Dokumen tersebut memberikan panduan bagi pegawai Kemenkeu dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab untuk menghindari pelanggaran. Panduan tersebut mencakup pedoman aktivitas dan konten yang dapat dan tidak dapat diunggah, serta mengingatkan untuk selalu menjaga citra dan reputasi Kemenkeu. Dokumen tersebut juga menyebutkan beberapa kasus pelanggaran di media sosial yang diterima oleh Inspekt

1. BIJAK BERMEDIA SOSIAL
(SE-16/MK.01/2018 tanggal 31 Agustus 2018)

2. DAMPAK POSITIF
DAN NEGATIF
sarana komunikasi yang cepat, mudah,
multiarah dan gratis
pegawai dapat ikut serta menyebarkan
informasi Kemenkeu
risiko dapat mempengaruhi citra Kemenkeu
netralitas ASN

3. Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial
Bagi Pegawai Kemenkeu
Maksud dan Tujuan
Memperkuat identitas Kemenkeu
Mendorong pegawai agar bijak dalam
berinteraksi dan menggunakan medsos
Mitigasi risiko negatif pegawai dalam
bermedsos
Menjaga citra dan reputasi Kemenkeu
Menjadi panduan bagi seluruh
pegawai Kemenkeu dalam bermedsos

4. Ruang Lingkup
B e r l a k u u n t u k s e l u r u h P e j a b a t , P e g a w a i , d a n C P N S K e m e n k e u
A k t i v i t a s :
• L i k e , s h a r e , c o m m e n t , p o s t , d i J e j a r i n g S o s i a l (F b , T w i t t e r , IG , Y o u t u b e , e t c)
• T u l i s a n , l i k e , c o m m e n t , p o s t d i B l o g s p o t , K o m p a s i a n a , w o r d p r e s s d a n / a t a u B l o g S o s i a l
s e j e n i s
• S h a r e , e m o t i c o n , c o m m e n t , p o s t d i W h a t s A p p , L i n e , B B M , d a n A p l i k a s i P e r c a k a p a n s
e j e n i s

5. Pedoman Aktivitas
dan Penggunaan Media Sosial
N JU R A N
A SU M SI
D A SA R
A
H A L - H A L
Y A N G
D I H I N D A R I

6. 6
Pedoman Aktivitas Penggunaan Media Sosial
Asumsi Dasar
Pahami syarat dan ketentuan dari
tiap media sosial yang Anda miliki
Seluruh rekam jejak digital Anda
tidak dapat dihapus
Identitas pengguna akun
dapat dilacak
Cek secara berkala akun Anda agar
tidak disalahgunakan
Apa yang Anda unggah dapat
dilihat oleh semua orang
Beda Platform, Beda
Aturan
Jejak Digital
Identitas Digital
Cek Medsos Anda!
Upload = Everyone Can See

7. F O L LO W
MED IA SOSIAL KEMENKEU
@KemenkeuRI
Anjuran

8. 8
Pedoman Aktivitas Penggunaan Media Sosial
Lakukan langkah ini sebelum KLIK! H I N D A R I
Pastikan informasi bersifat benar,
dapat dipertanggungjawabkan, dan
berasal dari sumber yang jelas
Unggah informasi kebijakan yang
sifatnya bukan rahasia/tertutup
- Buat dan share konten yang bermanfaat
- Sesuaikan caption dengan foto
Gunakan pilihan kata yang sopan
KONTEN
BAHASA
VERIFIKASI
RAHASIA
• Mengunggah dan/atau menyebar konten HOAX
• Keberpihakan politik (ASN harus netral)
• Informasi rahasia pekerjaan
• Penggunaan kata Kemenkeu, Kemenkeu RI,
DJP, Setjen, DJPb, dan sejenisnya dalam nama
akun pribadi
• Konten yang mengandung unsur ujaran
kebencian, SARA, radikalisme, terorisme,
pelecehan, diskriminasi, dan dukungan LGBT
• Unggahan perjalanan dinas yang dapat
diasosiasikan dengan ”pemborosan anggaran”

11. Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 137 Tahun 2018
“Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN”
Pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD
1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat
Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak
berpihak;
2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang
teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan
informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

12. 4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat/
mencari keuntungan/manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk
mempererat persatuan dan kesatuan NKRI;
6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat
dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi,
radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial dan/atau
media lainnya;
8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki
muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,
ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian,
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau
pengancaman.

13. 2019
Diterima 17 pengaduan
(12 netralitas, 4 hate speech,
1 SARA)
2020
Diterima 12 pengaduan
(1 netralitas, 8 hate speech, 2
SARA, 1 HOAX)
2021
Diterima 13 pengaduan
(1 netralitas, 12 hate speech,
10 HOAX)
Postingan tersebut
menimbulkan keresahan di
antara pegawai Kemenkeu
dan mengundang banyak
reaksi negatif.
Kasus 2019 dan 2020
tersebut telah dilimpahkan
dan ditindaklanjuti oleh UKI
terkait.
Sumber: Tim WISE Inspektorat Jenderal
Pelanggaran di Media Sosial
Kasus:
Terkait netralitas, hate speech, SARA, HOAX

14. “Dalam perjalanan hidup, kalau kalian melihat
kekurangan, maka perbaiki. Tidak usah mengeluh,
apalagi mencaci di media sosial. Jadilah pribadi yang
kritis tanpa menjadi sinis. Jadi generasi yang positif dan
konstruktif, bukan destruktif”.
14 Oktober 2020 – Wisuda Akbar Politeknik Keuangan Negara STAN
Menteri Keuangan
Terkait media sosial:
“Manfaatkan era digital sebagai sarana untuk
meningkatkan kualitas diri, mencerdaskan, dan
meningkatkan daya kritis yang konstruktif. Selalu
menjaga etika, baik di dalam pergaulan sosial secara
langsung maupun melalui media sosial”.
21 Mei 2018 – Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110
di Kemenkeu

15. 15
© Inspektorat VII
INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
Gedung Djuanda II Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 – Jakarta Pusat (10710)