Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Hak atas bantuan hukum bagi warga negara khususnya yang tidak mampu sebagai implementasi negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia 2. Ruang lingkup dan bentuk bantuan hukum yang diberikan serta syarat-syarat penerima bantuan hukum 3. Tanggung jawab instansi terkait dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, efektif, dan transparan

2.  Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia
adalah Negara Hukum, Dalam Negara Hukum Negara mengakui,
melindulingi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk
atas hak Bantuan Hukum.
 Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum
sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
 Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum
bagi orang miskin/tidak mampu sebagai perwujudan akses
terhadap keadilan.

3.  Penyelenggaraan Bankum kepada warga negara
merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus
sebagai implementasi negara hukum yang mengakui
dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara
akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan
dihadapan hukum.
 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi
dasar bagi negara untuk menjamin warga negara
khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin
untuk mendapatkan askes keadilan dan kesamaan
dihadapan hukum.

4.  Keadilan
 Persamaan kedudukan di dalam hukum
 Keterbukaan
 Efisiensi
 Efektifitas
 Akuntabilitas

5.  Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang
diberikan secara Cuma-Cuma oleh Pemberi
Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan
Hukum

6.  Pendampingan hukum baik di luar maupun di
dalam pengadilan oleh Advokad (Penasehat
Hukum) atau Paralegal dalam rangka membantu
penyelesaian permasalahan hukum yang
dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

7.  Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima
Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses
keadilan;
 Mewujudkan hak konstitusional segala warga
negara sesuai dengan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hukum;
 Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan
Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh
wilayah Negara Republik lndonesia; dan
 Mewujudkan peradilan yang efektif , efisien, dan
dapat dipertanggungjawabkan

8.  Bantuan Hukum meliputi masalah hukum
keperdataan, pidana dan tata usaha negara
baik litigasi maupun non litigasi,
 Bantuan hukum meliputi juga kuasa,
mendampingi, mewakili, membela dan atau
melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum, penerimaan Bankum.

9.  Menyusun dan menetapkan kebijakan
penyelenggaraan Bankum;
 Menyusun dan menetapkan standar Bankum
berdasarkan asas-asas pemberian Bankum;
 Menyusun rencana Bankum;
 Mengelola anggaran Bankum secara efektif,
efisien, transparan dan akuntabel;
 Menyussun dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan Bankum kpd DPR RI pada
setiap akhir tahun anggaran.

10.  Pemda dapat mengalokasikan anggaran
penyelenggaraan Bankum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 Ketentuan lebih lanjut mengenai Bankum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Daerah.

11.  Adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak memenuhi
hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut meliputi
hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan
pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
 Ditunjukkan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari
Kepala Desa/Lurah atau Kartu Miskin (Jamkesmas, KMS, Kartu
BLT, dll)

12. 1. Mengajukan Permohonan tertulis yang berisi
sekurang-kurangnya berisi identitas pemohon
dan uraian singkat mengenai pokok persoalan;
2. Melampirkan Identitas KTP/ Kartu Keluarga
3. SKTM dari Lurah/Kepala Desa atau Kartu Miskin
4. Dokumen yang berkaitan dengan perkara

13.  SKTM (Surat Keterangan Miskin)
 Bila tidak ada SKTM, pemohon dapat
melampirkan :
a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
b. kartu bantuan langsung tunai;
c. kartu keluarga sejahtera;
d. kartu beras miskin;
e. kartu indonesia pintar;
f. kartu indonesia sehat;
g. kartu keluarga sejahtera;
h. kartu perlindungal sosial; atau
i. dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan miskin.

14.  Mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya
selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, selama penerima bankum
tidak mencabut surat kuasa;
 Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan
Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Advokad;
 Mendapatkan informasi dan dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan bankum sesuai
dengan perundang-undangan

15.  Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima
atau meminta pembayaran dari Penerima
Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang
terkait dengan perkara yang ditangani
pemberi bantuan hukum

16. SEKIAN DANTERIMA H