Dokumen ini membahas manajemen lingkungan, mencakup pengertian, kebijakan, dan tantangan penerapannya di Indonesia serta perbandingan dengan negara lain. Manajemen lingkungan telah mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1990, terutama setelah munculnya ISO 14001 sebagai standar global. Selain itu, dokumen ini juga mencakup kebijakan internasional dan nasional terkait pengelolaan lingkungan dan pentingnya kolaborasi global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen
(termasuk perencanaan) yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan
lingkungan. Manajemen lingkungan selama ini sebelum adanya ISO 14001 berada dalam
kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki stándar tertentu dari satu daerah dengan daerah
lain, dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan lainnya.
Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural, dan dapat
diulang disebut dengan Sistem Manajemen Lingkungan ( EMS ). Manajemen lingkungan
saat ini telah banyak mengalami perubahan yang cukup berarti terutama dimulai Sejak
awal tahun 1990. Penelitian mengenai efek dan akibat penerapan manajemen lingkungan
telah banyak dilakukan terutama Sejak munculnya ISO 14001 di tahun 1996.
B. Tujuan
Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penulisan makalah Ilmui Lingkungan
dengan topik Manajemen Lingkungan ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengertian manajemen lingkungan
b. Untuk mengetahui kebijakan mengenai manajemen lingkungan
c. Untuk mengetahui pengendalian mamajemen lingkungan
d. Untuk mengetahui rusaknya manajemen di Indonesia
C. Manfaat
Manfaat penulisan makalah Ilmu Lingkungan dengan topik Manajemen
Lingkungan ini adalah agar pembaca dapat mengetahui pengertian Manajemen
Lingkungan, mengetahui kebijakan mengenai manajemen lingkungan , mengetahui
penegendalian manajemen lingkungan, dan mengetahui rusaknya manajemen lingkungan.
BAB II
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 1

2. PEMBAHASAN
Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, kebutuhan manusia juga semakin
berkembang. Hal ini disebabkan oleh keingintahuan manusia yang semakin maju. Oleh karena
itu ilmu pengetahuan pun semakin hari semakin dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
manusia itu sendiri.
Hal ini menyebabkan manusia bertindak semaunya meskipun sudah ada peraturan-
peraturan atau hukum yang disahkan oleh pemerintah dalam pengendalian proses produksi
kebutuhan manusia terutama kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal ini akan menyebabkan
SDA semakin lama semakin berkurang jika tidak ada pengendaliannya dalam proses pemenuhan
kebutuhan manusia. Oleh karena itu, sebagai pemerintah yang bijak harus mengoptimalkan
peraturan mengenai lingkungan yang biasa disebut dengan manajemen lingkungan.
Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen
(termasuk perencanaan) yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan
lingkungan (BBS 7750, dalam ISO 14001 oleh Sturm, 1998). Pengertian lainnya yaitu
Manajemen Lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam proses-
proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola dan mengontrol dampak-dampak
lingkungan secara efektif, dan oleh karenanya merupakan risiko-risiko lingkungan.
Untuk lebih memperjelas mengenai manajemen lingkungan, sebaiknya pembaca
memahami isi dalam makalah ini agar lebih memudahakn para pembaca dalam menangani
masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan yang terjadi di lingkungan
sehari-hari.
A. Pengertian
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 2

3. Untuk menjelaskan definisi manajemen lingkungan, kita lihat definisi manajemen
secara umum sebagai berikut :
1. Manajemen menurut pengertian Stoner & Wankel (1986) adalah proses merencanakan,
mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan
proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang
sudah ditetapkan.
2. Sedangkan menurut Terry (1982) manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari
kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan
sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dan banyak definisi lain, namun pada intinya manajemen adalah sekumpulan
aktifitas yang disengaja (merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan) yang terkait
dengan tujuan tertentu. Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu disekitar
subyek manusia yang terkait dengan aktifitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal
yang terkait dengan: tanah, udara, air, sumberdaya alam, flora, fauna, manusia, dan
hubungan antar faktor-faktor tersebut. Titik sentral isu lingkungan adalah manusia. Jadi
manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktifitas merencanakan,
mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain
untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.
Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen
(termasuk perencanaan) yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan
lingkungan (BBS 7750, dalam ISO 14001 oleh Sturm, 1998). Pengertian lainnya yaitu
Manajemen Lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam
proses-proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola dan mengontrol
dampak-dampak lingkungan secara efektif, dan oleh karenanya merupakan risiko-risiko
lingkungan. Manajemen lingkungan selama ini sebelum adanya ISO 14001 berada dalam
kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki standar tertentu dari satu daerah dengan
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 3

4. daerah lain, dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan
lainnya. Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural,
dan dapat diulang disebut dengan sistem manajemen lingkungan (EMS).
Menurut ISO 14001 (ISO 14001, 1996), sistem manajemen lingkungan (EMS)
adalah 'that part of the overall management system which includes organizational
structure planning, activities, responsibilities, practices, procedures, processes, and
resources for developing, implementing, achieving, reviewing, and maintaining the
environmental policy'.
Jadi disimpulkan bahwa menurut ISO 14001, EMS adalah bagian dari sistem
manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan
lingkungan. Sehingga EMS memiliki elemen kunci yaitu pernyataan kebijakan
lingkungan dan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang lebih luas.
Berdasarkan cakupannya, terdapat pendapat yang membagi manajemen lingkungan
dalam 2 macam yaitu:
• lingkungan internal yaitu di dalam lingkungan pabrik / lokasi fasilitas produksi.
Yaitu yang termasuk didalamnya kondisi lingkungan kerja, dampak yang diterima
oleh karyawan dalam lingkungan kerjanya, fasilitas kesehatan, APD, asuransi
pegawai, dll.
• lingkungan eksternal yaitu lingkungan di luar lokasi pabrik / fasilitas produksi.
Yaitu segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan disekitarnya,
termasuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik, dan pihak yang mewakilinya
(Pemerintah, pelanggan, investor/pemilik). Aktifitas yang terkait yaitu
komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, usaha-usaha penanganan
pembuangan limbah ke saluran umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan
ekosistem di sekitar pabrik, dll.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 4

5. Yang dimaksud dengan lingkungan pada tulisan ini adalah yang dicakup dalam
sistem manajemen lingkungan ISO 14001, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan
internal dan eksternal. Elemen pokok manajemen lingkungan sesuai dengan definisi
diatas terkait dengan aspek lingkungan dan dampak lingkungan.
B. Kebijakan-Kebijakan Mengenai Manajemen Lingkungan Di Dunia
Wawasan pengetahuan terhadap lingkungan memberikan polarisasi dalam cara
pandang di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang. Cara pandang ini
menjadi berbed, dipengaruhi oleh tingkat kemajuan teknologi, kesejahteraan, keamanan,
dan kepedulian masing-masing negara tersebut.
Pada negara maju, kerusakan lingkungan dipandang sebagai ancaman terhadap
kehidupan. Sebaliknya, pada negara berkembangyang masih bergulat dengan pemenuhan
kebutuhan dasar hidup, kepedulian terhadap lingkungan masih rendah dan mereka belum
mempunyai sistem penanganan lingkungan yang memadai.
Beberapa kerusakan lingkungan mencuat ke permukaan disebabkan kelalaian
manusia, penguasaan pengetahuan tentatang lingkungan yang rendah, serta bencana alam.
Dalam kaitannya dengan lingkungan, biasanya suatu negara telah mempunyai
sistem pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan dengan membuat aturan hukum
yang mengikat untuk proyek yang akan dilaksanakan. Beberapa kebijakan yang telah
dibuat dapat dijelaskan sebagai berikut ( Kementrian Lingkungan Hidup, 2005 ):
1. Amerika Serikat memberlakukan undang-undang mengenai penyertaan laporan
Analisis Dampak Lingkungan untuk proyek-proyek besar berlaku 1 Januari 1969, yaitu
National Environtmental Policy Act ( NEPA ), yang merupakan reaksi atas kerusakan
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 5

