Dokumen tersebut membahas tentang bonus demografi di Indonesia dan tantangan serta peluangnya. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif, yang akan terjadi di Indonesia hingga 2030. Pemerintah perlu memastikan pendidikan berkualitas agar SDM dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Periode Bonus Demo...Kadir Ruslan
Presentasi ini membahas tentang bonus demografi di Indonesia, termasuk pengertian bonus demografi, prasyarat untuk memanfaatkannya, peluang yang dimiliki Indonesia, dan kebijakan strategis yang dibutuhkan. Presentasi ini juga memaparkan perbedaan rasio ketergantungan antarprovinsi dan pentingnya memastikan asumsi-asumsi proyeksi penduduk dapat tercapai."
Analisis Model Solusi - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografidaldukpapua
Dokumen tersebut membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi Provinsi Papua dalam memanfaatkan bonus demografi. Provinsi Papua memiliki peluang besar menikmati bonus demografi mulai tahun 2015 hingga 2030 namun perlu mengatasi dua masalah yaitu ketersediaan lapangan kerja dan rendahnya kualitas SDM. Solusi yang dikemukakan adalah peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, keterampilan, penguasaan teknologi
Bonus demografi sendiri merupakan masa transisi demografi, yaitu terjadinya penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan penduduk usia produktif secara optimal.
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanervinjmb
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015 yang menggambarkan kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif melalui 9 dimensi dan indikator utama."
Bonus demografi terjadi akibat transisi demografi di Indonesia yang ditandai dengan menurunnya tingkat fertilitas dan kematian bayi. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan penduduk usia kerja dan menurunnya rasio ketergantungan, membuka window of opportunity antara 2020-2030. Namun, Indonesia belum mampu memanfaatkan bonus demografi karena tingginya pengangguran dan dominasinya sektor informal serta rendahnya kualitas SDM.
Dokumen tersebut membahas tentang bonus demografi di Indonesia dan tantangan serta peluangnya. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif, yang akan terjadi di Indonesia hingga 2030. Pemerintah perlu memastikan pendidikan berkualitas agar SDM dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Periode Bonus Demo...Kadir Ruslan
Presentasi ini membahas tentang bonus demografi di Indonesia, termasuk pengertian bonus demografi, prasyarat untuk memanfaatkannya, peluang yang dimiliki Indonesia, dan kebijakan strategis yang dibutuhkan. Presentasi ini juga memaparkan perbedaan rasio ketergantungan antarprovinsi dan pentingnya memastikan asumsi-asumsi proyeksi penduduk dapat tercapai."
Analisis Model Solusi - Penangan Dampak Ancaman Disaster Demografidaldukpapua
Dokumen tersebut membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi Provinsi Papua dalam memanfaatkan bonus demografi. Provinsi Papua memiliki peluang besar menikmati bonus demografi mulai tahun 2015 hingga 2030 namun perlu mengatasi dua masalah yaitu ketersediaan lapangan kerja dan rendahnya kualitas SDM. Solusi yang dikemukakan adalah peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, keterampilan, penguasaan teknologi
Bonus demografi sendiri merupakan masa transisi demografi, yaitu terjadinya penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan penduduk usia produktif secara optimal.
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanervinjmb
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015 yang menggambarkan kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif melalui 9 dimensi dan indikator utama."
Bonus demografi terjadi akibat transisi demografi di Indonesia yang ditandai dengan menurunnya tingkat fertilitas dan kematian bayi. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan penduduk usia kerja dan menurunnya rasio ketergantungan, membuka window of opportunity antara 2020-2030. Namun, Indonesia belum mampu memanfaatkan bonus demografi karena tingginya pengangguran dan dominasinya sektor informal serta rendahnya kualitas SDM.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Dr. Zar Rdj
MEGATREN DUNIA 2045
1. Demografi Global
2. Urbanisasi Dunia
3. Peranan Emerging Economies
4. Perdagangan Internasional
5. Keuangan Internasional
6. Kelas Menengah
7. Persaingan Sumber Daya Alam
8. Teknologi
9. Perubahan Iklim
10. Perubahan Geopolitik
Paragraf pertama menjelaskan perkembangan perkiraan jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 1885 hingga 2000. Paragraf berikutnya membahas variabel-variabel kependudukan selain jumlah penduduk seperti sebaran, komposisi, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk serta karakteristik penduduk seperti tingkat pendidikan dan kesehatan. Paragraf terakhir menjelaskan distribusi penduduk Indonesia antara pulau-pulau dan
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia. Beberapa poin penting yang disinggung antara lain perlunya peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan nasional sejalan dengan tantangan zaman. Dokumen ini juga menyoroti perbandingan tingkat pendidikan dan angka putus sekolah di berbagai provinsi di Indonesia serta tren permintaan akan tenaga terampil di dunia.
Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin yang Tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS)Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang data terpilah menurut jenis kelamin yang tersedia di Badan Pusat Statistik, termasuk pengertian, sumber data, dan contoh data terpilah bidang pendidikan seperti angka melek huruf dan partisipasi sekolah."
Dokumen tersebut membahas tentang kualitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Ringkasannya adalah: (1) Profil sumber daya manusia Kepulauan Riau tahun 2014, (2) Statistik angkatan kerja dan penduduk yang bekerja meliputi pendidikan, jenis kelamin, dan sektor ekonomi, (3) Tingkat pengangguran terbuka provinsi.
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan nasional Indonesia untuk tahun 2019, termasuk sasaran-sasaran makroekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman.
Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Lampung:
1. Jumlah penduduk Lampung sebesar 9,01 juta jiwa, bertambah 1,4 juta jiwa dari sensus sebelumnya.
2. Mayoritas penduduk Lampung adalah generasi muda (Z dan milenial).
3. Proporsi penduduk usia produktif meningkat menjadi 70,31% namun penduduk lanjut usia juga meningkat.
4. Rasio jenis kelamin pendudu
Dokumen tersebut membahas tentang komposisi penduduk berdasarkan beberapa karakteristik seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dibahas pula konsep rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan, dan umur median untuk menganalisis komposisi penduduk.
Dokumen tersebut membahas evaluasi tingkat efisiensi pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Sumatera Utara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sumatera Utara menempati peringkat delapan nasional dengan pertumbuhan setiap daerah antara 0,26-1,77%. Penelitian ini menggunakan empat indikator pembangunan manusia dan menganalisis data menggunakan Data Envelopment Analysis untuk menguk
Sosialisasi profil kependudukan kota pekalongan 2015sigit taruna
Dokumen tersebut membahas profil dan permasalahan kependudukan Kota Pekalongan berdasarkan data sensus tahun 2010. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan potensi bonus demografi, namun perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait kependudukan seperti program keluarga berencana, pendidikan, pen
Dokumen tersebut membahas tentang ketenagakerjaan dan kependudukan di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan definisi penduduk dan tenaga kerja, komposisi penduduk dan angkatan kerja, rasio ketergantungan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan beberapa indikator penting lainnya seperti jenis pengangguran, sebab pengangguran, dan dampak pengangguran. Dokumen juga menyinggung tentang karakteristik
Housing in Indonesia: Expanding Access, Improving Efficiency Oswar Mungkasa
This document provides a summary and analysis of housing trends and challenges in Indonesia. It finds that three main factors constrain housing supply: 1) inefficient land administration and cumbersome permitting processes, 2) lack of affordable financing options, especially for middle- and low-income households, and 3) limited coordination and investment in infrastructure by local governments. Self-built housing continues to be the main form of housing production but faces challenges without proper support. The report recommends prioritizing efforts to stimulate private housing markets through improved land policies and financing, increasing local government involvement in facilitating affordable housing development, and reforming permitting and land administration systems.
