Dokumen tersebut membahas alasan-alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hak pekerja atas PHK menurut PP No. 35 Tahun 2021. Beberapa alasan PHK yang dijelaskan antara lain efisiensi perusahaan, penggabungan perusahaan, tutupnya perusahaan, mangkirnya pekerja, dan pelanggaran pekerja terhadap peraturan perusahaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan besaran uang pesangon, uang
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan pemutusan hubungan kerja antara UU Ketenagakerjaan dan PP Cipta Kerja. PP Cipta Kerja mengatur berbagai ketentuan baru terkait besaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak dalam berbagai kondisi pemutusan hubungan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberhentian karyawan (PHK), meliputi pengertian PHK, alasan-alasan PHK, proses PHK, ketentuan hukum terkait PHK menurut UU Ketenagakerjaan, dan hak-hak karyawan yang diberhentikan.
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptxmelzmelone
Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan penting terkait kontrak kerja di Indonesia, termasuk jenis kontrak kerja, hak dan kewajiban para pihak, waktu kerja dan istirahat, pemutusan hubungan kerja, serta kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja.
Workshop sehari ini membahas dasar-dasar sistem pengupahan, meliputi pengertian kompensasi, ketentuan-ketentuan normatif upah seperti bentuk dan komponen upah, larangan diskriminasi, ketentuan lembur dan THR, serta penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak. Workshop ini juga menjelaskan mekanisme penyesuaian upah (upah sundulan) bila terjadi kenaikan upah minimum.
Dokumen tersebut membahas tentang AXA Group, perusahaan asuransi multinasional yang didirikan di Prancis pada tahun 1816 dan memiliki lebih dari 196 tahun pengalaman. AXA Group merupakan perusahaan asuransi terbesar di dunia dengan lebih dari 200.000 karyawan dan layanan di 61 negara."
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan pemutusan hubungan kerja antara UU Ketenagakerjaan dan PP Cipta Kerja. PP Cipta Kerja mengatur berbagai ketentuan baru terkait besaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak dalam berbagai kondisi pemutusan hubungan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberhentian karyawan (PHK), meliputi pengertian PHK, alasan-alasan PHK, proses PHK, ketentuan hukum terkait PHK menurut UU Ketenagakerjaan, dan hak-hak karyawan yang diberhentikan.
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptxmelzmelone
Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan penting terkait kontrak kerja di Indonesia, termasuk jenis kontrak kerja, hak dan kewajiban para pihak, waktu kerja dan istirahat, pemutusan hubungan kerja, serta kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja.
Workshop sehari ini membahas dasar-dasar sistem pengupahan, meliputi pengertian kompensasi, ketentuan-ketentuan normatif upah seperti bentuk dan komponen upah, larangan diskriminasi, ketentuan lembur dan THR, serta penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak. Workshop ini juga menjelaskan mekanisme penyesuaian upah (upah sundulan) bila terjadi kenaikan upah minimum.
Dokumen tersebut membahas tentang AXA Group, perusahaan asuransi multinasional yang didirikan di Prancis pada tahun 1816 dan memiliki lebih dari 196 tahun pengalaman. AXA Group merupakan perusahaan asuransi terbesar di dunia dengan lebih dari 200.000 karyawan dan layanan di 61 negara."
Ratusan karyawan kontrak Bank UOB Buana merasa posisi mereka terancam karena strategi efisiensi perusahaan yang akan memindahkan tanggung jawab tenaga kerja ke outsourcing. Karyawan mengeluhkan pengabaian hak pekerja dan telah mengajukan tuntutan kepada manajemen, namun belum mendapat tanggapan. Serikat pekerja berupaya melakukan mediasi tetapi hasilnya masih nihil.
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Dokumen ini membandingkan perbedaan dan persamaan antara PKWT (Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Pekerjaan Kerja Waktu Tidak Tertentu) dalam hal jenis pekerjaan, durasi perjanjian kerja, pelaporan dokumen perjanjian kerja, masa percobaan, perlindungan Jamsostek dan Jaminan Kesehatan Nasional, tunjangan hari raya, cuti tahunan dan keperluan khusus, serta hak yang diter
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas apakah pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Force majeure hanya dapat digunakan sebagai alasan PHK jika perusahaan benar-benar tutup akibat pandemi, namun pandemi COVID-19 masih memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penyesuaian.
