Dokumen tersebut membahas tentang dominasi Belanda di Indonesia, mulai dari faktor yang mendorong ekspansi Belanda, pembentukan VOC, tujuan dan kebijakan VOC, serta masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.

1. DOMINASI BELANDA DI
INDONESIA
Oleh :
Monika Yuli Hartanti

2. 1.1 Menghayati nilai-nilai persatuan dan keinginan bersatu
dalam perjuangan pergerakan nasional menuju
kemerdekaan bangsa sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa terhadap bangsa dan negara Indonesia.
2.1 Mengembangkan nilai dan perilaku mempertahankan
harga diri bangsa dengan bercermin pada kegigihan para
pejuang dalam melawan penjajah.
3.2 Menganalisis proses masuk dan perkembangan
penjajahan bangsa Barat ( Portugis, Belanda dan Inggris )
di Indonesia.
4.2 Mengolah informasi tentang proses masuk dan
perkembangan penjajahan Bangsa Barat di Indonesia dan
menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.

3. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui diskusi siswa mampu menganalisis proses
terbentuknya VOC sebagai kongsi dagang Belanda.
2. Melalui analisa buku teks siswa mampu mengidentifikasi
tujuan dibentuknya VOC.
3. Melalui analisa buku teks siswa mampu mengidentifikasi
kebijakan-kebijakan VOC terhadap Indonesia.
4. Melalui analisa buku teks siswa mampu menjelaskan
akhir dari VOC.
5. Melalui analisa buku teks peserta didik mampu
menjelaskan kebijakan-kebijakan Gubernur Jenderal
Herman Willem Daendels dalam berbagai bidang.

4. Faktor pendorong Bangsa Belanda
mekalukan ekspansi ke
Indonesia…
 Belanda pada awalnya merupakan negara jajahan
Spanyol.
 William Van Orange merupakan tokoh kemerdekaan
Belanda.
 Pada tahun 1580 Spanyol dan Portugis bersatu,
kemudian Belanda tidak lagi mendapatkan jatah rempah-
rempah.

5. Perjalanan Bangsa Belanda ke
Indonesia…
RUTE PERJALANAN BELANDA KE INDONESIA
BELANDA PANTAI BARAT AFRIKA
TANJUNG HARAPAN SAMUDRA HINDIA
SELAT SUNDA BANTEN

7. Terbentuknya VOC…
VOC (Vereenigne Oost Indische Compagnie)
Keberhasilan ekspedisi Belanda melakukan
perdagangan rempah-rempah mendorong
pengusaha-pengusaha Belanda yang lain untuk
berdagang ke Indonesia. Akibatnya terjadilah
persaingan diantara pedagang-pedagang Belanda
sendiri. Disamping itu, mereka harus menghadapi
persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris.

8.  VOC berdiri atas prakarsa dari Pangeran
Maurits dan Johan Van Olden Barnevelt,
pada tahun 1602.
 Kongsi-kongsi dagang di Belanda bersatu
menjadi sebuah kongsi dagang Besar yang
diberi nama Vereenigde Oost Indische
Compagnie (VOC) atau Persekutuan
Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Dengan
penguasa pusat yang terdapat di Belanda
berjumlah 17 orang.

9. Tujuan dibentuknya VOC…
VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai
oleh Francois Wittert, tujuan dibentuknya VOC antara lain :
1) Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama
pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal
dapat diperoleh.
2) Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi
persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lain maupun
dengan bangsa-bangsa Asia.
3) Membantu dana pemerintah Belanda yang berjuang
menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.

10. Hak Octroi
1) Monopoli perdagangan
2) Mencetak dan mengedarkan uang
3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai
4) Mengadakan perjanjian dengan raja-raja
5) Memiliki tentara untuk pertahanan diri
6) Mendirikan benteng
7) Menyatakan perang dan damai
8) Mengangkat dan memberhentikan penguasa-
penguasa setempat

11. Gubernur Jenderal VOC…
 Pada tahun 1610 VOC untuk pertama kalinya mengangkat
seorang Gubernur Jenderal untuk wilayah Nusantara ia adalah
Gubernur Jenderal Pieter Both, yang berkedudukan di
Ambon, namun VOC justru tidak memilih untuk membuka
pangkalan dagangnya di Ambon, MENGAPA ?
 Hal-hal yang dilakukan VOC dalam memonopoli
perdagangan antara lain :
- Verplichte Leverantie
- Contingenten
- Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman
rempah-rempah yang boleh ditanam
- Ekstirpasi
- Pelayaran Hongi

12. Sistem Birokrasi VOC
 Untuk memerintah wilayah-wilayah Indonesia yang
sudah dikuasai, VOC mengangkat seorang gubernur
jenderal yang dibantu oleh empat orang Dewan
India (Raad van Indie). Dibawah gubernur jenderal
diangkat beberapa gubernur yang memimpin suatu
daerah. Dibawah gubernur terdapat beberapa
residen yang dibantu oleh asisten residen.
Pemerintahan dibawahnya diserahkan kepada
pemerintahan tradisional, yaitu raja dan bupati.

