Abstract- Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyebaran dan penerimaan informasi dari Pemerintah Desa Jagalempeni selaku abdi negara kepada masyarakat Desa Jagalempeni. Saat ini informasi dan pelayanan dilakukan secara konvensional berdasarkan jam kerja, face-to-face sehingga pelayanan terbatas, informasi tidak luas, potensi daerah kurang dikenal luas, laporan warga tidak bebas
dan kurang prifasi. Website Desa sangatlah diperlukan agar informasi lebih cepat, akurat tersampaikan, pelayanan lebih maksimal dan adanya transparansi informasi dan data. Untuk itu peneliti akan membangun sebuah E-Government dalam bentuk website Desa dengan konsep informasi, integrasi, interaksi dan pelayanan sebagai media untuk peningkatan tata kelola informasi dan pelayanan publik Desa Jagalempeni menuju Desa yang baik (Good Governance).
Keywords : e-Government, Tata Kelola, Desa Jagalempeni
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan berbasis teknologi informasi (e-leadership) dalam pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). E-leadership diperlukan untuk memotivasi sumber daya manusia agar dapat bekerja secara terintegrasi melintasi batasan dengan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi."
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
Proposal ini menawarkan kerja sama untuk membangun Kabupaten/Kota menjadi Cyber City guna meningkatkan pelayanan pemerintahan melalui sistem informasi terintegrasi dan memberdayakan masyarakat dengan akses internet luas."
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan Karo Cyber City di Kabupaten Karo melalui penerapan sistem informasi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
E-Government merupakan upaya pemerintah mengembangkan sistem kepemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat tiga model penyampaian e-Government yaitu Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Government. E-Government diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis pemerintah.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia sesuai instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. Dokumen tersebut menjelaskan dasar pertimbangan, definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan strategi penerapan e-government di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan berbasis teknologi informasi (e-leadership) dalam pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). E-leadership diperlukan untuk memotivasi sumber daya manusia agar dapat bekerja secara terintegrasi melintasi batasan dengan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi."
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
Proposal ini menawarkan kerja sama untuk membangun Kabupaten/Kota menjadi Cyber City guna meningkatkan pelayanan pemerintahan melalui sistem informasi terintegrasi dan memberdayakan masyarakat dengan akses internet luas."
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan Karo Cyber City di Kabupaten Karo melalui penerapan sistem informasi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
E-Government merupakan upaya pemerintah mengembangkan sistem kepemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat tiga model penyampaian e-Government yaitu Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Government. E-Government diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis pemerintah.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan e-government di Indonesia sesuai instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. Dokumen tersebut menjelaskan dasar pertimbangan, definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan strategi penerapan e-government di Indonesia.
PENGADUAN ONLINE BERBASIS WEB (EC-RESOLVER) UNTUK MENUJU DESA DIGITALGede Surya Mahendra
ABSTRAK
Abstrak: Menyambut implementasi dari Industri 4.0 di Indonesia, melalui praktik e- government, berbagai sektor telah mengembangkan beragam inovasi untuk pelayanan publik, salah satunya pada sektor pelayanan pengaduan. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, penggunaan e-complaint harus digunakan dengan lebih baik, disosialisasikan lebih luas, diajarkan penggunaannya baik oleh perangkat desa sebagai pengelola sistem dan juga masyarakat sebagai pengguna untuk dapat menyampaikan informasi yang terjadi dengan lebih cepat dan selalu dapat digunakan 24 jam. Tujuan yang ingin dicapai adalah Desa Kukuh dapat memiliki sarana e-complaint dengan penggunaan yang luas, dapat digunakan secara efektif dan efesien, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengusung e-government dengan baik. Metode pelaksanaan pengabdian ini berupa pemberian pelatihan penggunaan EC- Resolver. Hasil kegiatan pelatihan dan pengembangan EC-Resolver pada Desa Kukuh adalah implementasi EC-Resolver serta pengelolaan komplain dapat ditingkatkan yang semula manual menjadi digital dengan pendokumentasian komplain lebih baik dan efesien. Pelaksanaan pelatihan mencapai 79,6% dalam kategori baik. Dari pelatihan ini didapatkan peningkatan kemampuan mitra dalam penggunaan teknologi untuk pengelolaan e-complaint.
