengan Satgas COVID-19 sesuai dengan jumlah dan
kebutuhan tenaga untuk jangka waktu minimal 6 bulan dan dapat diperpanjang
5. Mendayagunakan tenaga dokter,bidan,perawatdan nakeslain dalam mempercepat
program vaksinasi COVID-19 nasional.
6. Tim khusus pelacakan kontak (contact tracing) perlu dibentuk di setiap fasyankes
agar siap dan fokus bekerja dengan cepat dan agresif, sehingga kasus ditemukan
sedini mungkin dan menghindari penularan lebih jauh. Kecepatan penting untuk
menghentikan pergerakan individu kontak erat yang mungkin masih bersosialisasi
tanpa mematuhi prinsip 6M di kesehariannya.Tim tersebut penting dibentuk agar
tenaga kesehatan lainnya juga dapat fokus dalam bidang masing-masing, seperti
pelayanan kesehatan di dalam gedung, vaksinasi COVID-19, dan imunisasi anak.
Agresivitas pelacakan kontak tidak boleh hanya sebataspenghuni serumah,seperti
yang sudah tercantum dalam Buku Saku Pelacakan Kontak (Contact Tracing)
Kasus COVID-19 terbitan Kemenkes RI tahun 2021. Metode penelusuran agresif
yang dapat digunakan adalah dengan menganjurkan pasien terkonfirmasi untuk
melihat kembali galeri foto, media sosial, serta histori atau riwayat pergerakan dan
perjalanan yang tersimpan dalam Google Maps di masing-masing ponsel selama
masa infeksius pasien.
B. Dukungan penuh pemerintah kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam
pelayanan COVID-19.
1. Penyediaan APD sesuai standar dan fasilitas antar jemput atau akomodasi sesuai
kebutuhan, termasuk untuk peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Yang
dimaksud dengan APDsesuaistandaradalah APDlevel3 untuk pelayanan COVID-19,
pelayanan triase dan UGD baik untuk COVID-19 maupun nonCOVID-19.
4. 4
2. Penyuntikan vaksinasi menyeluruh untuk tenaga kesehatan, termasuk dosis vaksinasi
ke-3.
3. Dukungan pemeriksaan PCR gratis dengan hasil 1-2 x 24 jam untuk skrining, maupun
penelusuran kontak,fasilitas isolasi mandiri maupun perawatan sesuai derajat penyakit
untuk nakes dan anggota keluarganya yang terkonfirmasi COVID-19
4. Dukungan obat-obatan dan alat kesehatan yang menunjang perawatan.
5. Memastikan pembagian jam kerja yang rasional dengan mempertimbangkan beban
kerja dan kesehatan fisik/ mental tenaga kesehatan.
6. Memastikan dukungan dan fasilitas konsultasi psikologis bagi setiap tenaga kesehatan
bila diperlukan.
7. Memastikan ketersediaan dan monitoring penggunaan obat-obatan dan alat kesehatan
terkait pelayanan COVID-19 di seluruh tingkat fasyankes di Indonesia agar setiap
pasien COVID-19 dapat mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan derajat
penyakitnya.
8. Memberikan sertifikat penghargaan kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam
pelayanan COVID-19 sebagai bukti pengabdian masyarakat.
9. Menyediakan, memperbaiki dan mempermudah sistem pembayaran insentif untuk
fasyankes, tenaga kesehatan dan sumber daya manusia pendukungnya termasuk para
relawan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan (PPK 1 hingga PPK 3) sehingga
fasyankes, tenaga kesehatan dan SDM pendukungnya mendapatkan hak yang sesuai
dan tepat waktu.
10. Dukungan aparat keamanan untuk memberikan perlindungan penuh kepada para nakes
yang sedang bertugas dan mempermudah akses nakes untuk perjalanan pulang ke
rumah atau menuju ke tempat tugas pada masa PPKM darurat.
11. Pejabat negara dihimbau untuk menahan diri untuk tidak memberikan keterangan
medis dan ilmiah yang bukan kompetensinya. Hal ini dapat menjadi informasi yang
kurang tepat bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.
C. Dukungan penuh pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerahsebagaibagian
dari support system penanganan pandemi, dengan berkoordinasi dengan para tokoh
elemen masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan program 6M, 3T dan
vaksinasi COVID-19. Para tenaga kesehatan tidak mampu bekerja sendiri dalam
menyukseskan program-programtersebut.Tenaga kesehatanadalahgarda terakhir
penanganan COVID-19, sedangkan garda terdepannya ialah masyarakat. 6M yang
dimaksud ialah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari
makan bersama.
Jakarta, 12 Juli 2021
Para Guru Besar FKUI
1. Prof.Dr.dr.AchmadFauziKamal,SpOT(K)
2. Prof.dr.AgnesKurniawan,PhD,SpPar(K)
3. Prof.Dr.dr. AgusPurwadianto,SH,SpF(K)
4. Prof.dr.AgusSjahrurachman,PhD,SpMK
5. Prof.Dr.dr.AkmalTaher,SpU(K)
6. Prof.Dr. dr. Aman BhaktiPulungan,SpA(K)