Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berkuasa atas dasar kehendak rakyat. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi, jenis demokrasi, dan perkembangan praktik demokrasi di Indonesia. Terkait hak asasi manusia, dokumen ini menjelaskan pengertian, sejarah, dan pelanggaran hak asasi manusia

1. DEMOKRASI DAN HAK ASASI
MANUSIA
( Kewarganegaraan)
Drs. Hotlan Silaban, M.Si
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
kelompok : - Siti mutmainah
- Supriadi
- Tiara hidayah P.

2. DEMOKRASI
PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari kata :
“demos” yang berarti rakyat
“cratos” yang berarti berkuasa.
Jadi demokrasi adalah “rakyat yang
berkuasa”, yang oleh Meriam Boediardjo disebut
sebagai goverment ruled by the people atau
dalam ungkapan umum yang populeryaitu
goverment of the people, by the people and for
the people atau pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.

3. PRINSIP DEMOKRASI
1. liberte (kebebasan), Persamaan kebebasan (liberte) meniscayakan
kebebasan beragama, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (termasuk
pers).
2. egalite atau egalitarianisme (kesetaraan), prinsip egalite meniscayakan
equlity before the low (persamaan derajat dan hak di depan hukum).
3. fraternite (kebersamaan), prinsip kebersamaan (fraternite) yang menjadi
penyeimbang prinsip kebersamaan yang menghormati hak asasi manusia
(HAM). Artinya dalam kebersamaan oraang bebas melakukan apapun yang
diinginkan sepanjang tidak menggangu kebebasan dan hak-hak orang lain.

4. JENIS DEMOKRASI
Secara umum demokrasi dibagi menjadi dua
aliran yaitu:
1. Aliran demokrasi konstitusional
Ciri khas demokrasinya adalah bahwa
pemerintahanya yang demokratis adalah
pemerintahan yang terbatas kekuasaanya dan tidak
dibenarkan berlaku sewenang-wenang terhadap
warga negaranya.
Batasan kekuasaanya pemerintah tersebut
tercantum dalam konstitusi (constitusional
goverment) atau sama dengan united
govermentrestrained goverment.

5. 2. Aliran demokrasi komunisme (Ploretariat)
Ciri khas demokrasi ini adalah mencita-
citakan suatu pemerintahan yang tidak
demokratis dan cenderung bersifat totaliter.
Penganut demokrasi ini berkembang di
Asia sesudah perang dunia ke-2, yaitu negara
Vietnam, RRC, Korea Utara.

6. Syarat-syarat pemerintahan yang demokratis
perlindungan
konstitusional
dalam arti
bahwa selain
menjamin hak-
hak individu Badan
harus pula kehakiman Pemilihan Kebebasan Pendidikan
umum yang untuk kewarganega
menentukan yang bebas bebas menyatakan raan
cara prosedural tidak pendapat
untuk memihak
memperoleh
perlindungan
atas hak-hak
yang dijamin.

7. •menyatakan bahwa sistem
politik yang demokratis
adalah kebijakan umum yang
ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil
Henry rakyat yang diawasi secara
B. efektif oleh rakyat dalm
pemilihan yang diadakan
Mayo secara berkala berdasarkan
atas prinsip kesamaan politik
yang ddilaksanakan dalam
suasana terjaminnya
kebebasan politik.

8. Menyelessaikan
perselisihan dedngan cara
damai dan melembaga
Menyelenggarakan
Menjamin tegaknya pergantian pimpinan
keadilan secar periodik dan
teratur
Nilai sistem
politik Henry
B. Mayo
Menerima dengan wajar Membatasi penggunaan
adanya keragaman kekerasan sampai
minimum
Menjamin
terselenggaranya
perubahan secara damai

9. Untuk menjamin tegaknya nilai-nilai tersebut, diperlukan
struktur lembaga sebagai berikut:
DPR yang
representatif,
dipilih melalui Partai politik
pemilu yang Sistem
(sistem peradilan yang
secara bebas multipartai)
dan bebas tidak
Pemerintahan yang dapat memihak
rahasia, DPR melakukan
yang untuk
juga hubungan
bertanggung menjamin hak
melakukan yang
jawab asasi rakyat
pengawasan teraturantara
dan penilaian dan
masyarakat mempertahan
terhadap dan
kebijakan kan keadilan
pemerintah
pemerintah
secara teratur

