9-Materi presentasi-semester- duaEtika-wirausaha.ppt

Presented by Zainal Abidin
ETIKA
dalam BUSINESS PRENEUR
1
Adopted from Suarny Amran

ETIKA
dalam BUSINESS PRENEUR
4

RUMUS KUALITAS
SDM
KUALITAS SDM = KNOWLEDGE x SKILL x ATTITUDE
= 15 X 15 X 0 = 0
= 10 X 5 X 5 = 250
= 15 X 15 X 1 = 225
Knowledge (15%)
Skill (15%)
Attitutde (70%): including ethics

Pengertian dan Tujuan Etika
1. Asal kata Etika
 Etika = Ethos (Yunani), yang berarti kebiasaan
 Kita mengenal juga kata “moral”atau “moralitas” , bahasa Latin mos
.artinya kebiasaan
 Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat
Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana
orang/manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat.
Pada umumya sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan
melalui agama dan kebudayaan.
 Etika ditinjau dari segi filsafat : Etika sebagai ilmu yang menyelidiki
mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan
tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma.
7

 Pengertian “Akhlak” berasal dari bahasa Arab, jamak dari “
khuluqun”, artinya budi pekerti, tingkah laku.
Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang
baik dan mana yang buruk berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah
Rasul, yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh
umat manusia disegala waktu dan tempat.
 Etika Profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi
tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu
profesi tertentu yang bertindak secara profesional.
 Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang
memiliki cita-cita dan nilai bersama, suatu profesi disatukan
umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan,profesi/keahlian
tertentu, yang menunjukkan arah moral suatu profesi.
Karena itu mereka mempunyai tanggung jawab khusus. Melalui
kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat
diperkuat
8

9
Etika (Ethics)dapat diartikan sebagai berikut :
 Merupakan dasar moral yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik
dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.
 Sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima
dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau
kelompok tertentu.
 Merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang
benar dan pelayanan untuk mempraktekan perilaku moral
dengan dialog yang jujur. Dengan ini etika merupakan proses
pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian
melakukan hal yang benar.
 Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup
aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan.
2. BEBERAPA PENGERTIAN ETIKA (ETHICS)

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdibud) :
Etika adalah : a. ilmu tentang apa yang baik dan apa
yang buruk, b. tentang hak dan kewajiban moral
(akhlak), c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut
oleh suatu golongan atau masyarkat umum.
10

Pada prinsipnya etika (ethics) :mengacu pada;
 Norma moral.
Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan
salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang
benar dan baik.
Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral baik, dan
sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk
atau immoral.
 Sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi.
 Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama
rambu-rambu profesi tertentu.
11

12
3. TUJUAN ETIKA
 Mempelajari perilaku baik moral maupun in-moral dengan
tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan
akhirnya sampai pada rekomendasi memadai.
 Menilai praktek menusiawi dengan menggunakan standar
moral.
 Memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak
secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasehat
untuk perbaikan.

 Pengertian Bisnis
Bisnis adalah “keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh
orang atau badan secara teratur dan terus menerus,yaitu berupa
kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun
fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarakan,
ataudisewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
(R.B.Simatupang)
 Menurut Kamus BesarIndonesia :
“Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia
perdagangan
13

Kesimpulan :
 Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan,
karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata
pencaharian, bahkan suatu profesi;
 Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan;
 Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh
keuntungan/laba;
 Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu
badan usaha.
14

15
ETIKA BISNIS ADALAH :
1. Suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan
yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar
berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak
yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan
2. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep
umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku
penuh tanggung jawab dan bermoral.
3. Merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan
dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
4. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan
hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada
prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat

Mengapa Bisnis Perlu Beretika ?
1. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu
mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan
mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun
berkepentinan agar bisnis dilaksanakan secara etis;
2. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang
lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan
orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk
manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya;
3. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka
dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan
tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin
profesional justru akan menang.
16

 Kesimpulan
Etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol
akan kebijakan, demi kepentingan perusahaan itu
sendiri.
 Perkembangan dunia usaha kemajuan teknologi
perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap
banyak tenaga kerja. khususnya dengan adanya
perubahan
perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam
beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan
hidup.
17

 Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula
faktor lingkungan hidup
 Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan
keuangan perusahaan semata (single bottom line),
melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial,
dan aspek lingkungan yang biasa disebut triple bottom
line.
 Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang
ditimbulkan semakin tegas, juga standar dan hukum
yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaam
manajemen investasi telah mulai memperhatikan
kebijakan CSR(Corporate Social Responsibility)
18

19
PERAN ETIKA DALAM BISNIS
 Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari
perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku
sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan laksanakan, atau
aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan
hukum.
 Sebagai kontrol terhadap individu.pelaku dalam bisnis yaitu melalui
penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan
penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan
suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung
jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.
 Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral,
tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam
suatu kerangka sosial;

 Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam
jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka
pendek saja;
 Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang
merupakan stakeholders yang penting untuk diperhatikan.
 Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam
bisnis internasional.
 Pengelolaan bisnis secara profesional ;
 berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus,
 mempunyai komitmen moral yang tinggi,
 menjalankan usahanya berdasarkan profesi/keahlian
20

21
PRINSIP-PRINSIP DALAM ETIKA BISNIS
1. Prinsip Otonomi yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan
bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk
dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan
yang diambil.
2. Prinsip Kejujuran; dalam hal ini kejujurn adalah merupakan kunci
keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol
terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
3. Prinsip Keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan
sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh
dirugikan.
4. Prinsip Saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang kompetitif.
5. Prinsip integritas moral; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus
menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan
perusahaan terbaik.

 Dalam pengelolaan perusahaan yang baik
dikenal prinsip “GCG”( Good Corporate
Governance) , dengan memperhatikan prinsip-
prinsip bisnis : prinsip fairness, prinsip
transparancy, prinsip accountability, prinsip
responsibility.
22

23
PENGERTIAN CORPORATE
GOVERNANCE
• Sebagai suatu
sistem, proses dan
seperangkat
peraturan yang
mengtur hubungan
antar berbagai
pihak yang
berkepentingan(sta
keholders).
• Dalam arti sempit
hubungan antara
pemegang saham,
dewan
komisaris,dan
dewan direksi demi
tercapainya tujuan
organisasi.
Menurut FORUM for
CORPORATE GOVERNANCE
Pengertian Perusahaan
(FCGI): …seperangkat
peraturan yang mengatur
hubungan antar pemegang,
pengurus,/pengelola
perusahaan, pihak kreditur,
pemerintah, karyawan,
serta para pemegang
kepentinganinternal dan
ekternal lainnya yang
berkaitan denagnhak-hak
dan kewajiban meraka atau
suatu sistem yang
mengedalikan perusahaan
Menurut Organization
for Economic
Cooperation and
Development(OECD)
Struktur yang oleh
pemegang
saham,komosaris,dan
manajer
menyusuntujuan-
tujuan perusahaandan
sarana untuk
mencapai tujuan-
tujuan tersebut dan
mengawasi kinerja.

24
Prinsip-prinsip
GCG(OECD)
Organization for
Economic
Corporation and
Development
Transparansi:yaitu ketebukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan
dalam mengemukakan informasi materriil dan
relevan mengenai perusahaan.
Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa
bentruran kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak ,manapun yang i manapun yang tidak
sesuai denag peraturan perundan-undangan
yang berlaku dan prinsip-prisip koporasi yang
sehat
Akuntabilitas yaitu kejelasan
fungsi,pelaksanaan dan pertanggungjawaban
organ sehingga pengelola prsh terlaksana secara
efektif.
Pertanggungjawaban, yaitu kesesuain di
dalam pengelolaan prsh terhadap peraturan per-
uu-an yang berlaku.
Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di
dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian dan peratutan
per-uu-an yang berlaku.

25
Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya
yang ada disekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya
perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya
“Bashido” dan bisnis yang bermula/berasal dari team work keluarga
yang terus melekat pada budaya perusahaan.
Semangat” Bashido” dilandasi; kejujuran, keberanian, keadilan,
kesetiaan, kedermawanan dan pengendalian diri.
Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu
apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah
daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat, seperti halnya budaya
sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu peranan dan penegakkan
hukum sangat penting dan diperlukan, sebagai sarana yang tepat
untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam bisnis.