Kata Kunci: Pengaduan; Masyarakat; Desa; Website; Pelatihan.
Abstract: Welcoming the implementation of Industry 4.0 in Indonesia, through e- government practices, various sectors have developed various innovations for public services, one of which is the complaint service sector. To increase the convenience of the community, the use of e-complaint must be better used, more widely disseminated, taught its use both by village officials as system managers and also by the community as users to be able to convey information that occurs more quickly and always be used 24 hours. The goal to be achieved is that Kukuh Village can have e-complaint facilities with wide use, can be used effectively and efficiently, and can improve service quality by properly promoting e-government. The method of implementing this service is in the form of providing training in the use of the EC-Resolver. The result of the training and development of the EC-Resolver in Kukuh Village is that the implementation of the EC- Resolver and complaint management can be improved from being manual to digital by documenting complaints better and more efficiently. The implementation of training reached 79.6% in the good category. From this training, it was found that the partners' ability to use technology for e-complaint management was increased.
Keywords: Complaint; Community; Village; Website; Training.
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Implementasi layanan e-Samsat di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian menemukan bahwa proses implementasi e-Samsat belum berjalan secara efektif karena beberapa kendala seperti akses jaringan terbatas dan kurangnya sosialisasi.
Website e-government Kota Depok menyediakan berbagai informasi publik dan layanan interaktif untuk masyarakat. Menu utamanya meliputi profil kota, instansi pemerintah, info kota, program pemerintah, dan layanan seperti call center serta aplikasi seluler. Website ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Depok.
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi penilaian e-government Indonesia."
Festival Desa Melek IT Kabupaten Lebak 2015 merupakan festival yang akan diselenggarakan pada 20-21 April 2015 di Aula Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan website resmi pemerintah desa, memberikan pelatihan pengelolaan website dan sistem informasi desa, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik di desa. Kegiatannya meliputi lounching website desa, pelantikan relawan TIK, pen
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah e-Government yang membahas tentang pengertian, manfaat, dan proses pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik seperti akses informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik lainnya.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundangan terkait penerapan eGovernment di Indonesia, meliputi UUD 1945 Pasal 28F yang memberikan hak untuk mendapatkan informasi, INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi eGovernment nasional, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dokumen ini juga menjelaskan definisi, manfaat, dan strategi implementasi eGovernment di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas mengenai potensi pembangunan smart village di Lampung dan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Beberapa poin utama adalah perlunya mengintegrasikan seluruh entitas desa ke dalam ekosistem digital untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat desa. Langkah awalnya adalah menyediakan konektivitas internet dan infrastruktur TIK, kemudian memanfa
E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dokumen ini membahas tentang kerangka arsitektur, kelompok aplikasi, dan standar yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi e-government meliputi aplikasi untuk layanan masyarakat, bisnis dan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan e-government yang berhasil dengan menjelaskan paradigma web 2.0, manfaat, tujuan, prinsip, infrastruktur, strategi integrasi sistem informasi, pentahapan penerapan, dan contoh kasus e-government di negara Swiss dan Singapura.
Relawan TIK Indonesia berdiri pada 2011 untuk membangun jembatan antara supply dan demand di bidang TIK, antar komunitas TIK, dan antara pegiat TIK dengan pemerintah dan perusahaan. Organisasi ini terdiri dari berbagai latar belakang dan melakukan berbagai kegiatan seperti pembentukan anggota, pelatihan, sosialisasi, dan kerjasama.
Website dinamis desa direncanakan untuk mengelola informasi publik sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Website akan dikelola tim desa dan terdiri dari berita, galeri, video, agenda, peraturan desa, layanan publik, dan informasi lainnya. Situs web dinamis memungkinkan isinya diperbarui secara berkala.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan e-government lokal di kota-kota di Indonesia. E-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa kota contoh yang telah menerapkan e-government antara lain Bandung, Bogor, dan Makassar. Penerapan e-government harus didukung dengan strategi kebijakan, infrastruktur yang memadai, serta SDM yang
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen membahas tentang implementasi sistem E-Government oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Government meliputi sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan regulasi pemerintah.
