1. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian, asas, dan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan orang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama.
2. Terdapat tujuh prinsip koperasi yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian hasil secara adil, pemberian balas jasa terbatas
JENIS-JENIS, TUJUAN, DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH
DIBUAT OLEH : KELOMPOK 9
NAMA ANGGOTA KELOMPOK :
1. Fera Masithoh Nur Azizah (190721100072)
2. Eknes Aprilya Dwi Ransisko (190721100157)
3. Firda Dwi Cantika (190721100163)
sejarah perkembangan koperasi, pengertian koperasi, landasan dan asas koperasi, ciri - ciri koperasi, prinsip-prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi, jenis-jenis koperasi, perangkat organisasi koperasi, sumber permodalan koperasi, SHU koperasi, prosedur pendirian koperasi, tahapan pendirian/pengembangan koperasi di sekolah, simulasi pendirian koperasi di sekolah
JENIS-JENIS, TUJUAN, DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH
DIBUAT OLEH : KELOMPOK 9
NAMA ANGGOTA KELOMPOK :
1. Fera Masithoh Nur Azizah (190721100072)
2. Eknes Aprilya Dwi Ransisko (190721100157)
3. Firda Dwi Cantika (190721100163)
sejarah perkembangan koperasi, pengertian koperasi, landasan dan asas koperasi, ciri - ciri koperasi, prinsip-prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi, jenis-jenis koperasi, perangkat organisasi koperasi, sumber permodalan koperasi, SHU koperasi, prosedur pendirian koperasi, tahapan pendirian/pengembangan koperasi di sekolah, simulasi pendirian koperasi di sekolah
Similar to PENGERTIAN, ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI,pert III.pptx (20)
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
PENGERTIAN, ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI,pert III.pptx
1. PENGERTIAN, ASAS DAN
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
PENGERTIAN KOPERASI :
Berasal dari bhs Inggris co-operation (usaha
bersama).
DEFINISI KOPERASI :1.Muh.Hatta
(1994)”koperasi didirikan sbg persekutuan kaum
lemah utk membela keperluan hidupnya.utk
mencapainya dgn ongkos
semurah2nya,didahulukan keperluan
bersama,bukan keuntungan.
2. 2. ILO (dikutip oelh edilius &
Sudarsono,1993) :”Koperasi ialah suatu
kumplan org yg memiliki kemampuan
ekonmi terbts meelalui organisasi yg diawasi
scr demokratis,masing2 memberikan
sumbangan yg setara thdp modal yg
diperluakn, bersedia menanggung resiko dan
menerima imbalan sesuai dgn usaha yg
dilakukan.
3. Dari definisi beberapa pokok pemikiran ttg kop.
1.Koprsi, perkmplan yg didirikan oleh org2 yg memliki
kemampuan ek.terbts,yg bertujuan utk
memperjuangkan peningktan kesjahteraan
ek.anggotanya.
2.Melayani anggota yg pelayanannya sesuai dgn mcm
koperasi.
3.Bentuk kerjasama di dlm orgnsasi kop.bersifat
terbuka dan sukarela
4. Masing2 anggota kop mempunyai hak dan
kewajiban yg sama
5. Masing2 anggota kop berkewajiban utk
mengmbangkan dan mengawasi jalannya kop.
6. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan
dibagi scr adil.
4. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian Indonesia,
koperasi telah diartikan sebagai badan
usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi, sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan
5. Di dalam pengertian tersebut terkandung
beberapa makna pokok , antara lain:
1.Koperasi sebagai badan usaha
Sebagai badan usaha, koperasi harus juga
memberlakukan prinsip-prinsip yang berlaku
dalam dunia badan usaha. Oleh karena itu
koperasi harus memiliki organisasi dan
manajemen yang rasional, serta dikelola secara
efisien. Selanjutnya, koperasi juga harus
diarahkan pada pencapaian keuntungan/laba
yang optimal dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip koperasi , serta kepentingan
anggota dan masyarakat sekitarnya.
6. 2) Koperasi sebagai gerakan ekonomi
rakyat
Ekonomi rakyat berarti ekonomi yang
berorientasi pada keterlibatan rakyat
banyak. Oleh karena itu sebagai gerakan
ekonomi rakyat, koperasi harus mampu
mampu membina dan mengembangkan
berbagai kegiatan ekonomi rakyat, sehingga
rakyat benar-benar memperoleh
peningkatan kemakmuran maupun
kesejahteraan melalui koperasinya
7. 3.Anggota koperasi adalah orang-orang atau
badan hukum koperasi
Hal ini mengandung makna bahwa koperasi bisa
merupakan kumpulan orang-orang atau
kumpulan koperasi-koperasi yang sudah
berbadan-hukum. Koperasi yang anggotanya
orang-orang biasa disebut koperasi primer,
sedangkan koperasi yang anggotanya badan
hukum koperasi disebut koperasi sekunder.
Koperasi sekunder ini bisa terbentuk karena
adanya kerja sama atau penggabungan dari
beberapa koperasi yang sejenis maupun tidak
sejenis, yang memiliki kepentingan sama
terhadap terbentuknya koperasi sekunder
tersebut.
8. 4.Prinsip koperasi
Dalam pengelolaan organisasi dan
administrasi usahanya, koperasi harus
mendasarkan pada norma-norma
tertentu yang disebut prinsip koperasi.
Prinsip koperasi inilah yang nantinya
memberikan warna dan arah bagi
gerakan organisasi koperasi.
9. 5. Asas kekeluargaan
Di samping prinsip koperasi yang mendasari
pengelolaan organisasi dan administrasi
usahanya, gerakan koperasi juga harus
mencerminkan asas kekeluargaan. Ini berarti
bahwa dalam pengelolaan koperasi harus
dijunjung tinggi asas kebersamaan (mutual
help) dan asas kerja sama (group action).
