KASUS POSISI: Kasus pemberangkatan umrah oleh First travel sempat menyita perhatian publik. Niat mulia First Travel (FT) dengan memberangkatkan jemaah untuk pergi Haji justru berbuntut pidana. Dalam menjalankan usahanya, Harga paket umrah di sana lebih murah hingga kisaran Rp 4.000.000 dari harga normal. Harga normal paket umrah sekitar Rp 19.000.000- Rp 20.000.000 sementara harga paket umrah di First Travel hanya Rp 14.000.000- Rp 15.000.000. bagaiamana perjalanan FT saat memulai usahanya hingga sekarang berurusan dengan penegak hukum?. Demikian saya, penulis uraiakn kronologi kejadian dari kasus Penipuan Jamaah First Travel

1. MATERI BAHASA INDONESIA
HUKUM
Analisis Kasus Korupsi
Pemberangakatan Umrah First
Travel
Disusun oleh
Fenti Anita Sari
NIM : 17.02.51.0039
Fakultas Hukum
Universitas Stikubank Semarang

2. Nama : FENTI ANITA SARI
NIM : 17.02.51.0039
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia Hukum
KASUS POSISI:
Kasus pemberangkatan umrah oleh First travel sempat menyita perhatian publik. Niat mulia
First Travel (FT) dengan memberangkatkan jemaah untuk pergi Haji justru berbuntut pidana.
Dalam menjalankan usahanya, Harga paket umrah di sana lebih murah hingga kisaran Rp
4.000.000 dari harga normal. Harga normal paket umrah sekitar Rp 19.000.000- Rp
20.000.000 sementara harga paket umrah di First Travel hanya Rp 14.000.000- Rp
15.000.000. bagaiamana perjalanan FT saat memulai usahanya hingga sekarang berurusan
dengan penegak hukum?. Demikian saya, penulis uraiakn kronologi kejadian dari kasus
Penipuan Jamaah First Travel
Latar Belakang :
1 JULI 2009
First Travel adalah sebuah bisnis yang bergerak dibidang biro perjalanan wisata, First Travel
sendiri berada di bawah naungan CV First Karya Utama yang didirikan oleh pasangan
Andika Surachman Siregar & Anniesa Hasibuan pada tanggal 1 Juli 2009.
AWAL 2011
Biro perjalanan First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata
domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan. Baru pada tahun
2011, First Travel merambah bisnis perjalanan ibadah umroh di bawah bendera PT First
Anugerah Karya Wisata, dan berkembang pesat dari tahun ke tahun.
ERA 2014
Tahun 2014, Presiden Direktur Andika Surachman menerima penganugerahan atas nama PT
First Travel Anugerah Karya Wisata sebagai “Business & Company Winner Award” untuk
kategori “The Most Trusted Tour & Travel” First Travel dan memperoleh sertifikat
pengakuan implementasi ISO 9001:2008 melalui tahapan audit dan setifikasi oleh Badan
Sertifikasi Independen
TAHUN 2015
First Travel membuka segmen baru dalam bisnis Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh
di Indonesia. Melalui program-program marketing yang inovatif dan kreatif, First Travel
membuka pasar umroh untuk segmen yang lebih luas . Inovasi pemasaran First Travel
dilakukan secara sah, bertanggungjawab dan amanah, sesuai standar pelayanan minimal yang
ditetapkan pemerintah. Dengan standar visi dan misi tersebut pada tahun 2015 merupakan