3. Pemerintah Kota Surabaya dianggap berhasil menerapkan E-Government berdasarkan penghargaan yang
PENGADUAN ONLINE BERBASIS WEB (EC-RESOLVER) UNTUK MENUJU DESA DIGITALGede Surya Mahendra
ABSTRAK
Abstrak: Menyambut implementasi dari Industri 4.0 di Indonesia, melalui praktik e- government, berbagai sektor telah mengembangkan beragam inovasi untuk pelayanan publik, salah satunya pada sektor pelayanan pengaduan. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, penggunaan e-complaint harus digunakan dengan lebih baik, disosialisasikan lebih luas, diajarkan penggunaannya baik oleh perangkat desa sebagai pengelola sistem dan juga masyarakat sebagai pengguna untuk dapat menyampaikan informasi yang terjadi dengan lebih cepat dan selalu dapat digunakan 24 jam. Tujuan yang ingin dicapai adalah Desa Kukuh dapat memiliki sarana e-complaint dengan penggunaan yang luas, dapat digunakan secara efektif dan efesien, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengusung e-government dengan baik. Metode pelaksanaan pengabdian ini berupa pemberian pelatihan penggunaan EC- Resolver. Hasil kegiatan pelatihan dan pengembangan EC-Resolver pada Desa Kukuh adalah implementasi EC-Resolver serta pengelolaan komplain dapat ditingkatkan yang semula manual menjadi digital dengan pendokumentasian komplain lebih baik dan efesien. Pelaksanaan pelatihan mencapai 79,6% dalam kategori baik. Dari pelatihan ini didapatkan peningkatan kemampuan mitra dalam penggunaan teknologi untuk pengelolaan e-complaint.
Kata Kunci: Pengaduan; Masyarakat; Desa; Website; Pelatihan.
Abstract: Welcoming the implementation of Industry 4.0 in Indonesia, through e- government practices, various sectors have developed various innovations for public services, one of which is the complaint service sector. To increase the convenience of the community, the use of e-complaint must be better used, more widely disseminated, taught its use both by village officials as system managers and also by the community as users to be able to convey information that occurs more quickly and always be used 24 hours. The goal to be achieved is that Kukuh Village can have e-complaint facilities with wide use, can be used effectively and efficiently, and can improve service quality by properly promoting e-government. The method of implementing this service is in the form of providing training in the use of the EC-Resolver. The result of the training and development of the EC-Resolver in Kukuh Village is that the implementation of the EC- Resolver and complaint management can be improved from being manual to digital by documenting complaints better and more efficiently. The implementation of training reached 79.6% in the good category. From this training, it was found that the partners' ability to use technology for e-complaint management was increased.
Keywords: Complaint; Community; Village; Website; Training.
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Implementasi layanan e-Samsat di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian menemukan bahwa proses implementasi e-Samsat belum berjalan secara efektif karena beberapa kendala seperti akses jaringan terbatas dan kurangnya sosialisasi.
Website e-government Kota Depok menyediakan berbagai informasi publik dan layanan interaktif untuk masyarakat. Menu utamanya meliputi profil kota, instansi pemerintah, info kota, program pemerintah, dan layanan seperti call center serta aplikasi seluler. Website ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Depok.
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi penilaian e-government Indonesia."