3. UUK men
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengupahan, yang meliputi kebijakan pengupahan untuk memenuhi penghasilan yang layak bagi pekerja, pelindungan upah melalui penetapan upah berdasarkan waktu dan hasil, serta cara pembayaran upah yang tepat waktu.
UU No. 13 Tahun 2003 mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia seperti status karyawan, upah, lembur, cuti dan istirahat, hak karyawan perempuan, pekerja asing, pemutusan hubungan kerja, dan pengunduran diri. Undang-undang ini terdiri dari 193 pasal dan mengatur berbagai hak dan kewajiban bagi para pelaku dunia kerja.
Perjanjian kerja ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Perjanjian ini mencakup definisi istilah, jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, upah dan tunjangan, jaminan kesejahteraan, serta ketentuan berakhirnya perjanjian.
Dokumen tersebut membahas mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Terdapat beberapa jenis PHK seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan, pekerja/buruh, PHK demi hukum, dan PHK oleh pengadilan. Dokumen juga menjelaskan syarat dan kompensasi yang diterima pekerja/buruh dalam hal terjadi PHK.
Dokumen tersebut berisi ringkasan tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan. Ada 9 pasal yang dijelaskan dengan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan tenaga kerja anak dan asing tanpa izin, tidak membayar upah, dan melanggar hak-hak pekerja seperti hak mogok dan cuti melahirkan.
Ratusan karyawan kontrak Bank UOB Buana merasa posisi mereka terancam karena strategi efisiensi perusahaan yang akan memindahkan tanggung jawab tenaga kerja ke outsourcing. Karyawan mengeluhkan pengabaian hak pekerja dan telah mengajukan tuntutan kepada manajemen, namun belum mendapat tanggapan. Serikat pekerja berupaya melakukan mediasi tetapi hasilnya masih nihil.
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Dokumen ini membandingkan perbedaan dan persamaan antara PKWT (Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Pekerjaan Kerja Waktu Tidak Tertentu) dalam hal jenis pekerjaan, durasi perjanjian kerja, pelaporan dokumen perjanjian kerja, masa percobaan, perlindungan Jamsostek dan Jaminan Kesehatan Nasional, tunjangan hari raya, cuti tahunan dan keperluan khusus, serta hak yang diter
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas apakah pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Force majeure hanya dapat digunakan sebagai alasan PHK jika perusahaan benar-benar tutup akibat pandemi, namun pandemi COVID-19 masih memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penyesuaian.
3. UUK men
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengupahan, yang meliputi kebijakan pengupahan untuk memenuhi penghasilan yang layak bagi pekerja, pelindungan upah melalui penetapan upah berdasarkan waktu dan hasil, serta cara pembayaran upah yang tepat waktu.
UU No. 13 Tahun 2003 mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia seperti status karyawan, upah, lembur, cuti dan istirahat, hak karyawan perempuan, pekerja asing, pemutusan hubungan kerja, dan pengunduran diri. Undang-undang ini terdiri dari 193 pasal dan mengatur berbagai hak dan kewajiban bagi para pelaku dunia kerja.
Perjanjian kerja ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Perjanjian ini mencakup definisi istilah, jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, upah dan tunjangan, jaminan kesejahteraan, serta ketentuan berakhirnya perjanjian.
Dokumen tersebut membahas mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Terdapat beberapa jenis PHK seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan, pekerja/buruh, PHK demi hukum, dan PHK oleh pengadilan. Dokumen juga menjelaskan syarat dan kompensasi yang diterima pekerja/buruh dalam hal terjadi PHK.
Dokumen tersebut berisi ringkasan tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan. Ada 9 pasal yang dijelaskan dengan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan tenaga kerja anak dan asing tanpa izin, tidak membayar upah, dan melanggar hak-hak pekerja seperti hak mogok dan cuti melahirkan.