3. puncak bagi First Travel karenaFirst Travel memperoleh banyak Penghargaan pada tahun ini
yakni:
- The Best Tour And Travel Company With Service Excellent Of The Year Award 2015
- Executive & Entrepreneur of The Year 2015
- Indonesia Innovative Business Leader Award & Travel Service of the year 2015.
28 MARET 2017
Kepeloporan umroh murah oleh First Travel telah membuka pasar baru dan menjadi tren
yang yang bermanfaat untuk digarap bersama oleh para pemain jasa layanan umroh di
Indonesia. Namun setelah 6 tahun berjalan, gelagat aneh dari First Travel mulai tercium.
Adalah Kementerian Agama yang pertama kali memantau bahwa ada yang aneh dari model
bisnis First Travel.First Travel mendapat perhatian Kementerian Agama setelah First Travel
gagal memberangkatkan jemaah umrah pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jemaah
diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta.
18 APRIL 2017
Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan
jemaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan pada 18 April 2017 dimasa ini banyak para
calon haji merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat
umrah. Saat dimintai kejelasan, manejemen First Travel selalu berkelit. Saat pertemuan itu
juga, Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun
pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali.
22 MEI 2017
Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka
mengirimkan tim legal consul namun tidak dilanjutkan karena masalahnya adalah karena tim
legal First Travel tidak dibekali surat kuasa. Di sisi lain di tanggal yang sama, 600 jemaah
First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR. 600 jemaah dari Jawa Timur itu telantar di
Ibu Kota selama empat hari dan tak pernah tahu kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci.
24 MEI 2017
Kementerian Agama melalu Biro Staf ahli Kementeriannya kembali melakukan panggilan
kepada manajemen kepengurusan First Travel pada 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena
pihak manajemen Fist Travel selalu berhalangan untuk berkenan hadir memenuhi panggilan
dari Pihak Kementerian Agama termasuk ketika Pak Lukman Hakim Syarifudin selaku
Menteri Agama memanggil pihak dari Manajemen Fisrt Travel.
2 JUNI 2017
Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari
Bengkulu. Ada juga jemaah yang memutuskan meminta uang kembali (refund). Calon
jemaah lainnya pun bercerita bahwa mereka sudah meminta uang kembali sejak beberapa

4. bulan yang lalu dan hingga saat ini uang tersebut belum juga diterima. sejumlah jemaah
ternyata memaksa masuk ke ruangan mediasi saat perwakilan jemaah sedang menunggu
Deski. Petugas keamanan pun tidak dapat membendung calon jemaah yang memaksa masuk,
akhirnya Pihak dari First Travel meminta calon jemaah menuliskan nama-nama mereka di
salah satu kertas karena situasi mediasi yang tak menentu. Dan untuk ke sekian kalinya
manejemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan.
10 JULI 2017
Hari itu merupakan terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan. Lagi-lagi mediasi gagal karena
manajemen First Travel tidak hadir. Mediasi terakhir yang dilakukan itu juga tidak ada kabar
apapun dari Andika dan Anniesa. “Tujuan mereka (calon jamaah umrah) hanya ingin
meminta pertanggung jawaban pihak First Travel dan menanyakan tentang nasib mereka,”
21 JULI 2017
Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First
Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi
investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah
menyampaikan data jamah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah
diminta sejak empat bulan lamanya. Akhirnya petaka untuk First Travel, satgas telah
meminta perusahaan tersebut menghentikan promosi perjalanan umroh yang ditawarkan
sebesar Rp 14,3 juta. padahal dari Kementerian Agama biaya umrah mencapai Rp 21-22 juta.
Satgas pun meminta First Travel segera menyampaikan data-data jemaah umroh yang masih
menunggu keberangkatan.
3 AGSUTUS 2017
Kementerian Agama (Kemenag) memberikan sanksi administratif kepada PT First Travel.
Hal ini terungkap lewat surat yang ditujukan kepada Direktur First Travel, Andika
Surachman. Surat bertanggal 3 Agustus itu menyatakan Kemenag mencabut izin
penyelenggaraan umrah oleh PT First Travel. Surat tersebut menjadi pengantar atas
Keputusan Menteri Agama.Pencabutan izin FT oleh Kemenag RI
9 AGUSTUS 2017
Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan
Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan melanggar UU
ITE. Keduanya terancam hukuman penjara 4 tahun.
Dari kronologi singkat diatas, saya selaku penulis juga ingin mengaitkan hubungan First
Travel dan jemaah dalam prespektif Hukum Perdata
PERJANJIAN FIRST TRAVEL DENGAN CALON JAMAAH DALAM HUKUM
PERDATA