26
Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis misalnya :
 Bidang periklanan yang dilihat dari persepektif etika bisnis :
apakah ada unsur kebohongan/penipuan; Pernyataan yang
menyesatkan; bertentangan dengan moral/etika.
 pelanggaran terhadap HAKI (hak Cipta. Merk, Paten, Disain
Industri, Rahsia Dagang, dan sebagainya)
 menjalin usaha yang ilegal.
 Persaingan tidak sehat.
 Membangun bisnis untuk usaha besar, tanpa memperhitungkan
faktor/dampak lingkungan (fisik, non fisik) dan tanpa prosedur
yang benar
 Untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas
produksinya.
 Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi (biaya/cost,
overhead) dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral.

Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan
hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan,
serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan
upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara
lain pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, hak
Paten, Merk, Perlidungan Tahasia Dagang, Desain Industri),
perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum
ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha
tidak sehat, dan sebagainya).
27

PENGERTIAN IKLAN
Menurut Dewan Periklanan Indonesia dalam Etika
Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara
Periklanan Indonesia) :
“Iklan ialah pesan komunikasi pemasaran
atau komunikasi publik tentang sesuatu
produk yang disampaikan melalui sesuatu
media, dibiayai oleh pemrakarsa yang
dikenal, serta ditujukan kepada sebagian
atau seluruh masyarakat”.

FUNGSI IKLAN
Menurut Sonny Keraf adalah:
 Pemberi Informasi
Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh
kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran
iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan dan
kemudahan-kemudahan produk tersebut dengan baik dan
memutuskan untuk membelinya.
 Pembentuk Pendapat Umum
Iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli
produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif dan tendensius

Urgensi suatu iklan yang memenuhi
fungsi iklan namun beretika

HARUS MEMPERHATIKAN ASAS-ASAS
PERIKLANAN
a. Jujur, benar, dan bertanggungjawab.
b. Bersaing secara sehat.
c. Melindungi dan menghargai khalayak, tidak
merendahkan agama,budaya, negara, dan
golongan, serta tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaku.

Hj. Suarny Amran, SH.MH. 33
Kuliah ke 2
ETIKA DAN HUKUM DALAM BISNIS
 Etika dipandang sebagai “state of the art” hukum yaitu dimana
pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan
digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang.
 Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan
kegiatan bisnis. Meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut
dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi
begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum sifat dinamisnya menjadi
berkurang/bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya
harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan (fungsi
hukum sebagai sos. eng).
 Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang
berbudaya, bermoral dan taat/sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat
merata diantara pelaku bisnis, para eksekutif. Pata birokrat, yang didukung
pula oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga budaya
bisnis yang baik, sehat tetap terjaga dan terpelihara.

Etika Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila
Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan
etika bisnis diperlukan untuk:
 Pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi
bangsa
 Penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ( Pasal 33 ).
 Memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil
khususnya.

Aliran dalam Etika
1. Aliran Utilitarianisme
“baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah
tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau
kebahagian dan kemanfaatan yang terbanyak dengan
pengorbanan yang sedikit”
2. Aliran Deontologi
“baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasil
nya, tetapi merupakan kewajiban moral /tugas yang
bersumber dari kehendak secara mandiri.

Sumber Nilai-Nilai Etika
Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam
komunitas :
1. Agama
2. Filosofi
3. Pengalaman dan perkembangan budaya
4. Hukum

Kuliah ke 8
Materi : Hukum Bisnis
Pengertian Hukum
“ Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas
yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,
mencakup pula lembaga (institutions) dan proses
(processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum
itu dalam kenyataan.(Prof. DR.Mochtar Kusumaatmadja ,S.H, LLM.)

Pengertian Bisnis
 Keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan
secara teratur dan terus-manerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan
barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitasuntuk
diperjualbelikan, dipertukarkan,atau disewakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan.
 Dalam upaya memperoleh keuntungan/laba tersebut , tentu perlu
adanya rambu-rambu pengontrol, agar tidak menghalalkan segala cara
demi mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukan hukum

Macam-Macam Sistem Hukum
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental
 Menurut sistem Eropah Kontinental,hukum
memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan
dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-
undang dan tersusun secara sistematik di dalam
kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hukum adalah
undang-undang.
 Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin
kepastian hukum (diatur oleh peraturan tertulis)
 Penerapan sistem hukum kontinental sangat
berpangaruh di Indoneseia,
yg.menerapkan/berlakunya aliran/paham positivisme.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo
Amerika)
 Sumber hukumnya merupakan putusan hakim/
pengadilan (Judisial Decisions)
 Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis
undang-undang dan peraturan administrasi
negara diakui yang pada umumnya bersumber
dari putusan pengadilan
 Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas
untuk menafsirkan peraturan hukum yang
berlaku.
 Sering disebut sebagai Case Law

3. Sistem Hukum Adat
 Bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis
yang tumbuh berkembang dan dipertahankan
dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
 Merupakan pencerminan kehidupan masyarakat
( contoh;Hukum Agraria)
4. Sistem Hukum Islam ( H.Waris)

Kaidah/Norma Dalam Kehidupan Bermasyarakat
 Kaidah Agama
 Kaidah Kesusilaan
 Kaidah Kesopanan
 Kaidah Hukum

Pengertian Hukum Bisnis
 Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk
mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalanyang
timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam
bidang perdagangan.
 Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung
maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan
dalammenjalankan roda perekonomian.

 Hukum sebagai salah satu sarana/alat pengawasan (social
control) yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang
tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang
harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya
yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena
apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas.
 Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum
cukup untuk mengatur bisnis, dalam hal ini pula didukung faktor lain
seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum.
Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan.

 Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum (substantif)
bukan sebaliknya hukum yg. Membentuk etika bisnis. Etika
sebagai bagian/cabang dari filafat(umum) yang mempelajari
tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya
dalam kehidupan bermasyarakat.
 Filsafat hukum mempelajari tentang hakekat hukum, juga
merupakan cabang filsafat (khusus). Keduanya(etika dan
filsafat) pada dasarnya sama-sama membahas mengenai
aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat
dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.

 Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yg.
salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai
masalah legal atau ilegal.
 Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena
etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang
mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun
etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas.
 Namun demikian hukum harus dapat mengkodifikasikan
harapan dari etika(bisnis), meskipun disadari bahwa tidak
semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh
hukum.

 Pembangunan kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari
perumusan kembali etika dasar (yang disepakati oleh semua
pihak) yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum
aturan/norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Norma/aturan
etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk
hukum. Dalam hal ini stika dapat dipandang sebagai state of
the art hukum yaitu merupakan pedoman perilaku yang
ditafsirkan kedalam hukum sebagai pedoman/peraturan
dikemudian hari.
 Pada dasarnya norma bersifat dinamis,begitu dituangkan
dalam hukum sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan
mungkin statis.

PEMAHAMAN BIDANG HUKUM
Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha
(enterpreneur), antara lain :
 Keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan
dengan usahanya atau kegiatan bisnis.
 Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau
undang-undang yang bersangkutan.
 Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum
yang bersangkutan.
 Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi
pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait.

LANDASAN HUKUM BISNIS
Landasan Idiel : PANCASILA
Landasan Konstitusional : UUD 1945  Pasal 33, Pasal 26 ayat 2
Ketentuan hukum lainnya :
 Hukum Perdata (KUH Perdata, KUH dagang)
 Hukum Pidana
 UU Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaanya
 UU Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995)
 UU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999
 UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)
 Hukum dagang
 Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan pelaksanaanya
 UU HAKI : UU No. 14/2001 tentang paten
UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta
 UU tentang Rahasua Dagang (UU No. 30/2000)
 UU Kepailitan dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.
37/2004)
 UU Perkoperasian (UU No. 25/1992)
 UU Tindak Pidana PencucianUtang (UU No. 15/2002 dan UU No. 25/2003)
 Peraturan Daerah

