Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang meliputi siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penyusunan anggaran daerah, dan dasar hukum terkait.
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang meliputi siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penyusunan anggaran daerah, dan dasar hukum terkait.
Mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran daerah meliputi RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, serta evaluasi APBD/Raperda APBD. Prosesnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. Dasar hukumnya adalah UU tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pemerintahan daerah.
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD untuk satu tahun ke depan yang mencakup prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, dan program SKPD.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011 yang mencakup tantangan utama pembangunan nasional seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan tata kelola yang baik, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta prioritas kebijakan pembangunan nasional seperti reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskin
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2013 untuk sekolah di Kabupaten Gunungkidul mencakup rencana kegiatan pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses dengan total anggaran Rp717.013.600. Dana akan digunakan untuk kegiatan penyusunan kriteria kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, penyusunan silabus dan RPP, serta pelatihan guru unt
Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis KinerjaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan Pendapatan Asli Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang analisis potensi Pendapatan Asli Daerah, prinsip-prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pengertian anggaran berbasis kinerja."
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
Tata cara penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.1 Tahun 2021.
Aspek penguatan pada Permen PPN No.1 Tahun 2021 terdiri atas:
1. Aspek Muatan Renja K/L
a. Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
b. Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi
Khusus)
c. Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
2. Aspek Penyusunan Renja K/L
a. Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
3. Aspek Penelaahan Renja K/L
a. Penerapan Catatan TM Online
b. Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
c. Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
d. Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
4. Aspek Sistem Informasi
a. Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan
RKA
b. Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editMohammad Subhan
Pendokumen ini membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBD, mencakup: (1) kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan, (2) sumber-sumber pendapatan desa seperti bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa, dan (3) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan dan partisipatif.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai cara pembuatan Term of Reference (TOR) untuk berbagai jenis kegiatan seperti workshop, sosialisasi, penelitian, pengadaan barang, dan pembangunan gedung. Dibahas pula format standar dan komponen-komponen yang harus diisi dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, cakupan, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab kegiatan."
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Joko Riswanto
Dokumen tersebut menjelaskan tentang interpolasi linier dan klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan Permen PU Nomor 45/2007. Ada tiga klasifikasi bangunan yaitu sederhana, tidak sederhana, dan khusus, dengan masa penjaminan berbeda. Juga dijelaskan cara menghitung biaya konstruksi, konsultan, dan administrasi untuk pembangunan gedung berdasarkan DIPA yang disediakan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam membahas LHP BPK RI atas laporan keuangan tahun 2010.
2. Terdapat beberapa temuan sistem pengendalian intern dan pelanggaran ketentuan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
3. Panitia khusus melakukan serangkaian kegiatan konsultasi untuk memperoleh masukan dalam membahas
Pedoman ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana anggaran, penetapan kebijakan pemaketan dan cara pengadaan, pengumuman rencana umum, hingga pelaksanaan proyek. Dokumen ini bertujuan memberikan acuan bagi penyelenggara pengadaan dalam menyusun rencana pengadaan yang sesuai peraturan dan dapat mewujudkan pengada
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, masalah, sistem yang berhasil, dokumen perencanaan seperti RPJMD, serta tantangan dalam pembangunan daerah seperti mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan pedoman umum tentang format dan isi Term of Reference (TOR) yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran, rencana anggaran, dan penutup proyek.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. Standar Biaya Masukan tercantum dalam Lampiran I dan mencakup honorarium untuk penanggung jawab pengelola keuangan, pegawai pengelola administrasi
Mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran daerah meliputi RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, serta evaluasi APBD/Raperda APBD. Prosesnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. Dasar hukumnya adalah UU tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pemerintahan daerah.
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD untuk satu tahun ke depan yang mencakup prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, dan program SKPD.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011 yang mencakup tantangan utama pembangunan nasional seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan tata kelola yang baik, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta prioritas kebijakan pembangunan nasional seperti reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskin
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2013 untuk sekolah di Kabupaten Gunungkidul mencakup rencana kegiatan pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses dengan total anggaran Rp717.013.600. Dana akan digunakan untuk kegiatan penyusunan kriteria kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, penyusunan silabus dan RPP, serta pelatihan guru unt
Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis KinerjaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan Pendapatan Asli Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang analisis potensi Pendapatan Asli Daerah, prinsip-prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pengertian anggaran berbasis kinerja."