5. Hubungan antara first travel dan calon jamaah lahir karena perikatan. Perikatan lahir karena
adanya persetujuan atau karena undang-undang (vide: pasal 1233 KUHperdata). Persetujuan
dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainya.
Pada dasarnya persetujuan atau perjanjian dalam keperdataan di atur dalam pasal 1320
KUHperdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Adapun dalam bunyinya di tegaskan bahwa:
Pasal 1320 Kuhperdata :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang.
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah
ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji, cidera janji
atau melanggar janji dimana sebelumnya ada suatu perjanjian yang dibuat antara kedua
belah pihak melakukan perikatan tersebut sebagai dalam suatu perjanjian
sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Penulis bahwa
yang paling tepat untuk menyatakan FT tergolong wanprestasi adalah keterangan yang
dituliskan R. Subekti tentang “melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak
sebagaimana mestinya”. Hal ini terbukti bahwa semua calon jemaah sudah disepakati
jadwal untuk keberangkatan masing-masing, namun pada kenyataannya tidak
sebagaimana apa yang disepakati. Surat teguran atau somasi hingga menjadi perhatian
publik melalui pemberitaan televisi, sehingga pihak FT memberikan surat edaran kepada
seluruh calon jamaah yang tertunda dan bersedia bertanggungjawab mengembalikan
uang (refund) dalam waktu 30-90 hari dan para calon jamaah tetap diberangkatkan di
bulan berikutnya. Konsekuensi hukumnya pihak first travel yang terbukti wanprestasi
maka akan mendapat tuntutan berupa:
1. Pihak First travel diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang diderita
oleh para
calon jamaah (Pasal 1243 KUHPerdata).
2. Apabila perikatan itu mengikat timbal balik, maka pihak yang dirugikan dapat
menuntut
untuk memutuskan/membatalkan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdata)
3. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada Debitur (pihak
first
travel) sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata)
4. Debitur diwajibkan untuk memenuhi isi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau
pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata

6. Hubungan antara first travel dan calon jamaah lahir karena perikatan. Perikatan lahir karena
adanya persetujuan atau karena undang-undang (vide: pasal 1233 KUHperdata). Persetujuan
dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainya.
Pada dasarnya persetujuan atau perjanjian dalam keperdataan di atur dalam pasal 1320
KUHperdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Adapun dalam bunyinya di tegaskan bahwa:
Pasal 1320 Kuhperdata :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang.
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah
ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji, cidera janji
atau melanggar janji dimana sebelumnya ada suatu perjanjian yang dibuat antara kedua
belah pihak melakukan perikatan tersebut sebagai dalam suatu perjanjian
sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Penulis bahwa
yang paling tepat untuk menyatakan FT tergolong wanprestasi adalah keterangan yang
dituliskan R. Subekti tentang “melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak
sebagaimana mestinya”. Hal ini terbukti bahwa semua calon jemaah sudah disepakati
jadwal untuk keberangkatan masing-masing, namun pada kenyataannya tidak
sebagaimana apa yang disepakati. Surat teguran atau somasi hingga menjadi perhatian
publik melalui pemberitaan televisi, sehingga pihak FT memberikan surat edaran kepada
seluruh calon jamaah yang tertunda dan bersedia bertanggungjawab mengembalikan
uang (refund) dalam waktu 30-90 hari dan para calon jamaah tetap diberangkatkan di
bulan berikutnya. Konsekuensi hukumnya pihak first travel yang terbukti wanprestasi
maka akan mendapat tuntutan berupa:
1. Pihak First travel diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang diderita
oleh para
calon jamaah (Pasal 1243 KUHPerdata).
2. Apabila perikatan itu mengikat timbal balik, maka pihak yang dirugikan dapat
menuntut
untuk memutuskan/membatalkan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdata)
3. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada Debitur (pihak
first
travel) sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata)
4. Debitur diwajibkan untuk memenuhi isi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau
pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata