SlideShare a Scribd company logo
layout 2.indd 1 11/24/2015 9:38:09 AM
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Assalamualaikum Wr.Wb
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala
ahmatnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan
ini telah diterbitkan sebuah pengayaan bagi “Pajak Itu
Gampang, Lho..”
Dalam rangka menambah literasi perpajakan untuk
menumbuhkan kesadaran pajak bagi generasi muda, DJP
telah menyusun buku “Pajak Itu Gampang, Lho..” Buku ini
dimaksudkan sebagai salah satu bahan referensi bagi para
tenaga pendidik di tingkat SD, SMP dan SMA dalam
memberikan muatan perpajakan pada materi pendidikan.
Selain untuk tenaga pendidik, buku ini juga menjadi bacaan
pendamping bagi para siswa, sehingga para siswa
mendapatkan gambaran yang utuh dan menyenangkan
mengenai perpajakan. Harapan kami, para siswa akan
menjadi warga negara yang sadar dan taat pajak, yang pada
akhirnya akan menjadi calon legislatif yang peduli terhadap
kesejahteraan rakyat, calon eksekutif yang amanah
mengelola keuangan negara, calon professional yang taat
membayar pajak, dan calon masyarakat yang mampu
menghargai hasil-hasil pembangunan.
Pajak sudah sepatutnya menjadi isu nasional yang harus
diangkat untuk diajarkan kepada generasi muda,
sebagaimana isu-isu lainnya seperti; HAM, lingkungan hidup,
Anti Korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam
penyusunan bahan ajar agar memasukkan isu perpajakan
dalam kuriukulum, proses pembelajaran dan penyediaan
bahan ajar untuk peserta didik.
Edukasi perpajakan ini akan memakan waktu yang cukup
panjang, namun ini merupakan proyek besar menata
peradaban Indonesia di masa mendatang. Untuk itu
diperlukan perhatian yang cukup besar dari para pemangku
kepentingan. Kita tidak hanya mempersiapkan generasi
mendatang yang sadar dan taat pajak, tapi juga menitipkan
masa depan kita kepada generasi mendatang.
Kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyusunan buku ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan
apresiasi setinggi-tingginya. Segala upaya ini akan menjadi
kontribusi dalam membentuk generasi muda yang
berkarakter serta menata peradaban Indonesia di masa
mendatang.
Semoga Allah SWT selalu merestui setiap langkah yang kita
dedikasikan untuk bangsa dan negara. Amin. Salam Satu
Jiwa!
Wassalamualaikum Wr.Wb
Jakarta, Februari 2016
Plt. Direktur Jenderal Pajak
Ken Dwijugisetiadi
SAMBUTAN KEPALA PUSKURBUK
Pendidikan dan perpajakan merupakan dua hal yang
memiliki katerkaitan satu sama lainnya. Pendidikan
mencerdaskan bangsa, sedangkan perpajakan
meningkatkan layanan negara kepada rakyatnya. Oleh
karena itu, dalam berbagai pendekatan, pengenalan
perpajakan kepada anak amat perlu dilakukan sedini
mungkin sekaligus seramah mungkin. Pengenalan
perpajakan sejak dini kepada peserta didik dimaksudkan
agar anak dapat memahami bahwa tanpa pajak negara
tidaklah akan berjaya. Oleh karena pajak merupakan modal
dasar dalam pembangunan negara. Melalui pendidikan pula
kita berharap akan terbangun kesadaran warga negara
terhadap kewajibannya memenuhi pajak yang harus
ditunaikan.
Buku yang diluncurkan oleh Direktorat Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian
Keuangan, dengan judul Pajak Itu Gampang, Loh (2016) yang
diperuntukkan bagi peserta didik SMP, SMA/SMK atau yang
sederajat merupakan bentuk membangun kesadaran
terhadap wajib pajak sejak dini. Secara substansial, buku ini
sangat informatif bagi peserta didik untuk mengenali jenis
dan macam pajak yang ada. Sementara itu bagi pendidik,
buku ini dapat menambah wawasan dan pengayaan materi
pembelajaran yang secara langsung terkait dengan materi
perpajakan maupun yang tidak.
Pada akhirnya, dengan penuh harap, kiranya buku yang
dapat memberikan inspirasi bagi pendidik, tenaga
kependidikan, dan peserta didik ini, dapat dijadikan buku
pengayaan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan
demikian kelak akan terbangun kesadaran rakyat dalam
memenuhi kewajibannya untuk menunaikan pajak demi
kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara.
Selamat kepada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan RI yang telah
menerbitkan buku ini, semoga upaya ini dapat meningkatkan
kesadaran anak bangsa terhadap fungsi dan makna pajak di
negara tercinta; Indonesia.
Jakarta, Februari 2016
Kepala Pusat Kurikulum dan
Perbukuan, Balitbang.
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Tjipto Sumadi
PENGANTAR DIREKTUR P2HUMAS
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk
mengumpulkan dan mengadministrasikan penerimaan
pajak. Hasil penerimaan pajak selanjutnya dibukukan
sebagai salah satu penerimaan dalam APBN, yang kemudian
didistribusikan kepada seluruh Kementerian/
Lembaga/Instansi/Badan dan pihak lainnya untuk membiayai
biaya rutin pemerintahan (termasuk gaji dan tunjangan
pegawai), proyek pembangunan, subsidi, pembayaran
hutang, bantuan sosial dan lain sebagainya. 75 %
penerimaan negara bersumber dari pajak dan 20% dari APBN
diperuntukkan bagi anggaran pendidikan.
Sistem perpajakan Indonesai menganut self assessment
system, dimana Negara memberikan kepecayaan penuh
kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan SPT secara mandiri. Untu itu,
harus dipastikan bahwa masyarakat Indonesia sudah
mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat
melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya sebagai
salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan.
Permasalahan yang dihadapi DJP saat ini adalah masih
rendahnya kesadaran perpajakan para Wajib Pajak secara
khusus maupun masyarakat Indonesai secara umum. Data
menunjukkan bahwa: baru 11% masyarakat Indonesia yang
sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru 5% masyarakat Indonesia
yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) serta
baru 0.3% masyarakat Indonesia yang sudah membayar
pajak. Untuk itu diperlukan pola yang sistematis untuk
mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak,
yaitu melalui pendidikan. Kesadaran perpajakan harus
diajarkan dalam pendidikan melalui inklusi pada mata
pelajaran di sekolah
Untuk merealisasikan hal di atas, telah dilakukan
penandatangan Memorandum of Understanding (MoU)
antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor: Mou-
21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 pada 17 Oktober
2014, yang pada intinya kedua belah pihak sepakat untuk
menanamkan kesadaran pajak melalui: peningkatan
pengetahuan perpajakan bagi tenaga pendidik dan
kependidikan, inklusi kesadaan pajak dalam kurikulum,
pembelajaran dan perbukuan serta penelitian dan
pengembangan.
Inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan dasar dan
menengah dilakukan melalui kurikulum, pembelajaran dan
perbukuan. Dalam kurikulum, inklusi dilakukan dengan cara
mengintegrasikan materi kesadaran pajak dalam mata
pelajaran. Untuk tingkat dasar di Sekolah Dasar kelas Rendah
dan Tinggi, muatan kesadaran pajak diintegrasikan dalam
mata pelajaran dengan menanamkan nilai-nilai yang
ditanamkan kepada anak didik sesuai dengan temanya.
Sedangkan untuk tingkat menengah, muatan kesadaran
pajak diintegrasikan dalam mata pelajaran dengan
megintegrasikan muatan kesadaran pajak dalam mata
pelajaran.
Muatan kesadaran pajak diintegrasikan dalam mata
pelajaran tematik dan mata pelajaran lainnya dengan
berbagai bentuk sesuai dengan topik bahasan. Bentuk inklusi
sangat bervariasi, seperti: sub topik bahasan (misalnya
Pendidikan Kewarganegaraan: pajak sebagai perwujudan
pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara, pajak sebagai
perwujudan bela Negara, peradilan pajak sebagai salah satu
bagian dari sistim peradilan dalam penegakan hukum),
gambar untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas tentang
bahasan tertentu, contoh narasi, soal ujian, dan proyek
belajar siswa
Program inklusi ini akan terus dilaksanaan secara
berkesinambungan dan akan terus dikembangkan dengan
melibatkan berbagai pihak. Roadmap inklusi 2014-2018,
secara garis besar adalah:
2014 Kajian inklusi dalam pendidikan
2015 Membuka komunikasi dan kerjasama DJP -Balitbang
Kemendikbud-Puskurbuk, Muatan Kesadaran Pajak
dalam Kurikulum SD/SMP/SMA,Penyiapan Konsep
Materi Inklusi (Buku Pengayaan), Penyiapan Modul
Pelatihan Guru
2016 Pendampingan kepada Balitbang/Puskurbuk dalam
penyusunan kurikulum/silabus/perbukuan, Kampanye
Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan, pengadaan materi
pengayaan SD/SMP/SMA/SMK, pelatihan tenaga
kependidikan, penghargaan EDUTAX, penyediaan
situs edukasi di www.pajak.go.id
2017 Penyediaan buku pengayaan dan buku referensi untuk
SD/SMP/SMA/SMK (terbatas), penghargaan EDUTAX,
Evaluasi dan Penyempurnaan Program Inklusi
2018 Penyediaan buku pengayaan dan buku referensi
(terbatas), penghargaan EDUTAX, evaluasi program
Sejarah telah membuktikan, bahwa melalui pendidikan
bangsa Indonesai berhasil melepaskan diri dari penjajahan.
Dimulai pada 1908 dengan berdirinya gerakan pendidikan
Boedi Oetomo dan organisasi lainnya, sehingga melahirkan
gerakan pemuda yang menghasilkan komitmen kebangsaan
Sumpah Pemuda pada 1928. Era baru perjuangan melalui
diplomasi dan politik pun dimulai dengan lahirnya berbagai
organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Perjuangan mencapai titik kulminasi pada 1945 dengan
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.
Kita ingin mengulangi sejarah itu. Kita harapkan 15-20 tahun
mendatang akan muncul gerakan sadar pajak yang
dipelopori oleh para pemuda dan mahasiswa. Organisasi
masyarakat maupun organisasi politik akan tumbuh seperti
jamur dengan mengusung pajak sebagai tema sentral yang
diperjuangkan. Sebagaimana gerakan antikorupsi, gerakan
yang menuntut transparansi dan efektifitas pengelolaan
dana APBN oleh kementerian/lembaga/ instansi/badan pusat
maupun daerah, akan semakin gencar. Hal yang sama juga
dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan
ekonomi tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan
dalam bentuk pembayaran pajak (free raider).
Gerakan sadar pajak akan mencapai titik kulminasinya pada
30-40 tahun mendatang dimana pajak sudah menjadi
kebutuhan bagi setiap warga Negara. Aspek perpajakan
sudah terintegrasi dengan baik dalam sistim kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan dan
kesejahteraan rakyat sudah terwujud dengan pengelolaan
APBN yang akuntabel dan tepat sasaran. Gemah ripah loh
jinawi tata tentrem kerta raharja, sebuah kondisi Negara
yang subur dan makmur, masyarakatnya hidup dalam
suasana tenteram, damai dan sejahtera, sebagaimana ditulis
dalam kitab Negara Kertagama, akan terwujud dalam
kemasan yang lebih modern.
Sinergi yang dijalin antara Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal
Pembelajaan dan Kemahasiswaan, akan menjadi tonggak
perjuangan. Semoga mimpi di atas dapat terwujud melalui
langkah kecil ini. Kepada para pihak yang telah berdedikasi
untuk terwujudnya inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan
tinggi ini, saya sampaikan penghargaan yang setingi-
tingginya, antara lain:
1. Tjipto Sumardi, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
2. Tim Kerja Edukasi Perpajakan-DJP: Sanityas JP, Ary
Festanto, Fenny Erlita, Sari Kesumawaty, Roby
Tampubolon, I Putu Sudiana, Rudi Ismoyo, Eko Susanto,
Simon Poltak H.H., Ghani Ardhianto, Septiana Asti BP, Febri
Eriyanto, Nur Farida Liyana, Ardyan Bagus Prasetya, Dwi
Wulandari, Teguh Purnomo, Anika Yusman, Dewi Anastasia
Br Pandiangan
3. Tim Kerja Edukasi Perpajakan-Puskurbuk: Sri Hidayati,
Lambas, Supriyatno, Erry Utomo, Suharyadi, Sujatmiko.SS,
Apriyanti Wulandari, Ariyantoni, Nina Purnamasari,
Neneng Kadariyah, Epon Ningrum, Subroto, Puji Raharjo,
Elah Nurlelah, Endah Kadarwati, Eded Tarmedi, Achmad
Husen, Sutimah, Wiji Purwanta, Agus trianto, Mohamad
Sadeli, Pratama Rahadja, E. Eri Iriandini, Titik Harsiati
Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per
satu.
Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridlo Allah SWT.
Amin
Jakarta, Februari 2016
Direktur P2Humas
Mekar Satria Utama
layout 2.indd 2 11/24/2015 9:38:09 AM
- Agus Budiman -
Pajak Itu
Gampang,
Loh
layout 2.indd 1 11/24/2015 9:38:10 AM
Bab 1: Jasa Pajak Kepedamu - 3
Bab 2: Pajak Itu Apa Sih - 11
Bab 3: Pajak Dulu dan Kini - 21
Bab 4: Bagaimana Pajak Dicatat dan Disalurkan - 27
Bab 5: Uang Pajak Mengalir Kemana? - 31
Bab 6: SiapaYang Harus Bayar Pajak - 33
Bab 7: Kapan Harus Potong Pajak - 37
Bab 8: Kenapa Harus Pakai PotonganYa? - 41
Bab 9: Kenapa Mesti Ber-NPWP - 45
Bab 10: SSP (Surat Setoran Pajak) - 49
Bab 11: Habis Bayar Pergilah Lapor - 53
Bab 12: Lupa Berbuah Denda - 55
Bab 13: SPT (Surat Pemberitahuan) - 57
layout 2.indd 2 11/24/2015 9:38:10 AM
Jasa Pajak
Kepadamu
3
layout 2.indd 3 11/24/2015 9:38:10 AM
4 Pajak itu gampang, loh
Tahukah kamu, begitu kamu lahir ke pangkuan bundamu—
bahkan lama sebelum kamu lahir—pajak telah menjaga
dan merawatmu?
Iya, karena semua anak Indonesia—termasuk kamu, tentu—
mendapat pelbagai macam imunisasi dan layanan kesehatan
lain di pusat kesehatan, posyandu, dan klinik yang biayanya
ditanggung oleh pemerintah. Nah, dari mana pemerintah
mendapatkan uang untuk mengganti biaya itu? Jawabnya, dari
pajak yang dibayar oleh warga negara yang cinta negeri ini.
01
layout 2.indd 4 11/24/2015 9:38:11 AM
5Pajak itu gampang, loh
KAMU SEHAT DAN KUAT BERKAT PAJAK
Puskesmas dan rumah sakit tersebar di seluruh negeri,
memberikan layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau
masyarakat. Saat kamu masih di rahim ibumu, ibumu rajin ke
Puskesmas, memastikan kamu sehat dan lahir dengan selamat.
Semua dengan biaya perawatan yang murah buat ibumu,
sebab sebagian biaya perawatan, obat-obatan, dan jasa dokter
ditanggung oleh pemerintah. Tanpa pajak, pemerintah tidak
akan sanggup menanggung itu semua.
layout 2.indd 5 11/24/2015 9:38:12 AM
6 Pajak itu gampang, loh
KARENA PAJAK, SEKOLAH MURAH
Dengan uang pajak, pemerintah membangun gedung-gedung
sekolah, membagikan buku teks pelajaran ke sekolah-sekolah,
dan menyediakan sarana belajar lainnya supaya kamu dan
teman-temanmu di seluruh Indonesia bisa belajar dengan baik
untuk masa depanmu dan masa depan bangsa ini.
PEMBANGUNAN BERJALAN KARENA PAJAK
Jalan beraspal, jembatan, terminal, pasar, yang kamu lalui saat
berangkat sekolah, dibangun dari pajak. Juga lampu jalan,
halte, dan taman, tempat kamu janjian dan berkumpul bersama
kawan-kawan.
Saat berkunjung ke rumah kakek dan nenek di kampung, atau
bertamasya ke kota, atau menghadiri pernikahan saudaramu di
layout 2.indd 6 11/24/2015 9:38:12 AM
7Pajak itu gampang, loh
luar pulau, kamu tentu melewati bandar udara atau pelabuhan.
Pernahkah kamu mendengar berita berapa besar dana yang
harus dikeluarkan untuk membangun sebuah bandar udara?
Yang jelas, dana yang diperlukan untuk membangun bandar
udara, pelabuhan, jalan beraspal, dan sebagainya itu besar
sekali. Karena dana yang diperlukan amat besar, hanya
pemerintah yang sanggup membangunnya. Ya, siapa lagi yang
mampu membangun bandar udara, pelabuhan, terminal, jalan
beraspal, dan sebagainya kalau bukan pemerintah? Tapi, lagi-
lagi, pemerintah bisa membangun semua itu juga berkat pajak
