Dokumen tersebut membahas rencana pengalihan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai tahun 2011. BOS merupakan dana untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu. Pengalihan ini dimaksudkan agar BOS menjadi bagian dari kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memotivasi daerah untuk meningkatkan akur

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pengalihan BOS  Transfer Ke Daerah Disampaikan Oleh : Direktur Dana Perimbangan DJPK Pada Temu Konsultasi Triwulan II Pemerintah Pusat dengan Bappeda Provinsi se Indonesia Jakarta 21 Juli 2010

2. Bantuan Operasional Sekolah BOS  bantuan bagi sekolah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa yang lain untuk mendukung pencapaian Program WAJAR DIKDAS 9 Tahun BOS  dana kepada SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS  tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid BOS  diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

3. Satuan Biaya BOS 570 Ribu /Siswa/ Tahun 400 Ribu /Siswa/ Tahun 397 Ribu /Siswa/ Tahun 575 Ribu /Siswa/ Tahun SD/SDLB di Kota SMP/SMPLB di Kota SMP/SMPLB di Kab SD/SDLB di Kab

4. Latar Belakang Pengalihan Operasional sekolah adalah kewenangan daerah. BOS menjadi bagian dari kinerja APBD Memotivasi daerah agar berperan dalam akurasi data

5. Perkembangan BOS 2009 - 2011

6. Evaluasi Proses Pengelolaan Pengalihan BOS Menteri DikNas telah menyurat Men PPN dan MenKeu ttg Penhgalihan BOS ke Transfer Masuk sebagai muatan dalam Nota Keuangan Sudah masuk sebagai muatan RKP 2011 Pilihan antara bulanan atau triwulanan Berdasarkan data jumlah siswa/murid PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGALOKASIAN PENYALURAN EVALUASI Direncanakan melakukan evaluasi tigabulanan oleh Pengelola (Tim Pusat, Tim Prov, Tim Kab/Kota untuk membahas seluruh realisasi anggaran pendidikan yang disalurkan ke daerah melalui transfer

7. Perbedaan Pengelolaan BOS BOS S/D 2010 BOS MULAI 2011 Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) (BA 999.05) Anggaran KemDikNas (BA 023) Sebagai Dana Transfer Sebagai Bantuan Sosial Masuk APBD Tidak Masuk APBD Dikelola terpusat oleh DJPK selaku KPA Dikelola oleh Unit KemDiknas di Daerah Disalurkan Ke Rekening SEkolah Disalurkan ke Rekening Kas Daerah diteruskan ke Rekening Sekolah

8. Pola Penyaluran BOS 2010 (sebagai Belanja K/L) KPA KemDikNas Unit Kem DikNas di Prov KPPN Rek SD Rek SD Rek SD BO-I Rek SD Keterangan Mekanisme BelanjaK/L Mekanisme transfer perbankan Rek SD

9. KPA DJPK Kas Daerah KPPN Jkt II Rencana Pola Penyaluran BOS 2011 (sebagai Belanja Transfer Ke Daerah) Rek SD Rek SD Rek SD BRI Rek SD Keterangan Mekanisme transfer Mekanisme penyerapan sesuai ketentuan APBD Rek SD

13. Lebih salur solusinya relatif mudah  setor

14. Bagimana dengan kurang salur?Lebih dan Kurang Salur

16. Perlu menetapkan pengelolaan buffer fund

17. Penganggaran (% dari BOS Induk)

18. Dokumen anggaran

19. Penetapan Lebih & Kurang Salur

20. mekanisme penyaluran kurang salur

22. Tunjangan Profesi Guru13

23. Terima Kasih