Investment Opportunity - Indonesia Housing BacklogArief Darmawan
Indonesia faces a substantial housing deficit, with an estimated need for 820,000-920,000 new housing units per year in urban areas to meet population growth. However, only 400,000 units are produced annually by the private sector, leaving a gap of 220,000-370,000 households that must resort to informal housing solutions. Affordability is a key constraint, as high costs, low incomes, and limited access to financing restrict most Indonesians to the informal market. While the government has developed programs to support housing, spending remains too low to have significant impact at the necessary scale.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Dr. Zar Rdj
MEGATREN DUNIA 2045
1. Demografi Global
2. Urbanisasi Dunia
3. Peranan Emerging Economies
4. Perdagangan Internasional
5. Keuangan Internasional
6. Kelas Menengah
7. Persaingan Sumber Daya Alam
8. Teknologi
9. Perubahan Iklim
10. Perubahan Geopolitik
Paragraf pertama menjelaskan perkembangan perkiraan jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 1885 hingga 2000. Paragraf berikutnya membahas variabel-variabel kependudukan selain jumlah penduduk seperti sebaran, komposisi, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk serta karakteristik penduduk seperti tingkat pendidikan dan kesehatan. Paragraf terakhir menjelaskan distribusi penduduk Indonesia antara pulau-pulau dan
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia. Beberapa poin penting yang disinggung antara lain perlunya peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan nasional sejalan dengan tantangan zaman. Dokumen ini juga menyoroti perbandingan tingkat pendidikan dan angka putus sekolah di berbagai provinsi di Indonesia serta tren permintaan akan tenaga terampil di dunia.
Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin yang Tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS)Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang data terpilah menurut jenis kelamin yang tersedia di Badan Pusat Statistik, termasuk pengertian, sumber data, dan contoh data terpilah bidang pendidikan seperti angka melek huruf dan partisipasi sekolah."
Dokumen tersebut membahas tentang kualitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Ringkasannya adalah: (1) Profil sumber daya manusia Kepulauan Riau tahun 2014, (2) Statistik angkatan kerja dan penduduk yang bekerja meliputi pendidikan, jenis kelamin, dan sektor ekonomi, (3) Tingkat pengangguran terbuka provinsi.
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan nasional Indonesia untuk tahun 2019, termasuk sasaran-sasaran makroekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman.
Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Lampung:
1. Jumlah penduduk Lampung sebesar 9,01 juta jiwa, bertambah 1,4 juta jiwa dari sensus sebelumnya.
2. Mayoritas penduduk Lampung adalah generasi muda (Z dan milenial).
3. Proporsi penduduk usia produktif meningkat menjadi 70,31% namun penduduk lanjut usia juga meningkat.
4. Rasio jenis kelamin pendudu
Dokumen tersebut membahas tentang komposisi penduduk berdasarkan beberapa karakteristik seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dibahas pula konsep rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan, dan umur median untuk menganalisis komposisi penduduk.
Dokumen tersebut membahas evaluasi tingkat efisiensi pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Sumatera Utara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sumatera Utara menempati peringkat delapan nasional dengan pertumbuhan setiap daerah antara 0,26-1,77%. Penelitian ini menggunakan empat indikator pembangunan manusia dan menganalisis data menggunakan Data Envelopment Analysis untuk menguk
Sosialisasi profil kependudukan kota pekalongan 2015sigit taruna
Dokumen tersebut membahas profil dan permasalahan kependudukan Kota Pekalongan berdasarkan data sensus tahun 2010. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan potensi bonus demografi, namun perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait kependudukan seperti program keluarga berencana, pendidikan, pen
Dokumen tersebut membahas tentang ketenagakerjaan dan kependudukan di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan definisi penduduk dan tenaga kerja, komposisi penduduk dan angkatan kerja, rasio ketergantungan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan beberapa indikator penting lainnya seperti jenis pengangguran, sebab pengangguran, dan dampak pengangguran. Dokumen juga menyinggung tentang karakteristik
Housing in Indonesia: Expanding Access, Improving Efficiency Oswar Mungkasa
This document provides a summary and analysis of housing trends and challenges in Indonesia. It finds that three main factors constrain housing supply: 1) inefficient land administration and cumbersome permitting processes, 2) lack of affordable financing options, especially for middle- and low-income households, and 3) limited coordination and investment in infrastructure by local governments. Self-built housing continues to be the main form of housing production but faces challenges without proper support. The report recommends prioritizing efforts to stimulate private housing markets through improved land policies and financing, increasing local government involvement in facilitating affordable housing development, and reforming permitting and land administration systems.
