Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkEpul Saepullah
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dokumen ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran program jaminan tersebut bagi pekerja dan pemberi kerja.
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Antonius Psb
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang mengatur tentang kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan, kendali mutu dan biaya, serta pelaporan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis peserta program jaminan kesehatan seperti PBI, pekerja, dan non pekerja beserta anggota keluarganya serta tata cara pendaftaran peserta.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Latar belakang berdirinya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap sejak tahun 2014 hingga 2019
2. Cakupan peserta yang terus diperluas untuk mencapai Universal Health Coverage pada 2019
3. Tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan baik pekerja swasta maupun non-pekerja
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkEpul Saepullah
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dokumen ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran program jaminan tersebut bagi pekerja dan pemberi kerja.
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Antonius Psb
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang mengatur tentang kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan, kendali mutu dan biaya, serta pelaporan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis peserta program jaminan kesehatan seperti PBI, pekerja, dan non pekerja beserta anggota keluarganya serta tata cara pendaftaran peserta.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Latar belakang berdirinya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap sejak tahun 2014 hingga 2019
2. Cakupan peserta yang terus diperluas untuk mencapai Universal Health Coverage pada 2019
3. Tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan baik pekerja swasta maupun non-pekerja
[Ringkasan]
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk menambah definisi kecurangan, mengubah kategori peserta program jaminan kesehatan, dan mengatur tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh pegawai, termasuk cuti rehat, cuti sakit, cuti tanpa gaji, dan ketentuan lainnya seperti kelayakan menerima cuti, pengurusan cuti, dan definisi istilah terkait seperti cuti, pegawai perubatan, dan sijil sakit.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas apakah pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Force majeure hanya dapat digunakan sebagai alasan PHK jika perusahaan benar-benar tutup akibat pandemi, namun pandemi COVID-19 masih memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penyesuaian.
3. UUK men
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan, termasuk pengertian, dasar hukum, jenis peserta, besaran iuran, dan proses pendaftaran. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia.
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaEkaputra Sananto
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi kesehatan di Indonesia, termasuk definisi, jenis, manfaat, dan perbandingan antara BPJS dengan asuransi komersial. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan asuransi komersial sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Program jaminan sosial terdiri atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Penahapan kepesertaan dilakukan berdasarkan skala usaha dan jenis pekerja, dengan target pendaftaran program tertentu pada tahun 2015 dan 2029.
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
Dokumen tersebut merupakan ikhtisar manfaat untuk polis takaful kesehatan IKHLAS PHM VIP MEDICAL TAKAFUL yang memberikan perlindungan untuk biaya rawat inap dan operasi. Polis ini memberikan manfaat penggantian biaya untuk rawat inap, ruang perawatan intensif, biaya medis lainnya, konsultasi pra-operasi dan pasca-operasi, serta manfaat tunai harian selama dirawat.
[Ringkasan]
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk menambah definisi kecurangan, mengubah kategori peserta program jaminan kesehatan, dan mengatur tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh pegawai, termasuk cuti rehat, cuti sakit, cuti tanpa gaji, dan ketentuan lainnya seperti kelayakan menerima cuti, pengurusan cuti, dan definisi istilah terkait seperti cuti, pegawai perubatan, dan sijil sakit.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas apakah pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Force majeure hanya dapat digunakan sebagai alasan PHK jika perusahaan benar-benar tutup akibat pandemi, namun pandemi COVID-19 masih memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penyesuaian.
3. UUK men
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan, termasuk pengertian, dasar hukum, jenis peserta, besaran iuran, dan proses pendaftaran. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia.
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaEkaputra Sananto
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi kesehatan di Indonesia, termasuk definisi, jenis, manfaat, dan perbandingan antara BPJS dengan asuransi komersial. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan asuransi komersial sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Program jaminan sosial terdiri atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Penahapan kepesertaan dilakukan berdasarkan skala usaha dan jenis pekerja, dengan target pendaftaran program tertentu pada tahun 2015 dan 2029.