6. lingkungan akibat pencemaran pestisida, limbah industri, rusaknya habitat tumbuhan
dan hewan langkah.
2. Indonesia memberlakukan undang-undang No. 4 Tahun 182 tetang Ketentuan-
Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaannya diatur Peraturan
pemerintah No. 29 Tahun 1986 yang berlaku 5 Juni 1987.
3. Tahun 1994 diterbitkan keputusan Mentri Negara Lingkungan Hidup, yaitu KEP-
12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ). Kemudian terbit lagi
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tetang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan ( AMDAL ). Jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan AMDAL diputuskan oleh Mntri Lingkungan Hidup pada PP No.
17 Tahun 2001.
4. Masyarakat dunia telah memikirkan secara bersamaan mengenai isu kerusakan
lingkungan hidup pada Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) Manusia dan Lingkungan di
Stockholm tahun 1972. Pada tahun 1992 di Rio de Janeiro dilakukan KTT Bumi yang
berisi tentang lingkungan dan pembangunan, dimana kerusakan lingkungan disebabkan
pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kemudian pada tahun 2002 dilakukan KTT
Pembangunan Berkelanjutan [ World Summit on Sustainable Dvelopment ( WSSD ) ]
di Johannesburg yang menghasilkan Agenda 21, yang kemudian menghasilkan
kesepakatan rencana tindak kegiatan yang disepakati dunia untuk memecahkan
masalah lingkungan dan pembanguna dengan fokusnya yaitu air, energi, kesehatan,
pertanian, dan keanekaragaman hayati harus peduli terhadap lingkungannya.
1. Pengertian agenda 21 indonesia
Agenda 21 adalah program aksi dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang disepakati
oleh 178 Negara, termasuk Indonesia. Agenda 21 ini terdiri dari empat bagian, bagian pertama
tentang program yang berkaitan dengan dimensi sosial ekonomi, bagian kedua tentang
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 6

7. pengelolaan sumberdaya dan pencemaran, bagian ketiga tentang program untuk penguatan
kelompok utama dan keempat program pengembangan sarana implementasi. Pada bagian
keempat ini antara lain dicantumkan komitmen negara maju untuk memberikan 0,7% GNP nya
bagi negara berkembang untuk pengelolaan lingkungan. Untuk mengimplementasikan komitmen
negara maju itu antara lain dibangun organisasi Global EnvironmentalFacilities (GEF), untuk
melaksanakan pemikiran yang dikenal dengan semboyan berfikir global dan bertindak lokal
( think globally act locally). Ada tiga badan dunia yang melaksanakan GEF ini yaitu UNDP,
UNEP dan Bank Dunia. Agenda 21 juga merupakan perjanjian atau panduan yang dibentuk oleh
Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCED)
sewaktu sesi persidangannya di Rio de Janeiro (Sidang Kemuncak Bumi) pada 1992. Agenda ini
menggariskan beberapa perkara yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB (yang
menerima pakai Agenda ini) seterusnya mengadakan laporan khusus (tahunan) tentang
perjalanannya di peringkat negara, dan kemudian diserahkan kepada Majlis Pembangunan
Mapan (CSD).
2. Proses penyusunan agenda 21 indonesia
Asal mula dimulainya proses penentuan kebijakan dan program agenda 21 berdasarkan
adanya komitmen global (internasional) dalam rangka mengatasi kerusakan lingkungan di dunia.
Komitmen bersama antar berbagai Negara di mulai melalui adanya konferensi, konvensi,
perhimpunan sampai adanya konvensi KTT bumi. Berikut ini adalah uraian perjalanan panjang
dari komitmen global sampai terbentuknya program agenda 21 adalah sebagai berikut :
a. Konferensi Stockholm (1972)
Kesadaran global untuk memperhitungkan aspek lingkungan selain aspek ekonomi dan
kelayakan teknik dalam pembangunan mencuat tahun 1972. Hal tersebut ditandai dengan
Konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi ini atas prakarsa negara-negara maju dan diterima
oleh Majelis Umum PBB. Hari pembukaan konferensi akhirnya ditetapkan sebagai Hari
Lingkungan Hidup Sedunia yaitu 5 Juni. Dari Konferensi ini menghasilkan resolusi-2 yang pada
dasarnya merupakan kesepakatan untuk menanggulangi masalah lingkungan yang sedang
melanda dunia. Selain itu diusulkan berdirinya sebuah badan PBB khusus untuk masalah
lingkungan dengan nama : United Nations Environmental Programme (UNEP). Dalam
Konferensi juga berkembang konsep ecodevelopment atau pembangunan berwawasan ekologi.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 7

8. Namun dalam perjalanan, ternyata kesepakatan kesepakatan Stockholm tidak bisa menghentikan
masalah lingkungan yang dihadapi dunia. Negara-negara maju masih meneruskan pola hidup
yang mewah dan boros dalam menggunakan energi. Laju pertumbuhan industri, pemakaian
kendaraan bermotor, konsumsi energi meningkat sehingga limbah yang dihasilkan juga
meningkat pula. Sementara negara-negara berkembang meningkatkan exploatasi Sumber Daya
Alamnya untuk meningkatkan pembangunan dan sekaligus untuk membayar utang luar
negerinya. Keterbatasan kemampuan ekonomi dan teknologi serta kesadaran lingkungan yang
masih rendah, menyebabkan peningkatan pembangunan yang dilakukan tidak disertai dengan
melindungi lingkungan yang memadai. Maka kerusakan sumber daya alam dan Lingkungan
Hidup di negara berkembang juga semakin parah.
b. United Nations On Environment and Development (UNCED), 1992
Lingkungan hidup dunia yang semakin baik yang menjadi harapan Konferensi Stockholm
ternyata tidak terwujud. Kerusakan lingkungan global semakin parah. Penipisan lapisan ozon
yang berakibat semakin meningkatnya penitrasi sinar ultra violet ke bumi yang merugikan
kehidupan manusia, semakin banyaknya spesies flora dan fauna yang punah, pemanasan global
dan perubahan iklim semakin nyata dan betul-betul sudah di depan mata. Oleh karena itu
masyarakat global memperbaharui kembali tekadnya untuk menanggulangi kerusakan
lingkungan global dengan mengadakan KTT Bumi di Rio de Jeneiro pada bulan Juni 1992
dengan tema Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). KTT ini kita kenal
dengan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Dalam
UNCED disegarkan kembali suatu pengertian bersama bahwa pembangunan berkelanjutan harus
memenuhi kebutuhan sekarang dan generasi mendatang. Untuk mencapai hal tersebut dalam
setiap proses pembangunan harus memadukan 3 aspek sekaligus yaitu : ekonomi, ekologi dan
sosbud. Secara garis besar ada 5 hal pokok yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Jeneiro
yaitu :
1. Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan. Deklarasi ini berisikan 27 prinsip
dasar yang menekankan keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan serta
pengembangan kemitraan global baru yang adil.
2. Konvensi tentang perubahan iklim, diperlukan payung hukum guna menangani masalah
pemanasan global dan perubahan iklim.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 8

9. 3. Konvensi tentang keanekaragaman hayati, diperlukan payung hukum untuk mencegah
merosotnya keanekaragaman hayati.
4. Prinsip pengelolaan hutan, hutan mempunyai multi fungsi : sosial, ekonomi, ekologi,
kultural dan spiritual untuk generasi. Hutan untuk penyerapan CO2 serta untuk
perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan daerah aliran sungai.
5. Agenda 21, menyusun program aksi untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan
untuk saat ini dan abad ke 21 : biogeofisik, sosekbud, kelembagaan, LSM.
Dokumen agenda 21 global dianggap sebagai suatu hasil yang paling penting dalam KTT bumi
ini, yang berisi aksi-aksi dimana setiap pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta dan
masyarakat luas, dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan bagi pembangunan
social ekonominya. Adapun, 7 aspek yang ditekankan dalam agenda 21 global adalah :
1. Kerjasama internasional
2. Pengentasan kemiskinan
3. Perubahan pola konsumsi
4. Pengendalian kependudukan
5. Perlindungan dan peningkatan kesehatan
6. Peningkatan pemukiman secara berkelanjutan
7. Pemaduan lingkungan dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan
c. World Summit On Sustainable Development (WSSD), 2002
Setelah 10 tahun KTT bumi, masyarakat global menilai bahwa operasionalisasi prinsip-
prinsip Rio dan agenda 21 masih jauh dari harapan. Masih banyak kendala dalam pelaksanaan
agenda 21. Sekalipun demikian masyarakat global masih mengganggap bahwa prinsip-prinsip
agenda 21 masih relevan. Kelemahan terletak pada aspek implementasinya. Oleh karena itu
Majelis Umum PBB memutuskan adanya World Summit On Sustainable Development (WSSD)
di Johannesburg, Afrika Selatan pada bulan September 2002. Ada 3 tujuan utama
diselenggarakannya WSSD yaitu :
1. Mengevaluasi 10 tahun pelaksanaan agenda 21 dan memperkuat komitmen politik dalam
pelaksanaan agenda 21 di masa datang
2. Menyusun program aksi pelaksanaan agenda 21 untuk 10 tahun ke depan
3. Mengembangkan kerjasama bilateral dan multilateral
4. Dokumen yang dihasilkan dalam WSSD adalah :
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 9

