Etika Bisnis, etika diskriminasi yang terdapat dalam pekerjaan

1. KELOMPOK 7 :
UNIVERSITAS PANCASILA

2. DISKRIMINASI : UTILITAS, HAK, DAN
KEADILAN
Argumen yang menentang diskriminasi secara umum dapat
dibagi menjadi tiga kelompok:
a. Utilitas
Argumen yang menentang diskriminasi rasial dan seksual
didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat
akan optimal jika pekerjaan diberikan dengan berdasarkan
kompetensi (atau “kebaikan”). Pekerjaan – pekerjaan yang
berbeda, memerlukan keahlian dan sifat kepribadian yang
bebeda jika kita ingin agar semuanya seproduktif mungkin.

3. Akan tetapi, argumen utilitarian ini dihadapkan pada dua
keberatan, yaitu:
 Jika argumen ini benar, maka pekerjaan haruslah diberikan
dengan dasar kualifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan,
hanya jika hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
 Argumen utilitarian juga harus menjawab tuntutan
penentangnya yang menyatakan bahwa masyarakat secara
keseluruhan akan memperoleh keuntungan dari keberadaan
bentuk–bentuk diskriminasi seksual tertentu.

4. b. Hak
Argumen non- utilitarian yang menentang diskriminasi rasial
dan seksual salah satunya menyatakan bahwa diskriminasi
salah karena hal tersebut melanggar hak moral dasar manusia.
Prinsip dari teori Kant berarti, masing – masing individu
memiliki hak moral untuk diperlakukan sebagai seorang yang
merdeka dan sejajajr dengan semua orang lain, dan bahwa
semua individu memiliki kewajiban moral korelatif untuk
memperlakukan satu sama lain sebagai individu yang merdeka
dan sederajat.
Tindakan diskriminasi meanggar prinsip ini dalam dua cara,
yaitu:
 Pertama, diskriminasi didasarkan pada keyakinan bahwa suatu
kelompok tertentu dianggap lebih rendah dibandingkan
kelompok lain.

5.  Kedua, diskriminasi menempatkan kelompok yang
terdiskriminasi dalam posisi social dan ekonomi yang rendah.
b. Keadilan
Kelompok argumen non-utilitarian kedua melihat
diskriminasi sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip
keadilan. Menutup kesempatan bagi kaum minoritas untuk
menuduki posisi-posisi tertentu dalam sebuah lembaga
sehingga otomatis berarti mereka tidak memperoleh
kesempatan yang sama dengan orang lain. Diskriminasi dalam
pekerjaan adalah salah karena ia melanggar prinsip dasar
keadilan dengan cara membedakan orang-orang berdasarkan
karakteristik-karakteristik tertentu (ras atau jenis kelamin)
yang tidak relevan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

6. PRAKTIK DISKRIMINASI
Diantara tindakan tindakan–tindakan yang dianggap
diskriminatif adalah sebagai berikut :
1. Rekrutmen. Perusahaan – perusahaan yang sepenuhnya
bergantung pada referensi verbal para pegawai saat ini dalam
merekrut pegawai baru cenderung merekrut pegawai dari
kelompok ras dan seksual yang sama dengan yang terdapat
dalam perussahaan.
2. Screening (seleksi). Kualifikasi pekerjaan dianggap
diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan yang akan
dilaksanakan. Wawancara kerja juga akan diskriminatif jika
pewawancara mendiskualifikasi calon pegawai dengan
berdasarkan stereotype seksual atau rasial.

7. 3. Kenaikan Pangkat. Proses kenaikan pangkat, kemajuan
kerja, dan transfer dikatakan diskriminatif jika perusahaan
memisahkan evaluasi kerja pria kulit putih dengan pegawai
perempuan dan pegawai dari kelompok minoritas. System
senioritas dikatakan diskriminatif jika diskriminasi masa lalu
tidak memungkinkan pegawai perempuan atau minoritas
untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang
karier.
4. Kondisi Pekerjaan. Pemberian gaji dikatakan diskriminatif
jika diberikan dalam jumlah yang tidak sama untuk orang-
orang yang melaksanakan pekerjaan yang pada dasarnya sama.

8. 5. PHK. Memecat pegawai berdasarkan pertimbangan ras
dan jenis kelamin jelas merupakan diskriminasi. Bentuk
diskriminasi lainnya adalah kebijakan pemutusan
hubungan kerja.