10. PRATEK DEMOKRASI DI INDONESIA
Perubahan konstitusi negara
Indonesia
Periode 1945 - 1949 menggunakan UUD 1945
Periode 1949 - 1950 menggunakan UUD Republik Indonesia Serikat
(RIS)
Periode 1950 - 1959 menggunakan UUD Sementara (UUDS)
1959 – sekarang menggunakan UUD 1945

11. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
a. Masa demokrasi parlementer yang berlangsung
dari tahun 1945 – 1959
b. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 –
1965
c. Masa demokrasi pancasila dari tahun 1945 –
sekarang

12. HAK ASASI MANUSIA
Hak-hak yang melekat pada manusia dan tanpa
Jan hak tersebut mustahil manusia hidup sebagai
Materson manusia.
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib
Undang- dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Undang HAM negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
pasal 1 kehormatan serta perlindungan harakat dan
martabat manusia

13. 2. Sejarah Hak Asasi Manusia
Magna Charta
Bangsawan Membatasi kekuasaan raja John
(Piagam
Inggris
Agung), tahun 1215
Naskah perundang-undangan yang
Bills of Rights
dihasilkanmelalui revolusi tak
Raja William III (Undang-
berdarah (the glorious revolution of
undang hak)
1688) terhdap raja James II
Rakyat Perancis menentang raja dinasti Declaration des droits
Bourbon yang memerintah dengan I’homme et du citoyen (pernyataan
kekuasaan mutlak (Revolusi Perancis tentang hak-hak manusia dan warga
1789) negara)
Rakyat Amerika Serikat Bill of right UUD AS tahun
1791

14. Presiden Amerika Serikat F.D.Roosevelt
The Four Freedoms (empat kebebasan)
1. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat
2. Kebebasan beragama
3. Kebebasan dari rasa takut
4. Kebebasan dari kemelaratan
Comission on Menetapkan beberapa hak sosial dan
Human Rigths ekonomi selain hak politik
PBB
(1946) (declaration of human right) 10
Desember 1948

15. Hak-hak tersebut antara lain:
• Hak hidup kebebasan dan • Hak atas harta benda (pasal
keamanan pribadi (pasal 3) 17)
• Larangan perbudakan (pasal 4) • Hak atas kebebasan berpikir
• Larangan penganiayaan (pasal menyuarakan hati nurani
5) dan beragama (pasal 180)
• Larangan • Hak atas mengemukakan
penangkapan, penahanan atau
pendapat dan mencurahkan
pengasingan yang sewenang-
pikiran (pasal 19)
wenang (pasal 9)
• Hak atas pemeriksaan • Hak atas kebebasan
pengadilan yang jujur (pasal berkumpul dan berserikat
10) (pasal 200)
• Hak atas kebebasan bergerak • Hak untuk turut serta dalam
(pasal 13) pemerintahan (pasal 21)

16. Hak-hak social ekonomi yang penting
dalam deklarasi tersebut:
• Hak atas pekerjaan (pasal 23)
• Hak atas taraf hidup yang layak
termasuk
makanan, pakaian, perumahan dan
kesehatan (pasal 25)
• Hak atas pendidikan (pasal 26)
• Hak kebudayaan (pasal 27)

17. 4 kelompok pemikiran tentang HAM
• Kelompok pemikiran pertama
Pengertian HAM berpusat pada hal-hal yang berkaitan dengan
hukum dan politik. Yang mendasari pemikiran dan partisipasi
tentang HAM yaitu pemikiran hukum yang sangat menonjol.
• Kelompok pemikiran kedua
Pada generasi ini pembahasan HAM merupakan perluasan HAM
dari kelompok pemikiran pertama.
• Kelompok pemikiran ketiga
Pada perkembangannya, kondisi ketidakseimbangan
pembangunan memunculkan berbagai kritik yang menyarankan
kesatuan hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
• Kelompok keempat
Menghasilkan deklarasi yang disebut Declaration of basic duties
of Asia people and government. Dirumuskan prombakan tatanan
social yang berkeadilan, juga ditekankan pada kewajiban asasi
bukan pada hak asasi