Festival Desa Melek IT Kabupaten Lebak 2015 merupakan festival yang akan diselenggarakan pada 20-21 April 2015 di Aula Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan website resmi pemerintah desa, memberikan pelatihan pengelolaan website dan sistem informasi desa, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik di desa. Kegiatannya meliputi lounching website desa, pelantikan relawan TIK, pen
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah e-Government yang membahas tentang pengertian, manfaat, dan proses pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik seperti akses informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik lainnya.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundangan terkait penerapan eGovernment di Indonesia, meliputi UUD 1945 Pasal 28F yang memberikan hak untuk mendapatkan informasi, INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi eGovernment nasional, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dokumen ini juga menjelaskan definisi, manfaat, dan strategi implementasi eGovernment di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas mengenai potensi pembangunan smart village di Lampung dan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Beberapa poin utama adalah perlunya mengintegrasikan seluruh entitas desa ke dalam ekosistem digital untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat desa. Langkah awalnya adalah menyediakan konektivitas internet dan infrastruktur TIK, kemudian memanfa
E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dokumen ini membahas tentang kerangka arsitektur, kelompok aplikasi, dan standar yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi e-government meliputi aplikasi untuk layanan masyarakat, bisnis dan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan e-government yang berhasil dengan menjelaskan paradigma web 2.0, manfaat, tujuan, prinsip, infrastruktur, strategi integrasi sistem informasi, pentahapan penerapan, dan contoh kasus e-government di negara Swiss dan Singapura.
Relawan TIK Indonesia berdiri pada 2011 untuk membangun jembatan antara supply dan demand di bidang TIK, antar komunitas TIK, dan antara pegiat TIK dengan pemerintah dan perusahaan. Organisasi ini terdiri dari berbagai latar belakang dan melakukan berbagai kegiatan seperti pembentukan anggota, pelatihan, sosialisasi, dan kerjasama.
Website dinamis desa direncanakan untuk mengelola informasi publik sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Website akan dikelola tim desa dan terdiri dari berita, galeri, video, agenda, peraturan desa, layanan publik, dan informasi lainnya. Situs web dinamis memungkinkan isinya diperbarui secara berkala.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan e-government lokal di kota-kota di Indonesia. E-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa kota contoh yang telah menerapkan e-government antara lain Bandung, Bogor, dan Makassar. Penerapan e-government harus didukung dengan strategi kebijakan, infrastruktur yang memadai, serta SDM yang
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen membahas tentang implementasi sistem E-Government oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Government meliputi sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan regulasi pemerintah.
3. Pemerintah Kota Surabaya dianggap berhasil menerapkan E-Government berdasarkan penghargaan yang
Komunitas Dem-IT Ciamis adalah wadah gerakan sosial yang mendorong pemerintahan desa yang terbuka dan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Ciamis. Komunitas ini bertujuan membangun pelayanan publik yang baik serta pengelolaan sumber daya desa yang transparan melalui pelatihan penggunaan website dan aplikasi desa. Saat ini telah banyak desa di Ciamis yang mengelola website untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka
E-government di Indonesia sudah diterapkan di berbagai kota seperti Surabaya, Bojonegoro, Binjai, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat empat tipe e-government yaitu G2C untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, G2B untuk memudahkan bisnis, G2G untuk kerja sama antar pemerintah, dan G2E untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Iin herlena h, hapzi ali,makalah sistem informasi berbasis komputer, ut bengk...530015898
Makalah ini membahas penerapan sistem informasi berbasis komputer dalam pelayanan e-KTP di Kantor Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Makalah ini menganalisis penggunaan sistem informasi berbasis komputer, kelebihan dan kekurangan e-KTP, serta menerapkan model sistem informasi sumber daya informasi untuk menganalisis penerapan e-KTP di kecamatan tersebut.
Proposal ini mengusulkan perancangan aplikasi persuratan berbasis web untuk RW 05 Kecamatan Manggala Kelurahan Manggala Kota Makassar. Saat ini administrasi RW masih menggunakan sistem manual yang membutuhkan waktu dan biaya. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses administrasi serta mengurangi biaya.