Tujuan dan Fungsi Hukum
 Apa yang hendak dicapai oleh hukum ?
- Ketertiban
- Keadilan
- Kepastian
 Fungsi Hukum : Sebagai alat/ sarana dalam mencapai
tujuan hukum.
Sarana menciptakan ;
- Ketertiban
- Keadilan
- Kepastian
Sarana mengubah perilaku masyarakat :” Hukum sebagai
sarana pembaharuan masyarakat “

PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM DALAM KEGIATAN
BISNIS
Penegakan Hukum bahkan menjadi prasyarat bagi terciptanya
pembangunan ekonomi/bisnis.
Cara mengetahui dan menerapkan hukum :
- Mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan
- Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar
dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat yang bisa merugikan
pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut.
Fungsi Hukum :
a. Social Control
Dalam hal ini hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam
pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat.
b. Social Engeneering
Dalam hal ini hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan
pembaharuan masyarakat , melalui peraturan perundang-
undangan.

Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu
hukum selain rambu-rambu etika bisnis.
Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktek bisnis
Curang.
1. Sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum
manusia itu sama, artinya tidak ada pengecualian.
2. Memperhatikan pemberitaan media masa tentang RUU,
pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan,
hingga disahkan sebagai UU yang ditandatangani oleh Presiden
dan dimasukan dalam lembaran negara.
3. UU yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaanya
akan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, kemudian apabila
menyangkut hal-hal detil dan teknis akan diikuti dengan
dikeluarkannya Keputusan Menteri (kepmen) .
4. Mengetahui beberapa UU yang berhubungan dengan masalah
bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku, majalah, atau
koran yang memaparkan UU atau Peraturan-peraturan pemerintah
pusat dan daerah

5. Apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum
baik perdata maupun pidana, untuk menghadapi jalannya perkara
sejak pengaduan, pemeriksaan, sampai dengan ke pengadilan,
sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau Lembaga Bantuan
Hukum (LBH), agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan
pengetahuan kita tentang hukum, jalur-jalur hukum, proses
hukum, dan sebagainya.
6. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum
baik sengaja atau tidak disengaja dengan sebab ketidktahuan kita,
karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta
sanksi-sanksinya.
7. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum
yang menjadi landasan usaha tersebut beserta persyaratan yang
terkait.
8. Hati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan
pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan yang
secara hukum adalah sah sifatnya tetapi secara faktual sangat
merugikan kita, atau membuat perjanjian yang akan melanggar
hukum. Mintalah nasehat atau saran dari penasehat hukum dan
dari yang sudah berpengalaman.

9. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang
banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha.
Misalnya Inkindo, Gapensi, Akli, Asephi, dan sebagainya.
10.Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi
pelanggaran hukum oleh pengusaha, perselisihan hukum di antara
pengusaha yang dimuat di surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain,
agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kasus-kasus
tersebut.

Kuliah ke 3
Subyek dan Obyek Hukum
 Subyek hukum adalah setiap pendukung hak
dan kewajiban/ mempunyai kewenangan
hukum.
 Subyek hukum terdiri dari;
1. Manusia/ orang
2. Badan Hukum

 Obyek hukum adalah segala sesuatu yang
bermanfaat bagi subyek hukum, mempunyai
nilai ekonomis dan dapat dikuasai.
 Obyek hukum ---- “benda”( benda berwujud,
benda tidak berwujud, benda bergerak, benda
tidak bergerak)

Obyek hukum dan lembaga penjaminann dan
peralihan hak.
 Lembaga gadai
 Fidusia
 Hak tanggungan (benda tidak bergerak spt. Hak
atas tanah yang diatur dalam UUPA No 5/1960
seperti Hak Milik, HGB,HGU,Hak Pakai
 APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)

Kuliah ke 4 & 5
Materi : H.Perikatan
Pengertian
Perikatan adalah hubungan hukum
antara dua pihak, pihak yang satu
berhak atas prestasi dan pihak
lainnya wajib memenuhi prestasi
tersebut.