1. ALASAN PHK & HAK ATAS PHK
Menurut PP No.35 Tahun 2021 Sylvanus Hardiyanto
2. Silakan gunakan dokumen ini untuk referensi, bahan materi pribadi,
kebutuhan komersial dan non komersial.
Semoga bermanfaat untuk Anda dan lebih banyak orang.
Sylvanus Hardiyanto
5. Pasal 40
ayat 1
Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan
Kerja, Pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja, dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.
Sylvanus Hardiyanto
6. Uang Pesangon
Masa Kerja Besaran Uang Pesangon
Kurang dari 1 tahun 1 bulan Upah
1 tahun atau lebih, kurang dari 2 tahun 2 bulan Upah
2 tahun atau lebih, kurang dari 3 tahun 3 bulan Upah
3 tahun atau lebih, kurang dari 4 tahun 4 bulan Upah
4 tahun atau lebih, kurang dari 5 tahun 5 bulan Upah
5 tahun atau lebih, kurang dari 6 tahun 6 bulan Upah
6 tahun atau lebih, kurang dari 7 tahun 7 bulan Upah
7 tahun atau lebih, kurang dari 8 tahun 8 bulan Upah
8 tahun atau lebih 9 bulan Upah
Pasal 40 ayat 2
Sylvanus Hardiyanto
7. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Masa Kerja Besaran UPMK
3 tahun atau lebih, kurang dari 6 tahun 2 bulan Upah
6 tahun atau lebih, kurang dari 9 tahun 3 bulan Upah
9 tahun atau lebih, kurang dari 12 tahun 4 bulan Upah
12 tahun atau lebih, kurang dari 15 tahun 5 bulan Upah
15 tahun atau lebih, kurang dari 18 tahun 6 bulan Upah
18 tahun atau lebih, kurang dari 21 tahun 7 bulan Upah
21 tahun atau lebih, kurang dari 24 tahun 8 bulan Upah
24 tahun atau lebih 10 bulan Upah
Pasal 40 ayat 3
Sylvanus Hardiyanto
8. Uang
Penggantian
Hak
a. cuti tahunan yang belum
diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang
untuk Pekerja/Buruh dan
keluarganya ke tempat
dimana Pekerja/ Buruh
diterima bekerja; dan
c. hal-hal lain yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 40 ayat 4
Sylvanus Hardiyanto
9. Pasal 59
Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib
membayar uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah
bagi Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara Pengusaha pada usaha mikro
dan usaha kecil dengan Pekerja.
Sylvanus Hardiyanto
11. Pasal 41
Perusahaan melakukan penggabungan,
peleburan atau pemisahan Perusahaan
dan Pekerja tidak bersedia melanjutkan
Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak
bersedia menerima Pekerja
ü 1 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
12. Pasal 42 ayat 1
Pengambilalihan Perusahaan
ü 1 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
13. Pasal 42 ayat 2
Pengambilalihan Perusahaan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan
syarat kerja dan Pekerja tidak bersedia
melanjutkan Hubungan Kerja
ü 0,5 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
14. Pasal 43 ayat 1
Perusahaan melakukan efisiensi yang
disebabkan Perusahaan mengalami
kerugian
ü 0,5 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
15. Pasal 43 ayat 2
Perusahaan melakukan efisiensi untuk
mencegah terjadinya kerugian
ü 1 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
16. Pasal 44 ayat 1
Perusahaan tutup yang disebabkan
Perusahaan mengalami kerugian
secara terus menerus selama 2 (dua)
tahun atau mengalami kerugian tidak
secara terus menerus selama 2 (dua)
tahun
ü 0,5 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
17. Pasal 44 ayat 2
Perusahaan tutup yang disebabkan
bukan karena Perusahaan mengalami
kerugian
ü 1 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
18. Pasal 45 ayat 1
Perusahaan tutup yang disebabkan
keadaan memaksa (force majeure)
ü 0,5 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
19. Pasal 45 ayat 2
Keadaan memaksa (force majeure)
yang tidak mengakibatkan Perusahaan
tutup
ü 0,75 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
20. Pasal 46 ayat 1
Perusahaan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang yang
disebabkan Perusahaan mengalami
kerugian
ü 0,5 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
21. Pasal 46 ayat 2
Perusahaan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang bukan
karena Perusahaan mengalami
kerugian
ü 1 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
22. Pasal 47
Perusahaan pailit
ü 0,5 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
23. Pasal 48
Adanya permohonan Pemutusan
Hubungan Kerja yang diajukan oleh
Pekerja dengan alasan Pengusaha
melakukan perbuatan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 36 huruf g:
1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja;
2. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan
berturut- turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah
itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja;
5. memerintahkan Pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan
Pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja;
ü 1 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
24. Pasal 49
Adanya putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang
menyatakan Pengusaha tidak
melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf g
terhadap permohonan yang diajukan
oleh Pekerja
ü Uang Penggantian Hak
ü Uang Pisah yang besarannya diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama
Sylvanus Hardiyanto
25. Pasal 50
Pekerja yang mengundurkan diri atas
kemauan sendiri dan memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf i:
1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
ü Uang Penggantian Hak
ü Uang Pisah yang besarannya diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama
Sylvanus Hardiyanto
26. Pasal 51
Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari
kerja atau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara tertulis yang
dilengkapi dengan bukti yang sah dan
telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua)
kali secara patut dan tertulis
ü Uang Penggantian Hak
ü Uang Pisah yang besarannya diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama
Sylvanus Hardiyanto
27. Pasal 52 ayat 1
Pekerja melakukan pelanggaran
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama dan
sebelumnya telah diberikan surat
peringatan pertama, kedua, dan ketiga
secara berturut-turut
ü 0,5 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
28. Pasal 52 ayat 2
Pekerja melakukan pelanggaran
bersifat mendesak yang diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama
ü Uang Penggantian Hak
ü Uang Pisah yang besarannya diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama
Sylvanus Hardiyanto
29. Pasal 54 ayat 1
Pekerja tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 (enam) bulan
akibat ditahan pihak yang berwajib
karena diduga melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf I yang menyebabkan
kerugian Perusaha
ü Uang Penggantian Hak
ü Uang Pisah yang besarannya diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama
Sylvanus Hardiyanto
30. Pasal 54 ayat 2
Pekerja tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 (enam) bulan
akibat ditahan pihak yang berwajib
karena diduga melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf I yang tidak
menyebabkan kerugian
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
31. Pasal 54 ayat 4
Dalam hal pengadilan memutuskan
perkara pidana sebelum berakhirnya
masa 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Pekerja
dinyatakan bersalah maka Pengusaha
dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja
ü Uang Penggantian Hak
ü Uang Pisah yang besarannya diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama
Sylvanus Hardiyanto
32. Pasal 54 ayat 5
Dalam hal pengadilan memutuskan
perkara pidana sebelum berakhirnya
masa 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Pekerja
dinyatakan bersalah maka Pengusaha
dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
33. Pasal 55 ayat 1
Pekerja mengalami sakit
berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan
ü 2 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
34. Pasal 55 ayat 2
Pekerja dapat mengajukan Pemutusan
Hubungan Kerja kepada Pengusaha
karena alasan Pekerja mengalami sakit
berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan
ü 2 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
35. Pasal 56
Pekerja memasuki usia pensiun
ü 1,75 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
36. Pasal 57
Pekerja meninggal dunia maka kepada
ahli warisnya diberikan sejumlah uang
yang perhitungannya:
ü 2 x Uang Pesangon
ü 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja
ü Uang Penggantian Hak
Sylvanus Hardiyanto
37. Terima kasih.
Ayo kita bantu perusahaan memenangkan pasar, mencapai profit dan menjaga
keberlangsungan perusahaan, dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan
yang berlaku.
Sylvanus Hardiyanto
Semoga sehat selalu untuk kita sekeluarga.