Dokumen ini merinci rencana aksi dan komitmen untuk meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan validasi data, termasuk sinergi program daerah dan dukungan kebijakan pelaksanaan kurikulum 2013. Beragam solusi diusulkan, seperti pelatihan berbasis aplikasi, pengintegrasian sistem pembinaan, serta pendanaan dari APBD untuk memastikan keberlanjutan pelatihan. Selain itu, terdapat juga perhatian pada pengembangan muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah.

1. RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
1

2. HASIL KOMISI 1-A
NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
1 Manajemen Pelatihan
Instruktur Nasional (Tim Disiapkan oleh Kemdikbud
Pengembang Kurikulum, Dosen
LPTK, Guru Berprestasi Tingkat
Nasional, Pengawas, Kepala
Sekolah, Widyaiswara PPPPTK dan
LPMP serta LPPKS)
Kualitas Guru Inti Seleksi bottom up dari kabupaten/kota untuk
penetapan guru inti sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan
Kelayakan tempat Pelatihan Penunjukan sekolah inti penyelenggara
pelatihan dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan
posisi geografis, infrastruktur pendukung
(diutamakan yang memiliki pusat sumber
belajar).
2

3. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
Validasi dan verifikasi data sekolah, Kabupaten/kota segera melakukan validasi
guru/kepala sekolah/pengawas dan verifikasi dengan menggunakan aplikasi
sekolah sasaran pelatihan. online.
Untuk kabupaten/kota yang tidak memiliki
koneksi internet diminta melaporkan secara
manual ke LPMP. Selanjutnya LPMP melakukan
input ke aplikasi online
Kesiapan materi pelatihan yang LPTK dan PPPPTK mengembangkan materi
aplikatif untuk guru, termasuk pelatihan pembelajaran aplikatif yang
materi PLB. selanjutnya diunggah ke website.

4. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
2 Sinergi peran dan program - Perlu ada kebijakan daerah yang mendukung
kegiatan pemerintah/pemerintah implementasi kurikulum 2013 dalam bentuk
provinsi/pemerintah Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, Perda
kabupaten/kota
- LPMP, sebagai perpanjangan tangan
pemerintah pusat (Kemdikbud), perlu
berperan aktif dalam pelatihan dan
implementasi kurikulum 2013.
- LPTK berperan sebagai pendamping yang
bertugas melakukan pemantauan dan
evaluasi.
- Peningkatan sinergi Dinas Pendidikan
Propinsi dan LPMP.

5. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
Pelatihan dan implementasi Perlu dana pendamping dari Pemerintah
kurikulum 2013 masih sepenuhnya Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk
dibiayai Pemerintah Pusat kelanjutan/ kesinambungan pelatihan dan
implementasi kurikulum 2013 untuk tahun-
tahun yang akan datang

6. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
3 Sistem Pembinaan, - Pola pembinaan dalam implementasi kurikulum
Pendampingan, Dan Penjaminan 2013 harus dikaitkan dengan aktifitas
Mutu Guru Dalam Implementasi pengembangan keprofesian guru berkelanjutan
Kurikulum 2013 (PKB) sehingga menjadi bagian dari angka kredit
yang harus diperoleh guru setiap tahunnya
- Mengembangkan sistem pembinaan dalam
implementasi kurikulum 2013 yang terintegrasi
dengan sistem pengembangan keprofesian
berkelanjutan, baik secara manual maupun
online.
- Menyiapkan SDM sebagai Tim Pembinaan
Implementasi Kurikulum 2013 tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota
- Pengintegrasian pembelajaran yang mendidik
untuk membangun karakter yang memadukan
kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif.

7. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
Pola pendampingan implementasi - Mengembangkan mekanisme dan pola
kurikulum dikaitkan dengan pendampingan guru pasca-pelatihan
aktivitas penilaian kinerja guru dengan mekanisme pengawalan sampai
dengan pola in-on-in service. pada proses pelaksanaan pembelajaran.
- Menyiapkan petunjuk teknis
pendampingan guru/kepala
sekolah/pengawas.
- Menyusun bahan dan materi pelatihan
pendampingan guru.
- Melaksanakan Pelatihan Tim
Pendampingan.
- Koordinasi pelaksanaan pendampingan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan
pendampingan kepada Mendikbud.

8. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
4 Administrasi Kegiatan Pelatihan/
Koordinasi Penyelenggaraan /
Laporan Keuangan
Kab/Kota memastikan bahwa sekolah
melaporkan pertanggung jawaban kegiatan
dan keuangan tepat waktu.
LPMP melakukan pendampingan kepada
sekolah apabila terdapat kesulitan dalam
pembuatan laporan
Dinas Pendidikan Prop/Kab/Kota menetapkan
waktu pelaksanaan disesuaikan dengan
kondisi lapangan.
Misalnya : Hari sabtu dan Minggu.
Catatan : di beberapa daerah bulan Juni Ujian akhir
semester 2 dan penerimaan rapor.

9. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
Sharing Pendanaan pelatihan guru - Apabila propinsi/kab/kota telah
pada APBD Prop/Kab/Kota mengalokasikan dalam APBD untuk
peningkatan kompetensi PTK agar
berkomitmen untuk refokusing sasaran
dan materi pelatihannya menyesuaikan
kurikulum 2013
- Memprogramkan pelatihan kurikulum
dalam usulan Perubahan Anggaran APBD
tahun 2013.

10. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
5 Kurikulum Muatan Lokal
Ada perbedaan muatan lokal Harus ada pemberian kewenangan perumusan
antardaerah dalam satu provinsi muatan lokal sesuai dengan ciri khas dan
karakteristik daerah masing-masing
Guru muatan lokal ada - Peraturan tentang beban kerja guru muatan
kemungkinan terhenti tunjangan lokal perlu ditinjau kembali
profesinya karena kekurangan jam - Aturan dapat lebih longgar dalam konteks
mengajar penentuan kontens muatan lokal (core) tidak
harus menambah jam mengajar.
- Guru yang berkompetensi (memiliki
keahlian) khusus dapat diangkat menjadi
guru muatan lokal .
Daerah kesulitan dalam Diperlukan kebijakan dari Kemdikbud tentang
menyediakan guru muatan lokal ketentuan teknis isi mulok dan kriteria
penyediaan guru muatan lokal .
Pemilihan muatan lokal tidak Perlu ada Peraturan Kepala Daerah
sesuai dengan potensi daerah (Peraturan Bupati/Walikota)

11. NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN (SOLUSI)
6 Pencana Penyiapan Pelatihan Guru
Tahun 2014-2015
Kesiapan pelatihan instruktur - Pendataan guru untuk peserta tahun 2014-
nasional, guru inti, guru peserta 2015 sudah dimulai sejak tahun 2013.
tahun 2014 dan 2015 - Verifikasi data dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Penetapan sekolah penerima bantuan dana
pelaksanaan pelatihan dilakukan pada akhir
tahun 2013.
- Penyiapan materi pelatihan berdasarkan
masukan dari pelaksanaan tahun 2013
- Penyiapan dana untuk pelatihan bagi
Instruktur dan Guru Inti setahun sebelumnya