Dokumen tersebut membahas konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa koperasi pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-19, kemudian berkembang ke berbagai negara lain. Di Indonesia, koperasi pertama kali muncul pada tahun 1895 dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya berbagai peraturan pemerintah. Dokumen juga membahas berbagai kon
Ekonomi Koperasi (Bab 1 & Bab 2) - Kelompok 1 Kelas 3EA20 Ghea Megah Pahleti
KELOMPOK 1
BAB 1 : Konsep, Aliran, dan Sejarah Koperasi
BAB 2 : Pengertian dan Prinsip-Prinsip Koperasi
Ekonomi Koperasi
2017
Universitas Gunadarma
Sumber : Buku Koperasi, Teori dan Praktek
Karangan : Arifin Sitio dan Halomoan Tamba
Tahun : 2001
Penerbit : Erlangga - Jakarta
Ekonomi Koperasi (Bab 1 & Bab 2) - Kelompok 1 Kelas 3EA20 Ghea Megah Pahleti
KELOMPOK 1
BAB 1 : Konsep, Aliran, dan Sejarah Koperasi
BAB 2 : Pengertian dan Prinsip-Prinsip Koperasi
Ekonomi Koperasi
2017
Universitas Gunadarma
Sumber : Buku Koperasi, Teori dan Praktek
Karangan : Arifin Sitio dan Halomoan Tamba
Tahun : 2001
Penerbit : Erlangga - Jakarta
3. KONSEP KOPERASI
• Konsep Koperasi Barat
• Konsep Koperasi Sosialis
• Konsep Koperasi Negara Berkembang
4. KONSEP KOPERASI
BARAT
Koperasi merupakan organisasi swasta, yang
dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang
mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud
mengurusi kepentingan para anggotanya serta
menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota
koperasi maupun perusahaan koperasi.
5. Unsur Unsur Positif Konsep
Koperasi Barat
Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat :
• Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara
bekerjasama antar sesama anggota, dengan saling membantu
dan saling menguntungkan
• Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi
untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko
bersama
• Hasil berupa surplus/keuntungan di distribusikan kepada
anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati
• Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan
sebagai cadangan koperasi
6. Konsep Koperasi
Sosialis
Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh
pemerintah dan dibentuk dengan tujuan
merasionalkan produksi, untuk menunjang
perencanaan nasional.
Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri
sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem
sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem
sosialis-komunis
7. Konsep Koperasi Negara
Berkembang
• Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri,
yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam
pembinaan dan pengembangannya.
• Perbedaan dengan Konsep Sosialis, pada konsep
Sosialis, tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor
produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif
sedangkan konsep koperasi negara berkembang, tujuan
koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi.
9. Aliran Yardstick
• Di jumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang
menganut perekonomian Liberal.
• Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi,
menetralisasikan dan mengoreksi
• Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh
bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidak nya
koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri
• Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat
dimana industri berkembang dengan pesat seperti di AS, Perancis,
Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.
10. Aliran Sosialis
• Koperasi dipandang sebagai alat yang
paling efektif untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat, disamping itu menyatukan
rakyat lebih mudah melalui organisasi
koperasi.
• Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di
negara-negara Eropa Timur dan Rusia
11. Aliran Persemakmuran
( commonwealth )
• Koperasi sebagai alat yang efesien dan efektif dalam
meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat
• Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan
strategis dan memegang peranan utama dalam struktur
perekonomian masyarakat
• Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat
“kemitraan (patnership), dimana pemerintah bertanggung
jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi
tercipta dengan baik.
12. PERKEMBANGAN
KOPERASI DI
INDONESIA
• Sejarah Lahirnya Koperasi
• Sejarah Perkembangan Koperasi di
Indonesia
13. Sejarah Lahirnya
Koperasi
Pada tahun 1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi
modern yang berkembang dewasa ini sedangkan pada tahun
1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit
setelah itu 1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The
Cooperative Whole Sale Society (CWS) Sampai pada tahun
1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh
Ferdinan Lasalle,Fredrich W. Raiffesen lalu pada tahun 1808
– 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh
Herman Schulze dan pada tahun 1896 di London
terbentuklah ICA(International Cooperative Alliance) maka
koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional
14. Sejarah Perkembangan
Koperasi
1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di
Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”).
Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk
mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman
sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari
cengkeraman pelepas uang.Bank Simpan Pinjam tersebut,
semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14
tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama
“De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche
Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto.
atau dalam bahasa Inggris “the PurwokertoMutual Loan and
Saving Bank for Native Civil Servants1920 diadakan
Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke
sebagai Adviseur voorVolks-credietwezen.
15. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi
bermanfaat di Indonesia, pada 12 Juli 1947, diselenggarakan
kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya
lalu pada tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan
menugaskan koperasisebagai pelaksananya 1961, diselenggarakan
Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk
Melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi
Terpimpin sedangkan pada tahun 1965, Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip
NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di
Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta,
Lalu pada tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
No. 12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perkoperasian
disempurnakan dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian setelah itu lalu di buatlah Peraturan Pemerintah
No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Koperasi
17. A. PENGERTIAN
KOPERASI
Koperasi mengandung makna “kerja sama”, ada juga
mengartikan‘menolong satu sama lain’. Jadi koperasi
adalah badan usaha yang Beranggotakan orang-orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya
berdasarkan perinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi : - Fungsi Sosial -
Fungsi Ekonomi - Fungsi Politik - Fungsi Etika Pengertian
Koperasi lainnya yaitu: 1. Definisi ILO (International
Labour Organization) 2. Definisi Chaniago 3. Definisi
Dooren 4. Definisi Hatta 5. Definisi Munkner 6. Definisi
UU No. 25/1992
18. DEFINISI ILO
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam
koperasi, yaitu :
• Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
• Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
• Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
• Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan
dikendalikan secara demokratis
• Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang
dibutuhkan
• Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara
seimbang
19. Definisi Arifinal Chaniago
(1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum,
yang memberikan kebebasan kepada anggota
untuk masuk dan keluar,dengan bekerja sama
secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk
mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para
anggotanya
20. Definisi P.J.V.
Dooren
There is no single definition (for coopertive)
which is generally accepted, but the common
principle is that cooperative union Is an
association of member, either personalor
corporate, which have voluntarily cometogether
in pursuit of a common economic objective
21. Definisi Hatta
(Bapak Koperasi Indonesia)
Koperasi adalah usaha bersama untuk
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi
berdasarkan tolong-menolong. Semangat
tolong menolong tersebut didorong oleh
keinginan memberi jasa kepada kawan
berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua
buat seorang’
22. Definisi Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong
yang menjalankan ‘urus niaga’ secara
kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-
menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-
mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti
yang dikandung gotong royong
23. Definisi UU No.
25/1992
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi, dengan melandaskan kegiataannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas
azas kekeluargaan
24. Tujuan Koperasi
Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3 Koperasi
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya, serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur berlandaskan Pancasila dan UUD
1945
25. Perinsip – perinsip
koperasi
1. Prinsip Munkner
2. Prinsip Rochdale
3. Prinsip Raiffeisen
4. Prinsip Herman Schulze
5. Prinsip ICA (International Cooperative
Allience)
6. Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12
tahun 1967
7. Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No.
25/1992
26. 1. Prinsip Munkner
• Keanggotaan bersifat sukarela
• Keanggotaan terbuka
• Pengembangan anggota
• Identitas sebagai pemilik dan pelanggan• Manajemen dan
pengawasan dilaksanakan scr demokratis• Koperasi sbg
kumpulan orang-orang
• Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
• Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi• Perkumpulan
dengan sukarela
• Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan
tujuan
• Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil
ekonomi
• Pendidikan anggota
27. 2. PRINSIP ROCHDALE
• Pengawasan secara demokratis
• Keanggotaan yang terbuka
• Bunga atas modal dibatasi
• Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan
jasa masing-masing anggota
• Penjualan sepenuhnya dengan tunai
• Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang
dipalsukan
• Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan
prinsip-prinsip anggota
• Netral terhadap politik dan agama
28. 3. PRINSIP RAIFFEISEN
• Swadaya
• Daerah kerja terbatas
• SHU untuk cadangan
• Tanggung jawab anggota tidak terbatas
• Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
• Usaha hanya kepada anggota
• Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang
29. 4. PRINSIP HERMAN
SCHULZE
• Swadaya
• Daerah kerja tak terbatas
• SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
• Tanggung jawab anggota terbatas
• Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
• Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
30. 5. PRINSIP ICA
• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya
pembatasan yang dibuat-buat
• Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang
satu suara
• Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
• SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota
sesuai dengan jasa masing-masing
• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan
secara terus menerus
• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang
erat, baik ditingkat regional, nasional maupun
internasional
31. 6. PRINSIP / SENDI
KOPERASI MENURUT UU
NO. 12/1967
• Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga
negara Indonesia
• Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai
pemimpin demokrasi dalam koperasi
• Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
• Adanya pembatasan bunga atas modal
• Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan
masyarakat pada umumnya
• Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
• Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan
prinsip dasar percaya pada diri sendiri
32. 7. PRINSIP KOPERASI
UU NO. 25 / 1992
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan
jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerjasama antar koperasi