Investment Opportunity - Indonesia Housing BacklogArief Darmawan
Indonesia faces a substantial housing deficit, with an estimated need for 820,000-920,000 new housing units per year in urban areas to meet population growth. However, only 400,000 units are produced annually by the private sector, leaving a gap of 220,000-370,000 households that must resort to informal housing solutions. Affordability is a key constraint, as high costs, low incomes, and limited access to financing restrict most Indonesians to the informal market. While the government has developed programs to support housing, spending remains too low to have significant impact at the necessary scale.
Survei demografi menunjukkan bahwa responden mayoritas berusia 20-30 tahun, berstatus menikah dan sudah memiliki anak, serta berprofesi sebagai karyawan/administratif. Sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa dan memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta. Rumah tetap menjadi pilihan utama properti yang dicari untuk dibeli.
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
Turbocharge your online presence with SlideShare. We provide the best tips and tricks for succeeding on SlideShare. Get ideas for what to upload, tips for designing your deck and more.
SlideShare is a global platform for sharing presentations, infographics, videos and documents. It has over 18 million pieces of professional content uploaded by experts like Eric Schmidt and Guy Kawasaki. The document provides tips for setting up an account on SlideShare, uploading content, optimizing it for searchability, and sharing it on social media to build an audience and reputation as a subject matter expert.
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018Ady Setiawan
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program pendidikan kesetaraan tahun 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui peluang bonus demografi. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan dan kerangka kerja pendidikan kesetaraan termasuk kurikulum, pembelajaran, dan hasil ujian tahun 2018.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan di Indonesia, mencakup masalah-masalah pendidikan seperti belum optimalnya peran pelaku pembangunan pendidikan, belum meratanya akses layanan PAUD berkualitas, dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang belum maksimal. Dokumen ini juga menyebutkan solusi untuk permasalahan pendidikan seperti penguatan insan pendidikan, menyediakan layanan PAUD berkualitas, dan meningkatkan kual
Employment is still the main problem of development, especially the development of human resources in Gorontalo Province. The population in 2021 is 1,180,948 people with a population density of 105 people/km2. The population growth rate in 2010-2020 is 1.16% per year. The Working Age Population (PUK) in 2021 is 905,361 people or 76.7%. PUK growth rate is an average of 1.54% per year. The workforce is 596,968 people or 65.9% of the total PUK, which means 34.1% are not in the labor force. The growth rate of the workforce is 2.40% per year. The Working Population (PYB) is 579,009 people or 96.99% of the workforce with a growth rate of 2.69% per year. Thus, the Labor Force Participation Rate is 65.94%. Open Unemployment is 17,959 people which increases by 4.78% per year in the 2015-2021 period. The Open Unemployment Rate (TPT) will reach 3.01% in 2021 or decrease compared to 2015 of 4.61%. Labor productivity of Rp. 50.28 million/person in 2021 increased from Rp. 44.70/worker/year in 2015. The highest labor productivity is in the real estate business.
The main employment issues in Gorontalo Province include: (1) The education level of the working population is dominated by workers who have not/have not/graduated elementary school; (2) women's TPAK is lower than men's; (3) The working population is mostly formal workers (laborers/employees/PNS); (4) Professional staff less than 10%; (5) the proportion of the workforce working less than 35 hours per week is still high at 35.9 and (6) the Covid-19 pandemic is still ongoing which has led to an increase in TPT.
Another important problem is that the UMP for Gorontalo Province until 2021 is not the same as Decent Living Needs. The determination of the UMP every year is still hotly debated between employers (companies, other agencies) and workers. On the one hand, the government wants an increase in investment, on the other hand, investors and employers expect that the minimum wage increase is not too high, while the workers want an appropriate increase in the minimum wage, even exceeding the KHL.
Paparan Kemdikbud pada Jumpa Pers Akhir Tahun 2013 Mohammad_Nuh
Mendidik Sejak Dini, Sekolah Setinggi Mungkin,
Menjangkau Lebih Luas menjadi tema Jumpa Pers Akhir Tahun 2013. Paparan memuat data-data kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk periode 2009-2013. Semoga Bermanfaat.