10. 5. Program aksi tentang pelaksanaan Agenda 21 sepuluh tahun mendatang
6. Deklarasi Politik
7. Komitmen berupa inisiatip kemitraan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan
Tiga ciri utama tren kemajuan pelaksanaan Agenda 21 di atas 10 tahun terakhir. Pertama,
konsep pembangunan berkelanjutan yang diminta beralih dari fokus pada satu masalah
appreciating menuju kompleks interaksi antara berbagai faktor lingkungan dan pembangunan.
Kedua, ada gerakan internasional dari atas ke bawah norma-lembaga pengaturan nasional-
gedung dan lebih "akar rumput" pendekatan di tingkat pemerintah daerah. Ketiga, Agenda 21
memerlukan tempat berbasis pengetahuan teknis dan ilmiah, yang telah mengakibatkan
peningkatan keterlibatan penelitian berbasis lembaga seperti perguruan tinggi dan swasta.
d. Millenium Development Goals, 2000
Konferensi Stockholm tahun 1972, konferensi Bumi (UNCED) di Rio de Jeneiro tahun
1992, dan pertemuan puncak pembangunan berkelanjutan (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg
merupakan upaya masyarakat global untuk meletakkan landasan dan strategi yang bersifat
mondial dalam mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang semakin parah dan
memprihatinkan. Kesadaran global juga mengemukan karena ternyata upaya-upaya
penanggulangan kemerosotan lingkungan hidup tidak mudah dan bahkan semakin rumit dan
saling kait mengkait berbagai apek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik budaya,
kemiskinan, ketimpangan antar negara. Selain 3 konferensi/pertemuan puncak para kepala
negara/pemerintahan tersebut kiranya perlu dicatat pula suatu komitmen global yang tidak secara
khusus membahas dan merumuskan masalah lingkungan hidup, namun kaitannya sangat erat
dengan masalah lingkungan hidup yaitu Millenium Development Goals (MDG’s). MDG’s
awalnya dikembangkan oleh OECD dan kemudian diadopsi dalam United Nations Millenium
Declaration yang ditandatangani September 2000 oleh 189 negara maju dan berkembang.
Komitmen dalam MDG’s yang dicetuskan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000 mencakup :
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ,dengan mengurangi setengahnya jumlah
penduduk yang berpendapatan kurang US$ 1 per hari. Mengurangi setengahnya jumlah
penduduk yang menderita kelaparan.
2. Pemenuhan pendidikan dasar untuk semua, dengan menjamin semua anak dapat
menyelesaikan sekolah dasar. Hal tersebut disertai dengan upaya agar anak-2 tetap
mengikuti pendidikan di sekolah dengan kulitas pendidikan yang baik.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 10

11. 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan menghilangkan
perbedaan gender baik pada tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat
pertama pada tahun 2005 dan tahun 2015 untuk semua tingkat.
4. Menurunkan angka kematian anak usia di bawah 5 tahun, dengan sasaran menjadi 2/3
nya.
5. Meningkatkan kesehatan ibu, dengan mengurangi ratio kematian ibu menjadi 3/4 nya.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dengan menghentikan
dan mulai menurunkan peyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
7. Memberikan jaminan akan kelestarian lingkungan hidup, dengan memadukan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kebijakan masing-masing
negara, menurunkan hilangnya sumber daya alam, mengurangi hingga 1/2 nya penduduk
yg selama ini tidak bisa mengakses air bersih secara berkelanjutan, perbaikan secara
signifikan terhadap tempat tinggal paling tidak 100 juta tempat tinggal kumuh (slum
dwellers) sampai 2020.
8. Mengembangkan kerjasama global dalam pembangunan, antara lain dengan
pengembangan sistem perdagangan dan keuangan yang transparan, kepemerintahan yang
baik, memperhatikan kebutuhan negara berkembang seperti memberikan kuota export,
penghapusan/penundaan pembayaran hutang, bantuan untuk pengentasan kemiskinan,
bantuan untuk peningkatan produktivitas kaum muda, akses untuk memperoleh obat-
obatan yang penting bagi negara berkembang.
Indonesia merupakan peserta aktif pada United Nations Conference on Environment and
Development (UNCED, juga dikenal sebagai “KTT Bumi) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun
1992. Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Agenda 21 Nasional yang berisikan rujukan
untuk memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan
pembangunan nasional. UNDP (United Nations Development Programme) telah mendukung
pengembangan dan peluncuran agenda 21 Indonesia yang merupakan versi lokal dari agenda 21
global yang diluncurkan dalam KTT Rio. Agenda 21 mendiskusikan ketergantungan
pembangunan sosial dan ekonomi pada kelestarian lingkungan dan meletakkan dasar untuk
pengesahan perjanjian tentang Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim. Setelah KTT
Johannesburg yang mengkaji ulang agenda 21 global, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
dengan bantuan UNDP telah melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan Agenda 21 Indonesia
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 11

12. untuk meneliti konteks pembangunan berkelanjutan setelah krisis ekonomi. Kantor Menteri
Negara Lingkungan Hidup kini meletakkan dasar untuk merancang strategi jangka panjang
menuju pencapaian tujuan-tujuan agenda 21, terutama komitmen menurut perjanjian tentang
keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Proyek ini diberi nama Post UNCED Planning and
Capacity Building Activities Project dengan produk utama yaitu dokumen agenda 21 Indonesia
(diselesaikan dalam waktu 2 tahun) yang merupakan strategi nasional menuju pembangunan
berkelanjutan berwawasan lingkungan yaitu dengan mengintegrasikan pembangunan ekonomi,
sosial, dan lingkungan.
UNDP berkomitmen membantu Indonesia mengkaji dan melakukan penilaian kapasitas
yang didapat semenjak menandatangani kesepakatan agenda 21. Proyek untuk Menilai Sendiri
Kapasitas Nasional atau NCSA (National Capacity Self-Assessment) adalah inisiatif di bawah
GEF (Global Environment Facility) berupa dukungan kepada negara-negara berkembang dalam
mengidentifikasi masalah dan mencari solusi inovatif agar lebih mampu mencapai sasaran
Agenda 21. Proses NCSA akan mendukung pengembangan strategi baru ini, dengan fokus
khusus pada penguatan kapasitas yang dibutuhkan untuk menetapkan strategi pelaksanaan
program-program pengelolaan lingkungan yang lebih baik, termasuk menghentikan laju
kerusakan atau degradasi lingkungan. Tekanan untuk merealisasikan otonomi daerah dan
kecenderungan baru dalam perdagangan dan perekonomian juga akan menentukan bentuk
pendekatan nasional terhadap pengelolaan lingkungan.
Agenda 21 Nasional ini kemudian diikuti pula oleh Agenda 21 Sektoral yang dikeluarkan
tahun 2000, meliputi sektor pertambangan, energi, perumahan, pariwisata dan kehutanan. Baru-
baru ini, beberapa pemerintah daerah telah memulai penyusunan Agenda 21 Lokal yang
diharapkan dapat memberi pedoman perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, dan
menjadi rujukan bagi berpagai pihak untuk menyusun rencana-rencana aksi. Pelaksanaan
Agenda 21 di Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari kurangnya kesadaran
publik dan pemerintah sampai kurangnya dana dan kemauan politis.
3. Tujuan agenda 21 Indonesia
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 12

