Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan bagi bendahara desa, termasuk pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 dan pajak pertambahan nilai. Jenis-jenis pajak yang harus dipotong dan disetorkan oleh bendahara desa dijelaskan beserta contoh perhitungannya.
Petunjuk praktis penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bendahara Bantuan Operasional Sekolah, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Dilengkapi dengan contoh pengisian dan bentuk formulir yang dipergunakan.
Dokumen tersebut berisi pedoman teknis tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pedoman ini menjelaskan cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, serta pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum akhir tahun. Juga dijelaskan penghitungan PPh
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan objek pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan kepada penghasilan yang diterima dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan oleh pihak-pihak tertentu seperti badan pemerintah, perusahaan, dan bentuk usaha tetap. Objek pemotongan PPh Pasal 23 antara lain dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk berbagai jenis penghasilan seperti upah, honorarium, komisi, dan imbalan lainnya yang diterima oleh penerima penghasilan selain pejabat negara dan PNS. Termasuk di dalamnya adalah contoh perhitungan pajak untuk berbagai kasus seperti honorarium, upah borongan, dan komisi.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan bagi bendahara desa, termasuk pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 dan pajak pertambahan nilai. Jenis-jenis pajak yang harus dipotong dan disetorkan oleh bendahara desa dijelaskan beserta contoh perhitungannya.
Petunjuk praktis penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bendahara Bantuan Operasional Sekolah, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Dilengkapi dengan contoh pengisian dan bentuk formulir yang dipergunakan.
Dokumen tersebut berisi pedoman teknis tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pedoman ini menjelaskan cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, serta pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum akhir tahun. Juga dijelaskan penghitungan PPh
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan objek pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan kepada penghasilan yang diterima dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan oleh pihak-pihak tertentu seperti badan pemerintah, perusahaan, dan bentuk usaha tetap. Objek pemotongan PPh Pasal 23 antara lain dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk berbagai jenis penghasilan seperti upah, honorarium, komisi, dan imbalan lainnya yang diterima oleh penerima penghasilan selain pejabat negara dan PNS. Termasuk di dalamnya adalah contoh perhitungan pajak untuk berbagai kasus seperti honorarium, upah borongan, dan komisi.
Dokumen tersebut membahas ketentuan PPh Pasal 25 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Angsuran pajak dihitung dengan mengurangkan PPh terutang tahun lalu dengan pajak yang sudah dipotong/dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Besaran angsuran dapat disesuaikan berdasarkan SKP atau keputusan Dirjen Pajak. Dokumen ini
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengatur penghitungan angsuran pajak bulanan wajib pajak dan pengecualian fiskal luar negeri untuk beberapa kasus tertentu seperti pegawai negara, diplomat, dan mahasiswa asing. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan angsuran pajak untuk wajib pajak baru, perusahaan, dan pengusaha tertentu serta pengecualian fiskal l
Makalah ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, mencakup penjelasan mengenai pemotong dan bukan pemotong PPh Pasal 21, penerima dan bukan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, objek PPh Pasal 21, tarif pajak PPh Pasal 21, serta cara perhitungan PPh Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, rumus umum perhitungan, dan kondisi khusus seperti hak atas kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur.
Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pajak yang relevan dengan pengelolaan keuangan sekolah/madrasah seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN beserta penjelasan singkat mengenai objek pajak, tarif, dan kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak oleh bendahara sekolah/madrasah.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2011. Terdapat penjelasan mengenai objek dan bukan objek pajak, tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, sanksi untuk tidak menyampaikan SPT, contoh kasus pengisian SPT, dan simulasi pengisian SPT untuk kasus tertentu.
Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur tentang pajak yang bersifat final atas berbagai objek pajak seperti bunga deposito, obligasi, saham, dividen, sewa, jasa konstruksi, dan hadiah undian. PPh final dikenakan pada tarif tertentu dari nilai bruto transaksi dan menjadi kewajiban pihak pembayar untuk memotong dan menyetorkannya ke kas negara.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, definisi, subjek dan objek pajak, perhitungan, tata cara pelunasan, kewajiban pemotong dan pihak yang menyetor sendiri pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Dokumen tersebut juga memberikan contoh pengisian surat setoran pajak dan surat pemberitahuan tahunan bagi subjek pajak terkait
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.pptxBudiHartono211782
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai pengelolaan keuangan bagi panitia pemungutan suara pemilu 2024, meliputi mekanisme penyaluran dana pemilu, akun belanja, tugas dan kewajiban sekretaris PPS, pembagian peran pengelolaan keuangan, format pertanggungjawaban belanja, perhitungan pajak, dan penyetoran pelaporan pajak badan adhoc.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan desa, termasuk prosedur penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan keuangan desa seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak.
Dokumen tersebut membahas ketentuan PPh Pasal 25 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Angsuran pajak dihitung dengan mengurangkan PPh terutang tahun lalu dengan pajak yang sudah dipotong/dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Besaran angsuran dapat disesuaikan berdasarkan SKP atau keputusan Dirjen Pajak. Dokumen ini
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengatur penghitungan angsuran pajak bulanan wajib pajak dan pengecualian fiskal luar negeri untuk beberapa kasus tertentu seperti pegawai negara, diplomat, dan mahasiswa asing. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan angsuran pajak untuk wajib pajak baru, perusahaan, dan pengusaha tertentu serta pengecualian fiskal l
Makalah ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, mencakup penjelasan mengenai pemotong dan bukan pemotong PPh Pasal 21, penerima dan bukan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, objek PPh Pasal 21, tarif pajak PPh Pasal 21, serta cara perhitungan PPh Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, rumus umum perhitungan, dan kondisi khusus seperti hak atas kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur.
Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pajak yang relevan dengan pengelolaan keuangan sekolah/madrasah seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN beserta penjelasan singkat mengenai objek pajak, tarif, dan kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak oleh bendahara sekolah/madrasah.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2011. Terdapat penjelasan mengenai objek dan bukan objek pajak, tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, sanksi untuk tidak menyampaikan SPT, contoh kasus pengisian SPT, dan simulasi pengisian SPT untuk kasus tertentu.
Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur tentang pajak yang bersifat final atas berbagai objek pajak seperti bunga deposito, obligasi, saham, dividen, sewa, jasa konstruksi, dan hadiah undian. PPh final dikenakan pada tarif tertentu dari nilai bruto transaksi dan menjadi kewajiban pihak pembayar untuk memotong dan menyetorkannya ke kas negara.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, definisi, subjek dan objek pajak, perhitungan, tata cara pelunasan, kewajiban pemotong dan pihak yang menyetor sendiri pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Dokumen tersebut juga memberikan contoh pengisian surat setoran pajak dan surat pemberitahuan tahunan bagi subjek pajak terkait
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.pptxBudiHartono211782
Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai pengelolaan keuangan bagi panitia pemungutan suara pemilu 2024, meliputi mekanisme penyaluran dana pemilu, akun belanja, tugas dan kewajiban sekretaris PPS, pembagian peran pengelolaan keuangan, format pertanggungjawaban belanja, perhitungan pajak, dan penyetoran pelaporan pajak badan adhoc.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan desa, termasuk prosedur penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan keuangan desa seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak.
Dokumen tersebut berisi tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ringkasan utamanya adalah:
1. IKPI adalah organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia.
2. Mengatur tentang sistem perpajakan Indonesia yang berbasis self assessment dan sanksi perpajakan.
3. Memberikan penjelasan singkat mengenai jenis-jenis pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak.
Mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai, penyimpanan bukti pengeluaran, dan pengembalian sisa dana ke rekening kas negara. Laporan pertanggungjawaban harus dilengkapi dokumen pelengkap seperti undangan rapat, kuitansi, dan dokumen lainnya. Pembayaran honor juga tunduk p
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai target kinerja tertentu untuk meningkatkan kinerja, semangat kerja, pendapatan daerah, dan pelayanan. Sumber dana insentif berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah. Besaran insentif maksimal
Workshop ini membahas siklus perpajakan penulis, pemotongan PPh pasal 23 atas royalti, dan pelaporan SPT. Termasuk di dalamnya adalah cara mendaftar NPWP, menghitung besarnya penghasilan kena pajak, membayar pajak terutang, dan menyampaikan laporan SPT secara online atau offline.