yang dikumpulkannya.
layout 2.indd 7 11/24/2015 9:38:14 AM
8 Pajak itu gampang, loh
ADA PAJAK, ADA SUBSIDI
Berkat pajak, pemerintah dapat membantu rakyatnya untuk
membeli BBM bersubsidi. Hasilnya, ke mana-mana kamu bisa
naik angkutan umum, termasuk kereta api dan kapal laut,
dengan tarif yang murah. Aneka makanan di kantin sekolah
dan di tukang gorengan terus terbeli dengan uang sakumu. Itu
karena para pedagang makanan menggunakan LPG tabung 3
kg yang murah; sebagian harganya ditanggung pemerintah.
Harga bahan makanan pokok kita seperti beras dan palawija
akan sangat tinggi kalau pemerintah tidak membantu Pak
Tani mendapat pupuk dan benih. Pemerintah juga membantu
rakyatnya menikmati aliran listrik dengan tarif terjangkau, di
samping menyediakan fasilitas penerangan jalanan dan tempat-
tempat umum.
Dengan sedikit menghemat uang saku, tidak perlu uang
banyak, kamu tetap bisa segera berkunjung ke kebun binatang,
museum, dan tempat wisata lainnya. Taman-taman kota yang
terawat rapi, tempat kamu berolahraga atau sekadar kumpul-
kumpul untuk mengerjakan tugas sekolah, atau bermain, malah
bisa kamu datangi dengan gratis. Itu semua berkat pajak. Tanpa
pajak, pemerintah tidak bisa membayar petugas kebersihan
yang merawat dan menyiram tanaman dan bunga-bungaan di
layout 2.indd 8 11/24/2015 9:38:14 AM
9Pajak itu gampang, loh
taman. Kalau rakyatnya enggan membayar pajak, pemerintah
tidak akan mampu menggaji dokter dan pekerja di kebun
binatang. Bila itu terjadi, siapa yang akan menolong satwa-satwa
lucu itu saat mereka sakit? Siapa yang tiap hari akan memberikan
mereka makanan?
layout 2.indd 9 11/24/2015 9:38:15 AM
10 Pajak itu gampang, loh
ADA PAJAK, KAMU AMAN
Dengan pajak, negara kita memperkuat diri dengan tentara
dan polisi. Dengan uang pajak kita membeli pesawat tempur,
kapal perang, kendaraan lapis baja, dan aneka rupa senjata
modern. Dari uang pajak juga pemerintah menggaji tentara
yang bekerja mempertahankan negara kita dari ancaman
negara lain. Dengan uang pajak, pemerintah menggaji Pak Polisi
untuk menjaga ketertiban, mencegah orang berbuat jahat, atau
menangkap pelaku kejahatan. Berkat uang pajaklah kamu bisa
belajar, bepergian dengan kendaraan umum, bercengkerama di
rumah, di taman, di sekolah, di mal, tanpa was-was.
Hmm, sampai di sini, kamu
paham, kan, pentingnya
pajak? Penasaran, kan,
pajak itu apa, dari
mana sumbernya,
dan ke mana saja
mengalirnya?
layout 2.indd 10 11/24/2015 9:38:15 AM
Pajak Itu
Apasih?
Bab 2
11
layout 2.indd 11 11/24/2015 9:38:16 AM
12 Pajak itu gampang, loh
02
Kalau kamu ingin gabung ke sebuah klub, biasanya kamu
wajib membayar iuran yang jumlahnya telah disepakati oleh
semua anggota. Dengan iuran itu, klub kamu bisa membuat
aneka kegiatan bermanfaat. Misalnya, iuran itu dipakai untuk
menyewa lapangan futsal untuk olahraga di luar jam sekolah,
menyumbang teman yang terkena musibah, atau mungkin
sekali-sekali iuran itu dipakai untuk makan bersama.
Nah, negara kita ini bisa diibaratkan sebagai sebuah klub
besar.Agarklubbesarinitetapeksisdanterusmengadakan
berbagai kegiatan yang bermanfaat, semua anggota klub yang
punya pekerjaan dan sejumlah penghasilan tertentu pun harus
bayar iuran. Nah, di lingkup negara, iuran yang wajib disetpr ke
kas negara dan dipakai untuk kesejahteraan bersama itulah yang
disebut pajak. Anggota masyarakat yang dikenai kewajiban
Pajak Itu Apa Sih?
layout 2.indd 12 11/24/2015 9:38:16 AM
13Pajak itu gampang, loh
perpajakan ini oleh undang-undang disebut sebagai Wajib
Pajak.
Oh ya, barangkali kamu bertanya, iuran itu, kan, ditentukan
berdasarkan kesepakatan anggota klub, kalau pajak bagaimana,
ya? Apakah besarnya pajak yang harus dibayar juga ditentukan
oleh rakyat sebagai anggota klub bernama negara?
Sebenarnya sama saja. Besarnya pajak yang harus dibayar, apa
saja yang dikenai pajak, dan siapa saja yang wajib membayar
pajak juga ditentukan berdasarkan kesepakatan kita semua.
Kok bisa? Ingat, kita, kan, hidup di negara demokratis. Artinya,
Semua keputusan penting yang menyangkut rakyat, harus
melalui musyawarah antara rakyat dan pemerintah.
Karena pajak begitu penting untuk kelangsungan hidup bangsa
dan negara kita, maka aturan perpajakan dituangkan dalam
undang-undang. Tahu, kan, undang-undang adalah aturan
tertinggi di negara kita, tepat di bawah Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 dan Ketetapan MPR?
Artinya, semua aturan lain—
misalnya peraturan pemerintah
dan keputusan presiden
sekalipun—harus tunduk dan
harus sesuai dengan undang-
undang.
layout 2.indd 13 11/24/2015 9:38:16 AM
14 Pajak itu gampang, loh
Apa saja undang-undang yang mengatur perpajakan di negeri
kita? Kita setidaknya mengenal Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang populer disebut UU
KUP. Kita juga mengenal Undang-Undang Pajak Penghasilan,
UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa, dan UU Bea Meterai.
Nah, undang-undang tidak akan muncul dengan tiba-tiba.
Sebelum bisa diberlakukan, tiap rancangan undang-undang
harus diajukan terlebih dahulu oleh pemerintah agar mendapat
persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Artinya, harus ada
perundingan antara pemerintah dengan wakil-wakil kita.
Jadi, sebetulnya kita sendiri, kok, yang menentukan aturan-
aturan perpajakan itu. Hanya saja, kita melakukannya melalui
wakil-wakil kita di Gedung DPR sana. Dan kita sendirilah yang
memilih wakil-wakil kita itu melalui Pemilihan Umum atau
Pemilu. Makanya, saat kamu sudah punya hak pilih nanti,
kamu harus menggunakan hak pilih kamu itu dengan hati-
hati. Pastikan kamu memilih wakil yang benar-benar mampu
menjalankan amanah rakyat.
Oh, ada yang bertanya, bagaimana dengan anggota klub yang
tidak mampu membayar iuran? Bagaimana dengan warga
negara yang tidak mampu membayar pajak?
layout 2.indd 14 11/24/2015 9:38:16 AM
15Pajak itu gampang, loh
Nah, itulah adilnya pajak. Pajak itu hanya diwajibkan kepada
yang mampu membayar. Orang yang tidak atau belum memiliki
pekerjaan, atau telah punya pekerjaan tapi mendapat imbalan
uangyangkecilsaja,tidakakandikenaipajak.Bahkanpemerintah
membantu mereka melalui pelbagai program bantuan. Mereka
juga tidak dilarang untuk ikut menikmati hasil pembangunan
dan fasilitas umum yang dibangun dari uang pajak.
PTKP
Secara berkala, pemerintah menentukan besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pajak, yang disingkat PTKP. PTKP adalah besarnya
penghasilan yang menjadi batas apakah seseorang itu sudah
wajib membayar pajak atau belum. Besarnya PTKP ditetapkan
dengan memerhatikan kemampuan rakyat untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Kalau kemampuan rakyat untuk
memenuhi kebutuhan hidup menurun, pemerintah akan
membantu mereka dengan menaikkan PTKP.
Kondisi
Setahun Sebulan
WP Orang Pribadi Rp 36.000.000 Rp 3.000.000
WP Kawin Rp 39.000.000 Rp 3.250.000
WP Kawin + 1 Tanggungan Rp 42.000.000 Rp 3.500.000
WP Kawin + 2 Tanggungan Rp 45.000.000 Rp 3.750.000
WP Kawin + 3 Tanggungan Rp 48.000.000 Rp 4.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* Rp 75.000.000 Rp 6.250.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 1 Tanggungan Rp 78.000.000 Rp 6.500.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 2 Tanggungan Rp 81.000.000 Rp 6.750.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 3 Tanggungan Rp 84.000.000 Rp 7.000.000
Jenis Pajak Tanggal Penyetoran Tanggal pelaporan
PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat
Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
TAX RATE
layout 2.indd 15 11/24/2015 9:38:16 AM
16 Pajak itu gampang, loh
Gampangnya begini. Misalkan pemerintah menetapkan PTKP
adalah sebesar Rp 1 juta, maka tiap warga yang berpenghasilan
Rp 1 juta atau lebih, telah wajib membayar pajak. Sedangkan
orang yang berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta, tidak dikenai
kewajiban membayar pajak penghasilan; mereka bahkan belum
perlu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Kalau PTKP dinaikkan, misalnya menjadi Rp 2 juta, maka akan
semakin banyaklah anggota masyarakat yang pemerintah
bebaskan dari kewajiban perpajakan. Ini artinya, pemerintah
memberi kelonggaran kepada semua warga yang
berpenghasilan di bawah Rp 2 juta untuk membelanjakan
saja uang mereka; untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa
dipotong atau dibebani dengan kewajiban membayar pajak
penghasilan.
Lapisan Tarif Pajak
Selain menetapkan PTKP, pemerintah juga mengatur besarnya
tarif pajak yang harus dibayar sesuai dengan besarnya
penghasilan mereka. Semakin tinggi penghasilan WP, semakin
besarbagianatauproporsipajakyangharusdibayarnya.Semakin
tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif yang akan mengenainya.
Inilah yang disebut pengenaan pajak secara progresif.
layout 2.indd 16 11/24/2015 9:38:16 AM
17Pajak itu gampang, loh
Untuk memudahkan kita melihat bagaimana tarif pajak itu
dioperasikan, gambarlah atau bayangkan sebuah ember yang
ditandai dengan lapisan penghasilan dan tarif pajak. Bagi
ember itu menjadi empat lapis dengan menarik garis
mendatar. Garis ini akan menandai batas antarlapisan.
Lapisan terbawah adalah lapisan yang memuat
penghasilan sampai dengan
Rp 50 juta dengan tarif
5 persen, lapisan di
atasnya adalah lapisan
untuk penghasilan di
atas Rp 50 juta hingga
Rp 250 juta dengan
tarif 15 persen, begitu
seterusnya.
PPH Pasal 4 ayat (2) Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN
a. Bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN paling lama tanggal 7
(tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir
b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut
PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
kepada Pengusaha kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN
b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir
Wajib Pajak
UU Nomor 36 Tahun 2008
Tarif
Lapisan Penghasilan
Orang Pribadi
s/d Rp 50.000.000 5 %
>Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15%
>Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25%
>Rp 500.000.000 30%
Badan DN dan BUT
Tidak ada lapisan tarif untuk Badan DN dan BUT 25%
VOL XX | 2015 95
MAJALAH PAJAK VOL XX-new.indd 95 11/4/15 2:24 PM
layout 2.indd 17 11/24/2015 9:38:16 AM
18 Pajak itu gampang, loh
Lantas, umpama Joko, seorang ajang yang tidak punya
tanggungan memiliki penghasilan sebesar Rp 6,5 juta per bulan,
bagaimana tarif PPh akan dikenakan kepadanya?
Yuk, kita kita bikin hitungan sederhana. Kita bisa menghitung
kewajiban Joko per bulan dan bisa juga menghitungnya per
tahun. Di sini kita hitung per tahun saja ya? Kalau kita hitung per
tahun, penghasilan Joko pun harus kita setahunkan, yakni Rp 6,5
juta kali 12 bulan, didapatlah Rp 78 juta.
Ingat, kamu harus mengisi tiap lapisan ember tadi sampai
penuh sebelum bergerak ke lapisan di atasnya. Nanti kita akan
melihat bagaimana penghasilan Joko ini dikenai pajak dengan
tarif yang meningkat sesuai lapisannya. (Masih ingat pengenaan
pajak secara pajak progresif, kan?)
Sekarang, kita tuang penghasilan Joko ke dalam ember. Karena
lapisan pertama ember hanya cukup untuk menampung
penghasilan hingga Rp 50 juta, maka hanya Rp 50 juta dari
penghasilan Joko itu yang bisa kita tuang ke lapisan pertama ini.
Lapisan ini bertarif 5 persen. Nah, berarti Joko masih punya sisa
penghasilan sebesar Rp 28 juta. Maka Rp 28 juta ini harus kita
tuang ke lapisan di atasnya, yaitu lapisan yang bertarif 15 persen.
Maka besarnya kewajiban pajak Joko dapat dihitung begini.
layout 2.indd 18 11/24/2015 9:38:16 AM
19Pajak itu gampang, loh
Rp 50.000.000 x 5 persen = Rp 2.500.000
Rp 28.000.000 x 15 persen = Rp 4.200.000
Jumlah PPh terutang = Rp 6.700.000
Jadi, pajak yang harus dibayar Joko selama setahun itu adalah
Rp 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Gampang, kan?
Kalau diminta menghitung kewajiban pajak Joko tiap bulan,
tentu kalian bisa, kan?
Kalau penghasilan Joko sudah jauh lebih tinggi lagi, maka
mungkin saja penghasilan Joko tertuang ke lapisan di atasnya
lagi. Misalnya, ke lapisan bertarif 25 persen, yakni tarif yang
berlaku bila penghasilan Joko ada di rentang Rp 250 juta – Rp
500 juta.
layout 2.indd 19 11/24/2015 9:38:16 AM
Pajak dibayar di kantor pos
atau bank — bukan di Kantor
Pelayanan Pajak.
layout 2.indd 20 11/24/2015 9:38:16 AM
Pajak Dulu
dan Kini
Bab 3
21
layout 2.indd 21 11/24/2015 9:38:17 AM
22 Pajak itu gampang, loh
03
Pajak sudah ada sejak negara kita masih berupa kerajaan-
kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah dan pulau.
Tiap tahun rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian harta
dan hasil bumi mereka kepada raja. Raja yang bijak akan
mengembalikan upeti ini kepada rakyatnya dengan cara
membangun fasilitas hidup untuk rakyatnya dan menjamin
keamanan mereka. Perupetian ini terus berlanjut hingga
zaman penjajahan Belanda.
Pajak Dulu dan Kini
Setelah kita merdeka dari Belanda, dan kita membentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sistem
pemungutan harta dan hasil bumi ini kemudian dilanjutkan oleh
Pemerintah RI. Hanya saja namanya bukan upeti lagi, melainkan
pajak.
Pemerintah RI menugaskan aparat pajak untuk melakukan
official assessment system, yaitu menentukan besarnya pajak
yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tiap tahun.
Hingga akhir tahun 1980-an, pemerintah Indonesia belum
menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan
layout 2.indd 22 11/24/2015 9:38:17 AM
23Pajak itu gampang, loh
negara. Pada waktu itu kita masih terbuai oleh hasil kekayaan
alam kita, terutama minyak bumi. Awal hingga akhir 1970-an,
kita mendapat windfall profit atau“rezeki nomplok”yang timbul
dari oil boom. Oil boom adalah sebutan untuk melonjaknya
harga minyak di dunia. Kenapa oil boom memunculkan windfall
profit? Karena naiknya harga minyak tentu membuat negara
penghasil minyak seperti Indonesia, untung besar. Kita pun
membiayai pembangunan dengan mengandalkan keuntungan
dari ekspor minyak itu
layout 2.indd 23 11/24/2015 9:38:17 AM
24 Pajak itu gampang, loh
Namun oil boom tidak berlangsung terus. Kita bersyukur pada
tahun-tahun itu tebersit kesadaran bahwa pembangunan tidak
akan berkelanjutan jika negara kita terus bergantung kepada
penerimaan dari minyak dan gas. Oleh sebab itulah, pada tahun
1983, pemerintah meluncurkan “revolusi pajak” yang ditandai
dengan perubahan dari sistem official assessment menjadi self-
assessment.
Mulai 1984, sistem pemungutan ini berubah. Kini, tiapWP (Wajib
Pajak) diberi kepercayaan oleh negara untuk menghitung sendiri
besarnya pajak yang wajib ia bayar. Sedangkan pengawasannya
diserahkan kepada pemerintah. Inilah yang disebut self-
assessment system. (Coba, apa bedanya sistem ini dengan
official assessment system yang diuraikan sebelumnya?)
Mulai 1984, diperkenalkanlah adanya pajak pertambahan nilai,
pemanfaatan teknologi informasi perpajakan, dan sebagainya.
Akhirnya, sejak 1983 itu, penerimaan pajak di negara kita sudah
bisa melebihi penerimaan dari minyak dan gas.
Terbuktilah bahwa pajak dalah sumber utama yang dapat
dijadikan andalan pembiayaan pembangunan. Untuk menjadi
bangsa yang besar, kita tidak bisa membiayai pembangunan
dengan mengandalkan hasil alam lagi. Oleh karena itu, kita