13. Dalam melaksanakan pemerintahan,
VOC menerapkan sistem pemerintahan
tidak langsung (indirect rule) dengan
memanfaatkan sistem feodalisme yang
sudah berkembang di Indonesia. Dalam
feodalisme terdapat ketaatan mutlak
dari bawahan kepada atasannya.

14. Berakhirnya VOC…
• Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran karena
beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasannya adalah sebagai
berikut:
 Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi
 Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan
Hasanuddin dari Gowa
 Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas
membutuhkan pegawai yang banyak
 Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut
memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan
 Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis
 Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795
yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas.

15. Masa Pemerintahan Herman
Willem Daendels
Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799 dikarenakan
beberapa hal, seperti adanya peperangan Perancis dan
Inggris, korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar
pegawai VOC, serta besarnya anggaran pengeluaran
terutama biaya perang. Dengan jatuhnya VOC, Belanda
membentuk pemerintahan baru yang disebut dengan
Hindia Belanda (Nederlands Indies) guna mempertahankan
Nusantara (Indonesia sekarang) sebagai negara atau
wilayah kekuasaannya. Perlu diketahui, pada periode yang
sama Belanda berada di tangan Perancis.

16. Masa Pemerintahan Herman
Willem Daendels
Louis Napoleon sebagai penguasa
negeri Belanda pada saat itu, mengangkat
Herman Willem Daendels (1808) sebagai
gubernur jenderal Hindia Belanda. Tugas
utama Daendels adalah mempertahankan
pulau Jawa dari ancaman Inggris dan
mengatur pemerintahan di Indonesia.
Daendels pada saat memerintah Indonesia
dikenal sebagai penguasa yang disiplin dan
keras sehingga mendapatkan sebutan
"Marsekal Besi" atau "Jenderal Guntur".

17. Kebijakan-kebijakan Daendels..
Langkah-langkah yang ditempuh Daendels selama masa
pemerintahannya antara lain sebagai berikut:
1). Dalam bidang pertahanan/militer
a. Membangun pabrik senjata.
b. Membangun benteng pertahanan.
c. Menarik penduduk pribumi untuk menjadi tentara.
d. Membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung
Kulon.
e. Membangun jalan raya Anyer (Banten) sampai
Panarukan (Jawa Timur) sepanjang 1.000 km, yang
kemudian terkenal dengan sebutan "Jalan Raya Daendels".

18. 2) Dalam bidang Birokrasi Pemerintahan
a. Dewan Hindia sebagai dewan legislatif pendamping
gubernur jenderal dibubarkan dan doganti dengan
Dewan Penasihat.
b. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfektuur dan 31
kabupaten. Setiap perfektuur dikepalai oleh seorang
reside (prefek) yang langsung dibawah pemerintahan
Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa
bupati.
c. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan
diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian
pemerintah Belanda.
3) Dalam bidang Hukum dan Peradilan
a. Daendels membentuk 3 jenis pengadilan.
b. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk
terhadap bangsa Eropa.

19. Upaya Daendels untuk mewujudkan semua kegiatan
pembangunan fisik tersebut memaksa rakyat Indonesia untuk
kerja rodi atau kerja paksa, sehingga banyak rakyat Indonesia
menjadi korban serta meninggal dunia karena kelehahan,
kelaparan, dan terjangkit wabah penyakit.
2). Melakukan Pembangunan Ekonomi
a. Memungut pajak hasil bumi dari rakyat (contingenten).
b. Menjual tanah negara kepada pihak swasta asing.
c. Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi (preanger
stelsel).
d. Mewajibkan rakyat pribumi untuk menjual hasil panennya
hanya kepada Belanda dengan harga murah (verplichte
leverentie).

20. Berakhirnya Kekuasaan
Daendels..
Beberapa langkah yang ditempuh Daendels
tersebut mendapat kritikan tajam, baik dari
kalangan rakyat Indonesia maupun dari
parlemen Belanda. Daendels dikritik karena
dianggap telah melakukan tindakan kejam
dan penyimpangan dalam bentuk menjual
tanah milik negara kepada pihak swasta.
Akhirnya, pada tahun 1811, Herman Willem
Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal
Janssens.