Borang permohonan pinjaman TEKUN Nasional untuk usahawan kecil dan menengah. Borang ini meminta maklumat peribadi pemohon, pasangan, perniagaan, dan jumlah pinjaman yang diperlukan beserta tempoh pembayaran. Pemohon perlu mengesahkan maklumat yang diberikan adalah benar dan bersetuju untuk mengikuti program latihan usahawanan.
Dokumen tersebut membahas kewajiban perpajakan bendahara desa terkait pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, yaitu pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan PPN. Juga membahas pengecualian pajak untuk pembelian barang dan jasa tertentu serta perbedaan kewajiban pajak antara swakelola tipe 1 dan 2.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan pengelolaan hibah langsung bagi KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Terdapat penjelasan mengenai proses pengajuan nomor registrasi, pengelolaan rekening hibah, revisi DIPA, dan pengesahan untuk hibah berbentuk uang. Juga dijelaskan proses pengajuan nomor registrasi, pengesahan, dan pencatatan untuk hibah berbentuk barang. Diberikan contoh
Dokumen tersebut merupakan formulir pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang berisi petunjuk pengisian identitas pemotong pajak, objek pajak yang dipotong beserta jumlahnya, lampiran yang disertakan, dan pernyataan serta tanda tangan.
Dokumen tersebut berisi contoh format-format surat permohonan hibah/bantuan sosial, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, dan laporan penggunaan dana hibah/bantuan sosial beserta lampirannya.
Bahan Sosialisasi Billing Perbendaharaan_fix (1).pptxPDMSBaubau
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi sistem billing Perbendaharaan untuk pengelolaan penerimaan negara lainnya, mencakup penunjukan DJPb sebagai biller penerimaan negara lainnya, ruang lingkup dan proses pembuatan kode billing, serta tata cara pembayaran menggunakan kode billing tersebut."
Similar to BORANG POTONGAN ZAKAT MAJLIS AGAMA ISLAM JOHOR (MAIJ) FORMAT B (20)
BORANG POTONGAN ZAKAT MAJLIS AGAMA ISLAM JOHOR (MAIJ) FORMAT B
1. BORANG PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
A) MAKLUMAT PEMBAYAR ZAKAT
NAMA : NO. KAD PENGENALAN :
ALAMAT RUMAH/SURAT MENYURAT :
POSKOD
BANDAR :
:
NEGERI :
ALAMAT MAJIKAN :
POSKOD
BANDAR :
:
NEGERI :
B) PENGESAHAN PEMBAYAR :
Saya mengaku telah membuat taksiran Zakat Pendapat mengikut pengiraan yang sebenar dan mengaku *berkewajipan/tidak berkewajipan
menunaikan zakat Pendapatan.
C) SILA TANDAKAN ( ) PADA PETAK BERKENAAN :ü
Perubahan Potongan PCB Asal : RM Perubahan potongan PCB Asal : RM Baki PCB : RM
FORMAT B
...
(B)
(L)
NO. TELEFON :
(R)
(H/P)
(P)
NO. PEKERJA :
NO. TELEFON :
Potongan Zakat Bulanan Sebanyak :
Penambahan/Pengurangan Potongan Zakat Daripada :
Potongan Zakat Mengikut Potongan PCB
.RM
.
.RM
.RM RMKepada :
D) LAFAZ MEMBAYAR ZAKAT
Saya bersetuju gaji saya dipotong mulai gaji bulan ........................................... sebanyak bagi menunaikan zakat harta
yang wajib ke atas diri saya untuk tahun ...................... dan tahun berikutnya kerana Allah Ta’ala.
(Tulisan hendaklah ditulis dalam huruf besar)
E) PENGESAHAN MAJIKAN (BAHAGIAN PEMBAYARAN GAJI)
F) UNTUK KEGUNAAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Adalah dengan ini disahkan bahawa butiran pembayar adalah benar dan beliau adalah pegawai/kakitangan jabatan ini.
Tandatangan Pegawai : ......................................................... Nama Pegawai : .................................................
Diterima oleh : Rujukan :
Tarikh Diterima : ......................................................... Alamat/Cop Majikan : .................................................
Tarikh Diterima :
Jabatan
Persekutuan
Negeri Johor
Badan Berkanun/Swasta
Kod Potongan
4380
2509
Ditentukan oleh majikan
Borang ini mengadungi 3 salinan dan diberikan PERCUMA
SALINAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Kebenaran Jabatan Buruh : Seksyen 24(2)(e) Akta Kerja 1955
Tandatangan Pembayar : ......................................................... Tarikh : .................................................
*Potong mana yang tidak berkenaan.
2. 1. KAEDAH PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
3. PENYATA PEMBAYARAN TAHUNAN
4. FAEDAH MENGGUNAKAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
2. SLIP BAYARAN
Pembayaran zakat melalui potongan gaji HANYA diurus oleh Pentadbiran Zakat Dan Fitrah di Ibu Pejabat Majlis
Agama Islam Negeri Johor. Borang Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji Format B boleh didapati di semua
Pejabat Agama Daerah di Negeri Johor.
Slip pembayaran zakat pada setiap bulan hanya dikeluarkan kepada majikan sahaja sementara rekod pembayaran
individu akan dikreditkan ke dalam lejar (akaun) pembayar.
1.1 TINDAKAN PEMBAYAR
1.2 TINDAKAN MAJIKAN
1.3 TINDAKAN MAIJ
iii.
iii.
iii.
Serahkan borang yang lengkap diisi kepada majikan dan dapatkan persetujuan majikan bagi menggunakan
kemudahan ini.
Bagi pembayar yang hendak membuat pembayaran tambahan, pengurangan jumlah potongan atau
bertukar majikan, pembayar dikehendaki mengisi borang baru.
Majikan hendaklah menghantar segera potongan zakat bagi bulan Disember pada setiap tahun
untuk direkodkan sebagai pembayaran tahun semasa. Kelewatan menghantar potongan zakat dalam
bulan tersebut menyebabkan potongan tidak dapat dikreditkan pada tahun semasa.
Pembayar hendaklah mengisi Borang Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji Format B yang
disediakan oleh Pentadbir Zakat dan Fitrah, Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan lengkap.
iii.
iii.
iii.
iii.
iii.
Majikan dikehendaki menghantar borang yang telah disahkan ke Majlis Agama Islam Negeri Johor
Majlis Agama Islam Negeri Johor kan mengesahkan terimaan dan mengembalikan semula dua salinan
untuk simpanan majikan dan pembayar.
bersama senarai nama pembayar dan cek pembayaratas nama JAWATANKUASA ZAKAT DAN FITRAH
NEGERI JOHOR.
Bagi potongan bulan berikutnya, majikan hanya perlu menghantar senarai nama pembayar beserta nombor
Jumlah potongan zakat akan dikreditkan ke dalam lejar (akaun) pembayar pada setiap bulan.
kad pengenalan lama atau baru, jumlah potongan zakat dan cek pembayaran.
3.1
4.1
4.3
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah memberikan kebenaran menggunakan Penyata Pembayaran
Tahunan yang mana ianya akan digunakan bagi menggantikan resit rasmi bagi rebet cukai setiap individu.
Menjimatkan masa tanpa perlu hadir ke kaunter pembayaran zakat.
Meringankan bebanan dengan bayaran zakat secara bayaran individu.
3.2 Penyata Pembayaran Tahunan bagi setiap individu dikeluarkan pada awal tahun berikutnya selepas 12 kali
(Jan-Dis) pembayaran diterima.
3.3 Penyata Pembayaran Tahunan hendaklah diserahkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bersama dengan
Borang Taksiran Cukai tahun semasa.
3.4 Sekiranya berlaku pertukaran alamat surat menyurat, pembayaran dikehendaki memaklumkan ke Penttadbiran
Zakat dan Fitrah, Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan mengisi borang kemaskini supaya Penyata
Pembayaran Tahunan dapat dihantar ke alamat terbaru.
4.2
4.2
Mendapat rebet bagi tolakan cukai pendapatan individu.