harus menjaga dan mengandalkan pajak.
layout 2.indd 24 11/24/2015 9:38:17 AM
25Pajak itu gampang, loh
Oh iya, bagaimana dengan pajak di negara lain? Apakah mereka
juga mengandalkan pajak? Wah, sejak zaman Firaun berkuasa di
Mesir, pajak telah ada. Kerajaan Yunani Kuna juga mengenakan
pajak kepada rakyatnya. Menurutmu bagaimana Inggris dan
Perancis membiayai pengiriman bala tentara mereka untuk
meluaskan kekuasaan? Ya, semua itu berasal dari pajak yang
mereka wajibkan kepada rakyat mereka.
layout 2.indd 25 11/24/2015 9:38:17 AM
Yuk, “manfaatkan” AR (Account
Representative). Mereka siap melayani
pertanyaan WP dan memberikan
konsultasi pajak secara gratis.
layout 2.indd 26 11/24/2015 9:38:17 AM
Bagaimana
Pajak Dicatat
dan Disalurkan?
Bab 4
27
layout 2.indd 27 11/24/2015 9:38:17 AM
28 Pajak itu gampang, loh
04
Bagaimana Pajak
Dicatat dan Disalurkan
Ada pajak yang diadministrasikan atau dicatat oleh
pemerintah pusat, ada pula pajak yang diadministrasikan
oleh pemerintah daerah (provinsi dan kota/kabupaten).
Instansi pemerintah pusat yang bertugas
mengadministrasikan pajak adalah Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Sedangkan instansi pemerintah daerah yang
bertugas mengadministrasikan pajak biasanya disebut Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda).
Pajak Pusat
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan Barang yang tergolong Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan
5. Bea Meterai
layout 2.indd 28 11/24/2015 9:38:17 AM
29Pajak itu gampang, loh
Pajak Daerah
Pajak Provinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan,
5. Pajak Rokok.
Pajak Kabupaten
1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan,
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
layout 2.indd 29 11/24/2015 9:38:18 AM
30 Pajak itu gampang, loh
Denganbegitu,pajakataspenghasilanataugajiyangditerima
Pak dan Ibu Guru di sekolahmu, juga pajak atas penghasilan
yang diterima orangtuamu, dan pajak atas gajimu nanti bila
sudahbekerja,harusdisetorkankekasnegaralewatbankatau
kantor pos. Setoran itu kemudian dilaporkan ke pemerintah
pusat, atau lebih persisnya ke Direktorat Jenderal Pajak atau
DJP. Inilah yang disebut Pajak Penghasilan atau disingkat PPh.
PPh dicatat atau diadministrasikan oleh DJP.
Sedangkan pajak yang kamu bayar saat merayakan ulang
tahun di restoran cepat saji—coba lihat di setruk belanjamu,
deh, berapa persen, ya, tarifnya?—nantinya akan disetorkan
oleh pemilik restoran itu ke pemerintah daerah tempat
restoran itu terdaftar. Nah, karena pajak ini dicatat atau
diadministrasikan oleh pemerintah daerah, maka pajak
restoran dikelompokkan sebagai pajak daerah. Coba
sebutkan apa saja pajak daerah itu?
layout 2.indd 30 11/24/2015 9:38:18 AM
Bab 5
Uang Pajak
Mengalir Ke
Mana?
31
layout 2.indd 31 11/24/2015 9:38:18 AM
05
Uang Pajak
Mengalir Ke Mana?
Kamu pasti sering mendengar pertanyaan ini, kan?
Nah, sekarang kamu bisa menjawabnya. Setiap tahun, pajak
yang diadministrasikan oleh DJP akan menjadi komponen
utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Jadi, kalau kamu mau tahu, ke mana
saja uang pajak itu disalurkan dan berapa besarnya, kamu bisa
melihatnya di APBN. Di sana akan terbaca berapa besarnya
dana yang tersalurkan kepada masyarakat melalui berbagai
Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.
Penerimaan perpajakan terus menjadi tulang punggung
pendapatan negara. Lebih dari 70 persen pendapatan yang
diterima negara adalah pendapatan yang berasal dari pajak.
Dalam APBN 2016, jumlah penerimaan pajak bahkan ditentukan
mencapai 84,7 persen dari total pendapatan negara.
layout 2.indd 32 11/24/2015 9:38:19 AM
Bab 6
Siapa yang
Harus Bayar
Pajak?
33
layout 2.indd 33 11/24/2015 9:38:19 AM
34 Pajak itu gampang, loh
06
Siapa yang Harus
Bayar Pajak?
Pada dasarnya semua orang—baik diaWNI maupunWNA—
yang tinggal di Indonesia wajib bayar pajak. Demikian juga
dengan tiap badan usaha (perusahaan) yang didirikan atau
yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia—mereka
juga wajib bayar pajak.
Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban membayar pajak
tadi, pemerintah bersama DPR menyusun undang-
undang perpajakan. Nah, lewat undang-undang inilah
ditetapkan dengan jelas orang dan badan usaha yang seperti
layout 2.indd 34 11/24/2015 9:38:19 AM
35Pajak itu gampang, loh
apa yang harus membayar pajak. Undang-undang menyebut
semua yang wajib membayar pajak ini sebagai Wajib Pajak (WP).
Undang-undang ini juga membagiWP menjadi dua, yaitu Orang
Pribadi (OP) dan Badan.
Orang Pribadi
Semua orang yang sudah punya penghasilan di atas
PTKP wajib melaksanakan kewajiban perpajakan. Ia harus
membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya.
PTKP artinya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jadi, kalau
penghasilanmu masih di bawah PTKP, ya, kamu tidak kena
pajak.
Badan
Sekumpulan orang dan atau modal yang menjadi kesatuan,
baik untuk menjalankan usaha atau tidak. Jadi, semua
perseroan, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
lembaga, dan sebagainya adalah WP.
layout 2.indd 35 11/24/2015 9:38:19 AM
36 Pajak itu gampang, loh
Jadi “Free Rider?” Malu, ah
Orangyangtelahmenyadarimanfaatdanpentingnyapajak,akan
memandang bahwa membayar pajak adalah kewajiban mulia
dari semua warga yang telah mendapatkan penghasilan. Betapa
tidak, bukankah selama menjalankan usaha dan bekerja, kita
semua telah menikmati hasil pajak—jalan raya, fasilitas umum,
keamanan dan ketertiban? Tidakkah kita ingin “membalas budi”
apa-apa yang telah kita nikmati dari pajak?
Sebagai pemuda dan pemudi yang menyadari pentingnya
pajak, tentu kamu pun bertekad untuk menjadi pembayar pajak
yang baik begitu kamu punya pekerjaan atau penghasilan.
Namun, sayangnya, tidak semua orang berpikir sehat seperti
kamu. Masih ada sebagian masyarakat yang curang dalam
menghitung dan melaporkan pajak mereka. Bahkan ada yang
secara sengaja mencari cara supaya terhindar dari kewajiban
membayar pajak.
Apa pendapatmu tentang orang-orang seperti itu? Mereka telah
ikut-ikutan menikmati hasil pajak; mereka kaya dan mampu
membayar pajak; penghasilan mereka jauh di atas PTKP—tapi
mereka ogah membayar pajak. Mereka inilah para penumpang
gelap (free-riders). Menjengkelkan, ya?
Kalau mem-bully atau memelonco atau merisak itu dibolehkan,
mungkin para penumpang gelap pajak inilah yang pertama kali
harus kamu bully.
layout 2.indd 36 11/24/2015 9:38:19 AM
Bab 7
Kapan Harus
Potong Pajak?
37
layout 2.indd 37 11/24/2015 9:38:20 AM
38 Pajak itu gampang, loh
Negara memercayakan kepada siapa pun—bisa orang
pribadi bisa juga badan—yang memberikan pekerjaan dan
penghasilan kepada pihak lain untuk melakukan pemotongan
pajak. Kewajiban memotong melekat kepada siapa pun
(orang pribadi atau badan) yang memberikan penghasilan
pada orang lain. Jadi, begitu ia memberikan pekerjaan
dan upah kepada orang lain, dia menjadi pemotong, tanpa
menunggu surat ketetapan apa pun dari pemerintah.
Jadi, kalau ada pegawai yang bekerja di sebuah kantor
dan kantor itu tidak memotong pajak atas penghasilan
pegawai tersebut, yang bakal dikenai sanksi bukan pegawai,
melainkan si orang atau lembaga diwajibkan memotong tadi.
Penghasilan atau sejumlah uang yang diterima oleh Bapak
danIbugurukalianpunsetiapbulantelahdipotongpajaknya.
Siapa yang memotong, tentu saja bendahara di kantor guru.
Oleh bendahara sekolah, pajak yang telah dipotong ini
selanjutnya disetorkan ke kas negara.
07
Kapan Harus Potong Pajak?
layout 2.indd 38 11/24/2015 9:38:20 AM
39Pajak itu gampang, loh
Contoh bukti potong
layout 2.indd 39 11/24/2015 9:38:20 AM
40 Pajak itu gampang, loh
Sebagai bukti bahwa penghasilan Pak dan Guru kamu itu
telah dikurangi dengan kewajiban perpajakan, bendahara
harus menyerahkan bukti potong pajak kepada Bapak dan
Ibu Gurumu.
Kantor tempat orangtuamu bekerja, juga harus memberikan
bukti potong pajaknya kepada orangtuamu. Dan kalau kelak
kamu jadi pengusaha, kamulah yang harus memotong pajak
penghasilan karyawanmu, setiap kali kamu membayar gaji
mereka. Lantas jangan lupa menyetorkan potongan pajak
ini ke kas negara. Dengan begitu, kamu telah membantu
pemerintah,sekaligusmembantukaryawanmumelaksanakan
kewajiban perpajakan mereka.
layout 2.indd 40 11/24/2015 9:38:20 AM
Bab 8
Kenapa
Harus Pakai
Potongan, ya?
41
layout 2.indd 41 11/24/2015 9:38:20 AM
42 Pajak itu gampang, loh
Awalnya, sih, begini, yang namanya manusia atau instansi
atau organisasi atau apa pun, tentu tidak bisa hidup sendiri.
Semua harus mendapat bantuan dari orang atau pihak lain
untuk menjalankan kegiatannya.
Dengan apa bantuan itu dinilai? Tentu antara lain dengan
uang, kan? Nah, gaji, honor, komisi, tunjangan, dan
sebagainya, itu, kan ujudnya uang. Padahal, segala sesuatu yang
memunculkan uang, akan menjadi objek pajak. Artinya, dari
sana ada kewajiban pajak yang muncul.
Mekanisme pemotongan
sebenarnya merupakan
fasilitas untuk WP.
Ia punya tujuan
memudahkan
WP. Pemotongan
ini selain
mempercepat
penyelesaian
08
Kenapa Harus
Pakai Potongan, ya?
layout 2.indd 42 11/24/2015 9:38:20 AM
43Pajak itu gampang, loh
kewajiban pajak, juga akan meringankan beban si penerima
uang (penerima penghasilan). Kok bisa? Iya, karena
pemotongan ini, kan, dilakukan di depan. Begitu muncul uang,
pemotongan dilakukan. Dengan begitu si penerima uang tidak
perlu menunggu sampai akhir tahun, baru menghitung dan
membayar total pajak yang harus ia bayar. Kalau itu yang terjadi,
wah bisa-bisa uang yang diterima itu sudah habis, padahal
kewajiban pajaknya belum dibayar.
layout 2.indd 43 11/24/2015 9:38:20 AM
layout 2.indd 44 11/24/2015 9:38:21 AM
Bab 9
Kenapa Mesti
Ber-NPWP?
45
layout 2.indd 45 11/24/2015 9:38:21 AM
46 Pajak itu gampang, loh
Kalau di sekolah, sebagai murid, kamu punya kartu pelajar.
Di tempat tinggalmu, kamu pun nanti harus mendaftarkan
diri ke kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan KTP
(KartuTanda Penduduk).
09
Kenapa Mesti Ber-NPWP?
Masing-masing kartu itu punya
nomor unik dan punya
fungsinya sendiri-sendiri. Kartu
pelajar dan KTP selain menjadi
bukti identitasmu sebagai pelajar
dan penduduk suatu wilayah, juga
menjadi kartu yang memudahkanmu
untuk menyelesaikan berbagai
urusan, baik urusan sekolah maupun
kependudukan.
Nah, untuk memudahkan urusan
administrasi perpajakan, dibuatlah
NPWP. Selain menjadi identitas diri
sebagai Wajib Pajak—Eh, gue juga
Wajib Pajak, lho!—NPWP juga akan
layout 2.indd 46 11/24/2015 9:38:22 AM
47Pajak itu gampang, loh
memudahkan Wajib Pajak dan aparat pajak dalam menjaga
ketertiban perpajakan.
Bisa e-Reg
Semua yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak harus
punya NPWP. Dan untuk mendapat NPWP itu enggak ribet,
kok. Datang saja ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat
atau manfaatkan fasilitas e-Reg yang ada di situs www.pajak.
go.id kalau kamu memilih daftar via internet. Gampang,
segampang membuka halaman Facebook.
Oh ya, bikin NPWP itu juga gratis—segratis fasilitasWi-Fi yang
sering kamu nikmati di halte Transjakarta, dan tempat umum
lainnya.
layout 2.indd 47 11/24/2015 9:38:22 AM
Setelah punya NPWP, tiap WP harus
melakukan 3M, yaitu
Menghitung pajak,
Menyetor pajak, dan
Melaporkan pajak.
layout 2.indd 48 11/24/2015 9:38:22 AM
Pajak itu gampang, loh
Bab 10
SSP(Surat Setoran Pajak)
49
layout 2.indd 49 11/24/2015 9:38:23 AM
50 Pajak itu gampang, loh
SSP (Surat Setoran Pajak) adalah dokumen yang
mengesahkan bahwa kita sudah membayar
kewajiban pajak kita.
10
SSP (Surat Setoran Pajak)
Ia tak beda dengan kuitansi yang
diberikan oleh sebuah toko
tempat kamu beli gadget baru.
Di kuitansi itu jelas gadget apa
yang kamu beli, berapa jumlah yang
kamu beli, dan berapa uang yang
kamu bayarkan, bukan? SSP
juga begitu. Di SSP kita harus
mencantumkan jenis pajak apa
yang kita bayar, nilainya berapa,
dan kode pajaknya apa.
Jangan sampai salah isi, ya. Soalnya,
kalau kita salah isi kode, misalnya,
bisa-bisawaktukitahabishanyauntuk
memindahbukukan pembayaran
itu ke kode jenis pembayaran yang
seharusnya.
layout 2.indd 50 11/24/2015 9:38:23 AM
51Pajak itu gampang, loh
Contoh formulir SSP
layout 2.indd 51 11/24/2015 9:38:24 AM
52 Pajak itu gampang, loh
SSP (Surat Setoran Pajak) adalah
dokumen yang mengesahkan bahwa
kita sudah membayar kewajiban
pajak kita.
layout 2.indd 52 11/24/2015 9:38:24 AM
Bab 11
Habis Bayar,
Pergilah
Lapor
53
layout 2.indd 53 11/24/2015 9:38:24 AM
54 Pajak itu gampang, loh
Setelah pajak kamu bayar di kantor pos atau di bank,
kamu masih punya satu kewajiban lagi, yaitu melaporkan
pembayaran itu.
Oh ya, lagi-lagi kamu tidak harus benar-benar pergi
ke kantor pajak untuk melapor. Sebab, kamu bisa
melaporkan pembayaran pajak tadi melalui pos atau secara
online.
11
Habis Bayar, Pergilah Lapor
layout 2.indd 54 11/24/2015 9:38:25 AM
Pajak itu gampang, loh
Bab 12
55
Lupa Berbuah
Denda
layout 2.indd 55 11/24/2015 9:38:26 AM
56 Pajak itu gampang, loh
Kalau kita beli sepeda motor dengan cara mengangsur,
terus di bulan tertentu kita lupa atau terlambat membayar
angsuran itu, tentu kita akan kena denda.
Nah, bagaimana kalau kita kelupaan bayar pajak? Sama
saja, ternyata. Kalau kita lupa bayar, atau telat bayar,
atau bayar tapi kurang, kita juga akan kena sanksi. Sanksi
itu bisa berupa bunga, misalnya 2 %, atau sanksi nominal,
misalnya Rp100.000.
12
Lupa Berbuah Denda
layout 2.indd 56 11/24/2015 9:38:26 AM
Pajak itu gampang, loh
Bab 13
SPT(Surat Pemberitahuan)
57
layout 2.indd 57 11/24/2015 9:38:26 AM
58 Pajak itu gampang, loh
Dokumen untuk melaporkan penghitungan dan penyetoran
pajak itu disebut SPT (Surat Pemberitahuan).
Sama seperti NPWP, formulir SPT juga bisa didapat di
kantor pajak terdekat atau dengan mengunduhnya dari
situs DJP (www.pajak.go.id). Setelah itu, tinggal diisi dengan
benar, lengkap, dan jelas.
BENAR artinya data dan angka yang dilaporkan akurat. Cara
menghitungnya, tarif yang diterapkan, dan sebagainya sudah
mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
LENGKAP artinya dokumen yang harus dilaporkan telah
dilaporkan semuanya, lampiran yang harus disertakan telah
dilampirkan semua, dan diberi tanda tangan. Kalau yang
melapor itu badan, SPT yang dilaporkan itu harus dilengkapi
dengan stempel lembaga.
13
SPT
(Surat Pemberitahuan)
layout 2.indd 58 11/24/2015 9:38:26 AM
59Pajak itu gampang, loh
JELAS artinya seluruh harta, kekayaan, dan penghasilan
telah dilaporkan sejelas-jelasnya dan bisa dibuktikan
kebenarannya. Jadi, kalau WP adalah seorang karyawan,
akan terlihat dengan jelas berapa gajinya, dan siapa pemberi
kerjanya (tempatnya bekerja). Kalau dia pedagang, misalnya,
harus jelas juga dia berdagang apa.
Ada yang bisa
saya bantu?
Jangan keburu pusing
lihat kotak dan kolom di
formulir itu. Datang aja ke
kantor pelayanan pajak.
Selalu ada AR (Account
Representative) yang siap
melayani pertanyaan WP
dan memberikan konsultasi
pajak secara gratis juga!
layout 2.indd 59 11/24/2015 9:38:26 AM
60 Pajak itu gampang, loh
Di kantor pelayanan pajak, selalu ada
AR (Account Representative) yang
siap melayani pertanyaan WP dan
memberikan konsultasi pajak secara
gratis loh!
layout 2.indd 60 11/24/2015 9:38:26 AM
layout 2.indd 61 11/24/2015 9:38:27 AM
layout 2.indd 62 11/24/2015 9:38:27 AM

More Related Content

What's hot

Manajemen pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Manajemen pengadaan barang dan jasa PemerintahManajemen pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Manajemen pengadaan barang dan jasa PemerintahMrisqiW
 
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - KemenparekrafArah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
ECPAT Indonesia
 
PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptxPP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptx
Universitas Islam Malang
 
Naskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenagNaskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenag
KutsiyatinMSi
 
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
Yulia Dwijayanti
 
GRATIFIKASI
GRATIFIKASIGRATIFIKASI
GRATIFIKASI
93220872
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahMaylana Febrina
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
Ahmad Abdul Haq
 
Marketing plan
Marketing plan Marketing plan
Marketing plan
Atef Fakhrudin
 
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Nandya Guvita
 
Company profile Khatulistiwa Tour
Company profile Khatulistiwa TourCompany profile Khatulistiwa Tour
Company profile Khatulistiwa Tour
khatulistiwatour
 
Mekanisme penyetoran retribusi parkir dishub kota bandung
Mekanisme penyetoran retribusi parkir dishub kota bandungMekanisme penyetoran retribusi parkir dishub kota bandung
Mekanisme penyetoran retribusi parkir dishub kota bandung
Kukuh Setiawan
 
Panduan Ganti Password - ASIK WEB.pptx
Panduan Ganti Password - ASIK WEB.pptxPanduan Ganti Password - ASIK WEB.pptx
Panduan Ganti Password - ASIK WEB.pptx
NurkholidSetiawan1
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptxPEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
KenBintangRafi
 
Formulir permohonan e fin
Formulir permohonan e finFormulir permohonan e fin
Formulir permohonan e finOki Darma
 
Jasa pengelola parkir
Jasa pengelola parkirJasa pengelola parkir
Jasa pengelola parkir
Yoel Liem Yusnarto.SE
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
 
Rtl kb bina balita aisyiyah kunduran
Rtl kb bina balita aisyiyah kunduranRtl kb bina balita aisyiyah kunduran
Rtl kb bina balita aisyiyah kunduran
Toko234Kunduran
 
SOSIALISASI BOSP 2023--.pptx
SOSIALISASI BOSP 2023--.pptxSOSIALISASI BOSP 2023--.pptx
SOSIALISASI BOSP 2023--.pptx
afandysmart1
 

What's hot (20)

Manajemen pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Manajemen pengadaan barang dan jasa PemerintahManajemen pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Manajemen pengadaan barang dan jasa Pemerintah
 
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - KemenparekrafArah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
 
PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptxPP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptx
 
Naskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenagNaskah dinas kemenag
Naskah dinas kemenag
 
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
316812139 1-kak-pelaksanaan-program-kia
 
GRATIFIKASI
GRATIFIKASIGRATIFIKASI
GRATIFIKASI
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
 
Marketing plan
Marketing plan Marketing plan
Marketing plan
 
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
 
Company profile Khatulistiwa Tour
Company profile Khatulistiwa TourCompany profile Khatulistiwa Tour
Company profile Khatulistiwa Tour
 
Mekanisme penyetoran retribusi parkir dishub kota bandung
Mekanisme penyetoran retribusi parkir dishub kota bandungMekanisme penyetoran retribusi parkir dishub kota bandung
Mekanisme penyetoran retribusi parkir dishub kota bandung
 
Panduan Ganti Password - ASIK WEB.pptx
Panduan Ganti Password - ASIK WEB.pptxPanduan Ganti Password - ASIK WEB.pptx
Panduan Ganti Password - ASIK WEB.pptx
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptxPEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK.pptx
 
Formulir permohonan e fin
Formulir permohonan e finFormulir permohonan e fin
Formulir permohonan e fin
 
