Panduan ini menjelaskan prosedur permohonan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Tenaga Teknik Ketenagalistrikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Permohonan harus disertai dokumen administratif dan teknis sesuai persyaratan yang ditentukan dan akan dievaluasi selama 30 hari kalender. Penunjukan LSK diberikan secara cuma-cuma tanpa

1. Panduan
Permohonan Penunjukan
Lembaga Sertifikasi KompetensiUntuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Telp. (021) 522 5180 ext. 3057
(021) 527 9349
Fax. (021) 527 9349
email : dtp@djk.esdm.go.id
dtp.djk@gmail.com
VII. Waktu
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah persyaratan
lengkap dan sesuai.
VIII. Biaya
Tidak dikenakan biaya.
Tata cara permohonan penunjukan LSK sesuai Permen
ESDM Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2016 dan
klasifikasi usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik
ketenagalistrikan dapat diunduh di : www.djk.esdm.go.id
VI. Mekanisme Penunjukan LSK
Berikut adalah mekanisme penunjukan Lembaga
Sertifikasi KompetensiTenagaTeknik Ketenagalistrikan :
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
www.djk.esdm.go.id
Badan Usaha mengajukan
permohonan penunjukan LSK
kepada MESDM c.q DJK
disertai dokumen persyaratan
administratif dan teknis
Badan Usaha
(Pemohon)
DJK melakukan evaluasi
persyaratan administratif
dan teknis
Lengkap
dan
Sesuai ?
DJK menerbitkan
SK Penunjukan
SK Penunjukan LSK
Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan

2. I. Pendahuluan
Setiap Tenaga Teknik diwajibkan untuk memiliki
Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi
(LSK) Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang
telah diakreditasi oleh Menteri. Akreditasi
diberikan setelah LSK mengalami masa
penunjukan.
II. Dasar Hukum
1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan;
2. PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
4. Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM
Nomor 12Tahun 2016;
5. Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi
Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah
dengan Permen ESDM Nomor 10Tahun 2016;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 2339 K/20/MEM/2014 tanggal
14 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Kepada Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Dalam Pemberian
K e p u t u s a n P e r i z i n a n D i B i d a n g
Ketenagalistrikan;
7. K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l
Ketenagalistrikan Nomor 168 K/73/DJL.4/2016
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 365
K/20/DJL.1/2014 Tentang Panitia Akreditasi
Ketenagalistrikan.
III. Tata Cara Permohonan Penunjukan
LSK
Surat Permohonan diajukan kepada Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM)
melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
(DJK), ditandatangani oleh penanggung jawab
badan usaha, dengan melampirkan persyaratan
administratif dan teknis.
A. Persyaratan Administratif
1. Akta pendirian badan usaha/lembaga (dan
perubahannya);
2. Penetapan badan usaha/lembaga sebagai
badan hukum oleh Kemenkumham (dan
perubahannya);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan
usaha ;
4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
(IUJPTL) dari Menteri atau Gubernur
sesuai dengan kewenangannya.
B. Persyaratan Teknis
1. Sertifikat badan usaha;
2. Struktur organisasi badan usaha/lembaga;
3. Surat pernyataan/komitmen manajemen
puncak untuk menjaga ketidakberpihakan
dalam pengoperasian LSK;
4. Penanggung jawab teknik yang memiliki
sertifikat kompetensi sesuai dengan
subbidang usaha;
5. Tenaga teknik yang memiliki sertifikat
kompetensi sesuai dengan subbidang
usaha;
6. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai
SNI ISO 17024 series;
7. Pedoman pelaksanaan sertifikasi
k o m p e t e n s i t e n a g a t e k n i k
ketenagalistrikan;
9. Surat pernyataan/komitmen dari
manajemen puncak untuk membuat sistem
informasi sertifikasi kompetensi tenaga
teknik ketenagalistrikan yang terintegrasi
dengan sistem informasi DJK;
10.Tempat uji kompetensi yang dimiliki atau
yang disewa; dan
IV. Klasifikasi Usaha Jasa Sertifikasi
K o m p e t e n s i Te n a g a Te k n i k
Ketenagalistrikan
Klasifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dapat dilihat
pada Gambar 1.
Gambar 1.
Klasifikasi Usaha Jasa
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
V. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi
K o m p e t e n s i Te n a g a Te k n i k
Ketenagalistrikan
Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk semua
bidang dapat dilihat padaTabel 1.
Tabel 1.
Kualifikasi Usaha Jasa
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Pembangkit Transmisi Distribusi Instalasi
Pemanfaatan
JENIS
USAHA
BIDANG
SUB
BIDANG
Konsultansi, Pembangunan & Pemasangan,
Pemeriksaan & Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan,
Litbang, Diklat, Lab, Penguji, Asesor Ketenagalistrikan,
Usaha lain yang terkait langsung dengan BIDANG Usaha Penunjang
NO. KUALIFIKASI
KEMAMPUAN USAHA KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEORANGAN
KEKAYAAN
BERSIH (Rp)
BATAS NILAI SATU
PEKERJAAN (Rp)
KOMPETENSI PENANGGUNG
JAWAB TEKNIK
PER SUBBIDANG
KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK
PER SUBBIDANG
1. KECIL
50.000.000,00
s.d.
150.000.000,00
maksimum
50.000.000,00
minimum 1 orang dengan
kompetensi asesor
minimum 1 orang dengan kompetensi
minimum asesor
2. MENENGAH
lebih dari
150.000.000,00
s.d.
500.000.000,00
maksimum
200.000.000,00
minimum 1 orang dengan
kompetensi asesor
minimum 2 orang dengan kompetensi
minimum asesor
3. BESAR
lebih dari
500.000.000,00
maksimum
tidak terhingga
minimum 1 orang dengan
kompetensi asesor
minimum 3 orang dengan kompetensi
minimum asesor