13. Tujuan pembangunan di Indonesia yaitu :
o meningkatkan produktivitas sumberdaya,
o menganekaragamkan hasil produksi,
o memperbaiki tata ruang atau sistem peruntukan sumberdaya, dan
o memasukkan fungsi konservasi.
Pembangunan berkelanjutan hanya dapat diperoleh apabila dilandasi ilmu pengetahuan
dan menjadi asas kunci bagi pencapaian pertumbuhan sosial dan ekonomi jangka panjang.
Pembangunan tidak terlepas dari agenda 21 negara Indonesia. Agenda 21 sebagai suatu advisory
document yang mencangkup aspek kebijakan, pengembangan, program dan strategi yang
meliputi hamper seluruh perencanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dalam Agenda 21 Indonesia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997), strategi
nasional untuk pembangunan berkelanjutan terdiri dari 18 bab yang memuat empat program
pokok saling mengisi, yaitu :
o pelayanan masyarakat,
o pengelolaan limbah,
o pengelolaan sumberdaya tanah, dan
o pengelolaan sumberdaya alam.
Agenda 21 dibuat berdasarkan adanya komitmen global (internasional) dengan maksud
mengatasi kerusakan lingkungan di dunia. Komitmen bersama antar berbagai Negara di mulai
melalui adanya konferensi, konvensi, perhimpunan sampai adanya konvensi KTT bumi. Adapun
tujuan dari agenda 21 adalah untuk :
o Pelaksanaan dan pengembangan program aksi untuk terwujudnya pembangunan
berkelanjutan untuk saat ini dan abad ke 21
o Pengintegrasian pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam satu paket
kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan (biogeofisik, sosekbud, kelembagaan, LSM).
o Implementasi 7 aspek agenda 21 global
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 13

14. 4. Struktur dokumentasi Agenda 21 Indonesia
1. Pelayanan masyarakat ( 6 Bab )
• Pengentasan Kemiskinan
• Perubahan Pola Konsumsi
• Dinamika Kependudukan
• Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan
• Pengembangan Perumahan dan Pemukiman
• Sistem Perdagangan Global,instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan
lingkungan tertentu
Agenda Pelayanan masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan prinsip-prinsip
sosial ekonomi pembangunan berkelanjutan. Agenda ini mendapat penekanan utama dalam
Konperensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, terutama didasarkan atas fakta masih
banyaknya penduduk dunia yang hidup dalam tingkat kesejahteraan yang minim. Di Indonesia,
agenda pelayanan masyarakat yang ditetapkan sebagai agenda pertama dan ini menyiratkan
bahwa fokus pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memang diarahkan
pada dimensi sosial-ekonomi, tanpa mengabaikan dimensi lain
2. Pengelolaan Limbah ( 5 Bab )
• Perlindungan Atmosfir
• Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun
• Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun
• Pengelolaan limbah radioaktif
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 14

15. • Pengelolaan limbah padat dan cair
Berkaitan dengan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, Agenda 21
global menawarkan beberapa program aksi guna meningkatkan dan memperbaiki kondisi dan
kualitas lingkungan hidup manusia dami terlaksananya pembangunan berkelanjutan dalam
menyongsong abad 21.Salah satu program aksi pada agenda 21 adalah pengelolaan limbah. Isu
pengelolaan limbah secara langsung merasuk ke hampir semua aspek kehidupan manusia. Oleh
karena itu pembahasannya ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun pokok
pembahasan dalam pengelolaan limbah mencakup pada limbah padat dan cair, baik di
lingkungan industri; pengelolaan dan pengaturan penggunaan bahan kimia beracun dan
berbahaya; pengelolaan limbah B3, termasuk limbah rumah sakit dan radioaktif; dan pengelolaan
buangan gas hasil kegiatan yang menggunakan minyak bumi dan pembakaran biomassa.
3. Pengelolaan Sumber Daya Tanah ( 4 Bab )
• Perencanaan sumber daya tanah
• Pengelolaan hutan
• Pengembangan pertanian dan pedesaan
• Pengelolaan sumber daya air
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, semakin besar tekanan terhadap
sumberdaya hutan yang terlihat dari meningkatnya deforestasi. Untuk menjaga keberlangsungan
hutan, maka perlu ada perubahan praktek pengelolaan dari ‘tree management’ ke ‘ecosystem
management’.
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam ( 3 Bab )
• Konservasi keanekaragaman hayati
• Pengembangan bioteknologi
• Pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 15

16. • Keanekaragaman hayati disebut juga “Biodiversitas”. Keanekaragaman atau
keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena akibat adanya
perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan dan sifat-sifat
lainnya. Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terlihat
dengan adanya persamaan ciri antara makhluk hidup. Agenda 21 Indonesia
program konservasi fokus pelestarian keanekaragaman hayati adalah
mengelola kekayaan hayati Indonesia secara berkelanjutan yang meliputi
ekosistem darat dan laut, kawasan agro-ekosistem dan kawasan produksi,
serta konservasi ex-situ.
5. Penjelasan setiap bab
 Pelayanan masyarakat ( 6 Bab )
1) Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab kemerosotan lingkungan dan dampak
negatif dari pembangunan. Sebaliknya, kemerosotan daya dukung lingkungan dapat menjadi
penyebab muncul dan berkembangnya kemiskinan.
Berbagai upaya pengelolaan lingkungan akan kurang efektif dilakukan apabila sebagian
besar masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan, sementara upaya-upaya pelibatan
masyarakat dalam berbagai opsi pengelolaan lingkungan juga tidak akan efektif tanpa
meningkatkan pendidikan dasar masyarakat.Pencapaian tujuan ini dijabarkan melalui Bidang
Program sebagai berikut:
• Peningkatan kualitas manusia dan penghasilan secara berkelanjutan
• Peningkatan pelayanan kesehatan: air bersih dan sanitasi lingkungan (khususnya bagi
kemiskinan perkotaan)
• Pelestarian fungsi sumberdaya alam dan pengentasan kemiskinan (khususnya bagi
kemiskinan pedesaan)
• Perubahan Pola Konsumsi
2) Perubahan Pola Konsumsi
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 16

17. Pola konsumsi dikaitkan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, dan juga dikaitkan dengan
budaya/gaya hidup masyarakat.Penyebab utama berlanjutnya kerusakan lingkungan global
adalah adanya pola konsumsi dan pola produksi yang tidak berkelanjutan. Permasalahan
lingkungan seperti pencemaran, lahan kritis, kelangkaan sumberdaya alam akan cenderung
berkembang sebagai dampak dari pola produksi industri dan konsumsi yang berlebihan.Bidang
Program yang dikembangkan untuk mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi antara
lain:
• Pola produksi dan konsumsi pangan, dan kecukupan gizi
• Pola produksi dan konsumsi sumberdaya energi
• Pola produksi dan konsumsi sumberdaya air
• Dinamika Kependudukan
3) Dinamika Kependudukan
Persoalan kependudukan di Indonesia meliputi persebaran serta kualitas penduduk
dipandang dari sudut sumberdaya manusia secara kesuruhan.
Bidang program yang dilaksanakan untuk membahas permasalahan dinamika
kependudukan dan pembangunan berkelanjutan yaitu:
• Pengembangan analisis keterkaitan antara kependudukan, lingkungan hidup, dan
pembangunan berkelanjutan
• Perumusan integrasi kebijakan kependudukan, lingkungan, dan pembangunan
berkelanjutan pada tingkat nasional, regional dan local
• Pelaksanaan program integrasi kependudukan, lingkungan hidup, dan pembangunan
berkelanjutan di masyarakat
• Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan
4) Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi pembangunan sosial
ekonomi dan lingkungan. Pembangunan sosial ekonomi akan mempengaruhi kualitas
lingkungan, kualitas lingkungan akan mempengaruhi kesehatan, dan pada akhirnya kesehatan
masyarakat sebagai salah satu modal dasar pembangunan akan mempengaruhi pembangunan itu
sendiri.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 17

18. Pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki kecenderungan penyeragaman upaya
dan pelayanan, oleh karena itu di masa mendatang pelayanan kesehatan lebih ditekankan pada
pendekatan spasial dan peningkatan kemandirian.Bidang Program yang dikaji dalam bagian ini
adalah:
•Pengembangan kesehatan primer (dasar) khususnya bagi kelompok rentan
•Pengendalian penyakit menular
•Strategi pembangunan kesehatan perkotaan dan pengendalian pencemaran lingkungan
•Pengembangan Perumahan dan Pemukiman
5) Pengembangan Perumahan dan Pemukiman
Landasan bertindak dalam bidang ini adalah keterpaduan sosial, fungsional, dan kelestarian
sumberdaya alam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu: (1) terjadi pergeseran pandangan
dari konsep pembangunan perumahan ke konsep pembangunan permukiman yang menekankan
pada keterpaduan sosial, fungsional, dan ekologis; (2) menciptakan iklim yang kondusif agar
masyarakat pemukim dapat mampu membangun dan memelihara tempat huniannya sendiri
dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka.Pencapaian tujuan di atas dijabarkan dalam
uraian dan analisis dua Bidang Program berikut:
• Pembangunan perumahan dan pemukiman
• Pengelolaan perumahan dan pemukiman
• Sistem Perdagangan Global, Instrumen Ekonomi, serta Neraca Ekonomi dan
Lingkungan Terpadu
6) Sistem Perdagangan Global,instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan
lingkungan terpadu
Proses globalisasi yang terjadi akan mempercepat proses-proses perubahan dan perusakan
lingkungan.Bidang Program yang dicanangkan untuk bagian ini yaitu:
•Pengembangan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan
•Pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran (minimasi limbah atau produksi
bersih)
•Pengembangan sistem neraca ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 18

19.  Pengelolaan Limbah
7) Perlindungan Atmosfir
Kemampuan atmosfir memberikan fungsinya dapat terganggu dengan masuknya bahan-
bahan pencemar ke udara yang dikeluarkan oleh kegiatan manusia. Oleh karena itu, perlu ada
perubahan pandangan di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat luas mengenai kemampuan
atmosfir dalam menanggulangi polusi akibat pencemaran manusia, dampak negatif dari
penurunan kemampuan atmosfir menjalankan fungsinya dan biaya perbaikan kualitas udara.
Bidang Program yang dilakukan yaitu pertama menekankan masalah kualitas udara skala
lokal dan nasional dimana dibahas pertimbangan lingkungan dan energy dalam sector-sektor
pembangkit tenaga listrik, transportasi, industry dan rumah tangga. Bidang kedua dan ketiga
berkaitan dengan isu global yaitu isu ozon di stratosfir dan isu perubahan iklim global. Bidang
keempat berkaitan dengan permasalahan regional yaitu isu deposisi asam dan pencegahan
kebakaran hutan.
Atmosfir memberikan perlindungan tiga fungsi utama. Pertama sebagai bahan mentah
untuk kegiatan manusia. Kedua sebagai tempat pembuangan yang menyerap dan mendaur ulang
sisa-sisa kegiatan manusia. Ketiga berfungsi mendukung kehidupan. Oleh karena itu kualitas
atmosfir merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.
Kemampuan atmosfir memberikan fungsinya dapat terganggu dengan masuknya bahan-
bahan pencemar ke udara yang dikeluarkan oleh kegiatan manusia. Untuk mencegah dan
mengendalikan hal ini perlu sekali terjadi perubahan pandangan di pihak pemerintah, pihak
swasta maupun maupun dimasyarakat luas mengenai:
• Kemampuan atmosfir menerima dan mendaur ulang sisa kegiatan manusia yang terbatas,
dimana kegiatan manusia akan mengganggu kemampuan atmosfir menjalankan
fungsinya.
• Menurunnya kemampuan atmosfir menjalankan fungsinya akan memberi dampak negatif
yang sangat besar dan luas, seperti dapat mengurangi kesehatan, dapat mengurangi
efisiensi ekonomi, meningkatnya tekanan sebagian masyarakat guna memperlambat laju
pembangunan, dapat mengurangi permintaan barang ekspor indonesia, dan dapat
menghambat atau menurunkan tercapainya target pembangunan ekonomi dan sosial
indonesia.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 19

20. • Biaya yang diakibatkan oleh memburuknya kualitas udara ini sangat besar dan akan
melonjak dengan pesat bila kualitas udara makin memburuk
• Permasalahan perlindungan atmosfir selain berskala lokal dan nasional, ia juga
mempunyai skala regional dan global. Akibatnya kegiatan yang berkaitan dengan kualitas
atmosfir/ udara mempunyai efek dalam hubungan internasional baik secara politis
maupun dalam perdagangan
• Perlu memperhitungkan kaitan kegiatan manusia dengan kualitas udara terutama untuk
kegiatan yang diperkirakan akan memberikan dampak yang besar pada kualitas udara.
Permasalahan di atas di jabarkan dalam uraian dan analisa empat bidang program. Bidang
program pertama menekankan masalah kualitas udara skala lokal dan nasional di mana di bahas
pertimbangan lingkungan dan energi dalam sektor-sektor pembangkit tenaga listrik, transportasi,
industri, dan rumah tangga. Bidang kedua dan ketiga berkaitan dengan isu global, yaitu isu ozon
di stratosfir dan perubahan iklim global bidang keempat berkaitan dengan permasalahan
regional, yaitu isu desposisi asam dan pecegahan kebakaran hutan.
Sumber pencemaran udara
o sumber tidak bergerak
Sumber pencemaran udara yang berasal dari sumber tidak bergerak, antara lain industri,
pemukiman/rumah tangga dan pembakaran sampah. Sedangkan sumber pencemaran udara dari
sumber bergerak, adalah dari kegiatan transportasi. Disamping itu, kebakaran hutan dan lahan
juga menjadi salah satu penyebab pencemaran Udara di Indonesia. Bahkan kebakaran hutan dan
lahan mengganggu kestabilan komposisi gas di atmosfer. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatur bahan pencemar yang perlu dipantau
yaitu sulfurdioksida (SO2), karbonmonoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), partikulat
berukuran kurang dari 10 mikron (PM10) dan timah hitam (Pb).
o Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
Kegiatan transportasi memberikan kontribusi sekitar 70% terhadap pencemaran udara di
kota-kota besar. Di Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek) jumlah kendaraan bermotor tahun 2000
menurut Polda Metro Jaya-POLRI telah mencapai 4.159.442 unit yang didominasi oleh jenis
kendaraan mobil penumpang. Di Bandung jumlah kendaraan bermotor untuk tahun 2000
mencapai 588.640 unit. Jumlah kendaraan tersebut belum termasuk kendaraan yang datang ke
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 20

21. Bandung pada setiap akhir pecan sebanyak 10-25%. Kendaraan bermotor yang beroperasi di
Indonesia sampai akhir tahun 2001 berjumlah 20,78 juta unit yang terdiri dari 3,1 juta unit mobil
penumpang (15%), 684 ribu unit bis (3%), 1,75 juta unit truck (9%), 15,2 juta unit sepeda motor
(73%). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang cukup berarti dari tahun ke tahun
mengakibatkan terjadi penurunan kualitas udara ambien yang diakibatkan gas buang yang
dihasilkan oleh kendaraan bermotor tersebut.
Faktor yang mempengaruhi tingginya pencemaran udara dari kendaraan bermotor adalah
pesatnya pertambahan jumlah kendaraan bermotor, rendahnya kualitas bahan bakar minyak
(BBM) dan masih digunakannya jenis bahan bakar minyak mengandung Pb, penggunaan
teknologi lama (sistem pembakaran) pada sebagian besar kendaraan bermotor di Indonesia dan
minimnya budaya perawatan kendaraan secara teratur. Kondisi tersebut ditambah oleh buruknya
manajemen lalu lintas yang berakibat inefisien dalam pemakaian BBM.
Bahan bakar kendaraan bermotor di Indonesia didominasi oleh premium dan solar. Bahan
bakar premium sebagian besar belum ramah lingkungan karena masih menggunakan Pb sebagai
peningkat angka oktan yang menjadi penyumbang terbesar pencemaran udara.
Upaya Pengendalian
a. Pemantauan Kualitas Udara Ambien
b. Program Langit Biru
c. Pengendalian pencemaran udara dari sarana transportasi kendaraan bermotor meliputi:
 Pengembangan perangkat peraturan
 Penggunaan bahan bakar bersih (cleaner fuels
 Pengembangan bahan bakar alternative
d. Pengendalian pencemaran udara dari industri
e. Kebijakan Antisipasi Deposisi Asam
f. Kebijakan Antisipasi Perubahan Iklim
g. Kebijakan Perlindungan Lapisan Ozon di Indonesia
8) Pengelolaan Bahan Kimia Beracun
Dalam pengelolaan bahan kimia dan beracun yang menuju konsep pembangunan
berkelanjutan tahap awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan seluruh perangkat terkait dari
mulai perangkat hukum, pelaksanaan, dan pembinaannya. Langkah penerapannya berfokus pada
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 21