Materi Narasumber Kepala LLDIKTI Wilayah VII.pdfconan70
Dokumen tersebut berisi ringkasan singkat tentang latar belakang dan pengalaman kerja Dyah Sawitri sebagai Kepala LLDIKTI Wilayah VII, dosen tetap universitas, dan peneliti produktif dengan berbagai penghargaan.
Rencana Kerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2011 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membahas tujuan peningkatan mutu pendidikan, akses, dan tata kelola melalui program-program utama seperti PAUD, pendidikan dasar, dan menengah dengan target-target kinerja seperti peningkatan APK, APM, dan persentase sekolah berakreditasi baik.
Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
Bonus demografi dari sudut pandang ketenagakerjaan (2016)
1. Dari Sudut Pandang Ketenagakerjaan
ERVIN JONGGURAN MARAJOHAN, SE, M.Si., Ak.
2. PELUANGBENCANA
Working age population (15-64 Thn)
The Dependent Population (0-14 Thn & 65+ Thn)
Dependency Ratio
Sumber : Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo (2012)
DETERMINAN
Kesempatan Kerja
(Kuantitas & Kualitas)
Kualitas Angkatan Kerja
(Pendidikan & Keterampilan)
3. Population by Age and Sex,
Indonesia Census 1980
Not Stated
85 +
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
AgeGroup
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex,
Indonesia Census 1980
Not Stated
85 +
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
AgeGroup
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex,
Indonesia Census 2000
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
AgeGroup
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex,
Indonesia Census 2000
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
AgeGroup
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male FemaleMale Female
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
AgeGroup
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex,
Indonesia 2020
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
AgeGroup
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male FemaleMale Female
Population by Age and Sex,
Indonesia 2020
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-9
0-4
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Males
AgeGroup
Male Female
Population by Age and Sex,
Indonesia 2030
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-9
0-4
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Males
AgeGroup
Male FemaleMale Female
Population by Age and Sex,
Indonesia 2030
Sumber : SP 1961, SP 1980, SP 2000, SP 2010, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS
85 +
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
AgeGroup
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Population by Age and Sex,
Indonesia Census 1961
Male Female
85 +
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
AgeGroup
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Population by Age and Sex,
Indonesia Census 1961
Male FemaleMale Female
4. 55,02
44,98
0 20 40 60 80 100
The Working Age Population
The Dependent Population
68,08
31,92
0 20 40 60 80 100
The Working Age Population
The Dependent Population
82
47
Sumber : Population Trends in Indonesia,
Widjojo Nitisastro, 1970
Sumber : Indonesia Population Projection,
BPS, 2013
6. Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Aceh 56,3 54,8 53,6 50,8 47,9 45,8
Sumatera Utara ** 58,0 56,3 55,3 53,6 51,7 50,8
Sumatera Barat ** 57,7 55,8 54,8 53,6 51,7 50,6