I. Dokumen tersebut membahas program kerja Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2019-2023 yang mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur
II. Dibahas pula manajemen talenta aparatur sipil negara di Jawa Tengah yang meliputi pemetaan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja berbasis kompetensi dan perilaku
III. Sistem penilaian kinerja dan perilaku 360 derajat diuraikan
Tugas makalah ini membahas pengembangan e-government di pemerintahan lokal kota dan permukiman. E-government merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang dimaksudkan untuk mendukung good governance melalui penyediaan informasi dan layanan publik secara online. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan faktor-faktor penghambat pengembangan e-government di antaranya kurangnya anggaran, payung hukum, dan k
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...ridhofitrah
Dokumen ini membahas tentang pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia saat ini dan masa depannya. Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan pelayanan publik secara online. Walaupun penetrasi internet meningkat, pemanfaatannya untuk layanan publik masih rendah. Pemerintah perlu menyederhanakan akses dan mengintegrasikan layanan di satu portal. Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mulai menata pengembangan e-government se
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh organisasi COMBINE untuk memfasilitasi pengelolaan data dan informasi di tingkat desa secara partisipatif dan transparan. SID telah diterapkan di beberapa desa sejak 2009, seperti Desa Balerante, Terong, dan Gilangharjo, dan membantu penanganan bencana, pelayanan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Dokumen ini juga menjel
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penerapan manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.
2. Inisiatif "Sekolah MANTAP" diluncurkan untuk memperkuat praktik-praktik baik pengelolaan dana di sekolah, khususny
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagalempeni
1. Volume 3 No 1 – 2017
ijse.bsi.ac.id IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering
58 ISSN : 2461‐0690ISSN : 2461‐069058
E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa
Jagalempeni
Warjiyono
1
, Husni Faqih
2
Jurusan Komputerisasi Akuntansi, AMIK BSI TEGAL
Jl. Sipelem No. 22 Kel Kraton, Tegal Barat
warjiyono.wrj@bsi.ac.id, husni.hnf@bsi.ac.id
Abstract- This study aims to meet the needs of dissemination and acceptance of information from the
Government of Jagalempeni Village as a state servant to the community of Jagalempeni Village. Currently
information and services are carried out conventionally based on working hours, face-to-face so that
services are limited, information is not extensive, potential areas are less well known, reports of unfree
and less privileged citizens. Village website is needed for information more quickly, accurate conveyed,
more maximal service and the existence of transparency of information and data. For that researchers will
build an E-Government in the form of Village website with the concept of information, integration,
interaction and service as a medium for improving governance of information and public services
Jagalempeni Village to a good village (Good Governance).
Keywords: e-Government, Governance, Jagalempeni Village
Abstract- Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyebaran dan penerimaan informasi dari
Pemerintah Desa Jagalempeni selaku abdi negara kepada masyarakat Desa Jagalempeni. Saat ini
informasi dan pelayanan dilakukan secara konvensional berdasarkan jam kerja, face-to-face sehingga
pelayanan terbatas, informasi tidak luas, potensi daerah kurang dikenal luas, laporan warga tidak bebas
dan kurang prifasi. Website Desa sangatlah diperlukan agar informasi lebih cepat, akurat tersampaikan,
pelayanan lebih maksimal dan adanya transparansi informasi dan data. Untuk itu peneliti akan
membangun sebuah E-Government dalam bentuk website Desa dengan konsep informasi, integrasi,
interaksi dan pelayanan sebagai media untuk peningkatan tata kelola informasi dan pelayanan publik
Desa Jagalempeni menuju Desa yang baik (Good Governance).
Keywords : e-Government, Tata Kelola, Desa Jagalempeni
I. PENDAHULUAN
Pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan
wajib bagi setiap individu, pelaku bisnis, dunia
pendidikan dan pemerintahan. Hal tersebut
mendorong perkembangan teknologi dan
komunikasi berkembang sangat pesat. Distribusi
informasi dan data sudah tidak mengenal batas
wilayah, negara, waktu dan tempat. Semua bisa
diakses secara mudah oleh siapapun, kapanpun
dan dimanapun, semua terasa cepat dan praktis.
Bagi yang belum memafaatkan internet sebagai
media informasi dan pelayanan maka siap-siaplah
untuk mengalami kemunduran.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government, dalam
hubungannya dengan peningkatan pelayanan
publik, kemajuan teknologi informasi harus
dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan
kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan,
dan mendistribusikan informasi. Dengan E-
government pemerintah dapat mengoptimasikan
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk
mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi,
serta membentuk jaringan sistem manajemen dan
proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi
pemerintah bekerja secara terpadu. Maksud dari
hal ini adalah bahwa pemerintah harus
menyediakan akses yang mudah dan sederhana
ke semua informasi dan layanan publik.