9. PELECEHAN SEKSUAL
Meskipun cukup sering terjadi, namun pelecehan seksual
masih sulit didefinisikan, dikendalikan, dan dicegah. Pada
tahun 1978, Equal Employment Opportunity Commission
memublikasikan serangkaian “pedoman” untuk
mendefinisikan pelecehan seksual dan menetapkan apa
yang menurut mereka sebagai tindakan yang melanggar
hukum. Lebih jauh lagi, pedoman tersebut menyatakan
bahwa pelecehan seksual adalah dilarang dan bahwa
pengusaha atau perusahaan bertanggung jawab atas semua
tindakan pelecehan seksual yang dilakukan para pegawai,
dan tidak masalah apakah tindakan tersebut “dilarang oleh
perusahaan”.

10. DILUAR RAS JENIS KELAMIN : KELOMPOK LAIN
Diluar ras dan jenis kelamin juga terdapat berbagai
diskriminasi terhadap kelompok lain. Yaitu diantaranya:
 Diskriminasi terhadap pegawai yang lebih tua berdasarkan
usia
 Penderita cacat
 Prefensi seksual yang tidak lazim
 Kaum gay dan transeksual
 Tenaga kerja yang kelebihan berat badan
 Penderita AIDS

11. TINDAKAN AFIRMATIF
Untuk menghapus pengaruh- pengaruh diskriminasi masa
lalu banyak perusahaan yang melaksanakan program-program
tindakan afirmatif yang dimaksudkan untuk mencapai distribusi
yang lebih representatif dalam perusahaan dengan memberikan
preferensi pada kaum perempuan dan kelompok minoritas. Inti
dari program tindakan afirmatif adalah sebuah penyelidikan
yang mendetail (analisis utilisasi) atas semua klasifikasi
pekerjaan besar dalam perusahaan.
Kritik terhadap tindakan afirmatif, bahwa dalam upaya
memperbaiki kerugian akibat diskriminasi masa lalu, program
program itu sendiri juga menjadi diskriminatif, baik rasial
maupun seksual.

12. Argumen untuk membenarkan program afirmatif tersebut:
a. Tindakan Afirmatif Sebagai Kompensasi
Argumen-argumen yang mendukung tindakan afirmatif,
sebagai salah satu bentuk kompensasi, didasarkan pada
konsep keadilan kompensatif, yaitu mengimplikasikan bahwa
seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-
orang yang dirugikan secara sengaja. Namun kelemahan pada
argumen ini yaitu, prinsip ini mensyaratkan kompensasi
hanya dari individu individu yang secara sengaja merugikan
orang lain, dan memberikan kompensasi hanya pada individu-
individu yang dirugikan. Singkatnya, program tindakan
afirmatif tidak adil karena pihak yang memperoleh
keuntungan dari program ini bukanlah individu-individu yang
dirugikan di masa lalu, dan orang-orang yang harus membayar
ganti rugi juga bukan individu yang melakukan tindakan
tersebut.

13. b. Tindakan Afirmatif Sebagai Instrumen untuk Mencapai
Tujuan Sosial
Rangkaian argumen ini didasarkan pada gagasan, program-
program tersebut secara moral merupakan instrument yang
sah untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral juga
sah. Para penentang argumen ini menyatakan bahwa
program tindakan afirmatif tidak adil karena
mendistribusikan keuntungan dengan berdasarkan kriteria
yang tidak relevan seperti ras, maka kaum utilitarian bisa
menjawab bahwa kebutuhan, bukan ras, merupakan kriteria
untuk mendistribusikan keuntungan dari program afirmatif.

14. Hambatan yang dihadapi oleh pembenaran utilitarian atas
program tindakan afirmatif:
 Apakah biaya social dari program tindakan afirmatif (seperti
perasaan frustasi yang dialami pria kulit putih) lebih besar
dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh.
 Apakah asumsi bahwa ras merupakan indikator kebutuhan
yang tepat.
Argumen paling tegas dan paling persuasif untuk mendukung
program tindakan afirmatif ini adalah:
 Bahwa tujuan yang diharapkan oleh program tindakan
afirmatif adalah keadilan yang merata.
 Bahwa program tindakan afirmatif secara moral merupakan
cara yang sah untuk mencapai tujuan.

15. Tujuan program tindakan afirmatif diharapkan dapat dicapai
dengan beberapa cara, dan tujuan program tindakan afirmatif ini
adalah:
 Mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang
konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif, dan
yang mampu menghapuskan dominasi ras atau jenis kelamin
tertentu atas kelompok pekerjaan penting.
 Untuk memberikan bias (baik yang disadari maupun tidak)
untuk menjamin hak yang sama untuk memperoleh
kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas.
 Untuk menetralkan kelemahan kompetitif, agar kaum yang
terdiskriminasi (perempuan dan kaum minoritas)
memperoleh posisi yang sama untuk bersaing dengan kaum
mayoritas.