Jasa pengelola parkir
Jasa pengelola parkirJasa pengelola parkir
Jasa pengelola parkir
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Rtl kb bina balita aisyiyah kunduran
Rtl kb bina balita aisyiyah kunduranRtl kb bina balita aisyiyah kunduran
Rtl kb bina balita aisyiyah kunduran
 
SOSIALISASI BOSP 2023--.pptx
SOSIALISASI BOSP 2023--.pptxSOSIALISASI BOSP 2023--.pptx
SOSIALISASI BOSP 2023--.pptx
 

Similar to Buku pajak itu gampang loh smp sma smk

Buku materi terbuka kesadaran pajak perguruan tinggi mahasiswa
Buku materi terbuka kesadaran pajak perguruan tinggi mahasiswaBuku materi terbuka kesadaran pajak perguruan tinggi mahasiswa
Buku materi terbuka kesadaran pajak perguruan tinggi mahasiswa
Pajeg Lempung
 
Kesadaran Pajak
Kesadaran PajakKesadaran Pajak
Kesadaran Pajak
Roko Subagya
 
Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Pengorbananku Untuk Tanah Airku
Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Pengorbananku Untuk Tanah AirkuKesadaran Membayar Pajak Sebagai Pengorbananku Untuk Tanah Airku
Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Pengorbananku Untuk Tanah Airku
Rahmat hidayat
 
Makalah mahalnya pendidikan di indonesia
Makalah mahalnya pendidikan di indonesiaMakalah mahalnya pendidikan di indonesia
Makalah mahalnya pendidikan di indonesiasuyono fis
 
Bos 2011
Bos 2011Bos 2011
Bos 2011
Nandang Sukmara
 
Buku Literasi Pasar Modal
Buku Literasi Pasar ModalBuku Literasi Pasar Modal
Buku Literasi Pasar Modal
M Abdul Aziz
 
APBN.pptx
APBN.pptxAPBN.pptx
Buku Pasar Modal
Buku Pasar ModalBuku Pasar Modal
Buku Pasar Modal
Rohmat Hidayatuloh
 
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Permuafakatan KPM Dan PDRM
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Permuafakatan KPM Dan PDRMTeks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Permuafakatan KPM Dan PDRM
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Permuafakatan KPM Dan PDRM
Chon Seong Hoo
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
omni sukses
 
Analisis pengelolaan dana bos
Analisis pengelolaan dana bosAnalisis pengelolaan dana bos
Analisis pengelolaan dana bos
Angga Debby Frayudha
 
Buku mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan siswa sma kelas x
Buku mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan siswa sma kelas xBuku mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan siswa sma kelas x
Buku mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan siswa sma kelas x
Pajeg Lempung
 
LANDASAN PENDIDIKAN
LANDASAN PENDIDIKANLANDASAN PENDIDIKAN
LANDASAN PENDIDIKAN
harjunode
 
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudinTz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudinJenry Saiparudin
 
TF 20230817_2 (1).pdf
TF 20230817_2 (1).pdfTF 20230817_2 (1).pdf
TF 20230817_2 (1).pdf
kib-consulting
 
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdSambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
ShintaDevi11
 
Contoh proposal pkbm masri winoto
Contoh proposal pkbm   masri winotoContoh proposal pkbm   masri winoto
Contoh proposal pkbm masri winoto
Min Salimin
 
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
PusdiklatKKB
 
Modul pengasuhan anak era digital bkkbn rev4
Modul pengasuhan anak era digital bkkbn rev4Modul pengasuhan anak era digital bkkbn rev4
Modul pengasuhan anak era digital bkkbn rev4
PusdiklatKKB
 

Similar to Buku pajak itu gampang loh smp sma smk (20)

Buku materi terbuka kesadaran pajak perguruan tinggi mahasiswa
Buku materi terbuka kesadaran pajak perguruan tinggi mahasiswaBuku materi terbuka kesadaran pajak perguruan tinggi mahasiswa
Buku materi terbuka kesadaran pajak perguruan tinggi mahasiswa
 
Kesadaran Pajak
Kesadaran PajakKesadaran Pajak
Kesadaran Pajak
 
Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Pengorbananku Untuk Tanah Airku
Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Pengorbananku Untuk Tanah AirkuKesadaran Membayar Pajak Sebagai Pengorbananku Untuk Tanah Airku
Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Pengorbananku Untuk Tanah Airku
 
Makalah mahalnya pendidikan di indonesia
Makalah mahalnya pendidikan di indonesiaMakalah mahalnya pendidikan di indonesia
Makalah mahalnya pendidikan di indonesia
 
Bos 2011
Bos 2011Bos 2011
Bos 2011
 
Buku Literasi Pasar Modal
Buku Literasi Pasar ModalBuku Literasi Pasar Modal
Buku Literasi Pasar Modal
 
APBN.pptx
APBN.pptxAPBN.pptx
APBN.pptx
 
Buku Pasar Modal
Buku Pasar ModalBuku Pasar Modal
Buku Pasar Modal
 
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Permuafakatan KPM Dan PDRM
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Permuafakatan KPM Dan PDRMTeks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Permuafakatan KPM Dan PDRM
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Permuafakatan KPM Dan PDRM
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
 
Analisis pengelolaan dana bos
Analisis pengelolaan dana bosAnalisis pengelolaan dana bos
Analisis pengelolaan dana bos
 
Buku mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan siswa sma kelas x
Buku mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan siswa sma kelas xBuku mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan siswa sma kelas x
Buku mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan siswa sma kelas x
 
LANDASAN PENDIDIKAN
LANDASAN PENDIDIKANLANDASAN PENDIDIKAN
LANDASAN PENDIDIKAN
 
MP3EI
MP3EIMP3EI
MP3EI
 
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudinTz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
 
TF 20230817_2 (1).pdf
TF 20230817_2 (1).pdfTF 20230817_2 (1).pdf
TF 20230817_2 (1).pdf
 
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdSambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
 
Contoh proposal pkbm masri winoto
Contoh proposal pkbm   masri winotoContoh proposal pkbm   masri winoto
Contoh proposal pkbm masri winoto
 
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
 
Modul pengasuhan anak era digital bkkbn rev4
Modul pengasuhan anak era digital bkkbn rev4Modul pengasuhan anak era digital bkkbn rev4
Modul pengasuhan anak era digital bkkbn rev4
 

More from Pajeg Lempung

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Pajeg Lempung
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Pajeg Lempung
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Pajeg Lempung
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Pajeg Lempung
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Pajeg Lempung
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiran
Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016
Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiran
Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
Pajeg Lempung
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Pajeg Lempung
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Pajeg Lempung
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Pajeg Lempung
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Pajeg Lempung
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
Pajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Pajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Pajeg Lempung
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des   nkri berbagiTata cara penyusunan apb des   nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Pajeg Lempung
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Pajeg Lempung
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pajeg Lempung
 

More from Pajeg Lempung (20)

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiran
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016
 
Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiran
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desa
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des   nkri berbagiTata cara penyusunan apb des   nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
 

Recently uploaded

ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
asepridwan50
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahanAKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
PutuRatihSiswinarti1
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.pptPERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
EkaPuspita67
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
SholahuddinAslam
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
AskariB1
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 

Recently uploaded (20)

ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahanAKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.pptPERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 