Riau 54,1 51,5 49,7 48,4 47,1 46,6
Jambi 50,8 47,3 44,5 43,3 42,7 42,7
Sumatera Selatan 51,3 49,7 48,4 47,3 45,8 45,3
Bengkulu 51,3 47,9 46,2 44,9 44,3 44,5
Lampung 51,1 49,5 48,6 47,3 45,6 45,3
Kep. Bangka Belitung * 48,6 46,2 44,9 44,3 43,3 43,1
Kepulauan Riau * 46,8 49,7 46,4 41,8 38,1 37,9
DKI Jakarta * 37,4 39,9 42,0 42,2 40,1 39,5
Jawa Barat * 49,9 47,7 46,4 46,4 46,2 46,6
Jawa Tengah 49,9 48,1 47,7 48,4 49,9 51,7
DI Yogyakarta * 45,8 44,9 45,6 46,8 47,7 48,4
Jawa Timur * 46,2 44,3 43,9 44,3 46,2 48,4
Banten * 48,6 46,4 45,3 43,9 41,8 41,0
Bali * 47,3 45,6 43,3 42,2 43,3 45,8
N T B 55,8 53,8 52,2 50,2 48,6 48,1
N T T ** 70,6 66,7 63,4 62,1 61,6 61,6
Indonesia 50,5 48,6 47,7 47,2 46,9 47,3
Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS (2013)
7. Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Kalimantan Barat 52,7 50,8 49,7 48,8 47,3 46,6
Kalimantan Tengah 50,4 46,2 43,3 41,4 40,3 39,9
Kalimantan Selatan * 49,3 48,6 47,7 46,2 44,7 44,7
Kalimantan Timur * 48,6 46,2 44,5 43,7 43,1 43,5
Sulawesi Utara * 47,9 46,6 46,4 46,8 47,3 48,4
Sulawesi Tengah 52,7 50,6 49,7 49,5 48,6 48,6
Sulawesi Selatan 56,0 52,9 51,3 50,4 49,5 49,7
Sulawesi Tenggara ** 63,4 60,5 58,0 54,6 52,7 51,5
Gorontalo 51,7 48,6 47,5 47,7 47,7 47,9
Sulawesi Barat ** 60,5 56,0 53,8 52,7 51,5 51,1
Maluku ** 63,1 59,7 58,2 57,5 55,8 54,3
Maluku Utara ** 61,3 58,5 56,0 53,4 51,5 50,8
Papua Barat 53,6 49,9 47,1 45,3 44,3 43,7
Papua 53,8 47,5 43,7 42,0 41,6 42,2
Indonesia 50,5 48,6 47,7 47,2 46,9 47,3
Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS (2013)
Catatan :
* Selalu mengalami Bonus Demografi
** Tidak mengalami Bonus Demografi
8. PROFIL KETENAGAKERJAAN UMUM INDONESIA
Penduduk Usia Kerja
186.100.917
Angkatan Kerja
122.380.021
(65,76%)
Bukan Angkatan
Kerja
63.720.896 (34,24%)
Bekerja
114.819.199
(93,82%)
Penganggur
Terbuka
7.560.822 (6,18 %)
Sedang Bekerja
112.842.686
(98,28%)
Sementara Tidak
Bekerja
1.976.513 (1,72%) Mencari
Pekerjaan
6.158.747
(81,46%)
Mempersiapkan
Usaha
167.843 (2,22%)
Putus asa/
Merasa tidak
Mungkin
Mendapatkan
Pekerjaan
894.397
(11,83%)
Sudah Punya
Pekerjaan,
tetapi Belum
Mulai Bekerja
339.835 (4,49%)
Bekerja Tidak Penuh
(< 35 jam/minggu)
34.312.898 (30,41%)
Bekerja Penuh
(>= 35 jam/minggu)
78.529.788 (69,59%)
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2015, Diolah Pusdatinaker (Desember 2015)
< SD : 50.83 (44,27%)
SMP : 20.70 (18,03%)
SMA : 19.81 (17,25%)
SMK : 10.84 ( 9,44%)
DIPLOMA I/II/III : 3.08 ( 2,68%)
UNIVERSITAS : 9.56 ( 8,33%)
< SD : 52.26 ( 42,70%)
SMP : 22.07 (18,04%)
SMA : 22.09 (18,05%)
SMK : 12.41 (10,14%)
DIPLOMA I/II/III : 3.31 ( 2,72%)
UNIVERSITAS : 10.21 ( 8,35%)
<SD : 1.43 ( 18,92%)
SMP : 1.37 (18,12%)
SMA : 2.28 ( 30,16%)
SMK : 1.57 (20,77%)
DIPLOMA I/II/III : 0.26 ( 3,43%)
UNIVERSITAS : 0.65 ( 8,60%)
10. 43,58 juta penduduk usia kerja muda (15-24 Thn)
20,34 juta diantaranya telah masuk angkatan kerja
22,59% (4,6 juta) diantaranya menganggur
45,42% (9,24 juta) berpendidikan rendah (SMP kebawah) dan
tidak siap kerja
29,77% yang bekerja under-employed (dibawah jam kerja
normal)
43,22% (6,8 jt) bekerja di sektor informal*
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2015, diolah Pusdatinaker (Juli 2016)
Catatan:
* definisi kegiatan formal-informal menggunakan kombinasi status pekerjaan utama dengan jenis pekerjaan utama
11. Lebih dari separuh pekerja (57,07%) hanya menjadi operator dan
perakit.
0,06% dalam posisi managerial
2,06% dalam posisi professional
2,96% diserap sebagai Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha
dan Tenaga Ybdi.
12,27% sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, dan
Pekerja Kasar
18,67% sebagai Tenaga Usaha (Penjualan, jasa dan pertanian)
Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2015, diolah Pusdatinaker (Juli 2016)
13. Perencanaan
Spasial
R T K N
GOOD
GOVERNMENT
RULE of LAW
EFFICIENCY
ACCOUNTABILITY
O T D A
ASING,
SWASTA,
&
SEKTORAL
KESEMPATAN
KERJA
PRODUKTIF &
REMUNERATIF
Perenc. Pemb.
Berbasis Wilayah
Pusat Pertumbuhan
Potensi Unggulan
Wilayah
Target Penciptaan
Kesempatan Kerja
Proyeksi Supply
Tenaga Kerja
14. 1. Percepatan Penetapan Standar Kompetensi Seluruh Sektor (K/L)
dengan menyusun rencana induk pengembangan standar
kompetensi, peta kompetensi, standar kompetensi dan
pemaketan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI);
2. Percepatan Akreditasi Lembaga Pelatihan;
3. Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK
dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk
menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada
kualifikasi dan okupasi;
4. Percepatan Sertifikasi Tenaga kerja dan lulusan pelatihan
dengan mendorong BNSP untuk membangun infrastruktur
sertifikasi di setiap daerah.
5. Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA)
16. 1. Istilah bonus demografi mengandung kalkulasi ekonomik yang demikian kuat,
sehingga perbincangan mengenai ini tentu saja merupakan perbincangan
asumsi ekonomi yang “mestinya” dapat diraih negara, kendati tentu saja
“kesemestian” itu belum tentu pasti terwujud. Ini penting diingatkan agar kita
tidak terlena dengan janji atau mimpi bonus demografi itu.
2. Bonus demografi Indonesia disebut-sebut akan terjadi pada periode tahun
2010-2035, yang berarti sedang berlangsung. Tetapi saat ini, kita masih harus
berhadapan dengan persoalan klasik pendidikan angkatan kerja yang sangat
rendah, produktivitas yang rendah, kesempatan kerja (berkualitas) yang minim,
serta angka pengangguran yang relatif masih tinggi.
3. Dominannya angkatan kerja yang hanya lulusan SD (42,7 persen pada 2015),
sedangkan lulusan diploma dan sarjana kurang dari 11 persen merupakan
masalah serius lainnya. Terkait poin ini, penting pula untuk diingatkan bahwa
kekuatan penduduk dalam konteks ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat
produktivitas. Itu sebabnya, sedikit penduduk dengan produktivitas yang
tinggi seringkali lebih baik daripada banyak penduduk dengan produktivitas
rendah.
17. 4. Angkatan kerja yang besar namun dengan pendidikan dan keterampilan yang
rendah akan sulit mewujud menjadi bonus yang sesungguhnya bagi
pembangunan ekonomi sebuah bangsa. Disinilah pentingnya pendidikan dan
keterampilan.
5. Angkatan Kerja terdidik dan terampil pun akan menjadi masalah jika tidak
tersedia lapangan kerja yang cukup bagi mereka, kecuali kalau kebijakan
negara dapat mentransformasikan mereka menjadi pekerja migran di
mancanegara. Disinilah pentingnya ketersediaan kesempatan kerja yang
berkualitas.
6. Kalau masalah-masalah ini tidak dapat diatasi, maka bonus demografi bukan
tidak mungkin akan berubah menjadi badai demografi, berupa meningkatnya
kerawanan sosial yang melibatkan usia produktif yang tidak dapat
menyalurkan potensi produktivitasnya lantaran menganggur, tidak memiliki
keterampilan yang dibutuhkan lapangan kerja yang ada. Maraknya aksi
kekerasan yang melibatkan populasi usia produktif akhir-akhir ini mesti dilihat
sebagai ekses negatif tidak tersalurnya hasrat produktivitas mereka secara
benar dan bernilai ekonomi.