16. Tiga alasan mengapa tindakan afirmatif yang pada dasarnya
bertujuan untuk menciptakan keadilan pada masyarakat,
dikatakan tidak sah:
 Program tindakan airmatif merupakan “diskriminasi”
terhadap pria kulit putih.
 Perlakuan prefensial melanggar prinsip keadilan karena
menggunakan karakteristik yang tidak relevan untuk
membuat keputusan kepegawaian.
 Tindakan ini sesungguhnya malah merugikan kaum
perempuan dan minoritas.

17. 1. Penerapan Tindakan Afirmatif dan Penanganan
keberagaman
Selain ras dan jenis kelamin kriteria lain juga perlu
dipertimbangkan saat mengambil keputusan dalam program
tindakan afirmatif, yaitu diantaranya:
 Jika hanya kriteria ras dan jenis kelamin yang digunakan, hal
ini akan mengarahkan pada perekrutan yang tidak
berkualifikasi dan mungkin akan menurunkan produktifitas
 Banyak pekerjaan yang memiliki pengaruh-pengaruh penting
pada kehidupan orang lain.
 Para penentang menyatakan bahwa program tindakan
afirmatif, jika dilanjutkan, akan membuat Negara kita
menjadi Negara yang lebih diskriminatif.

18. Cara memasukan berbagai pertimbangan ke dalam program
tindakan afirmatif ketika kaum minoritas kurang terwakili:
a. Kelompok minoritas dan bukan minoritas wajib direkrut
atau di promosikan hanya jika mereka telah mencapai
tingkat kompensasi minimum atau mampu mencapai
tingkat tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
b. Jika kualifikasi minoritas hanya sedikit lebih rendah (atau
sama atau lebih tinggi) dibandingkan yang bukan dari
kelompok minoritas, maka calon tersebut harus lebih
diutamakan.
c. Jika calon dari kelompok minoritas dan bukan minoritas
sama-sama berkualifikasi atas suatu pekerjaan, namun calon
dari kelompok bukan minoritas jauh lebih berkualifikasi,
maka:

19.  Jika pelaksanaan pekerjaan tersebut berpengaruh langsung
pada kehidupan atau keselamatan orang lain atau jika
pelaksanaan pekerjaan tersebut memiliki pengaruh pentig
pada efisiensi seluruh perusahaan, maka calon dari bukan
minoritas yang lebih diutamakan
 Jika pekerjaan tersebut tidak berkaitan langsung dengan
aspek keselamatan dan tidak memiliki pengaruh penting
pada efisiensi perusahaan, maka calon dari kelompok
minoritas harus lebih diutamakan
d. Perefensi juga harus diberikan pada calon dari kelompok
minoritas hanya jika jumlah pegawai minoritas dalam
berbagai tingkat jabatan dalam perusahaan tidak proposional
dengan ketersediaan dalam populasi.

20. 2. Gaji yang Sebanding untuk Pekerjaan yang Sebanding
Program tindakan afirmatif dimaksudkan untuk
menambah proposi perempuan dalam jabatan-jabatan di
mana mereka kurang terwakili, namun tidak menyinggung
masalah gaji dalam jabatan tersebut ingin diperoleh kaum
perempuan. Program nilai sebanding yang diusulkan
dimaksudkan untuk mengatasi masalah gaji rendah. Program
nilai sebanding tidak berusaha menempatkan lebih banyak
pegawai perempuan dalam jabatan-jabatan dengan gaji yang
lebih tinggi. Akan tetapi, berusaha memberikan gaji yang
lebih tinggi bagi bpegawai perempuan dalam pekerjaan
mereka saat ini. Program nilai sebanding dalam perusahaan
dimaksudkan untuk menyesuaikan gaji dari kedua jenis
pekerjaan ini agar menjadi kurang lebih sama.

21. Program nilai sebanding menilai setiap pekerjaan menurut
tingkat kesulitan, persyaratan keahlian, pengalaman,
akuntabilitas, risiko, persyaratan pengetahuan, tanggung
jawab, kondisi kerja, dan semua faktor lain yang dianggap
layak memperoleh kompensasi. Argumen dasar yang
mendukung program nilai sebanding didasarkan pada prinsip
keadilan: keadilan mewajibkan yang sebanding haruslah
diperlakukan secara sebanding. Argumen utama yang
menentang program nilai sebanding difokuskan pada
kelayakan pasar sebagai penentu gaji.

22. TERIMA KASIH