Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jumlah tenaga kesehatan di puskesmas di 5 kota di Jawa Barat pada tahun 2012, di mana Kota Bekasi memiliki jumlah tenaga kesehatan terbanyak yakni 154 orang, sedangkan Kota Cimahi memiliki jumlah terendah yakni 25 orang.
Capaian Renstra Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Muh Saleh
Dokumen tersebut merangkum capaian rencana strategis bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015-2016. Beberapa capaian utama meliputi peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar. Dokumen juga membahas permasalahan kesehatan dan program prioritas seperti desa sehat dan seribu hari pertama kehidupan.
Dokumen ini merupakan laporan menengah masa rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014. Laporan ini membahas capaian target kesehatan tahun 2013, tantangan, dan perlunya kebijakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di provinsi tersebut.
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...Muh Saleh
Dokumen tersebut merangkum hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Barat. PSG dilakukan untuk mengukur status gizi balita di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan tiga indeks yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan."
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan anggaran kesehatan menjadi minimal 8% dari APBD, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak, mencapai tujuan MDGs, serta meningkatkan program keluarga berencana. Dokumen ini juga menjelaskan capaian pembangunan kesehatan di Sulawes
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang membahas tentang kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Laporan ini menyajikan data dan analisis mengenai berbagai aspek kesehatan seperti akses dan pelayanan kesehatan, penyakit menular dan tidak menular, gizi, kesehatan reproduksi, status imunisasi, dan lainnya. Data yang dikumpulkan b
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jumlah tenaga kesehatan di puskesmas di 5 kota di Jawa Barat pada tahun 2012, di mana Kota Bekasi memiliki jumlah tenaga kesehatan terbanyak yakni 154 orang, sedangkan Kota Cimahi memiliki jumlah terendah yakni 25 orang.
Capaian Renstra Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Muh Saleh
Dokumen tersebut merangkum capaian rencana strategis bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015-2016. Beberapa capaian utama meliputi peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar. Dokumen juga membahas permasalahan kesehatan dan program prioritas seperti desa sehat dan seribu hari pertama kehidupan.
Dokumen ini merupakan laporan menengah masa rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014. Laporan ini membahas capaian target kesehatan tahun 2013, tantangan, dan perlunya kebijakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di provinsi tersebut.
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...Muh Saleh
Dokumen tersebut merangkum hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Barat. PSG dilakukan untuk mengukur status gizi balita di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan tiga indeks yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan."
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan anggaran kesehatan menjadi minimal 8% dari APBD, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak, mencapai tujuan MDGs, serta meningkatkan program keluarga berencana. Dokumen ini juga menjelaskan capaian pembangunan kesehatan di Sulawes
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang membahas tentang kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Laporan ini menyajikan data dan analisis mengenai berbagai aspek kesehatan seperti akses dan pelayanan kesehatan, penyakit menular dan tidak menular, gizi, kesehatan reproduksi, status imunisasi, dan lainnya. Data yang dikumpulkan b
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Paparan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dokumen ini membahas tema pembangunan kesehatan, capaian, permasalahan, dan program prioritas kesehatan tahun 2017 seperti layanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, sanitasi dan pencegahan penyakit.
Dokumen tersebut merupakan laporan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan permasalahannya di Rumah Sakit Islam Bogor. Laporan tersebut membahas peningkatan kunjungan pasien BPJS, perbedaan tarif klaim BPJS dengan tarif RS, serta langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan era JKN.
[Ringkasan]
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 mengumpulkan data kesehatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menganalisis status kesehatan dan faktor penentunya. Laporan ini menunjukkan pencapaian indikator kesehatan seperti gizi balita, imunisasi, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perubahannya dari tahun sebelumnya. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan ant
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
LPPD Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014Muh Saleh
Laporan ini membahas tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014. Laporan ini mencakup gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, serta capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang program kesehatan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Dokumen tersebut juga menampilkan indikator capaian kesehatan, termasuk harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, cakupan jaminan kesehatan, dan masalah gizi anak.
Kebijakan penurunan aki akb dinas kesehatan provinsi sulawesi barat 27 11_2016Muh Saleh
Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi meliputi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas petugas kesehatan, serta penguatan kerja sama antara bidan dan dukun untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Sulawesi Barat.
Dokumen ini membahas sosialisasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta kampanye imunisasi Measles & Rubella kepada kader kesehatan di Kecamatan Magelang Utara pada 28-29 Agustus 2017, yang mencakup agenda kegiatan, tujuan program, persiapan pendataan keluarga sehat, dan kategori keluarga sehat.
Implementasi upaya Penurunan Kasus Kematian ibu dan bayi di Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen ini membahas upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2015. Upaya tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penambahan tenaga kesehatan, penguatan pelayanan rujukan, serta program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini berasal dari APBD
Puskesmas cibeureum ppt man it analisa data pkm kelompok 6 Rismaya 2B D3 kepe...Rismaya
Dokumen ini memberikan informasi tentang Puskesmas Cibereum Hilir di Kota Sukabumi. Puskesmas ini memiliki visi untuk masyarakat yang sehat dan mandiri serta misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan berkelanjutan. Dokumen ini juga menyajikan data kunjungan pasien selama lima hari di bulan September, yang menunjukkan penyakit infeksi saluran napas atas seperti ISPA menjadi penyebab utama kunjungan.
Dokumen tersebut merupakan contoh sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Renstra SKPD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program/kegiatan SKPD untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di daerah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat melalui peningkatan pelayanan kesehatan
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pembinaan gizi masyarakat tahun 2013 yang membahas perkembangan masalah gizi di Indonesia termasuk kurang energi protein, kurang vitamin A, gangguan akibat kurang iodium, dan anemia besi serta strategi untuk menanggulanginya seperti edukasi masyarakat, pemantauan pertumbuhan balita, suplementasi gizi, dan pemulihan gizi buruk.
Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Muh Saleh
Buku ini berisi ringkasan data kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015. Mencakup indikator kesehatan seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, harapan hidup, cakupan pelayanan kesehatan, serta sarana prasarana kesehatan seperti jumlah tenaga medis dan rumah sakit di setiap kabupaten di Sulawesi Barat. Data disajikan secara terperinci dan terstruktur untuk memudahkan pemantau
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Paparan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dokumen ini membahas tema pembangunan kesehatan, capaian, permasalahan, dan program prioritas kesehatan tahun 2017 seperti layanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, sanitasi dan pencegahan penyakit.
Dokumen tersebut merupakan laporan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan permasalahannya di Rumah Sakit Islam Bogor. Laporan tersebut membahas peningkatan kunjungan pasien BPJS, perbedaan tarif klaim BPJS dengan tarif RS, serta langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan era JKN.
[Ringkasan]
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 mengumpulkan data kesehatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menganalisis status kesehatan dan faktor penentunya. Laporan ini menunjukkan pencapaian indikator kesehatan seperti gizi balita, imunisasi, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perubahannya dari tahun sebelumnya. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan ant
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
LPPD Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014Muh Saleh
Laporan ini membahas tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014. Laporan ini mencakup gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, serta capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang program kesehatan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Dokumen tersebut juga menampilkan indikator capaian kesehatan, termasuk harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, cakupan jaminan kesehatan, dan masalah gizi anak.
Kebijakan penurunan aki akb dinas kesehatan provinsi sulawesi barat 27 11_2016Muh Saleh
Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi meliputi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas petugas kesehatan, serta penguatan kerja sama antara bidan dan dukun untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Sulawesi Barat.
Dokumen ini membahas sosialisasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta kampanye imunisasi Measles & Rubella kepada kader kesehatan di Kecamatan Magelang Utara pada 28-29 Agustus 2017, yang mencakup agenda kegiatan, tujuan program, persiapan pendataan keluarga sehat, dan kategori keluarga sehat.
Implementasi upaya Penurunan Kasus Kematian ibu dan bayi di Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen ini membahas upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2015. Upaya tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penambahan tenaga kesehatan, penguatan pelayanan rujukan, serta program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini berasal dari APBD
Puskesmas cibeureum ppt man it analisa data pkm kelompok 6 Rismaya 2B D3 kepe...Rismaya
Dokumen ini memberikan informasi tentang Puskesmas Cibereum Hilir di Kota Sukabumi. Puskesmas ini memiliki visi untuk masyarakat yang sehat dan mandiri serta misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan berkelanjutan. Dokumen ini juga menyajikan data kunjungan pasien selama lima hari di bulan September, yang menunjukkan penyakit infeksi saluran napas atas seperti ISPA menjadi penyebab utama kunjungan.
Dokumen tersebut merupakan contoh sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Renstra SKPD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program/kegiatan SKPD untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di daerah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat melalui peningkatan pelayanan kesehatan
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pembinaan gizi masyarakat tahun 2013 yang membahas perkembangan masalah gizi di Indonesia termasuk kurang energi protein, kurang vitamin A, gangguan akibat kurang iodium, dan anemia besi serta strategi untuk menanggulanginya seperti edukasi masyarakat, pemantauan pertumbuhan balita, suplementasi gizi, dan pemulihan gizi buruk.
Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Muh Saleh
Buku ini berisi ringkasan data kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015. Mencakup indikator kesehatan seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, harapan hidup, cakupan pelayanan kesehatan, serta sarana prasarana kesehatan seperti jumlah tenaga medis dan rumah sakit di setiap kabupaten di Sulawesi Barat. Data disajikan secara terperinci dan terstruktur untuk memudahkan pemantau
Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017Muh Saleh
Buku ini berisi ringkasan data dan indikator kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016, mulai dari visi dan misi pembangunan kesehatan, profil demografi, capaian program kesehatan ibu dan anak, penurunan angka stunting, penurunan kasus penyakit menular seperti malaria dan TB, serta sumber daya kesehatan di provinsi tersebut.
Dokumen tersebut membahas dukungan provinsi dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) provinsi dan kabupaten/kota di bidang kesehatan. SPM kesehatan mencakup berbagai layanan dasar seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, dan skrining kesehatan berdasarkan kelompok umur. Dokumen menyoroti upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk
Program Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2014-2015Muh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang isu strategis bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014-2016. Isu-isu strategis tersebut antara lain tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah gizi masyarakat, keterbatasan akses pelayanan kesehatan berkualitas, dan tingginya penyakit menular dan tidak menular. Dokumen ini juga membahas evaluasi program kesehatan tahun 2012-2016 serta program prioritas dan anggaran
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKDokter Tekno
Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi peningkatan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan Jawa Barat sebagai juara. Ringkasan strateginya meliputi pelaksanaan kunjungan keluarga ke seluruh wilayah, integrasi program kesehatan, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan melalui puskesmas, sekolah, dan komunitas dengan menggunakan pendekatan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan model sekolah sehat yang menerapkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah yang sehat."
Area limbik berkembang lebih dulu mulai awal masa
remaja, sementara area pre-frontal korteks akan
matang di usia 24-25 tahun. Maka, remaja
didominiasi oleh sikap emosional, impulsifitas dan
keinginan mencoba hal baru tanpa memikirkan
akibatnya termasuk pada perilaku yang berisiko .
Namun perlu diingat bahwa kemampuan mencoba
hal baru dan impulsivitas diperlukan remaja untuk
mengembangkan diri dan mencari identitas dirinya
melalui PKHS/Life skills
Similar to Capaian Pembangunan Sulawesi Barat (20)
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025 yang mengatur visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis secara elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kerahasiaan data pasien. Peraturan ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan mengatur tentang sistem, kegiatan, dan standar penyelenggaraannya.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas tentang situasi dan tantangan kesehatan digital di Indonesia, yang mencakup permasalahan data kesehatan yang terfragmentasi akibat banyaknya aplikasi kesehatan yang terpisah-pisah, serta keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data antar aplikasi. Dokumen ini juga menjelaskan visi Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi digital kesehatan guna mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dan menc
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama, termasuk transformasi layanan primer untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan rumah sakit rujukan, serta transformasi layanan jantung nasional untuk menangani penyakit jantung.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
6. VISI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2012 - 2016
"Terwujudnya Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat
Sulawesi Barat Pada Tahun
2016"
7. MISI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2012 - 2016
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah
Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana
Ekonomi
Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas
Hidup
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya
Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
11. Rumah Sakit
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014
NO Rumah Sakit
1 RSUD Majene
2 RSUD Polewali Mandar
3 RSUD Mamasa
4 RSUD Mamuju
5 RSUD Mamuju Utara
6 RSU Regional
7 RS Banua Mamase
8 RS Mitra Manakarra
12. Rakerkesda
“Mewujudkan Sinergi Program / Kegiatan
Pusat dan daerah untuk untuk meningkatkan
Efisiensi, Efektifitas Anggaran Pemerintah”