Unsur- unsur Perikatan
1. Adanya hubungan hukum ( yang menimbulkan akibat
hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.)
2. Adanya pihak-pihak (debitur dan kreditur)
3. Adanya prestasi : - berbuat sesuatu
- tidak berbuat sesuatu
- memberikan sesuatu

Sumber Perikatan
1. Ketetapan undang-undang
2. Perjanjian
Perjanjian
Pengertian Perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satuorang lain ataulebih.
( Pasal 1313 KUHPerdata).
Bentuk perjanjian : - tertulis
- tidak tertulis

Asas Perjanjian
 Asas Kebebasan Berkontrak( Pasal 1338 KUHPerdata)
 Asas Konsensualisme
 Asas Pacta sun servanda( asas kepastian hukum)
 Asas kekuatan mengikat
 Asas kepastian hukum
 Asas Moral
 Asas kebiasaan
 Asas kepatutan
 Asas keseimbangan
 Asas kepercayaan
 Asas Itikad baik (Goede trouw)

Syarat-syarat sahnya perjanjian
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata :
1. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak ;
2. Pihak-pihak dinyatakan cakap hukum;
3. Obyeknya tertentu;
4. Adanya sebab yang dihalalkan
1 dan 2 merupakan syarat subyektif
3 dan 4 merupakan syarat obyektif

Macam-macam perjanjian
 Perjanjian konsensus
 Perjanjian formal
 Perjanjian riil
Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata;
- Perjanjian Jual Beli
- Perjanjian Sewa Menyewa
- Perjanjian Borongan
- Perjanjian Kuasa
- Perjanjian Perburuhan
- Perjanjian Pinjam Meminjam

 Perjanjian yang diatur di luar KUHPerdata;
a) Perjanjian Sewa Beli/Leasing
b) Perjanjian Joint Venture
c) Perjanjian Waralaba,
d) dll.

Perjanjian Baku ( Standart contract )
adalah perjanjian yang isinya dibuat/disusun secara sepihak.
Ciri-ciri Perjanjian Baku a.l. :
1. Isi perjanjian dibuat/ ditentukan secara sepihak (oleh Kreditur) yang
posisinya relatif kuat.
2. Debitur tidar turut dalam menentukan substansi kontrak
3. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan.
4. Dibuat secara tertulis
5. Format dipersiapkan terlebih dahulu isi dan formatnya (masal
ataupun individual)
Contoh Perjanjian Baku : Perjanjian Kredit, Perjanjian Asuransi, dll.

Wanprestasi dan Forcemajeur
Wanprestasi =perbuatan ingkar janji
Bentuk wanprestasi:
 tidak melakukan apa yang telah disanggupinya.
 melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana
mestinya.
 melaksanakan perjanjian tetapi terlambat
 melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan.
Penetapan wanprestasi dengan cara somasi

Force majeur
 “Force majeur” atau “overmacht” adalah
suatu keadaan darurat , debitur tidak dapat
melaksanakan perjanjian, yang disebabkan
bukan kesalahan debitur.
 Akibat hukum dari force majeur timbul resiko
yaitu kewajiban memikul kerugian yang
disebabkan adanya kejadian diluar kesalahan
salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab
terhadap resiko yang timbul ?
 Tanggung jawab resiko menurut teori obyektif
dan teori subyektif .

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corparate
Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen
usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara
ilegal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi
perusahaan bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup
dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan
komunitas secara lebih luas.
CSR menurut The World Business Council for
Sustainable Developement (WBCSD) yaitu komitmen
bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan
tersebut, komunitas-komunitas setempat (lokal) dan
komunitas secara keseluruhan dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan. 68

 CSR” merupakan :
- peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti
adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota
komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial
yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan
lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang
ada sekaligus memelihara.
- Atau merupakan cara perusahaan mengatur proses
usaha untuk memproduksi dampak positif pada
komunitas.
- Atau proses penting dalam pengaturan biaya yang
dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari
stakeholder baik secara internal (pekerja, stakeholders
dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan
pengaturan umum, anggota-anggota komunitas,
kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain) 69

9-Materi presentasi-semester- duaEtika-wirausaha.ppt

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 9-Materi presentasi-semester- duaEtika-wirausaha.ppt

Similar to 9-Materi presentasi-semester- duaEtika-wirausaha.ppt (20)

More from Efrizal Zaida

More from Efrizal Zaida (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

9-Materi presentasi-semester- duaEtika-wirausaha.ppt