Mengelakkan daripada terlepas menunaikan zakat pada waktunya.
3. BORANG PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
A) MAKLUMAT PEMBAYAR ZAKAT
FORMAT B
(Tulisan hendaklah ditulis dalam huruf besar)
E) PENGESAHAN MAJIKAN (BAHAGIAN PEMBAYARAN GAJI)
F) UNTUK KEGUNAAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Adalah dengan ini disahkan bahawa butiran pembayar adalah benar dan beliau adalah pegawai/kakitangan jabatan ini.
Tandatangan Pegawai : ......................................................... Nama Pegawai : .................................................
Diterima oleh : Rujukan :
Tarikh Diterima : ......................................................... Alamat/Cop Majikan : .................................................
Tarikh Diterima :
Jabatan
Persekutuan
Negeri Johor
Badan Berkanun/Swasta
Kod Potongan
4380
2509
Ditentukan oleh majikan
Borang ini mengadungi 3 salinan dan diberikan PERCUMA
SALINAN MAJIKAN
Kebenaran Jabatan Buruh : Seksyen 24(2)(e) Akta Kerja 1955
NAMA : NO. KAD PENGENALAN :
ALAMAT RUMAH/SURAT MENYURAT :
POSKOD
BANDAR :
:
NEGERI :
ALAMAT MAJIKAN :
POSKOD
BANDAR :
:
NEGERI :
B) PENGESAHAN PEMBAYAR :
Saya mengaku telah membuat taksiran Zakat Pendapat mengikut pengiraan yang sebenar dan mengaku *berkewajipan/tidak berkewajipan
menunaikan zakat Pendapatan.
C) SILA TANDAKAN ( ) PADA PETAK BERKENAAN :ü
Perubahan Potongan PCB Asal : RM Perubahan potongan PCB Asal : RM Baki PCB : RM ...
(B)
(L)
NO. TELEFON :
(R)
(H/P)
(P)
NO. PEKERJA :
NO. TELEFON :
Potongan Zakat Bulanan Sebanyak :
Penambahan/Pengurangan Potongan Zakat Daripada :
Potongan Zakat Mengikut Potongan PCB
.RM
.
.RM
.RM RMKepada :
D) LAFAZ MEMBAYAR ZAKAT
Saya bersetuju gaji saya dipotong mulai gaji bulan ........................................... sebanyak bagi menunaikan zakat harta
yang wajib ke atas diri saya untuk tahun ...................... dan tahun berikutnya kerana Allah Ta’ala.
Tandatangan Pembayar : ......................................................... Tarikh : .................................................
*Potong mana yang tidak berkenaan.
4. 1. KAEDAH PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
3. PENYATA PEMBAYARAN TAHUNAN
4. FAEDAH MENGGUNAKAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
2. SLIP BAYARAN
Pembayaran zakat melalui potongan gaji HANYA diurus oleh Pentadbiran Zakat Dan Fitrah di Ibu Pejabat Majlis
Agama Islam Negeri Johor. Borang Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji Format B boleh didapati di semua
Pejabat Agama Daerah di Negeri Johor.
Slip pembayaran zakat pada setiap bulan hanya dikeluarkan kepada majikan sahaja sementara rekod pembayaran
individu akan dikreditkan ke dalam lejar (akaun) pembayar.
1.1 TINDAKAN PEMBAYAR
1.2 TINDAKAN MAJIKAN
1.3 TINDAKAN MAIJ
iii.
iii.
iii.
Serahkan borang yang lengkap diisi kepada majikan dan dapatkan persetujuan majikan bagi menggunakan
kemudahan ini.
Bagi pembayar yang hendak membuat pembayaran tambahan, pengurangan jumlah potongan atau
bertukar majikan, pembayar dikehendaki mengisi borang baru.
Majikan hendaklah menghantar segera potongan zakat bagi bulan Disember pada setiap tahun
untuk direkodkan sebagai pembayaran tahun semasa. Kelewatan menghantar potongan zakat dalam
bulan tersebut menyebabkan potongan tidak dapat dikreditkan pada tahun semasa.