22. penyeragaman klasifikasi bahaya, sistem pelabelan dan simbol yang berlaku secara global,
memanfaatkan pertukaran informasi secara intensif dengan mengadopsi prosedur PIC (Prior
Informed Concern) yang telah diakui secara internasional, mengeliminasi sekecil mungkin
resiko, menghindari kemungkinan-kemungkinan kerugian-kerugian secara ekonomik dengan
bertumpu pada analisis daur hidup, bahan-bahan kimia, dan meningkatkan kemampuan atau
kapasitas nasional dalam mendeteksi dan menekan masuknya produk dan atau bahan kimia yang
berbahaya melalui perdagangan global.
Bidang Program yang diusulkan guna mencapai sasaran di bidang ini, yaitu:
• Peningkatan kemampuan dan kapasitas nasional dalam pengelolaan bahan-bahan
kimia
• Penyerasian klasifikasi dan pelabelan bahan-bahan kimia
• Penyebarluasan informasi tentang bahan-bahan kimia beracun dan resiko-resiko
kimia
• Penurunan resiko dan pencegahan lalu-lintas domestic maupun internasional yang
tidak sah (illegal) dari produk-produk kimia beracun dan berbahaya
Oleh karena itu dalam bab ini hanya memfokuskan pada pengelolaan bahan kimia
beracun saja, sedangkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan di bahas di bab
selanjutnya.Bahan kimia beracun dikenal sebagai bahan kimia yang dalam jumlah kecil dapat
menimbulkan keracunan pada manusia atau mahluk hidup lainnya. Umumnya zat-zat toksik
masuk lewat pernapasan atau kulit, kemudian beredar ke seluruh tubuh atau ke organ-organ
tertentu. Tetapi dapat pula zat-zat tersebut berakumulasi, tergantung pada sifatnya, ke dalam
tulang, hati, darah atau cairan limpa dan organ lain sehingga akan menghasilkan efek dalam
jangka panjang.
Bahan – bahan yang dapat berupa racun
Dalam tulisan ini bahan racun yang dibahas adalah bahan yang termasuk dalam chemical
toxicants, atau bahan kimia umum yang bersifat racun. Bahan kimia umum yang sering
menimbulkan keracunan adalah sebagai-berikut :
•Golongan pestida, yaitu organo klorin, organo fosfat, karbamat, arsenik.
•Golongan gas, yaitu Nitrogen (N2), Metana (CH4), Karbon Monoksida (CO), Hidrogen
Sianida (HCN), Hidrogen Sulfida (H2S), Nikel Karbonil (Ni(CO)4), Sulfur Dioksida
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 22

23. (SO2), Klor (Cl2), Nitrogen Oksida (N2O; NO; NO2), Fosgen (COCl2), Arsin (AsH3),
Stibin (SbH3).
•Golongan metalloid/logam, yaitu timbal (Pb), Posfor (P), air raksa (Hg), Arsen (As),
Krom (Cr), Kadmium (Cd), nikel (Ni), Platina (Pt), Seng (Zn).
•Golongan bahan organic, yaitu Akrilamida, Anilin, Benzena, Toluene, Xilena, Vinil
Klorida, Karbon Disulfida, Metil Alkohol, Fenol, Stirena, dan masih banyak bahan kimia
beracun lain yang dapat meracuni setiap saat, khususnya masyarakat pekerja industri.
Elemen-elemen dasar untuk pengelolaan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan adalah:
• adanya hukum yang memadai
• pengumpulan dan penyebarluasan informasi
• kapasitas untuk penilaian resiko dan interprestasinya
• tersedianya kebijakan manajemen resiko
• kapasitas untuk implementasi dan pendorong pelaksanaannya
• kapasitas untuk rehabilitasi/ pemulihan tempat-tempat yang terkontaminasi dan orang-
orang yang keracunan
• program-program pendidikan yang efektif
• kapasitas tanggap darurat
9) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Sektor industri di bawah pertumbuhan ekonomi yang pesat memegang peranan yang
sangat besar sebagai kontributor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bukan saja
disebabkan oleh industri tersebut, tetapi juga akibat adanya perdagangan antar negara yang
memungkinkan memperdagangkan limbah B3 atau produk dan teknologi yang dapat
menghasilkan limbah B3.
Guna menekan jumlah B3 perlu adanya reorientasi sistem berproduksi, dari pendekatan “end of
pipe” ke pendekatan produksi bersih (Cleaner production) yaitu pendekatan “from Craddle to
grave” pendekatan ini menekan jumlah limbah yang dihasilkan dari mulkai pemrosesan bahan
baku hingga barang atau bahan tersebut tidak dapat digunakan lagi.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 23

24. Dalam upaya pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan, maka interaksi
antara pranata hukum dan sosial, kelembagaan, kemampuan sumberdaya manusia, penguasaan
teknologi dan bahkan advokasi dari LSM akan sangat menentukan keberhasilan dari suatu upaya
pengendalian dan pengolahan limbah B3 tersebut.
Guna mencapai hal tersebut di atas, maka dapat dilakukan dengan bidang program yang
mencakup:
• pengembangan dan peningkatan pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan
dengan prioritas utama pada minimasi limbah
• pencegahan lintas batas limbah B3 secara ilegal dan kerjasama dalam pengelolaan lintas
batas limbah, dan
• peningkatan dan penguatan kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan limbah B3
10) Pengelolaan Limbah Radioaktif
Pengolahan limbah radioaktif, terutama diperuntukkan bagi perlindungan maksimum
bagi mahluk hidup, lingkungan dan ekosistemnya.
Untuk menjamin keselamatan dan perlkindungan yang maksimum, maka sebaiknya
seluruh pihak yang berkepentingan di dalam pemanfaatan radionuklida (nuklir) mengikuti asas
ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Guna tercapainya pengelolaan limbah radioaktif
yang mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan, maka upaya penerapan teknologi harus
layak secara teknis, ekonomis, layak bagi perlindungan lingkungan dan keselamatan yang
maksimum terhadap potensi bahaya nuklir saat ini dan masa yang akan datang. Selain itu
pemanfaatannya juga harus dapat diterima oleh masyarakat.
Guna pencapaian pengelolaan yang benar-benar terjamin, diusulkan dilakukan dengan
menjalankan bidang program yang menekankan kepada : pengelolaan limbah radioaktif yang
berwawasan lingkungan.
Pengelolaan limbah radioaktif bertujuan untuk meminimalkan dosis radiasi yang diterima
penduduk < st="on">medan radiasi. Batasan dosis radiasi dari ICRP (International Commission
for Radiation Protection) adalah semua penduduk tidak akan menerima dosis rata-rata 1 rem
perorang dalam 30 tahun dari sampah nuklir. Pengelolaan limbah radioaktif sangat memerlukan
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 24