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
Dokumen tersebut merupakan ikhtisar manfaat untuk polis takaful kesehatan IKHLAS PHM VIP MEDICAL TAKAFUL yang memberikan perlindungan untuk biaya rawat inap dan operasi. Polis ini memberikan manfaat penggantian biaya untuk rawat inap, ruang perawatan intensif, biaya medis lainnya, konsultasi pra-operasi dan pasca-operasi, serta manfaat tunai harian selama dirawat.
2. CUTI SAKIT BERBAYAR
Cuti sakit berbayar tertulis di bawah Akta Kerja 1955.
Seseorang pekerja berhak mendapat cuti sakit selepas pemeriksaan dan
cadangan oleh seorang pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh
majikan atau oleh mana-mana pengamal perubatan berdaftar atau
pegawai perubatan atau pakar bedah pergigian di mana kebiasannya ia
adalah tanggungan majikan.
Tempoh cuti sakit yang akan dibayar penuh (dibayar pada kadar satu hari
untuk setiap hari cuti sakit) bergantung kepada tempoh perkhidmatan
3. Sekiranya kemasukan hospital tidak diperlukan, cuti sakit secara keseluruhan
adalah seperti berikut:
i. 14 hari kalendar jika tempoh pekerjaan kurang daripada dua tahun;
ii. 18 hari kalendar jika pekerja telah bekerja selama dua atau lebih tahun
tetapi kurang daripada lima tahun;
iii. 22 hari kalendar jika tempoh pekerjaan adalah lima tahun atau lebih;
Jika kemasukan ke hospital adalah diperlukan (atau pekerja dianggap cukup sakit
untuk dimasukkan ke hospital), seperti yang diperakui oleh pengamal perubatan
berdaftar atau pegawai perubatan berdaftar, cuti sakit berbayar secara
keseluruhannya adalah 60 hari setahun.
Pekerja dikehendaki mendapatkan sijil dari pengamal perubatan berdaftar atau
pegawai perubatan (seperti yang dikehendaki) dan memaklumkan / melakukan
percubaan untuk memaklumkan kepada majikan mengenai cuti tersebut dalam
tempoh 48 jam dari bermulanya cuti sakit.
Ketidakpatuhan akan perkara ini boleh dianggap tidak hadir kerja tanpa izin
majikan atau tanpa alasan yang munasabah dan kontrak itu boleh dianggap telah
dipecahkan atau dilanggar oleh pekerja.
4. Seorang pekerja tidak berhak mendapatkan cuti sakit berbayar sepanjang tempoh:
i. Apabila pekerja berada dalam tempoh cuti bersalin dibayar di mana jika seorang
pekerja wanita tidak mendapat elaun bersalin, maka dia akan dibayar untuk cuti sakit selama
tempoh tersebut.
ii. Apabila pekerja menerima apa-apa pampasan untuk hilang upaya di bawah Akta
Pampasan Pekerja 1952 atau apabila dia menerima bayaran berkala dari PERKESO untuk hilang
upaya sementara.
Sumber: Seksyen 60F dan 15 (2) Akta Kerja 1955 (Akta 265)
RAWATAN PERUBATAN PERCUMA
i. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) mempunyai peruntukan mengenai
pekerja yang memerlukan rawatan perubatan.
ii.Orang yang diinsuranskan yang keadaannya memerlukan rawatan perubatan (akibat
adalah berhak mendapat manfaat perubatan.
iii.Faedah perubatan boleh disediakan dalam bentuk rawatan pesakit luar dan
rumah orang yang diinsuranskan atau rawatan sebagai pesakit dalam hospital.
iv.Hospital kerajaan dan doktor yang di bawah kontrak dengan Pertubuhan
rawatan sewajarnya di mana manfaat perubatan ditentukan oleh Pertubuhan Keselamatan
Sumber: Seksyen 37-39 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4)
5. C
U
T
IA
T
A
SS
E
B
A
BP
E
R
U
B
A
T
A
N
Perintah Am (P.A) 15 Bab C
“ …Cuti-cuti atas sebab perubatan adalah
diberi oleh Ketua Jabatan atau Kuasa Tertentu
bila seseorang pegawai itu d isahkan oleh
seseorang Pegaw ai Perubatan atau oleh
seb uah L em bag a Peru batan atau oleh
seoran g ahli Pan el Doktor sebagai tidak
sih at u ntuk m enjalankan tu gas-tug as
jaw atannya…”