18. Hak asasi dalam islam
Piagam Menciptakan keselarasan dan keserasian dalam
Madinah kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya dan
“Mistaqul toleransi antarpemeluk agama penduduk Madinah
Madinah”
Hal yang diakui dalam piagam Madinah yaitu:
1. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda
suku bangsa.
2.Hubungan antara komunitas muslim dan nonmuslim didasarkan pada
prinsip-prinsip:
-Berinteraksi secara baik dengan sesame tetangga
-Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
-Membela mereka yang teraniaya
-Menghormati kebebasan beragama
-Saling menasihati

19. Deklarasi Kairo adalah deklarasi yang dihasilkan dari
sidang organisasi konferensi Islam pada tahun 1990
Pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dalam deklarasi Kairo:
-Hak persamaan dan kebebasan (pasal 19 ayat a, b, c, d dan e)
-Hak hidup (pasal 2 ayat a, b, c dan d)
-Hak memperoleh perlindungan (pasal 3)
-Hak kehormatan pribadi (pasal 4)
-Hak menikah dan berkeluarga (pasal 5 ayat a dan b)
-Hak wanita sederajat dengan pria (pasal 6)
-Hak-hak anak dari orang tua (pasal 7 ayat a, b, c)
-Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam
perkembangan ilmu pengetahuan (pasal 9 ayat a dan b)

20. Pelanggaran ham di indonesia
Kejahatan
terhadap
integritas orang
Kejahatan Tindak kekerasan
terhadap Adnan Buyung hak sosial
kemanusiaan Nasution ekonomi&budaya
Tindak
kekerasan hak
sipil & politik

21. Kejahatan terhadap kemanusiaan
• Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965
• Kasus Timor Timur pada tahun 1971-1977 dan
1997-1982
• Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dengan
pembunuhan terhadap kelompok umat manusia.
• Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.
• Penembakan terhadap mahasiswa Trisakti tanggal
12 Mei 1998
• Penembakan terhadap mahasiswa pada Peristiwa
Semanggi I dan II pada tahun 1998

22. Tindak kekerasan
Tindak kekerasan Tindakan kekerasan
terhadap Hak Sipil & terhadap hak social dan
Politik budaya
• Kemerdekaan berserikat • Pelanggaran terhadap
dan berkelompok secara hak-hak masyarakat adat
sistematik dilanggar • Pelanggaran terhadap
• Kebijakan kemerdekaan lingkungan hidup
berpendapat dilanggar • Pemiskinan secara
• Kebijakan dari lembaga structural
ekstra-Yudisial yang • Proses pemiskinan
mencampuri fungsi
kehakiman

23. Undang-undang no.26 Tahun 2000 tentang
pengadilan HAM
1. Pengadilan HAM bertugas dan berwewenang memeriksa dan
memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
2. Pengadilan HAM berwenang juga memutuskan dan memeriksa perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas
territorial wilayah NKRI oleh WNI
3. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh
seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan
dilakukan.
4. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : kejahatan
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan

24. Kejahatan genosida
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras dan kelompok etnik, kelompok agama.
1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian
4. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran
didalam kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok
tertentu ke kelompok lain.

25. Kejahatan terhadap kemanusiaan
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang ditunjukan terhadap penduduk sipil
1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual
8. Penganiayaan terhdap suatu kelompok tertentu

26. LATIHAN
1. Demokrasi dapat ditafsirkan oleh anda atau siapa
saja, kenapa demikian?
2. Mana lebih penting anda dipuji-puji oleh dunia
barat bahwa negara anda dapat melakukan
demokrasi dengan baik, tetapi rakyat banyak
kelaparan atau sebaliknya?
3. Kenapa demokrasi kurang pas diterapkan dalam
keseluruhan aktivitas dunia militer?