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
Tata cara penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.1 Tahun 2021.
Aspek penguatan pada Permen PPN No.1 Tahun 2021 terdiri atas:
1. Aspek Muatan Renja K/L
a. Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
b. Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi
Khusus)
c. Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
2. Aspek Penyusunan Renja K/L
a. Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
3. Aspek Penelaahan Renja K/L
a. Penerapan Catatan TM Online
b. Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
c. Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
d. Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
4. Aspek Sistem Informasi
a. Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan
RKA
b. Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editMohammad Subhan
Pendokumen ini membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBD, mencakup: (1) kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan, (2) sumber-sumber pendapatan desa seperti bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa, dan (3) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan dan partisipatif.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai cara pembuatan Term of Reference (TOR) untuk berbagai jenis kegiatan seperti workshop, sosialisasi, penelitian, pengadaan barang, dan pembangunan gedung. Dibahas pula format standar dan komponen-komponen yang harus diisi dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, cakupan, jadwal, anggaran, dan penanggung jawab kegiatan."
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Joko Riswanto
Dokumen tersebut menjelaskan tentang interpolasi linier dan klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan Permen PU Nomor 45/2007. Ada tiga klasifikasi bangunan yaitu sederhana, tidak sederhana, dan khusus, dengan masa penjaminan berbeda. Juga dijelaskan cara menghitung biaya konstruksi, konsultan, dan administrasi untuk pembangunan gedung berdasarkan DIPA yang disediakan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam membahas LHP BPK RI atas laporan keuangan tahun 2010.
2. Terdapat beberapa temuan sistem pengendalian intern dan pelanggaran ketentuan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
3. Panitia khusus melakukan serangkaian kegiatan konsultasi untuk memperoleh masukan dalam membahas
Pedoman ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana anggaran, penetapan kebijakan pemaketan dan cara pengadaan, pengumuman rencana umum, hingga pelaksanaan proyek. Dokumen ini bertujuan memberikan acuan bagi penyelenggara pengadaan dalam menyusun rencana pengadaan yang sesuai peraturan dan dapat mewujudkan pengada
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, masalah, sistem yang berhasil, dokumen perencanaan seperti RPJMD, serta tantangan dalam pembangunan daerah seperti mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan pedoman umum tentang format dan isi Term of Reference (TOR) yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran, rencana anggaran, dan penutup proyek.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. Standar Biaya Masukan tercantum dalam Lampiran I dan mencakup honorarium untuk penanggung jawab pengelola keuangan, pegawai pengelola administrasi
Penyusunan Aanggaran Tahun 2013 Kemenag natunaJoko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor pemerintah seperti pengadaan alat tulis kantor, inventaris kantor, biaya pengiriman surat, honorarium untuk pejabat terkait pengelolaan keuangan, dan honorarium untuk mendukung operasional satuan kerja pemerintah.
Penyanjian Data Perencanaan yang efektif dan efesien Kemenag
1. Oleh :
JOKO RISWANTO
Dalam rangka:
SISTEM UPDATE DAN PEMETAAN DATA PERENCANAAN
DALAM MENYUSUN RKA-KL DILINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA
Tanjung Balai Karimun, 27 Oktober 2011
1
3. Saat ini Suatu saat
nanti
Spesifik,
terukur,
Di mana kita? realistik, dapat Mau ke mana?