Buku pajak itu gampang loh smp sma smk

  • 1. layout 2.indd 1 11/24/2015 9:38:09 AM
  • 2. SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Assalamualaikum Wr.Wb Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala ahmatnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini telah diterbitkan sebuah pengayaan bagi “Pajak Itu Gampang, Lho..” Dalam rangka menambah literasi perpajakan untuk menumbuhkan kesadaran pajak bagi generasi muda, DJP telah menyusun buku “Pajak Itu Gampang, Lho..” Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan referensi bagi para tenaga pendidik di tingkat SD, SMP dan SMA dalam memberikan muatan perpajakan pada materi pendidikan. Selain untuk tenaga pendidik, buku ini juga menjadi bacaan pendamping bagi para siswa, sehingga para siswa mendapatkan gambaran yang utuh dan menyenangkan mengenai perpajakan. Harapan kami, para siswa akan menjadi warga negara yang sadar dan taat pajak, yang pada akhirnya akan menjadi calon legislatif yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, calon eksekutif yang amanah mengelola keuangan negara, calon professional yang taat membayar pajak, dan calon masyarakat yang mampu menghargai hasil-hasil pembangunan. Pajak sudah sepatutnya menjadi isu nasional yang harus diangkat untuk diajarkan kepada generasi muda, sebagaimana isu-isu lainnya seperti; HAM, lingkungan hidup, Anti Korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam penyusunan bahan ajar agar memasukkan isu perpajakan dalam kuriukulum, proses pembelajaran dan penyediaan bahan ajar untuk peserta didik. Edukasi perpajakan ini akan memakan waktu yang cukup panjang, namun ini merupakan proyek besar menata peradaban Indonesia di masa mendatang. Untuk itu diperlukan perhatian yang cukup besar dari para pemangku kepentingan. Kita tidak hanya mempersiapkan generasi
  • 3. mendatang yang sadar dan taat pajak, tapi juga menitipkan masa depan kita kepada generasi mendatang. Kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Segala upaya ini akan menjadi kontribusi dalam membentuk generasi muda yang berkarakter serta menata peradaban Indonesia di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu merestui setiap langkah yang kita dedikasikan untuk bangsa dan negara. Amin. Salam Satu Jiwa! Wassalamualaikum Wr.Wb Jakarta, Februari 2016 Plt. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugisetiadi
  • 4. SAMBUTAN KEPALA PUSKURBUK Pendidikan dan perpajakan merupakan dua hal yang memiliki katerkaitan satu sama lainnya. Pendidikan mencerdaskan bangsa, sedangkan perpajakan meningkatkan layanan negara kepada rakyatnya. Oleh karena itu, dalam berbagai pendekatan, pengenalan perpajakan kepada anak amat perlu dilakukan sedini mungkin sekaligus seramah mungkin. Pengenalan perpajakan sejak dini kepada peserta didik dimaksudkan agar anak dapat memahami bahwa tanpa pajak negara tidaklah akan berjaya. Oleh karena pajak merupakan modal dasar dalam pembangunan negara. Melalui pendidikan pula kita berharap akan terbangun kesadaran warga negara terhadap kewajibannya memenuhi pajak yang harus ditunaikan. Buku yang diluncurkan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, dengan judul Pajak Itu Gampang, Loh (2016) yang diperuntukkan bagi peserta didik SMP, SMA/SMK atau yang sederajat merupakan bentuk membangun kesadaran terhadap wajib pajak sejak dini. Secara substansial, buku ini sangat informatif bagi peserta didik untuk mengenali jenis dan macam pajak yang ada. Sementara itu bagi pendidik, buku ini dapat menambah wawasan dan pengayaan materi pembelajaran yang secara langsung terkait dengan materi perpajakan maupun yang tidak. Pada akhirnya, dengan penuh harap, kiranya buku yang dapat memberikan inspirasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik ini, dapat dijadikan buku pengayaan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian kelak akan terbangun kesadaran rakyat dalam
  • 5. memenuhi kewajibannya untuk menunaikan pajak demi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara. Selamat kepada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan RI yang telah menerbitkan buku ini, semoga upaya ini dapat meningkatkan kesadaran anak bangsa terhadap fungsi dan makna pajak di negara tercinta; Indonesia. Jakarta, Februari 2016 Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tjipto Sumadi
  • 6. PENGANTAR DIREKTUR P2HUMAS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengumpulkan dan mengadministrasikan penerimaan pajak. Hasil penerimaan pajak selanjutnya dibukukan sebagai salah satu penerimaan dalam APBN, yang kemudian didistribusikan kepada seluruh Kementerian/ Lembaga/Instansi/Badan dan pihak lainnya untuk membiayai biaya rutin pemerintahan (termasuk gaji dan tunjangan pegawai), proyek pembangunan, subsidi, pembayaran hutang, bantuan sosial dan lain sebagainya. 75 % penerimaan negara bersumber dari pajak dan 20% dari APBN diperuntukkan bagi anggaran pendidikan. Sistem perpajakan Indonesai menganut self assessment system, dimana Negara memberikan kepecayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, memperhitungkan, membayar dan melaporkan SPT secara mandiri. Untu itu, harus dipastikan bahwa masyarakat Indonesia sudah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Permasalahan yang dihadapi DJP saat ini adalah masih rendahnya kesadaran perpajakan para Wajib Pajak secara khusus maupun masyarakat Indonesai secara umum. Data menunjukkan bahwa: baru 11% masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru 5% masyarakat Indonesia yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) serta baru 0.3% masyarakat Indonesia yang sudah membayar pajak. Untuk itu diperlukan pola yang sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan. Kesadaran perpajakan harus
  • 7. diajarkan dalam pendidikan melalui inklusi pada mata pelajaran di sekolah Untuk merealisasikan hal di atas, telah dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor: Mou- 21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 pada 17 Oktober 2014, yang pada intinya kedua belah pihak sepakat untuk menanamkan kesadaran pajak melalui: peningkatan pengetahuan perpajakan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, inklusi kesadaan pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan serta penelitian dan pengembangan. Inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui kurikulum, pembelajaran dan perbukuan. Dalam kurikulum, inklusi dilakukan dengan cara mengintegrasikan materi kesadaran pajak dalam mata pelajaran. Untuk tingkat dasar di Sekolah Dasar kelas Rendah dan Tinggi, muatan kesadaran pajak diintegrasikan dalam mata pelajaran dengan menanamkan nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak didik sesuai dengan temanya. Sedangkan untuk tingkat menengah, muatan kesadaran pajak diintegrasikan dalam mata pelajaran dengan megintegrasikan muatan kesadaran pajak dalam mata pelajaran. Muatan kesadaran pajak diintegrasikan dalam mata pelajaran tematik dan mata pelajaran lainnya dengan berbagai bentuk sesuai dengan topik bahasan. Bentuk inklusi sangat bervariasi, seperti: sub topik bahasan (misalnya Pendidikan Kewarganegaraan: pajak sebagai perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara, pajak sebagai perwujudan bela Negara, peradilan pajak sebagai salah satu bagian dari sistim peradilan dalam penegakan hukum),
  • 8. gambar untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas tentang bahasan tertentu, contoh narasi, soal ujian, dan proyek belajar siswa Program inklusi ini akan terus dilaksanaan secara berkesinambungan dan akan terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak. Roadmap inklusi 2014-2018, secara garis besar adalah: 2014 Kajian inklusi dalam pendidikan 2015 Membuka komunikasi dan kerjasama DJP -Balitbang Kemendikbud-Puskurbuk, Muatan Kesadaran Pajak dalam Kurikulum SD/SMP/SMA,Penyiapan Konsep Materi Inklusi (Buku Pengayaan), Penyiapan Modul Pelatihan Guru 2016 Pendampingan kepada Balitbang/Puskurbuk dalam penyusunan kurikulum/silabus/perbukuan, Kampanye Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan, pengadaan materi pengayaan SD/SMP/SMA/SMK, pelatihan tenaga kependidikan, penghargaan EDUTAX, penyediaan situs edukasi di www.pajak.go.id 2017 Penyediaan buku pengayaan dan buku referensi untuk SD/SMP/SMA/SMK (terbatas), penghargaan EDUTAX, Evaluasi dan Penyempurnaan Program Inklusi 2018 Penyediaan buku pengayaan dan buku referensi (terbatas), penghargaan EDUTAX, evaluasi program Sejarah telah membuktikan, bahwa melalui pendidikan bangsa Indonesai berhasil melepaskan diri dari penjajahan. Dimulai pada 1908 dengan berdirinya gerakan pendidikan Boedi Oetomo dan organisasi lainnya, sehingga melahirkan gerakan pemuda yang menghasilkan komitmen kebangsaan Sumpah Pemuda pada 1928. Era baru perjuangan melalui diplomasi dan politik pun dimulai dengan lahirnya berbagai organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan.
  • 9. Perjuangan mencapai titik kulminasi pada 1945 dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Kita ingin mengulangi sejarah itu. Kita harapkan 15-20 tahun mendatang akan muncul gerakan sadar pajak yang dipelopori oleh para pemuda dan mahasiswa. Organisasi masyarakat maupun organisasi politik akan tumbuh seperti jamur dengan mengusung pajak sebagai tema sentral yang diperjuangkan. Sebagaimana gerakan antikorupsi, gerakan yang menuntut transparansi dan efektifitas pengelolaan dana APBN oleh kementerian/lembaga/ instansi/badan pusat maupun daerah, akan semakin gencar. Hal yang sama juga dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak (free raider). Gerakan sadar pajak akan mencapai titik kulminasinya pada 30-40 tahun mendatang dimana pajak sudah menjadi kebutuhan bagi setiap warga Negara. Aspek perpajakan sudah terintegrasi dengan baik dalam sistim kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan dan kesejahteraan rakyat sudah terwujud dengan pengelolaan APBN yang akuntabel dan tepat sasaran. Gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja, sebuah kondisi Negara yang subur dan makmur, masyarakatnya hidup dalam suasana tenteram, damai dan sejahtera, sebagaimana ditulis dalam kitab Negara Kertagama, akan terwujud dalam kemasan yang lebih modern. Sinergi yang dijalin antara Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaan dan Kemahasiswaan, akan menjadi tonggak perjuangan. Semoga mimpi di atas dapat terwujud melalui langkah kecil ini. Kepada para pihak yang telah berdedikasi untuk terwujudnya inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan
  • 10. tinggi ini, saya sampaikan penghargaan yang setingi- tingginya, antara lain: 1. Tjipto Sumardi, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2. Tim Kerja Edukasi Perpajakan-DJP: Sanityas JP, Ary Festanto, Fenny Erlita, Sari Kesumawaty, Roby Tampubolon, I Putu Sudiana, Rudi Ismoyo, Eko Susanto, Simon Poltak H.H., Ghani Ardhianto, Septiana Asti BP, Febri Eriyanto, Nur Farida Liyana, Ardyan Bagus Prasetya, Dwi Wulandari, Teguh Purnomo, Anika Yusman, Dewi Anastasia Br Pandiangan 3. Tim Kerja Edukasi Perpajakan-Puskurbuk: Sri Hidayati, Lambas, Supriyatno, Erry Utomo, Suharyadi, Sujatmiko.SS, Apriyanti Wulandari, Ariyantoni, Nina Purnamasari, Neneng Kadariyah, Epon Ningrum, Subroto, Puji Raharjo, Elah Nurlelah, Endah Kadarwati, Eded Tarmedi, Achmad Husen, Sutimah, Wiji Purwanta, Agus trianto, Mohamad Sadeli, Pratama Rahadja, E. Eri Iriandini, Titik Harsiati Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridlo Allah SWT. Amin Jakarta, Februari 2016 Direktur P2Humas Mekar Satria Utama
  • 11. layout 2.indd 2 11/24/2015 9:38:09 AM
  • 12. - Agus Budiman - Pajak Itu Gampang, Loh layout 2.indd 1 11/24/2015 9:38:10 AM
  • 13. Bab 1: Jasa Pajak Kepedamu - 3 Bab 2: Pajak Itu Apa Sih - 11 Bab 3: Pajak Dulu dan Kini - 21 Bab 4: Bagaimana Pajak Dicatat dan Disalurkan - 27 Bab 5: Uang Pajak Mengalir Kemana? - 31 Bab 6: SiapaYang Harus Bayar Pajak - 33 Bab 7: Kapan Harus Potong Pajak - 37 Bab 8: Kenapa Harus Pakai PotonganYa? - 41 Bab 9: Kenapa Mesti Ber-NPWP - 45 Bab 10: SSP (Surat Setoran Pajak) - 49 Bab 11: Habis Bayar Pergilah Lapor - 53 Bab 12: Lupa Berbuah Denda - 55 Bab 13: SPT (Surat Pemberitahuan) - 57 layout 2.indd 2 11/24/2015 9:38:10 AM
  • 14. Jasa Pajak Kepadamu 3 layout 2.indd 3 11/24/2015 9:38:10 AM
  • 15. 4 Pajak itu gampang, loh Tahukah kamu, begitu kamu lahir ke pangkuan bundamu— bahkan lama sebelum kamu lahir—pajak telah menjaga dan merawatmu? Iya, karena semua anak Indonesia—termasuk kamu, tentu— mendapat pelbagai macam imunisasi dan layanan kesehatan lain di pusat kesehatan, posyandu, dan klinik yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk mengganti biaya itu? Jawabnya, dari pajak yang dibayar oleh warga negara yang cinta negeri ini. 01 layout 2.indd 4 11/24/2015 9:38:11 AM
  • 16. 5Pajak itu gampang, loh KAMU SEHAT DAN KUAT BERKAT PAJAK Puskesmas dan rumah sakit tersebar di seluruh negeri, memberikan layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Saat kamu masih di rahim ibumu, ibumu rajin ke Puskesmas, memastikan kamu sehat dan lahir dengan selamat. Semua dengan biaya perawatan yang murah buat ibumu, sebab sebagian biaya perawatan, obat-obatan, dan jasa dokter ditanggung oleh pemerintah. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan sanggup menanggung itu semua. layout 2.indd 5 11/24/2015 9:38:12 AM
  • 17. 6 Pajak itu gampang, loh KARENA PAJAK, SEKOLAH MURAH Dengan uang pajak, pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, membagikan buku teks pelajaran ke sekolah-sekolah, dan menyediakan sarana belajar lainnya supaya kamu dan teman-temanmu di seluruh Indonesia bisa belajar dengan baik untuk masa depanmu dan masa depan bangsa ini. PEMBANGUNAN BERJALAN KARENA PAJAK Jalan beraspal, jembatan, terminal, pasar, yang kamu lalui saat berangkat sekolah, dibangun dari pajak. Juga lampu jalan, halte, dan taman, tempat kamu janjian dan berkumpul bersama kawan-kawan. Saat berkunjung ke rumah kakek dan nenek di kampung, atau bertamasya ke kota, atau menghadiri pernikahan saudaramu di layout 2.indd 6 11/24/2015 9:38:12 AM
  • 18. 7Pajak itu gampang, loh luar pulau, kamu tentu melewati bandar udara atau pelabuhan. Pernahkah kamu mendengar berita berapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk membangun sebuah bandar udara? Yang jelas, dana yang diperlukan untuk membangun bandar udara, pelabuhan, jalan beraspal, dan sebagainya itu besar sekali. Karena dana yang diperlukan amat besar, hanya pemerintah yang sanggup membangunnya. Ya, siapa lagi yang mampu membangun bandar udara, pelabuhan, terminal, jalan beraspal, dan sebagainya kalau bukan pemerintah? Tapi, lagi- lagi, pemerintah bisa membangun semua itu juga berkat pajak yang dikumpulkannya. layout 2.indd 7 11/24/2015 9:38:14 AM