Pembayar hendaklah mengisi Borang Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji Format B yang
disediakan oleh Pentadbir Zakat dan Fitrah, Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan lengkap.
iii.
iii.
iii.
iii.
iii.
Majikan dikehendaki menghantar borang yang telah disahkan ke Majlis Agama Islam Negeri Johor
Majlis Agama Islam Negeri Johor kan mengesahkan terimaan dan mengembalikan semula dua salinan
untuk simpanan majikan dan pembayar.
bersama senarai nama pembayar dan cek pembayaratas nama JAWATANKUASA ZAKAT DAN FITRAH
NEGERI JOHOR.
Bagi potongan bulan berikutnya, majikan hanya perlu menghantar senarai nama pembayar beserta nombor
Jumlah potongan zakat akan dikreditkan ke dalam lejar (akaun) pembayar pada setiap bulan.
kad pengenalan lama atau baru, jumlah potongan zakat dan cek pembayaran.
3.1
4.1
4.3
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah memberikan kebenaran menggunakan Penyata Pembayaran
Tahunan yang mana ianya akan digunakan bagi menggantikan resit rasmi bagi rebet cukai setiap individu.
Menjimatkan masa tanpa perlu hadir ke kaunter pembayaran zakat.
Meringankan bebanan dengan bayaran zakat secara bayaran individu.
3.2 Penyata Pembayaran Tahunan bagi setiap individu dikeluarkan pada awal tahun berikutnya selepas 12 kali
(Jan-Dis) pembayaran diterima.
3.3 Penyata Pembayaran Tahunan hendaklah diserahkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bersama dengan
Borang Taksiran Cukai tahun semasa.
3.4 Sekiranya berlaku pertukaran alamat surat menyurat, pembayaran dikehendaki memaklumkan ke Penttadbiran
Zakat dan Fitrah, Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan mengisi borang kemaskini supaya Penyata
Pembayaran Tahunan dapat dihantar ke alamat terbaru.
4.2
4.2
Mendapat rebet bagi tolakan cukai pendapatan individu.
Mengelakkan daripada terlepas menunaikan zakat pada waktunya.
5. BORANG PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
A) MAKLUMAT PEMBAYAR ZAKAT
FORMAT B
(Tulisan hendaklah ditulis dalam huruf besar)
E) PENGESAHAN MAJIKAN (BAHAGIAN PEMBAYARAN GAJI)
F) UNTUK KEGUNAAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Adalah dengan ini disahkan bahawa butiran pembayar adalah benar dan beliau adalah pegawai/kakitangan jabatan ini.
Tandatangan Pegawai : ......................................................... Nama Pegawai : .................................................
Diterima oleh : Rujukan :
Tarikh Diterima : ......................................................... Alamat/Cop Majikan : .................................................
Tarikh Diterima :
Jabatan
Persekutuan
Negeri Johor
Badan Berkanun/Swasta
Kod Potongan
4380
2509
Ditentukan oleh majikan
Kebenaran Jabatan Buruh : Seksyen 24(2)(e) Akta Kerja 1955
Borang ini mengadungi 3 salinan dan diberikan PERCUMA
SALINAN PEMBAYAR
NAMA : NO. KAD PENGENALAN :
ALAMAT RUMAH/SURAT MENYURAT :
POSKOD
BANDAR :
:
NEGERI :
ALAMAT MAJIKAN :
POSKOD
BANDAR :
:
NEGERI :
B) PENGESAHAN PEMBAYAR :
Saya mengaku telah membuat taksiran Zakat Pendapat mengikut pengiraan yang sebenar dan mengaku *berkewajipan/tidak berkewajipan
menunaikan zakat Pendapatan.
C) SILA TANDAKAN ( ) PADA PETAK BERKENAAN :ü
Perubahan Potongan PCB Asal : RM Perubahan potongan PCB Asal : RM Baki PCB : RM ...
(B)
(L)
NO. TELEFON :
(R)
(H/P)
(P)
NO. PEKERJA :
NO. TELEFON :
Potongan Zakat Bulanan Sebanyak :
Penambahan/Pengurangan Potongan Zakat Daripada :
Potongan Zakat Mengikut Potongan PCB
.RM
.