diaplikasikan,
batasan waktu
Data dan Data dan
Indikator Indikator
Program
Posisi / Kerja/ Posisi/
kondisi kegiatan kondisi yg
saat ini diinginkan
3
4. SATKER (KEMENAG/ BIRO
WAKTU KANWIL DJA DJPBN
MADRASAH) PERENCANAAN
Usulan RKA sesuai Pengumpulan data dan
dengan renstra di sertai RKA dari satker dan
data dukung, Tor dan Koordinasi
APRIL - JUNI
RAB /Konsultasi Pagu
Sementara +
RKP
Penyusunan RKA-KL
JULI Pagu sementara
Penelaahan
Penyusunan RKA-KL RKA-KL P sesuai pagu
AGUSTUS Oleh satker bedasarkan Sementara HIMPUNAN RKA-
Usulan sesuai dg pagu KL
sementara
Himpunan RKA-KL
SEPTEMBER Pagu sementara sesuai
pagu Sementara
Pagu
Definitif
Penyusunan Pagu
OKTOBER Definitif berdasarkan Penelaahan
Usulan satker
NOPEMBER Penyusunan Rincian
APBN
DIPA DIPA Pengesahan
DESEMBER Penetapan Perpres DIPA
5. 1. Bulan januari s.d April adalah rentang waktu
penyusunan pagu indikatif (K/L menyusun RKP)
2. Bulan Mei s.d Agustus merupakan rentang waktu
untuk menyusun dan menelaah Pagu sementara
serta mempersiapkan RUU APBN
3. September s.d Desember merupakan rentang waktu
bagi pemerintah untuk membahas RUU APBN
menjadi UU APBN (pagu definitif dan menyusun
Kepres tentang Rincian APBN serta menerbitkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
5
6. 1. Kesesuaian Pagu antara Pagu dalam RKA-KL dengan
pagu dari Biro Perencanaan RI
2. Keseuaian antara output masing-masing
kegiatandengan sasaran dan program
3. Ketepatan Volume Kegiatan
4. Kesesuain standar biaya SBM dan SBK
5. Ketepatan Penggunaan Akun belanja berdasarkan BAS
(Bagan Akun standart)
6. Kelengkapan data pendukung untuk masing-masing
kegiatan ( data dukung, Tor, RAB, proposal dan lain-
lain)
7. Keseuaian antara kegiatan dengan data dukung yang di
lampirkan 6
7. Secara umum data dapat diartikan sebagai informasi
yang dipergunakan untuk mendukung sebuah
kebijakan, sistem yang berkaitan dengan program
dan kegiatan baik secara visualisasi (Paparan)
maupun Aritmatik (Hitungan).
7
8. Akurasi data harus memenuhi 4 prinsip
2. Tepat Waktu
3. Relevan dengan kebutuhan
4. Dapat dipercaya kebenaranya (Valid dan reliabel)
5. Obyektif/ sesuai dengan kenyataan
8
11. Data Absolut: Data Relatif:
Jumlah unit sekolah Rasio murid/ sekolah
Jumlah ruang kelas Rasio murid/ kelas
Jumlah guru Rasio murid/ guru
Jumlah murid Angka Partisipasi Kasar
Jmlh anak usia Angka Partisipasi Murni
sekolah Angka Partisipasi
Sekolah
11
12. Jamak: Tunggal :
Jumlah murid menurut Rata2 jumlah murid per
kelas kelas
kelas tertinggi yg Rata2 lama sekolah
pernah diduduki Jmlh/% penduduk yg
menamatkan jenjang
pendidikan tertentu
Jmlh/% penduduk yg
minimal telah
menduduki kelas
tertentu
12
13. Primer Sekunder
-dilakukan untuk -dilakukan oleh
kepentingan sendiri instansi/pihak lain
baik dilakukan sendiri -dikumpulkan untuk
maupun dilakukan kepentingan pelaku
pihak lain. atau pihak lain atau
-contoh: data sekolah umum
MI/MTsn/MA, data -contoh: data BPS,
pontren, jemaah haji, Lembaga Survei,
NTCR Lembaga Dunia
13
14. Spesifik/khusus Umum/multi purpose
-Cakupan data/ variabel -Cakupan data/ variabel
difocuskan pada cukup luas/banyak
kepemenuhan untuk memenuhi
kebutuhan instansi kebutuhan banyak
tertentu pengguna data
- Karena focus maka -Karena tidak focus mk
cakupan informasi cakupan informasi
untuk suatu topik dapat untuk suatu topik tak
mendalam mendalam
14
15. Periode pengumpulan:
-harian, mingguan,
bulanan, triwulanan,
smesteran, tahunan, tiga
tahunan, sepuluh
tahunan
-perbandingan data
hrsnya dg periode
pengumpulan data yg
sama
15