  • 19. 8 Pajak itu gampang, loh ADA PAJAK, ADA SUBSIDI Berkat pajak, pemerintah dapat membantu rakyatnya untuk membeli BBM bersubsidi. Hasilnya, ke mana-mana kamu bisa naik angkutan umum, termasuk kereta api dan kapal laut, dengan tarif yang murah. Aneka makanan di kantin sekolah dan di tukang gorengan terus terbeli dengan uang sakumu. Itu karena para pedagang makanan menggunakan LPG tabung 3 kg yang murah; sebagian harganya ditanggung pemerintah. Harga bahan makanan pokok kita seperti beras dan palawija akan sangat tinggi kalau pemerintah tidak membantu Pak Tani mendapat pupuk dan benih. Pemerintah juga membantu rakyatnya menikmati aliran listrik dengan tarif terjangkau, di samping menyediakan fasilitas penerangan jalanan dan tempat- tempat umum. Dengan sedikit menghemat uang saku, tidak perlu uang banyak, kamu tetap bisa segera berkunjung ke kebun binatang, museum, dan tempat wisata lainnya. Taman-taman kota yang terawat rapi, tempat kamu berolahraga atau sekadar kumpul- kumpul untuk mengerjakan tugas sekolah, atau bermain, malah bisa kamu datangi dengan gratis. Itu semua berkat pajak. Tanpa pajak, pemerintah tidak bisa membayar petugas kebersihan yang merawat dan menyiram tanaman dan bunga-bungaan di layout 2.indd 8 11/24/2015 9:38:14 AM
  • 20. 9Pajak itu gampang, loh taman. Kalau rakyatnya enggan membayar pajak, pemerintah tidak akan mampu menggaji dokter dan pekerja di kebun binatang. Bila itu terjadi, siapa yang akan menolong satwa-satwa lucu itu saat mereka sakit? Siapa yang tiap hari akan memberikan mereka makanan? layout 2.indd 9 11/24/2015 9:38:15 AM
  • 21. 10 Pajak itu gampang, loh ADA PAJAK, KAMU AMAN Dengan pajak, negara kita memperkuat diri dengan tentara dan polisi. Dengan uang pajak kita membeli pesawat tempur, kapal perang, kendaraan lapis baja, dan aneka rupa senjata modern. Dari uang pajak juga pemerintah menggaji tentara yang bekerja mempertahankan negara kita dari ancaman negara lain. Dengan uang pajak, pemerintah menggaji Pak Polisi untuk menjaga ketertiban, mencegah orang berbuat jahat, atau menangkap pelaku kejahatan. Berkat uang pajaklah kamu bisa belajar, bepergian dengan kendaraan umum, bercengkerama di rumah, di taman, di sekolah, di mal, tanpa was-was. Hmm, sampai di sini, kamu paham, kan, pentingnya pajak? Penasaran, kan, pajak itu apa, dari mana sumbernya, dan ke mana saja mengalirnya? layout 2.indd 10 11/24/2015 9:38:15 AM
  • 22. Pajak Itu Apasih? Bab 2 11 layout 2.indd 11 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 23. 12 Pajak itu gampang, loh 02 Kalau kamu ingin gabung ke sebuah klub, biasanya kamu wajib membayar iuran yang jumlahnya telah disepakati oleh semua anggota. Dengan iuran itu, klub kamu bisa membuat aneka kegiatan bermanfaat. Misalnya, iuran itu dipakai untuk menyewa lapangan futsal untuk olahraga di luar jam sekolah, menyumbang teman yang terkena musibah, atau mungkin sekali-sekali iuran itu dipakai untuk makan bersama. Nah, negara kita ini bisa diibaratkan sebagai sebuah klub besar.Agarklubbesarinitetapeksisdanterusmengadakan berbagai kegiatan yang bermanfaat, semua anggota klub yang punya pekerjaan dan sejumlah penghasilan tertentu pun harus bayar iuran. Nah, di lingkup negara, iuran yang wajib disetpr ke kas negara dan dipakai untuk kesejahteraan bersama itulah yang disebut pajak. Anggota masyarakat yang dikenai kewajiban Pajak Itu Apa Sih? layout 2.indd 12 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 24. 13Pajak itu gampang, loh perpajakan ini oleh undang-undang disebut sebagai Wajib Pajak. Oh ya, barangkali kamu bertanya, iuran itu, kan, ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota klub, kalau pajak bagaimana, ya? Apakah besarnya pajak yang harus dibayar juga ditentukan oleh rakyat sebagai anggota klub bernama negara? Sebenarnya sama saja. Besarnya pajak yang harus dibayar, apa saja yang dikenai pajak, dan siapa saja yang wajib membayar pajak juga ditentukan berdasarkan kesepakatan kita semua. Kok bisa? Ingat, kita, kan, hidup di negara demokratis. Artinya, Semua keputusan penting yang menyangkut rakyat, harus melalui musyawarah antara rakyat dan pemerintah. Karena pajak begitu penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kita, maka aturan perpajakan dituangkan dalam undang-undang. Tahu, kan, undang-undang adalah aturan tertinggi di negara kita, tepat di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan MPR? Artinya, semua aturan lain— misalnya peraturan pemerintah dan keputusan presiden sekalipun—harus tunduk dan harus sesuai dengan undang- undang. layout 2.indd 13 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 25. 14 Pajak itu gampang, loh Apa saja undang-undang yang mengatur perpajakan di negeri kita? Kita setidaknya mengenal Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang populer disebut UU KUP. Kita juga mengenal Undang-Undang Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan UU Bea Meterai. Nah, undang-undang tidak akan muncul dengan tiba-tiba. Sebelum bisa diberlakukan, tiap rancangan undang-undang harus diajukan terlebih dahulu oleh pemerintah agar mendapat persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Artinya, harus ada perundingan antara pemerintah dengan wakil-wakil kita. Jadi, sebetulnya kita sendiri, kok, yang menentukan aturan- aturan perpajakan itu. Hanya saja, kita melakukannya melalui wakil-wakil kita di Gedung DPR sana. Dan kita sendirilah yang memilih wakil-wakil kita itu melalui Pemilihan Umum atau Pemilu. Makanya, saat kamu sudah punya hak pilih nanti, kamu harus menggunakan hak pilih kamu itu dengan hati- hati. Pastikan kamu memilih wakil yang benar-benar mampu menjalankan amanah rakyat. Oh, ada yang bertanya, bagaimana dengan anggota klub yang tidak mampu membayar iuran? Bagaimana dengan warga negara yang tidak mampu membayar pajak? layout 2.indd 14 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 26. 15Pajak itu gampang, loh Nah, itulah adilnya pajak. Pajak itu hanya diwajibkan kepada yang mampu membayar. Orang yang tidak atau belum memiliki pekerjaan, atau telah punya pekerjaan tapi mendapat imbalan uangyangkecilsaja,tidakakandikenaipajak.Bahkanpemerintah membantu mereka melalui pelbagai program bantuan. Mereka juga tidak dilarang untuk ikut menikmati hasil pembangunan dan fasilitas umum yang dibangun dari uang pajak. PTKP Secara berkala, pemerintah menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang disingkat PTKP. PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batas apakah seseorang itu sudah wajib membayar pajak atau belum. Besarnya PTKP ditetapkan dengan memerhatikan kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup menurun, pemerintah akan membantu mereka dengan menaikkan PTKP. Kondisi Setahun Sebulan WP Orang Pribadi Rp 36.000.000 Rp 3.000.000 WP Kawin Rp 39.000.000 Rp 3.250.000 WP Kawin + 1 Tanggungan Rp 42.000.000 Rp 3.500.000 WP Kawin + 2 Tanggungan Rp 45.000.000 Rp 3.750.000 WP Kawin + 3 Tanggungan Rp 48.000.000 Rp 4.000.000 WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* Rp 75.000.000 Rp 6.250.000 WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 1 Tanggungan Rp 78.000.000 Rp 6.500.000 WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 2 Tanggungan Rp 81.000.000 Rp 6.750.000 WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 3 Tanggungan Rp 84.000.000 Rp 7.000.000 Jenis Pajak Tanggal Penyetoran Tanggal pelaporan PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 22 Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir TAX RATE layout 2.indd 15 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 27. 16 Pajak itu gampang, loh Gampangnya begini. Misalkan pemerintah menetapkan PTKP adalah sebesar Rp 1 juta, maka tiap warga yang berpenghasilan Rp 1 juta atau lebih, telah wajib membayar pajak. Sedangkan orang yang berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta, tidak dikenai kewajiban membayar pajak penghasilan; mereka bahkan belum perlu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kalau PTKP dinaikkan, misalnya menjadi Rp 2 juta, maka akan semakin banyaklah anggota masyarakat yang pemerintah bebaskan dari kewajiban perpajakan. Ini artinya, pemerintah memberi kelonggaran kepada semua warga yang berpenghasilan di bawah Rp 2 juta untuk membelanjakan saja uang mereka; untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa dipotong atau dibebani dengan kewajiban membayar pajak penghasilan. Lapisan Tarif Pajak Selain menetapkan PTKP, pemerintah juga mengatur besarnya tarif pajak yang harus dibayar sesuai dengan besarnya penghasilan mereka. Semakin tinggi penghasilan WP, semakin besarbagianatauproporsipajakyangharusdibayarnya.Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif yang akan mengenainya. Inilah yang disebut pengenaan pajak secara progresif. layout 2.indd 16 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 28. 17Pajak itu gampang, loh Untuk memudahkan kita melihat bagaimana tarif pajak itu dioperasikan, gambarlah atau bayangkan sebuah ember yang ditandai dengan lapisan penghasilan dan tarif pajak. Bagi ember itu menjadi empat lapis dengan menarik garis mendatar. Garis ini akan menandai batas antarlapisan. Lapisan terbawah adalah lapisan yang memuat penghasilan sampai dengan Rp 50 juta dengan tarif 5 persen, lapisan di atasnya adalah lapisan untuk penghasilan di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta dengan tarif 15 persen, begitu seterusnya. PPH Pasal 4 ayat (2) Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPN a. Bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Wajib Pajak UU Nomor 36 Tahun 2008 Tarif Lapisan Penghasilan Orang Pribadi s/d Rp 50.000.000 5 % >Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15% >Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25% >Rp 500.000.000 30% Badan DN dan BUT Tidak ada lapisan tarif untuk Badan DN dan BUT 25% VOL XX | 2015 95 MAJALAH PAJAK VOL XX-new.indd 95 11/4/15 2:24 PM layout 2.indd 17 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 29. 18 Pajak itu gampang, loh Lantas, umpama Joko, seorang ajang yang tidak punya tanggungan memiliki penghasilan sebesar Rp 6,5 juta per bulan, bagaimana tarif PPh akan dikenakan kepadanya? Yuk, kita kita bikin hitungan sederhana. Kita bisa menghitung kewajiban Joko per bulan dan bisa juga menghitungnya per tahun. Di sini kita hitung per tahun saja ya? Kalau kita hitung per tahun, penghasilan Joko pun harus kita setahunkan, yakni Rp 6,5 juta kali 12 bulan, didapatlah Rp 78 juta. Ingat, kamu harus mengisi tiap lapisan ember tadi sampai penuh sebelum bergerak ke lapisan di atasnya. Nanti kita akan melihat bagaimana penghasilan Joko ini dikenai pajak dengan tarif yang meningkat sesuai lapisannya. (Masih ingat pengenaan pajak secara pajak progresif, kan?) Sekarang, kita tuang penghasilan Joko ke dalam ember. Karena lapisan pertama ember hanya cukup untuk menampung penghasilan hingga Rp 50 juta, maka hanya Rp 50 juta dari penghasilan Joko itu yang bisa kita tuang ke lapisan pertama ini. Lapisan ini bertarif 5 persen. Nah, berarti Joko masih punya sisa penghasilan sebesar Rp 28 juta. Maka Rp 28 juta ini harus kita tuang ke lapisan di atasnya, yaitu lapisan yang bertarif 15 persen. Maka besarnya kewajiban pajak Joko dapat dihitung begini. layout 2.indd 18 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 30. 19Pajak itu gampang, loh Rp 50.000.000 x 5 persen = Rp 2.500.000 Rp 28.000.000 x 15 persen = Rp 4.200.000 Jumlah PPh terutang = Rp 6.700.000 Jadi, pajak yang harus dibayar Joko selama setahun itu adalah Rp 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Gampang, kan? Kalau diminta menghitung kewajiban pajak Joko tiap bulan, tentu kalian bisa, kan? Kalau penghasilan Joko sudah jauh lebih tinggi lagi, maka mungkin saja penghasilan Joko tertuang ke lapisan di atasnya lagi. Misalnya, ke lapisan bertarif 25 persen, yakni tarif yang berlaku bila penghasilan Joko ada di rentang Rp 250 juta – Rp 500 juta. layout 2.indd 19 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 31. Pajak dibayar di kantor pos atau bank — bukan di Kantor Pelayanan Pajak. layout 2.indd 20 11/24/2015 9:38:16 AM
  • 32. Pajak Dulu dan Kini Bab 3 21 layout 2.indd 21 11/24/2015 9:38:17 AM
  • 33. 22 Pajak itu gampang, loh 03 Pajak sudah ada sejak negara kita masih berupa kerajaan- kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah dan pulau. Tiap tahun rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian harta dan hasil bumi mereka kepada raja. Raja yang bijak akan mengembalikan upeti ini kepada rakyatnya dengan cara membangun fasilitas hidup untuk rakyatnya dan menjamin keamanan mereka. Perupetian ini terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Pajak Dulu dan Kini Setelah kita merdeka dari Belanda, dan kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sistem pemungutan harta dan hasil bumi ini kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah RI. Hanya saja namanya bukan upeti lagi, melainkan pajak. Pemerintah RI menugaskan aparat pajak untuk melakukan official assessment system, yaitu menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tiap tahun. Hingga akhir tahun 1980-an, pemerintah Indonesia belum menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan layout 2.indd 22 11/24/2015 9:38:17 AM
  • 34. 23Pajak itu gampang, loh negara. Pada waktu itu kita masih terbuai oleh hasil kekayaan alam kita, terutama minyak bumi. Awal hingga akhir 1970-an, kita mendapat windfall profit atau“rezeki nomplok”yang timbul dari oil boom. Oil boom adalah sebutan untuk melonjaknya harga minyak di dunia. Kenapa oil boom memunculkan windfall profit? Karena naiknya harga minyak tentu membuat negara penghasil minyak seperti Indonesia, untung besar. Kita pun membiayai pembangunan dengan mengandalkan keuntungan dari ekspor minyak itu layout 2.indd 23 11/24/2015 9:38:17 AM
  • 35. 24 Pajak itu gampang, loh Namun oil boom tidak berlangsung terus. Kita bersyukur pada tahun-tahun itu tebersit kesadaran bahwa pembangunan tidak akan berkelanjutan jika negara kita terus bergantung kepada penerimaan dari minyak dan gas. Oleh sebab itulah, pada tahun 1983, pemerintah meluncurkan “revolusi pajak” yang ditandai dengan perubahan dari sistem official assessment menjadi self- assessment. Mulai 1984, sistem pemungutan ini berubah. Kini, tiapWP (Wajib Pajak) diberi kepercayaan oleh negara untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang wajib ia bayar. Sedangkan pengawasannya diserahkan kepada pemerintah. Inilah yang disebut self- assessment system. (Coba, apa bedanya sistem ini dengan official assessment system yang diuraikan sebelumnya?) Mulai 1984, diperkenalkanlah adanya pajak pertambahan nilai, pemanfaatan teknologi informasi perpajakan, dan sebagainya. Akhirnya, sejak 1983 itu, penerimaan pajak di negara kita sudah bisa melebihi penerimaan dari minyak dan gas. Terbuktilah bahwa pajak dalah sumber utama yang dapat dijadikan andalan pembiayaan pembangunan. Untuk menjadi bangsa yang besar, kita tidak bisa membiayai pembangunan dengan mengandalkan hasil alam lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan mengandalkan pajak. layout 2.indd 24 11/24/2015 9:38:17 AM
  • 36. 25Pajak itu gampang, loh Oh iya, bagaimana dengan pajak di negara lain? Apakah mereka juga mengandalkan pajak? Wah, sejak zaman Firaun berkuasa di Mesir, pajak telah ada. Kerajaan Yunani Kuna juga mengenakan pajak kepada rakyatnya. Menurutmu bagaimana Inggris dan Perancis membiayai pengiriman bala tentara mereka untuk meluaskan kekuasaan? Ya, semua itu berasal dari pajak yang mereka wajibkan kepada rakyat mereka. layout 2.indd 25 11/24/2015 9:38:17 AM
