Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 di Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.
2. Anggaran tersebut meliputi pendapatan Rp1,663,143,378 dan belanja Rp1,663,143,663 untuk bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015
2. Anggaran tersebut memuat pendapatan dan belanja desa serta rincian masing-masing bidang program
3. Peraturan desa ini disetujui bersama badan permusyawaratan desa
Dokumen tersebut berisi pedoman pengelolaan program penguatan pembangunan perdesaan (P4) untuk pemantapan lembaga dan infrastruktur desa (PLID) di Kabupaten Bandung, termasuk format dokumen kegiatan, daftar kelengkapan persyaratan, dan contoh surat permohonan pencairan dana tahap pertama.
Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro tahun 2019 berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait pembangunan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan daerah Kabupaten Kebumen. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seboro untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalari saridjo
Peraturan ini mengatur pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 di Kabupaten Kuningan. Pedoman ini mencakup pengertian, pokok-pokok kebijakan penyusunan anggaran desa, teknis penyusunan anggaran, dan hal lain terkait penyusunan anggaran desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Termasuk didalamnya adalah tentang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, alokasi dana desa, dan penggunaan dana desa.
3. Kebijakan pen
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015
2. Anggaran tersebut memuat pendapatan dan belanja desa serta rincian masing-masing bidang program
3. Peraturan desa ini disetujui bersama badan permusyawaratan desa
Dokumen tersebut berisi pedoman pengelolaan program penguatan pembangunan perdesaan (P4) untuk pemantapan lembaga dan infrastruktur desa (PLID) di Kabupaten Bandung, termasuk format dokumen kegiatan, daftar kelengkapan persyaratan, dan contoh surat permohonan pencairan dana tahap pertama.
Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro tahun 2019 berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait pembangunan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan daerah Kabupaten Kebumen. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seboro untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalari saridjo
Peraturan ini mengatur pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 di Kabupaten Kuningan. Pedoman ini mencakup pengertian, pokok-pokok kebijakan penyusunan anggaran desa, teknis penyusunan anggaran, dan hal lain terkait penyusunan anggaran desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Termasuk didalamnya adalah tentang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, alokasi dana desa, dan penggunaan dana desa.
3. Kebijakan pen
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wlahar Wetan tahun 2016 yang menetapkan total pendapatan sebesar Rp. 1.470.613.596 dan total belanja sebesar Rp. 1.440.017.376 dengan surplus sebesar Rp. 30.596.220.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran untuk tahun anggaran 2016 dengan total pendapatan Rp. 1.427.121.190 dan total belanja Rp. 1.427.121.190 sehingga tidak mengalami surplus atau defisit. Peraturan ini juga mengatur uraian lebih lanjut mengenai APBDes dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Peraturan Desa ini mengatur tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malingping Utara tahun 2015-2020. Dokumen ini merupakan acuan bagi Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan merata di berbagai bidang. Peraturan ini menetapkan visi, misi, program, dan kegiatan pembangunan Desa selama kurun waktu 2015-2020.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang pelaksanaan pemerintahan di Desa Balingasal pada tahun 2021, mencakup program kerja, anggaran, pencapaian, dan tantangan. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai asas pengelolaan keuangan desa.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut merangkum struktur organisasi dan tata kelola keuangan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Terdiri dari pejabat dan personil inspektorat, dasar hukum, bentuk pengawasan, ruang lingkup, dan proses penyusunan anggaran pemerintahan desa.
Perdes Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBDesa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wlahar Wetan tahun 2016 yang menetapkan total pendapatan sebesar Rp. 1.470.613.596 dan total belanja sebesar Rp. 1.440.017.376 dengan surplus sebesar Rp. 30.596.220.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran untuk tahun anggaran 2016 dengan total pendapatan Rp. 1.427.121.190 dan total belanja Rp. 1.427.121.190 sehingga tidak mengalami surplus atau defisit. Peraturan ini juga mengatur uraian lebih lanjut mengenai APBDes dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Peraturan Desa ini mengatur tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malingping Utara tahun 2015-2020. Dokumen ini merupakan acuan bagi Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan merata di berbagai bidang. Peraturan ini menetapkan visi, misi, program, dan kegiatan pembangunan Desa selama kurun waktu 2015-2020.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang pelaksanaan pemerintahan di Desa Balingasal pada tahun 2021, mencakup program kerja, anggaran, pencapaian, dan tantangan. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai asas pengelolaan keuangan desa.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut merangkum struktur organisasi dan tata kelola keuangan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Terdiri dari pejabat dan personil inspektorat, dasar hukum, bentuk pengawasan, ruang lingkup, dan proses penyusunan anggaran pemerintahan desa.