Wilayah adiministrasi Kabupaten Brebes
terbagi atas 17 kecamatan terdiri dari 292 desa
dan lima kelurahan dengan luas wilayah 166,117
hektare yang terdiri dari lima kecamatan wilayah
pantai, sembilan kecamatan dataran rendah, dan
tiga kecamatan dataran tinggi atau perbukitan.
Desa Jagalempeni merupakan desa yang berada
di Kabupaten Brebes Kecamatan Wanasari
Propinsi Jawa Tengah. Desa Jagalempeni
mempunyai luas wilayah 419,76 hektar dengan
tipologi adalah perladangan. Mata pencaharian
masyarakatnya lebih banyak petani dan buruh tani
karena Desa Jagalempeni termasuk penghasil
bawang merah terbesar di Kabupaten Brebes.
Pasal 86 UU Republik Indonesia No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa menyatakan bahwa, Desa
berhak mendapatkan akses informasi melalui
sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah
2. Volume 3 No 1 – 2017
ijse.bsi.ac.id IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering
59 ISSN : 2461‐0690ISSN : 2461‐069059
Daerah wajib mengembangkan sistem informasi
Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris
Desa Jagalempeni dengan Ibu Siti Maemunah
bahwa Desa Jagalempeni saat ini mempunyai
permasalahan seperti kurang terpublishnya berita
desa, informasi desa, potensi desa, kegiatan-
kegiatan desa, pelayanan desa hingga komunikasi
antara masyarakat dengan pihak desa. Atas dasar
itulah yang mendorong Desa Jagalempeni harus
memiliki website desa yang difungsikan untuk
manajemen informasi desa dan kemudahan
pelayanan masyarakat sehingga terjadi informasi
lebih cepat, akurat, transparan dan meningkatnya
pelayanan desa.
Holle menjelaskan adanya upaya untuk
meminimalisir dan menghilangkan praktek
maladministrasi, salah satunya dapat dilaksanakan
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam bingkai e-goverment yang dapat
mengurangi atau bahkan menghilangkan kontak
langsung dalam pemberian pelayanan penyebab
terjadinya praktek maladministrasi (Holle, 2011).
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Membangun sistem informasi berbasis website
sebagai media intuk publikasi informasi dan
potensi desa, pelayanan desa untuk menjadi
lebih baik.
2. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi untuk tata kelola informasi dan
layanan publik Desa Jagalempeni.
3. Mengimplementasikan ide dan keinginan Desa
Jagalempeni untuk mempunyai E-government
sebagai website Desa guna mendorong
menjadi masyarakat informasi.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Masyarakat dan perangkat Desa Jagalempeni
akan mempunyai E-Government sebagai
sistem informasi berbasis Web untuk
mempromosikan potensi-potensi desa,
informasi, agenda dan peningkatan layanan
lainnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadikan masyarakat Desa Jagalempeni
menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan
teknologi dan mengikuti keterbukaan akan
inormasi dan layanan administratif desa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan
Desa Jagalempeni lebih maju, lebih terbuka,
lebih transparan dan meningkatkan layanan
dan taraf hidup warda Desa Jagalempeni
II. RELATED WORK
Penggunaan teknologi informasi untuk
meningkatkan pengambilan keputusan
administratif, memberikan layanan kepada warga
dan mendukung perubahan organisasi pemerintah
kota lainnya yang diperlukan untuk kinerja yang
lebih baik merupakan konsep dari Smart City.
Dalam mengimplementasikannya, e-government
mengusulkan lima model yaitu strategic intent,
data, technology, governance & service delivery
model dan stakeholder engagement. Pendekatan
baru ini diharapkan dapat memberikan hasil yang
lebih bermanfaat bagi administrasi pemerintahan
kota.
Untuk mempelajari adopsi e-goverment, penelitian
ini mengulas secara luar berbagai model e-
goverment yang telah digunakan. Temuan
menunjukkan bahwa harapan kinerja, ekspektasi
usaha, pengaruh sosial, memberikan kondisi
memfasilitasi, kondisi memfasilitasi tersedia,
kepercayaan dalam pemerintahan, kepercayaan
dalam teknologi dan kepuasan warga merupakan
faktor utama yang berkaitan dengan adopsi e-
government.
E-government dapat mengubah cara warga
berurusan dengan kantor pemerintah. Warga
negara dapat menyelesaikan transaksi tanpa perlu
untuk mengunjungi kantor pemerintah. Hal itu juga
menyatakan bahwa e-government dapat
menghasilkan penghematan besar untuk entitas
pemerintah. Sebagai definisi yang lebih luas, e-
goverment berhubungan dengan penggunaan IT di
umum untuk meningkatkan transaksi antara
pemerintah dan warganya. Tiga kategori untuk
membangun e-government berkualitas tinggi:
1. Back-end
Kategori ini terdiri dari centricity pelanggan,
interoperabilitas, penggunaan standar,
modularitas, keamanan, privasi, single sign-on,
delegasi, e-partisipasi, pembayaran, alur kerja,
dan subkategori responsif.
2. Front-end
Kategori ini meliputi subkategori one-stop shop,
kemudahan navigasi, jaringan sosial,
personalisati, pengguna, industrialisasi, dan
strukturasi. Sementara, praktek konten web
terbaik meliputi relevansi, aksesibilitas, mesin
pencari, perubahan berkala, konten yang kaya,
permainan interaktif, aplikasi ponsel, laporan,
translation, dan dimengerti.
3. Praktek terbaik eksternal yang dianggap
sebagai non-teknis dan tidak langsung terkait
dengan aspek teknis dari e-portal. Ini termasuk
3. Volume 3 No 1 – 2017
ijse.bsi.ac.id IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering
60 ISSN : 2461‐0690ISSN : 2461‐069060
iklan, referensi, insentif, kontes, dan
subkategori usabilitas.
III. METODOLOGY
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan
metode observasi, wawancara dan daftar pustaka.
Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data
yang digunakan untuk keperluan kontent di
website Desa Jagalempeni. Wawancara dilakukan
untuk mendapatkan data terkait dengan
permasalahan, harapan dan gagasan yang akan
dituangkan ke dalam website ini. Studi
Pustakadilakukan untuk mendapatkan referensi,
metode dan konsep sebuah E-Government yang
baik menurut para ahli.
Gambar 1. Pemikiran pembuatan website Desa
Jagalempeni
Sesuai dengan model Hiller dan Belanger (2001),
berikuti merupakan definisi dari e-government:
1. Information
Merupakan bentuk paling dasar dari situs Web
yaitu postingan informasi.
2. Interaction
Melibatkan komunikasi antara warga dan
pemerintah.
3. Transaction
Layanan online dan transaksi keuangan
tersedia untuk digunakan oleh warga.
4. Integration
Semua layanan terhubung. Sebuah e-portal
tunggal dapat digunakan untuk mengakses
semua layanan e-government.
5. Participation
Fitur partisipasi politik, posting komentar dan
voting.
Model Alhomod dan Shafi
Alhomod dkk (2012) menyatakan bahwa terdapat
empat tahapan e-government, antara lain:
1. Presence on the web
Tahap pertama e-government ini hanya
menyediakan, mendistribusikan informasi
kepada publik tetapi tidak memiliki kemampuan
interaksi.
2. Interaction between the citizen and the
government
Tahap kedua ini ditandai dengan kehadiran
sebuah antarmuka web interaktif di mana
beberapa jenis komunikasi terjadi antara
pemerintah dan warganya melalui web.
3. Complete transaction over the web
Tahap ini melibatkan transaksi antara warga
dan pemerintah seperti pembayaran tagihan &
pajak.
4. Integration of services
Tahap ini, berbagai departemen pemerintah
berbagi informasi antara satu sama lain dan
juga menawarkan jasa kepada warga secara
online.