.RM
.RM RMKepada :
D) LAFAZ MEMBAYAR ZAKAT
Saya bersetuju gaji saya dipotong mulai gaji bulan ........................................... sebanyak bagi menunaikan zakat harta
yang wajib ke atas diri saya untuk tahun ...................... dan tahun berikutnya kerana Allah Ta’ala.
Tandatangan Pembayar : ......................................................... Tarikh : .................................................
*Potong mana yang tidak berkenaan.
6. 1. KAEDAH PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
3. PENYATA PEMBAYARAN TAHUNAN
4. FAEDAH MENGGUNAKAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI
2. SLIP BAYARAN
Pembayaran zakat melalui potongan gaji HANYA diurus oleh Pentadbiran Zakat Dan Fitrah di Ibu Pejabat Majlis
Agama Islam Negeri Johor. Borang Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji Format B boleh didapati di semua
Pejabat Agama Daerah di Negeri Johor.
Slip pembayaran zakat pada setiap bulan hanya dikeluarkan kepada majikan sahaja sementara rekod pembayaran
individu akan dikreditkan ke dalam lejar (akaun) pembayar.
1.1 TINDAKAN PEMBAYAR
1.2 TINDAKAN MAJIKAN
1.3 TINDAKAN MAIJ
iii.
iii.
iii.
Serahkan borang yang lengkap diisi kepada majikan dan dapatkan persetujuan majikan bagi menggunakan
kemudahan ini.
Bagi pembayar yang hendak membuat pembayaran tambahan, pengurangan jumlah potongan atau
bertukar majikan, pembayar dikehendaki mengisi borang baru.
Majikan hendaklah menghantar segera potongan zakat bagi bulan Disember pada setiap tahun
untuk direkodkan sebagai pembayaran tahun semasa. Kelewatan menghantar potongan zakat dalam
bulan tersebut menyebabkan potongan tidak dapat dikreditkan pada tahun semasa.
Pembayar hendaklah mengisi Borang Pembayaran Zakat Melalui Potongan Gaji Format B yang
disediakan oleh Pentadbir Zakat dan Fitrah, Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan lengkap.
iii.
iii.
iii.
iii.
iii.
Majikan dikehendaki menghantar borang yang telah disahkan ke Majlis Agama Islam Negeri Johor
Majlis Agama Islam Negeri Johor kan mengesahkan terimaan dan mengembalikan semula dua salinan
untuk simpanan majikan dan pembayar.
bersama senarai nama pembayar dan cek pembayaratas nama JAWATANKUASA ZAKAT DAN FITRAH
NEGERI JOHOR.
Bagi potongan bulan berikutnya, majikan hanya perlu menghantar senarai nama pembayar beserta nombor
Jumlah potongan zakat akan dikreditkan ke dalam lejar (akaun) pembayar pada setiap bulan.
kad pengenalan lama atau baru, jumlah potongan zakat dan cek pembayaran.
3.1
4.1
4.3
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah memberikan kebenaran menggunakan Penyata Pembayaran
Tahunan yang mana ianya akan digunakan bagi menggantikan resit rasmi bagi rebet cukai setiap individu.
Menjimatkan masa tanpa perlu hadir ke kaunter pembayaran zakat.
Meringankan bebanan dengan bayaran zakat secara bayaran individu.
3.2 Penyata Pembayaran Tahunan bagi setiap individu dikeluarkan pada awal tahun berikutnya selepas 12 kali
(Jan-Dis) pembayaran diterima.
3.3 Penyata Pembayaran Tahunan hendaklah diserahkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bersama dengan
Borang Taksiran Cukai tahun semasa.
3.4 Sekiranya berlaku pertukaran alamat surat menyurat, pembayaran dikehendaki memaklumkan ke Penttadbiran
Zakat dan Fitrah, Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan mengisi borang kemaskini supaya Penyata
Pembayaran Tahunan dapat dihantar ke alamat terbaru.
4.2
4.2
Mendapat rebet bagi tolakan cukai pendapatan individu.
Mengelakkan daripada terlepas menunaikan zakat pada waktunya.