Peraturan Desa Tanjungsari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari tahun 2016 sebesar Rp1,2 miliar. Pendapatan berasal dari dana desa, bagian hasil pajak daerah, dan sumbangan masyarakat. Belanja akan mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Desa Dermaji Nomor 10 Tahun 2015 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun 2016 sebesar Rp1,452 miliar untuk pendapatan dan Rp1,473 miliar untuk belanja dengan defisit Rp20 juta yang akan ditutup dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya.
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dengan total pendapatan Rp. 2,13 miliar, total belanja Rp. 1,75 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp. 383,7 juta. APBDes ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Desa Salimbatu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dokumen tersebut menjelaskan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 2,7 miliar dan total belanja Rp. 2,7 miliar sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 28 juta.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mandesan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020 setelah pembahasan, dengan total pendapatan Rp1,4 miliar dan belanja Rp1,4 miliar yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2BWI Kaltim
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang perhitungan alokasi dana desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa serta tata cara penyaluran dan prioritas penggunaann
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 miliar untuk pendapatan dan Rp. 2,3 miliar untuk belanja dengan surplus sebesar Rp. 220 juta yang akan dibiayai melalui pembiayaan.
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
Laporan ini memberikan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekuncen tahun 2020, dengan total pendapatan Rp 1,256 miliar dan belanja Rp 1,217 miliar sehingga menghasilkan sisa lebih Rp 39 juta.
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...PemerintahDesa4
[Ringkasan]
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mergosono tahun 2020 yang terdiri dari pendapatan Rp1,699,246,500 dan belanja Rp1,699,246,500 dengan surplus nol. Peraturan ini juga mengatur ketentuan pelaksanaan dan perubahan APBDesa serta kewenangan Kepala Desa dalam penjabaran anggaran.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Perdes apb des cibalung 2015
1. PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIJERUK
KEPALA DESA CIBALUNG
ALAMAT: JL.JONGGOL KP.JONGGOL RT.01/04 KODEPOS 16740
RANCANGAN PERATURAN DESA CIBALUNG
NOMOR 01 TAHUN 2015
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBALUNG
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 02 Peraturan DaerahKabupaten
Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa,Kepala Desa menetapkan
rancangan PeraturanDesa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa);
b. Bahwa RancanganPeraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cibalung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi
Peraturan Desa Cibalung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 08 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 8 );
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari
Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 19);
2. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBALUNG
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA CIBALUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2015
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1,663,143,378
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 498,943,013
b. Bidang Pembangunan Rp. 1,090,142,674
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 59,650,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 14,407,691
e. Bidang Tak Terduga Rp. -
Jumlah Belanja Rp.1,663,143,663
Surplus/Defisit Rp…....................
= = = = = = = = = =
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.........................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.........................
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……...................
= = = = = = = = = ======
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantumdalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.
3. Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiaporang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Telah di Evaluasi Bupati/walikota
a.n. Camat .......
ttd
(...............................................)
Ditetapkan di : Cibalung
Pada tanggal : Januari 2015
KEPALA DESA CIBALUNG
RUSYADI S.Pd.I
Diundangkan di : Lembaran Desa dan Berita Desa oleh SekretarisDesa
Pada tanggal : Januari 2015
SEKRETARIS DESA CIBALUNG
SAEPUL RAHMAN S.Kom
4. A. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA
LAMBANG
PEMDES
PEMERINTAH DESA ......................
KECAMATAN .........................
KABUPATEN ....................
RANCANGAN PERATURAN DESA ......................
NOMOR ............ TAHUN..........
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .......................
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor
... Tahun ...... tentang ..................., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran 20........untuk
dievaluasi oleh Bupati Kabupaten ........................................;
b. Bahwa hasil evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun
Anggaran 20..... sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa ............. tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran
20........ menjadi Peraturan Desa ........................... tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran 20........
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........ tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........ tentang
....................... (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor ..... );
6. Dst....
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN
20........MENJADI PERATURAN DESA ........................... TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN
20........
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp…....................
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp….........................
5. b. Bidang Pembangunan Rp….........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp….........................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp….........................
e. Bidang Tak Terduga Rp….........................
Jumlah Belanja Rp….........................
Surplus/Defisit Rp…......................
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ……...................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .........................
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp…….....................
= = = = = = = = = =====
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesaTahun Anggaran .........;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di ................
Pada tanggal .................
KEPALA DESA ...................
..............................................