Gambar 2. Tahapan E-Government
Sumber: Alhomod dkk (2012)
IV. HASIL
Gambar 3. Konsep Website Desa Jagalempeni
Gambar 3 menunjukan tentang Konsep Web Desa
Jagalempeni, antarai lain:
1. Information
Tersedia berbagai macam informasi desa mulai
dari profil desa, visi misi, wilayah desa, statistik
data desa, kontak desa, maps, berita desa,
potensi desa, galery desa, pengumuman-
4. Volume 3 No 1 – 2017
ijse.bsi.ac.id IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering
61 ISSN : 2461‐0690ISSN : 2461‐069061
pengumuman, kegiatan-kegiatan desa yang
harus dipublikasikan secara lengkap, terkini
dan akurat.
2. Interaction
Tersedia komunikasi antara warga dan
perangkat desa Jagalempeni melalui chatting
untuk tanya jawab dengan perangkat Desa
Jagalempeni
3. Integration
Tersedia akses link dengan perangkat
pemerintah khususnya Kabupaten sehingga
masyarakat akan mudah mencari dan
terhubung dengan yang lainnya
4. Participation
Tersedia fitur untuk posting komentar, laporan
warga, voting, testimoni dari warga terhadap
pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa
Jagalempeni.
Gambar 4. Website Desa Jagalempeni
IV. KESIMPULAN
Hasil penelitian ini diharapkan mampu
memfasilitasi informasi dan komunikasi antara
perangkat Desa Jagalempeni dengan warganya.
Memunculkan potensi-potensi desa yang selama
ini terpendam akan muncul ke permukaan dan
dikenal banyak orang sehingga akan tumbuh dan
berkembang potensi perekonomian tersebut.
E-Government Desa Jagalempeni sebagai sistem
informasi berbasis website diharapkan menjadi
media informasi, interaktif, integrasi dan servis
yang baik media menuju tata kelola informasi dan
layanan publik yang lebih baik dan transparan.
Untuk kesempurnaan e-Government ini perlu
adanya masukan dari masyarakat dan
kedepannya akan dilakukan penelitian E-
Government Desa Jagalempeni untuk
mengetahui tingkat efektif website tersebut,
berapa besar dukungan terhadap akses
website tersebut.
REFERENSI
[1] Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government. Jakarta,
Pemerintah Republik Indonesia.
[2]
http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabup
aten-brebes diakses 1 Feb 2017 pukul 08:57
Wib
[3] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa
[4] Holle, “Pelayanan Publik Melalui Electronic
Government: Upaya Meminimalisir Praktek
Maladministrasi Dalam Meningkatan Public
Service”. Jurnal Sasi Vol.17 No.3 2011.
[5] Gilberto Madeira; Tor Guimaraes; Leonardo
de Souza Mendes. Assessing some models
for city e-government implementation: a case
study. Electronic Government, an Int. J., 2016
Vol.12, No.1, pp.86 – 105.
http://www.inderscience.com/offer.php?id=74
250.
[6] Kriti Priya Gupta; Swati Singh; Preeti
Bhaskar. Citizen adoption of e-government: a
literature review and conceptual framework.
Journal: Electronic Government, an Int. J.,
2016 Vol.12, No.2, pp.160 – 185.
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php
?artid=76134
[7] Abdoullah Fath-Allah and Laila Cheikhi. E-
government portals best practices: a
comprehensive survey. Electronic
Government, An International Journal, Vol.
11, Nos. 1/2, 2014.
http://www.inderscience.com/storage/f124821
563111097.pdf
[8] Hiller, J. S., & Belanger, F. (2001). “Privacy
strategies for electronic government”. E-
Government Series. Retrieved with
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download
?doi=10.1.1.470.2867&rep=rep1&type=pdf
[9] Alhomod, S. M., Shafi, M. M., Kousarrizi, M.
N., Seiti, F., Teshnehlab, M., Susanto, H.,
Batawi, Y. A. (2012). “Best Practices in E
government: A review of Some Innovative
Models Proposed in Different Countries”.
International Journal of Electrical & Computer
Sciences, 12(01), 1–6.