Prinsip dan asas koperasi inilah yang
selanjutnya akan mewarnai gerakan koperasi,
dan membedakannya dengan badan usaha
swasta yang lain seperti Firma, CV, dan PT.
10. Secara umum, perbedaan karakteristik koperasi dengan
badan usaha swasta yang lain adalah sebagai berikut.
KOPERASI BADAN USAHA SWASTA
1. Lebih mengutamakan perkum-
pulan orang-orang.
2. Tujuannya tidak semata-mata
mencari laba, tetapi mengarah pada
peningkatan kesejahteraan anggota
maupun masyarakat.
3. Pembagian laba didasarkan atas
jasa partisipasi anggota.
4. Di dalam rapat puncak kekua-saan,
setiap anggota memiliki hak suara
yang sama.
1. Lebih mengutamakan perkum-
pulan modal.
2. Tujuannya mencapai laba yang
sebesar-besarnya.
3. Pembagian laba didasarkan atas
banyaknya modal/ saham.
4. Di dalam rapat puncak kekua-
saan, setiap pemilik mempunyai
hak suara sesuai dengan jumlah
modal/ sahamnya
11. Prinsip Koperasi
Prinsip koperasi pada dasarnya
merupakan landasan gerak koperasi, baik
dalam pengelolaan organisasi maupun
manajemen usahanya. Menurut UU No.
25 Tahun 1992 pasal 5, prinsip koperasi
Indonesia meliputi lima aspek pokok,
ditambah dengan dua aspek untuk
pengembangan koperasi.
12. Ke tujuh aspek prinsip koperasi
tersebut adalah:
1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan
terbuka.
Prinsip sukarela mengandung makna bahwa
untuk menjadi anggota koperasi harus didasari
atas kesadaran, tanpa adanya unsur paksaan.
Sementara itu prinsip terbuka mengandung
makna bahwa setiap warga negara Indonesia yang
memenuhi persyaratan berhak menjadi anggota
koperasi selama mereka memiliki kepentingan
ekonomi yang sama.
13. 2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara
demokratis.
Prinsip ini mengandung makna bahwa
pengelolaan koperasi harus didasarkan atas
kehendak anggota yang ditetapkan melalui
rapat anggota, kemudian dilakukan oleh
anggota melalui pengurus, dan ditujukan
untuk kepentingan (kesejahteraan) anggota.
14. 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa masing-masing
anggota.
Koperasi harus menjunjung tinggi
prinsip keadilan. Anggota yang banyak
berjasa pada koperasi harus
mendapatkan banyak bagian SHU, atau
sebaliknya. Jasa anggota ini bisa
diperhitungkan dari besarnya
partisipasi anggota, baik dalam
pemupukan modal, maupun dalam
pemanfaatan layanan usaha koperasi.
15. 4) Pemberian balas jasa yang terbatas
terhadap modal.
Di dalam koperasi ada pembatasan jasa
(bunga) atas simpanan anggota/masyarakat
maupun piutang koperasi pada
anggota/masyarakat. Tolok ukur sebagai
pedoman pembatasan jasa tersebut adalah
suku bunga bank umum yang berlaku.
16. 5)Kemandirian
Koperasi harus mampu hidup
mandiri, baik dalam hal permodalan,
maupun dalam pengelolaan
organisasi dan usahanya, sehingga
keberadaan koperasi benar-benar
diakui dan diperhitungkan oleh dunia
bisnis pada umumnya. Kelangsungan
hidup koperasi harus tidak
bergantung pada pihak lain, dan
bahkan koperasi harus mampu
menentukan kelangsungan hidupnya.
17. 6) Pendidikan Perkoperasian
Koperasi harus mampu memberikan
layanan materiil maupun non-materiil
kepada anggota/masyarakat. Layanan
non-materiil ini diujudkan dalam bentuk
kegiatan pendidikan, terutama yang
menyangkut pendidikan perkoperasian,
di samping pendidikan umum dan moral.
18. 7) Kerja sama antar koperasi
Pembentukan jaringan kerja sama antar
koperasi merupakan salah satu cara untuk
memperkokoh kedudukan koperasi dalam
menghadapi persaingan bisnis dalam era
globalisasi ekonomi yang penuh dengan
kebebasan pasar. Melalui jaringan kerja sama
ini, masing-masing koperasi dapat saling
memperbaiki kekurangan, serta menularkan
kelebihannya pada koperasi lain. Pembentukan
jaringan kerja sama antar koperasi ini harus
saling menguntungkan.
19. Ciri-ciri Koperasi:
1. Perkumpulan orang.
2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan
jasa. Jasa modal dibatasi.
3. Tujuannya meringankan beban ekonomi
anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya,
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya
simpanan anggota.
5. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan
usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip
kebersamaan.
20. 6. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-
masing satu suara tanpa memperhatikan
jumlah modal masing-masing.
7. Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar
(anggota berganti) sehingga dalam koperasi
tidak terdapat modal permanen.
8. Seperti halnya perusahaan yang terbentuk
Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi
mempunyai bentuk Badan Hukum
9. Menjalankan suatu usaha.
10. Penanggungjawab koperasi adalah
pengurus.
21. 11. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa
orang yang bertujuan mencari laba sebesar-
besarnya.
12. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan
dan kegotong-royongan. Setiap anggota
berkewajiban bekerja sama untuk mencapai
tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.
13. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika
koperasi menderita kerugian, maka para anggota
memikul bersama. Anggota yang tidak mampu
dibebaskan atas beban/tanggungan kerugian.
Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.