  • 37. Yuk, “manfaatkan” AR (Account Representative). Mereka siap melayani pertanyaan WP dan memberikan konsultasi pajak secara gratis. layout 2.indd 26 11/24/2015 9:38:17 AM
  • 38. Bagaimana Pajak Dicatat dan Disalurkan? Bab 4 27 layout 2.indd 27 11/24/2015 9:38:17 AM
  • 39. 28 Pajak itu gampang, loh 04 Bagaimana Pajak Dicatat dan Disalurkan Ada pajak yang diadministrasikan atau dicatat oleh pemerintah pusat, ada pula pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kota/kabupaten). Instansi pemerintah pusat yang bertugas mengadministrasikan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan instansi pemerintah daerah yang bertugas mengadministrasikan pajak biasanya disebut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak Pusat 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3. Pajak Penjualan Barang yang tergolong Mewah (PPnBM) 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan 5. Bea Meterai layout 2.indd 28 11/24/2015 9:38:17 AM
  • 40. 29Pajak itu gampang, loh Pajak Daerah Pajak Provinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor, 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 4. Pajak Air Permukaan, 5. Pajak Rokok. Pajak Kabupaten 1. Pajak Hotel, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Hiburan, 4. Pajak Reklame, 5. Pajak Penerangan Jalan, 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 7. Pajak Parkir, 8. Pajak Air Tanah, 9. Pajak Sarang Burung Walet, 10. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan layout 2.indd 29 11/24/2015 9:38:18 AM
  • 41. 30 Pajak itu gampang, loh Denganbegitu,pajakataspenghasilanataugajiyangditerima Pak dan Ibu Guru di sekolahmu, juga pajak atas penghasilan yang diterima orangtuamu, dan pajak atas gajimu nanti bila sudahbekerja,harusdisetorkankekasnegaralewatbankatau kantor pos. Setoran itu kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat, atau lebih persisnya ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Inilah yang disebut Pajak Penghasilan atau disingkat PPh. PPh dicatat atau diadministrasikan oleh DJP. Sedangkan pajak yang kamu bayar saat merayakan ulang tahun di restoran cepat saji—coba lihat di setruk belanjamu, deh, berapa persen, ya, tarifnya?—nantinya akan disetorkan oleh pemilik restoran itu ke pemerintah daerah tempat restoran itu terdaftar. Nah, karena pajak ini dicatat atau diadministrasikan oleh pemerintah daerah, maka pajak restoran dikelompokkan sebagai pajak daerah. Coba sebutkan apa saja pajak daerah itu? layout 2.indd 30 11/24/2015 9:38:18 AM
  • 42. Bab 5 Uang Pajak Mengalir Ke Mana? 31 layout 2.indd 31 11/24/2015 9:38:18 AM
  • 43. 05 Uang Pajak Mengalir Ke Mana? Kamu pasti sering mendengar pertanyaan ini, kan? Nah, sekarang kamu bisa menjawabnya. Setiap tahun, pajak yang diadministrasikan oleh DJP akan menjadi komponen utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi, kalau kamu mau tahu, ke mana saja uang pajak itu disalurkan dan berapa besarnya, kamu bisa melihatnya di APBN. Di sana akan terbaca berapa besarnya dana yang tersalurkan kepada masyarakat melalui berbagai Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. Penerimaan perpajakan terus menjadi tulang punggung pendapatan negara. Lebih dari 70 persen pendapatan yang diterima negara adalah pendapatan yang berasal dari pajak. Dalam APBN 2016, jumlah penerimaan pajak bahkan ditentukan mencapai 84,7 persen dari total pendapatan negara. layout 2.indd 32 11/24/2015 9:38:19 AM
  • 44. Bab 6 Siapa yang Harus Bayar Pajak? 33 layout 2.indd 33 11/24/2015 9:38:19 AM
  • 45. 34 Pajak itu gampang, loh 06 Siapa yang Harus Bayar Pajak? Pada dasarnya semua orang—baik diaWNI maupunWNA— yang tinggal di Indonesia wajib bayar pajak. Demikian juga dengan tiap badan usaha (perusahaan) yang didirikan atau yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia—mereka juga wajib bayar pajak. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban membayar pajak tadi, pemerintah bersama DPR menyusun undang- undang perpajakan. Nah, lewat undang-undang inilah ditetapkan dengan jelas orang dan badan usaha yang seperti layout 2.indd 34 11/24/2015 9:38:19 AM
  • 46. 35Pajak itu gampang, loh apa yang harus membayar pajak. Undang-undang menyebut semua yang wajib membayar pajak ini sebagai Wajib Pajak (WP). Undang-undang ini juga membagiWP menjadi dua, yaitu Orang Pribadi (OP) dan Badan. Orang Pribadi Semua orang yang sudah punya penghasilan di atas PTKP wajib melaksanakan kewajiban perpajakan. Ia harus membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. PTKP artinya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jadi, kalau penghasilanmu masih di bawah PTKP, ya, kamu tidak kena pajak. Badan Sekumpulan orang dan atau modal yang menjadi kesatuan, baik untuk menjalankan usaha atau tidak. Jadi, semua perseroan, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, dan sebagainya adalah WP. layout 2.indd 35 11/24/2015 9:38:19 AM
  • 47. 36 Pajak itu gampang, loh Jadi “Free Rider?” Malu, ah Orangyangtelahmenyadarimanfaatdanpentingnyapajak,akan memandang bahwa membayar pajak adalah kewajiban mulia dari semua warga yang telah mendapatkan penghasilan. Betapa tidak, bukankah selama menjalankan usaha dan bekerja, kita semua telah menikmati hasil pajak—jalan raya, fasilitas umum, keamanan dan ketertiban? Tidakkah kita ingin “membalas budi” apa-apa yang telah kita nikmati dari pajak? Sebagai pemuda dan pemudi yang menyadari pentingnya pajak, tentu kamu pun bertekad untuk menjadi pembayar pajak yang baik begitu kamu punya pekerjaan atau penghasilan. Namun, sayangnya, tidak semua orang berpikir sehat seperti kamu. Masih ada sebagian masyarakat yang curang dalam menghitung dan melaporkan pajak mereka. Bahkan ada yang secara sengaja mencari cara supaya terhindar dari kewajiban membayar pajak. Apa pendapatmu tentang orang-orang seperti itu? Mereka telah ikut-ikutan menikmati hasil pajak; mereka kaya dan mampu membayar pajak; penghasilan mereka jauh di atas PTKP—tapi mereka ogah membayar pajak. Mereka inilah para penumpang gelap (free-riders). Menjengkelkan, ya? Kalau mem-bully atau memelonco atau merisak itu dibolehkan, mungkin para penumpang gelap pajak inilah yang pertama kali harus kamu bully. layout 2.indd 36 11/24/2015 9:38:19 AM
  • 48. Bab 7 Kapan Harus Potong Pajak? 37 layout 2.indd 37 11/24/2015 9:38:20 AM
  • 49. 38 Pajak itu gampang, loh Negara memercayakan kepada siapa pun—bisa orang pribadi bisa juga badan—yang memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada pihak lain untuk melakukan pemotongan pajak. Kewajiban memotong melekat kepada siapa pun (orang pribadi atau badan) yang memberikan penghasilan pada orang lain. Jadi, begitu ia memberikan pekerjaan dan upah kepada orang lain, dia menjadi pemotong, tanpa menunggu surat ketetapan apa pun dari pemerintah. Jadi, kalau ada pegawai yang bekerja di sebuah kantor dan kantor itu tidak memotong pajak atas penghasilan pegawai tersebut, yang bakal dikenai sanksi bukan pegawai, melainkan si orang atau lembaga diwajibkan memotong tadi. Penghasilan atau sejumlah uang yang diterima oleh Bapak danIbugurukalianpunsetiapbulantelahdipotongpajaknya. Siapa yang memotong, tentu saja bendahara di kantor guru. Oleh bendahara sekolah, pajak yang telah dipotong ini selanjutnya disetorkan ke kas negara. 07 Kapan Harus Potong Pajak? layout 2.indd 38 11/24/2015 9:38:20 AM
  • 50. 39Pajak itu gampang, loh Contoh bukti potong layout 2.indd 39 11/24/2015 9:38:20 AM
  • 51. 40 Pajak itu gampang, loh Sebagai bukti bahwa penghasilan Pak dan Guru kamu itu telah dikurangi dengan kewajiban perpajakan, bendahara harus menyerahkan bukti potong pajak kepada Bapak dan Ibu Gurumu. Kantor tempat orangtuamu bekerja, juga harus memberikan bukti potong pajaknya kepada orangtuamu. Dan kalau kelak kamu jadi pengusaha, kamulah yang harus memotong pajak penghasilan karyawanmu, setiap kali kamu membayar gaji mereka. Lantas jangan lupa menyetorkan potongan pajak ini ke kas negara. Dengan begitu, kamu telah membantu pemerintah,sekaligusmembantukaryawanmumelaksanakan kewajiban perpajakan mereka. layout 2.indd 40 11/24/2015 9:38:20 AM
  • 52. Bab 8 Kenapa Harus Pakai Potongan, ya? 41 layout 2.indd 41 11/24/2015 9:38:20 AM
  • 53. 42 Pajak itu gampang, loh Awalnya, sih, begini, yang namanya manusia atau instansi atau organisasi atau apa pun, tentu tidak bisa hidup sendiri. Semua harus mendapat bantuan dari orang atau pihak lain untuk menjalankan kegiatannya. Dengan apa bantuan itu dinilai? Tentu antara lain dengan uang, kan? Nah, gaji, honor, komisi, tunjangan, dan sebagainya, itu, kan ujudnya uang. Padahal, segala sesuatu yang memunculkan uang, akan menjadi objek pajak. Artinya, dari sana ada kewajiban pajak yang muncul. Mekanisme pemotongan sebenarnya merupakan fasilitas untuk WP. Ia punya tujuan memudahkan WP. Pemotongan ini selain mempercepat penyelesaian 08 Kenapa Harus Pakai Potongan, ya? layout 2.indd 42 11/24/2015 9:38:20 AM
  • 54. 43Pajak itu gampang, loh kewajiban pajak, juga akan meringankan beban si penerima uang (penerima penghasilan). Kok bisa? Iya, karena pemotongan ini, kan, dilakukan di depan. Begitu muncul uang, pemotongan dilakukan. Dengan begitu si penerima uang tidak perlu menunggu sampai akhir tahun, baru menghitung dan membayar total pajak yang harus ia bayar. Kalau itu yang terjadi, wah bisa-bisa uang yang diterima itu sudah habis, padahal kewajiban pajaknya belum dibayar. layout 2.indd 43 11/24/2015 9:38:20 AM
  • 55. layout 2.indd 44 11/24/2015 9:38:21 AM
  • 56. Bab 9 Kenapa Mesti Ber-NPWP? 45 layout 2.indd 45 11/24/2015 9:38:21 AM
  • 57. 46 Pajak itu gampang, loh Kalau di sekolah, sebagai murid, kamu punya kartu pelajar. Di tempat tinggalmu, kamu pun nanti harus mendaftarkan diri ke kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan KTP (KartuTanda Penduduk). 09 Kenapa Mesti Ber-NPWP? Masing-masing kartu itu punya nomor unik dan punya fungsinya sendiri-sendiri. Kartu pelajar dan KTP selain menjadi bukti identitasmu sebagai pelajar dan penduduk suatu wilayah, juga menjadi kartu yang memudahkanmu untuk menyelesaikan berbagai urusan, baik urusan sekolah maupun kependudukan. Nah, untuk memudahkan urusan administrasi perpajakan, dibuatlah NPWP. Selain menjadi identitas diri sebagai Wajib Pajak—Eh, gue juga Wajib Pajak, lho!—NPWP juga akan layout 2.indd 46 11/24/2015 9:38:22 AM
  • 58. 47Pajak itu gampang, loh memudahkan Wajib Pajak dan aparat pajak dalam menjaga ketertiban perpajakan. Bisa e-Reg Semua yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak harus punya NPWP. Dan untuk mendapat NPWP itu enggak ribet, kok. Datang saja ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat atau manfaatkan fasilitas e-Reg yang ada di situs www.pajak. go.id kalau kamu memilih daftar via internet. Gampang, segampang membuka halaman Facebook. Oh ya, bikin NPWP itu juga gratis—segratis fasilitasWi-Fi yang sering kamu nikmati di halte Transjakarta, dan tempat umum lainnya. layout 2.indd 47 11/24/2015 9:38:22 AM
  • 59. Setelah punya NPWP, tiap WP harus melakukan 3M, yaitu Menghitung pajak, Menyetor pajak, dan Melaporkan pajak. layout 2.indd 48 11/24/2015 9:38:22 AM
  • 60. Pajak itu gampang, loh Bab 10 SSP(Surat Setoran Pajak) 49 layout 2.indd 49 11/24/2015 9:38:23 AM
  • 61. 50 Pajak itu gampang, loh SSP (Surat Setoran Pajak) adalah dokumen yang mengesahkan bahwa kita sudah membayar kewajiban pajak kita. 10 SSP (Surat Setoran Pajak) Ia tak beda dengan kuitansi yang diberikan oleh sebuah toko tempat kamu beli gadget baru. Di kuitansi itu jelas gadget apa yang kamu beli, berapa jumlah yang kamu beli, dan berapa uang yang kamu bayarkan, bukan? SSP juga begitu. Di SSP kita harus mencantumkan jenis pajak apa yang kita bayar, nilainya berapa, dan kode pajaknya apa. Jangan sampai salah isi, ya. Soalnya, kalau kita salah isi kode, misalnya, bisa-bisawaktukitahabishanyauntuk memindahbukukan pembayaran itu ke kode jenis pembayaran yang seharusnya. layout 2.indd 50 11/24/2015 9:38:23 AM
  • 62. 51Pajak itu gampang, loh Contoh formulir SSP layout 2.indd 51 11/24/2015 9:38:24 AM
  • 63. 52 Pajak itu gampang, loh SSP (Surat Setoran Pajak) adalah dokumen yang mengesahkan bahwa kita sudah membayar kewajiban pajak kita. layout 2.indd 52 11/24/2015 9:38:24 AM
  • 64. Bab 11 Habis Bayar, Pergilah Lapor 53 layout 2.indd 53 11/24/2015 9:38:24 AM
  • 65. 54 Pajak itu gampang, loh Setelah pajak kamu bayar di kantor pos atau di bank, kamu masih punya satu kewajiban lagi, yaitu melaporkan pembayaran itu. Oh ya, lagi-lagi kamu tidak harus benar-benar pergi ke kantor pajak untuk melapor. Sebab, kamu bisa melaporkan pembayaran pajak tadi melalui pos atau secara online. 11 Habis Bayar, Pergilah Lapor layout 2.indd 54 11/24/2015 9:38:25 AM
  • 66. Pajak itu gampang, loh Bab 12 55 Lupa Berbuah Denda layout 2.indd 55 11/24/2015 9:38:26 AM
  • 67. 56 Pajak itu gampang, loh Kalau kita beli sepeda motor dengan cara mengangsur, terus di bulan tertentu kita lupa atau terlambat membayar angsuran itu, tentu kita akan kena denda. Nah, bagaimana kalau kita kelupaan bayar pajak? Sama saja, ternyata. Kalau kita lupa bayar, atau telat bayar, atau bayar tapi kurang, kita juga akan kena sanksi. Sanksi itu bisa berupa bunga, misalnya 2 %, atau sanksi nominal, misalnya Rp100.000. 12 Lupa Berbuah Denda layout 2.indd 56 11/24/2015 9:38:26 AM
  • 68. Pajak itu gampang, loh Bab 13 SPT(Surat Pemberitahuan) 57 layout 2.indd 57 11/24/2015 9:38:26 AM
  • 69. 58 Pajak itu gampang, loh Dokumen untuk melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak itu disebut SPT (Surat Pemberitahuan). Sama seperti NPWP, formulir SPT juga bisa didapat di kantor pajak terdekat atau dengan mengunduhnya dari situs DJP (www.pajak.go.id). Setelah itu, tinggal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. BENAR artinya data dan angka yang dilaporkan akurat. Cara menghitungnya, tarif yang diterapkan, dan sebagainya sudah mengacu kepada ketentuan yang berlaku. LENGKAP artinya dokumen yang harus dilaporkan telah dilaporkan semuanya, lampiran yang harus disertakan telah dilampirkan semua, dan diberi tanda tangan. Kalau yang melapor itu badan, SPT yang dilaporkan itu harus dilengkapi dengan stempel lembaga. 13 SPT (Surat Pemberitahuan) layout 2.indd 58 11/24/2015 9:38:26 AM
  • 70. 59Pajak itu gampang, loh JELAS artinya seluruh harta, kekayaan, dan penghasilan telah dilaporkan sejelas-jelasnya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi, kalau WP adalah seorang karyawan, akan terlihat dengan jelas berapa gajinya, dan siapa pemberi kerjanya (tempatnya bekerja). Kalau dia pedagang, misalnya, harus jelas juga dia berdagang apa. Ada yang bisa saya bantu? Jangan keburu pusing lihat kotak dan kolom di formulir itu. Datang aja ke kantor pelayanan pajak. Selalu ada AR (Account Representative) yang siap melayani pertanyaan WP dan memberikan konsultasi pajak secara gratis juga! layout 2.indd 59 11/24/2015 9:38:26 AM
  • 71. 60 Pajak itu gampang, loh Di kantor pelayanan pajak, selalu ada AR (Account Representative) yang siap melayani pertanyaan WP dan memberikan konsultasi pajak secara gratis loh! layout 2.indd 60 11/24/2015 9:38:26 AM
  • 72. layout 2.indd 61 11/24/2015 9:38:27 AM
  • 73. layout 2.indd 62 11/24/2015 9:38:27 AM