sjsn_riza_bambang.ppt

SJSN & BPJS
Peluang atau Tantangan
Jakarta, 2013
Modul Perencanaan Keuangan tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional

Copyright © 2013 OneShildt Financial Planning 2
SJSN
Latar Belakang – Amanat UUD 45
Pasal 34 ayat 2 UUD 1945
dan perubahannya :
“Negara mengembangkan
sistim Jaminan Sosial bagi
seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu
dengan martabat
kemanusiaan”

SJSN
UU No. 40 tahun 2004 – Ruang Lingkup Jaminan
Jenis program jaminan sosial meliputi :
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan kematian.
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BPJS
UU No. 24 tahun 2011 - Definisi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain.
Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara
yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan
dalam bentuk lainnya.
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi
kerja, dan/atau Pemerintah.
Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan
orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.

BPJS
UU No. 24 tahun 2011 - Ruang Lingkup BPJS
BPJS adalah:
a. BPJS Kesehatan; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Kesehatan menyelenggarakan program :
a. jaminan kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program :
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.

BPJS
UU No. 24 tahun 2011 – BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
pada tanggal 1 Januari 2014.
PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas
serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta
hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan

BPJS
UU No. 24 tahun 2011 – BPJS Ketenagakerjaan
PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1
Januari 2014.
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama
ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta
baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan
ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal
46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat 1
Juli 2015

BPJS
UU No. 24 tahun 2011 - BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan
program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program yang dikelola PT
TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29
sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat
tanggal 1 Juli 2015.
PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke
BPJS ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan
program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan
paling lambat tahun 2029.

Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 - Definisi
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI
Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta
program Jaminan Kesehatan.
Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja
dengan menerima gaji atau upah.
Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang
yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta
Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
b. bukan PBI Jaminan Kesehatan.
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang tidak tergolong
fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota
keluarganya;
c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai
peserta program Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta Bukan PBI
Pekerja Penerima Upah terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota TNI dan Polri;
c. Pejabat Negara;
d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
e. Pegawai swasta; dan
f. Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang
menerima Upah..

Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 - Peserta Bukan PBI
Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas:
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
Bukan Pekerja terdiri atas:
a. Investor;
b. Pemberi Kerja;
c. Penerima pensiun;
d. Veteran dan Perintis Kemerdekaan
f. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang mampu membayar iuran.
Penerima Pensiun terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
d. Penerima pensiun selain huruf a, b, dan c
e. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun dengan hak pensiun.

Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 - Peserta WNA & Anggota Keluarga Pekerja
Pekerja termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6
(enam) bulan.
Sedangkan Anggota Keluarga dari Pekerja meliputi:
a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan
b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah
dari Peserta, dengan kriteria:
1. tidak atau belum pernah menikah atau
tidak mempunyai penghasilan sendiri;
2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau
belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih sekolah

Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Pelaksanaan Pelayanan
Tahap Pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :
1. PBI Jaminan Kesehatan;
2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan
anggota keluarganya;
3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;
4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan
Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan
5. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya
Tahap ke Dua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta
BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat
Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat
pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
Layanan rawat inap sebagai berikut:
a. ruang perawatan kelas III bagi:
1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja
dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
b. ruang perawatan kelas II bagi:
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

Jaminan Kesehatan
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
5. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan
tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota
keluarganya; dan
6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II

Jaminan Kesehatan
c. Ruang perawatan kelas I bagi:
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III
dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

Jaminan Kesehatan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
7. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak
kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya;
8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pesertabukan Pekerja dengan iuran
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 tahun 2013 – Koordinasi dengan Asuransi Kesehatan
Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada
haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi
kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang
dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat
peningkatan kelas perawatan.
Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan
tambahan.
BPJS Kesehatan dan penyelenggara program
asuransi kesehatan tambahan dapat melakukan
koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta
Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan
program asuransi kesehatan tambahan.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta
Bukan Pekerja terdiri atas:
a. Investor;
b. Pemberi Kerja;
c. Penerima Pensiun;
d. Veteran;
e. Perintis Kemerdekaan;
f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d e yang mampu membayar iuran.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Peserta
Penerima Pensiun terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan
hak pensiun;
c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
d. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari
penerima pensiun dengan hak pensiun;
e. Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c;
f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun
dengan hak pensiun.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Anggota Keluarga
Anggota keluarga meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari
perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima)
orang.
Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah,
dengan kriteria:
1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan
sendiri; dan
2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh
lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga
yang lain.
Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan
mertua.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Kewajiban Perusahaan
Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya
sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar
iuran.
Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan maka
iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini.
Dalam hal pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib
bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan pekerjanya sesuai dengan
manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Iuran
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh
Pemerintah.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah
daerah dibayar oleh pemerintah daerah
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh
Pemberi Kerja dan Pekerja.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
peserta Bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
Besaran Iuran Jaminan Kesehatan ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun
sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No. 12 tahun 2013 – Iuran dibayar Pemerintah
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk
yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp.19.225,- (sembilan belas
ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji / Upah per
bulan.
Iuran tsb. dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
b. 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
Kewajiban Pemerintah dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah untuk PNS Pusat, TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri Pusat;
b. Pemerintah Daerah untuk PNS Daerah dan pegawai pemerintah non pegawai
negeri Daerah.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Pekerja Penerima Upah
Nilai Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah mulai
tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma
lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%
(lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Bukan Penerima Upah
Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan
peserta bukan pekerja:
a. sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas III.
b. sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas II.
c. sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan
di ruang perawatan Kelas I.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Pensiunan, Veteran dll
Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% (lima
persen) dari besaran pensiun pokok dan tunjangan keluarga per bulan.
Iuran tsb dibayar oleh Pemerintah dan penerima pensiun dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah; dan
b. 2% (dua persen) dibayar oleh Penerima Pensiun.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis
Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu
dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat
puluh lima persen) gaji pokok PNS golongan ruang III/a
dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan,
dibayar oleh Pemerintah

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Iuran Anggota Keluarga
Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh Peserta.
Besar Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain ditetapkan
sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah peserta pekerja penerima upah per
orang per bulan
Besar Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota
keluarga bagi peserta pekerja bukan penerima
upah dan peserta bukan pekerja ditetapkan
sesuai manfaat yang dipilih.

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 – Ruang Lingkup Manfaat
ruang Perawatan kelas II bagi:
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang
I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri
4. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu koma lima) kali
penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak,
beserta anggota keluarganya
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 - Ruang Lingkup Manfaat
ruang perawatan kelas I bagi:
1.Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. PNS dan pensiunan PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta
anggota keluarganya;
3. Anggota TNI, pensiunan TNI, anggota Polri, pensiunan Polri yang setara PNS
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya
4. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya

Jaminan Kesehatan
Draft Revisi Perpres No 12 tahun 2013 - Ruang Lingkup Manfaat
ruang perawatan kelas I bagi:
5. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
6. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri dengan gaji atau upah mulai 1,5 (satu koma lima) sampai
dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan
1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

OneShildt Financial Planning
Plaza Asia lnt 21, SCBD, Jl Jend Sudirman kav 59, Jakarta, 12190
021 – 515 5787, 0817 455 484 (Budi Raharjo CFP)
www.oneshildt.com
info@oneshildt.com

sjsn_riza_bambang.ppt

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to sjsn_riza_bambang.ppt

Similar to sjsn_riza_bambang.ppt (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

sjsn_riza_bambang.ppt