25. perhatian khusus, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, efek somatik
dan genetik pada manusia serta efek psikologis pada masyarakat.
Tiga unsur dasar dalam pengelolaan limbah radioaktif :
• Pengelolaan bertujuan untuk memudahkan dalam penanganan selanjutnya.
• Penyimpanan sementara dan pembuangan atau penyimpanan akhir/lestari.
• Pengawasan pembuangan dan monitoring lingkungan.
Salah satu sifat yang dimiliki oleh sumber radioaktif adalah memiliki umur paruh. Sifat
ini sangat menguntungkan karena limbah radioaktif akan berkurang radioakvitasnya seiring
dengan waktu dalam bentuk peluruhan dan pengeluaran panas.
11) Pengelolaan Limbah Padat dan Cair
Limbah Padat dan Cair yang di maksdud pada bab ini meliputi limbah rumah tangga atau
limbah domestik dan limbah industri yang tidak beracun dan berbahaya
Pengelolaan Llimbah Padat dan cair dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan
mempunyai prinsip bahwa limbah tidak boleh terakumulasi di alam sehingga mengganggu siklus
materi dan nutrien, bahwa pembuangan limbah harus di batasi pada tingkat yang tidak melebihi
daya dukung lingkungan untuk menyerap pencemaran dan sistem tertutup penggunaan materi
seperti daur ulang dan pengomposan harus dimaksimasi.Oleh karena itu, bidang Program yang
perlu dilaksanakan yaitu:
• Minimasi limbah
• Maksimasi daur ulang dan pengomposan
• Meningkatkan tingkat pelayanan
• Meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan
 Perencanaan Sumber Daya Tanah
12) Perencanaan Sumber Daya Tanah
13) Pengelolaan Hutan
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, semakin besar tekanan terhadap
sumberdaya hutan yang terlihat dari meningkatnya deforestasi. Untuk menjaga keberlangsungan
hutan, maka perlu ada perubahan praktek pengelolaan dari ‘tree management’ ke ‘ecosystem
management’.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 25

26. Bidang Program yang dilakukan yaitu:
• Mengembangkan dan memelihara produksi hutan secara terpadu dan berkelanjutan
• Meningkatkan regenerasi, rehabilitasi dan perlindungan
• Memperkuat peraturan dan pelaksanaan hukum untuk pengelolaan hutan berkelanjutan
• Mempertahankan dan meningkatkan peranserta dan kesejahteraan masyarakat yang
tinggal di hutan
• Mengembangkan dan memperkuat penelitian serta kemampuan pengelolaan hutan
berkelanjutan
14) Pengembangan Pertanian dan Pedesaan
Strategi pembangunan sektor pertanian saat ini lebih mementingkan pencapaian target
produksi jangka pendek dengan mengesampingkan pertimbangan ekologi.
Untuk menghadapi tantangan masa depan, maka Bidang Program yang harus dilakukan yaitu:
• Pengkajian kebijakan, perencanaan dan program terpadu pertanian
• Perbaikan produksi pertanian dan sistem bertani melalui diversifikasi usaha tani dan
upaya pengembangan prasarana pendukung
• Peningkatan peranserta masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia
• Konservasi dan rehabilitasi tanah
• Pengendalian hama terpadu
• Unsur hara bagi peningkatan produksi pangan
15) Pengelolaan Sumber Daya Air
Keberadaan sumberdaya air yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan kegiatan
pembangunan di berbagai sector semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai
factor seperti pencemaran, penggundulan hutan, kegiatan pertanian yang mengabaikan
kelestarian lingkungan, dan berubahnya fungsi daerah-daerah tangkapan air.
Dalam menyusun strategi pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan, pemerintah harus
memperhatikan aspek fisik, teknis, peraturan, perundang-undangan dan administrasi. Bidang
Programnya adalah:
• Ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air
• Kualitas sumberdaya air
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 26

27. • Distribusi sumberdaya air
• Pengelolaan sumberdaya air secara terintegrasi
 Pengelolaan Sumber Daya
16) Konservasi Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati disebut juga “Biodiversitas”. Keanekaragaman atau keberagaman
dari makhluk hidup dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah,
tekstur, penampilan dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup
dapat terlihat dengan adanya persamaan ciri antara makhluk hidup. Agenda 21 Indonesia
program konservasi fokus pelestarian keanekaragaman hayati adalah mengelola kekayaan hayati
Indonesia secara berkelanjutan yang meliputi ekosistem darat dan laut, kawasan agro-ekosistem
dan kawasan produksi, serta konservasi ex-situ.
Bidang Program yang dilakukan adalah:
• Meningkatkan pembentukan sistem kawasan lindung berikut pengelolaannya secara
efektif
• Melestarikan keanekaragaman hayati pada kawasan agro-ekosistem dan kawasan non-
lindung/produksi
• Pelestarian keanekaragaman hayati secara ex-situ
• Melindungi sistem pengetahuan masyarakat tradisional serta meningkatkan seluruh
sistem pengetahuan yang ada tentang konservasi dan keanekaragaman hayati
• Mengembangkan dan mempertahankan sistem pengelolaan keanekaragaman hayati
berkelanjutan, termasuk pembagian keuntungan yang adil
17) Pengembangan Bioteknologi
Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup (bakteri,
fungi, virus, dan lain-lain) maupun produk dari makhluk hidup (enzim, alkohol) dalam proses
produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dewasa ini, perkembangan bioteknologi tidak
hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain, seperti
biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia matematika, dan lain
sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai
cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa.Agenda 21 program pengembangan
bioteknologi difokuskan pada pemecahan masalah pertanian, kesehatan, dan lingkungan yang
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 27

28. merupakan prioritas di indonesia dengan pendekatan bioteknologi yang dilaksanakan melalui
lima bidang program, yaitu:
• Bioteknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, pakan dan bahan-bahan
terbarukan
• Bioteknologi kedokteran untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup serta
perbaikan lingkungan
• Bioteknologi lingkungan
• Pengembangan prasarana bioteknologi
• Pedoman keamanan biologis
18) Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Lautan
Penanganan daerah pesisir dan laut perlu mencakup aspek keterpaduan dan kewenangan
kelembagaan terkait sehingga sumberdaya yang ada di kawasan ini dapat menjadi produk
unggulan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan
setempat.
Bidang Program yang dilakukan untuk bagian ini antara lain:
• Perencanaan dan pengembangan sumberdaya terpadu di daerah pesisir
• Pemantauan dan perlindungan lingkungan pesisir dan laut
• Pemanfaatan sumberdaya laut yang berkesinambungan
• Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pesisir
• Pembangunan kepulauan kecil secara berkelanjutan
• Pemeliharaan keamanan daerah ekonomi eksklusif (ZEE)
• Pengelolaan dampak perubahan iklim dan gelombang pasang
C. Rencana Kerja Pemerintah Indonesia Mengenai Manajemen Lingkungan ( RKP, 2005 )
Indonesia yang mempunyai potensi SDA yang besar sebagai penghasil devisa
negara, mempunyai banyak masalah dalam hal lingkungan hidup sebagai akibat dari
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 28

29. eksplorasi SDA yang tidak terencana dengan baik. Dikaitkan dengan KTT Pembangunan
Berkelanjutan 2002, sangat relevan bila Indonesia harus memiliki agenda pembangunan
khususnya SDA dan Lingkungan Hidup. Hal ini telah tercantum dalam Rencana Kerja
Pemerintah ( RKP 2005 ), yang isinya sebagai berikut :
1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Sasaran yang hendak dicapai adalah terlindungnya kawasan konversi dan kawasan
lindung dari kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploatif. Kegiatan
pokok yang akan dilaksanakan, antara lain : pengkajian kembali kebijakan konversi dan
perlindungan SDA, pengembangan insentif, pemanfaatan jasa lingkungan, penanggulangan
konversi lahan pertanian produktif, pengakuan hak adat dan ulayat serta pengenmbangan
masyarakat setempat, pengembangan kemitraan, penegakan hukum, pengembangan
kawasan konversi laut, dan suaka perikanan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Sasaran yang akan dicapai adalah berkurangnya laju kerusakan SDA dan
pemulihan kondisi sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir, perairan tawar serta
sumber daya mineral agar optimal dalam fungsinya sebagai faktor produksi maupun
penyeimbang lingkungan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain evaluasi
dan perencanaan DAS, reboisasi dan penghijauan , pembanguna hutan tanam industri,
rehabilitasiekosistem, restocking sumber daya perikanan, rehabilitasi areal bekas tambang
terbuka.
3. Program Pengembangan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 29

30. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan pengelolaan SDA dan
lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain s:
Pengembangan kapasitas institusi dan aparatur, penguatan kapasitas kelembagaan pusat
dan aerah, pengembangan tata nilai sosial berwawasan lingkungan, penetapan standar
pelayanan minimal bidang lingkungan, pengembangan produksi bersih lingkungan dan
pelaksanaan perjanjian internasional yang telah disepakati.
4. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Sasaran yang akan dicapai adalah menurunkan tingkat pencemaran lingkungan
dan menuju terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang
akan dilaksanakan, antara lain : Penyusunan kebijakan di bidang pengendalian
lingkungan, penetapan indeks baku mutu lingkungan dan limbah, pengendalian
pencemaran lingkungan, pengembangan teknologi berwawasan lingkungan dan
pengembangan sistem penilain kinerja lingkungan.
5. Program Peningkatan Kualitas, Akses Informasi SDA dan Lingkunganara, dan mudah
Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya data dan informasi yan lengkap,
akudiakses oleh pelaku kepentingan dan masyarakat luas. Kegiatan pokok yang akan
dilaksanakan, antara lain : Penysusnan data dasar potensi dan daya dukung kawasan
ekosistem, penyusunan statistik bidang lingkungan hidup baik tingkat nasional maupun
daerah, pengembangan sistem jaringan laboratorium nasional bidang lingkungan,
pengembangan SDA, penerapan PDB Hijau.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 30

31. Dari beberapa kebijakan tersebut, dapat dipastikan bahwa isu lingkungan menjadi
menarik perhatian seluruh dunia karena timbulnya dampak akibat kegiatan yang
dilakukan manusia yang biasanya dalam bentuk tak terorganisasi, seperti proyek-proyek
kecil dan besar dengan tingkat kerusakan cukup besar.
Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan usaha-usaha mengelola dan menata
lingkungan akibat dari dampak kegiatan berupa proyek pembangunan. Gerakan
manajemen lingkungan dan penetapan standarnya dimulai pada awal tahun 1990 dengan
kerja sama Internasional Standar Organizatio ( ISO ) sera badan standar dari beberapa
negara dengan membentuk Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 pada tahun 1996.
Sistem ini bertujuan memberi cara kepada pelanggan/perusahaan dalam penerapan dan
penyempurnaan sistem manajemen lingkungan sera membantu meningkatkan sistem
manajemen lingkungan dalam memenuhi kinerjanya. Struktur isinya berupa tindakan
perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindakan koreksi serta standar panduan
terpisah.
Isi sistem manajemen ISO 14001 mencakup beberapa unsur ter-integrasi dengan
ISO 9000 untuk manajemen mutu. Ruang ISO 14001 mempunyai elemen-elemen kunci di
dalamnya terdapat sub-sub elemen, terdiri atas : Umum, Kebijakan Lingkungan,
Perencanaan, Penerapan dan Operasi, Pemeriksaan danTindakan Koreksi.
D. Pengendalian Manajemen Lingkungan
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 31

32. Pengendalian lingkungan adalah fase terakhir dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pemeriksaan sistem manajemen lingkungan. Hal pertama yang dilakukan dalam
pengendalian adalah melakukan pengendalian terhadap dokumen sehingga perusahaan
dapat menyusun dan memelihara dokumen, memenuhi persyaratan elemen-elemen yang
memadai dalam menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan. Pengendalian dokumen
mempunyai sasaran sebagai berikut:
• Menjamin bahwa dokumen yang diterbitkan telah diperiksakebenarann materinya
dan disahkan olehpetugas yang berwenang
• Distribusi dokumen hanya kepada yang berwenang
• Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh yang berwenang
Setelah dilakukan identifikasi terhadap aspek lingkungan, selanjutnya
adalah melakukan analisis dengan cara menilai dampak lingkungan yang terkait. Beberapa
aspek lingkungan yang memengaruhi adalah sebagai berikut:Dampak pada pencemaran,
terdiri atas: Air, udara, Radiasi,Kontakminasi tanah,Produksi Limbah
• Dampak pada ekologi terdiri atas : Tumbuhan dan binatang, keanekaragaman
hayati, habitat, Alam.
• Dampak pada sumber Daya Alam terdiri atas: Tanah pertanian, sumber daya hutan,
kesedian air tanah, mineral dan tambang, sumber daya laut, sumber daya energi,
kehidupan satwa liar, kehidupan hutan tropis,Kehidupan tumbuhan langka.
E. Audit Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental Management System)
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 32

33. Dalam ISO 14001, organisasi perusahaan diwajibkan melakukan audit agar sistem
manajemen lingkungan yang direncanakan dapat dilaksanakan, diperiksa dan dilakukan
tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan. Jadwal waktu program audit dilakukan atas
dasar pentingnya aspek-aspek lingkungan yang terdokumentasi dalam penilaian.
Perencanaan yang termasuk dalam program sistem manajemen lingkungan dapat dievaluasi
dengan kegiatan-kegiatan terkait dan dengan hasil audit sebelumnya. Prosedur audit
meliputi : Lingkup Audit, Metodologi, Penanggung Jawab, Persyaratan Pelaksanaan
Pelaporan, dan Dokumentasi.
EMS adalah siklus berkelanjutan dari kegiatan perencanaan, implementasi, evaluasi
dan peningkatan proses, yang diorganisasi sedemikian sehingga tujuan bisnis
perusahaan/pemerintah dan tujuan lingkungan padu dan bersinergi.
EMS yang efektif, dibangun pada konsep TQM (Total Quality Management),
misalnya pada ISO 9000. Untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan, organisasi tidak
hanya tahu apa yang terjadi, tetapi juga harus tahu mengapa terjadi.
Manfaat EMS
1. Meningkatkan kinerja lingkungan.
2. Mengurangi/menghilangkan keluhan masyarakat terhadap dampak lingkungan.
3. Mencegah polusi dan melindungi sumber daya alam.
4. Mengurangi resiko.
5. Menarik pelanggan dan pasar baru (yang mensyaratkan EMS).
6. Menaikkan efisiensi/mengurangi biaya.
7. Meningkatkan moral karyawan.
8. Meningkatkan kesan baik di masyarakat, pemerintah dan investor.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 33

34. 9. Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian karyawan terhadap lingkungan.
F. Rusaknya Manajemen Lingkungan di Indonesia
Rusaknya manajemen lingkungan kita! Itulah kalimat yang terlintas dalam benak
saya. Tampaknya kita sepele mendengar, dan melihat kata, seperti kata lingkungan. Namun
di balik kata lingkungan itu, mengandung sejuta makna yang sangat erat kaitannya dengan
kehidupan dan keberlangsungan hidup umat manusia. Segala sesuatunya sangat erat
kaitannya dengan lingkungan..
Bahkan menurut Bloom, derajat kesehatan terdiri dari empat faktor yakni
lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Jadi semua tindak dan tanduk
manusia berawal dari lingkungan.
Dewasa ini, beberapa media menayangkan banjir yang ada di Kota Jakarta,
Semarang dan tragedi yang tidak diinginkan yang terjadi di Situ Gintung, di wilayah
Tangerang, Banten. Betapa sedihnya melihat saudara kita yang terkena musibah ini.
Mereka yang ditanyai komentar, hanya menjawab dan meminta pertanggungjawaban
pemerintah. Seolah–olah pemerintah yang harus menjaga kebersihan dan harus memadai
dan membenahi lingkungan mereka. Dari segi bantuan, baiklah pemerintah yang harus
menolong dan memberi subsidi kepada rakyat yang terkena musibah.
Namun di Situ Gintung, beberapa warga mengaku sudah melaporkan kejadian ini
kepada pemerintah daerah mengenai Tanggul yang mereka minta segera diperbaiki. Tetapi
lagi-lagi kesiapan pejabat berwenang kurang sigap dalam menanggapi keluhan warga dan
tidak dapat merealisasikannya. Lagi dan lagi rakyat selalu kena tipu dengan muslihat
pejabat yang seyogianya dipilih oleh rakyat.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 34

35. Seperti sekarang ini, banyaknya janji–janji partai politik yang membawakan thema
“perubahan” untuk rakyat. Setelah kejadian di Situ Gintung banyaknya partai politik yang
menawarkan bantuan untuk rakyat. Semoga saja pesta demokrasi nanti, rakyat harus paham
dengan siapa yang dipilihnya.
Kalau kita sadari lingkungan harus erat kaitannya dengan individu itu sendiri
karena, merekalah yang harus menjaga dan melestarikannya, supaya kesehatan lingkungan
menjadi optimal.
• Klasifikasi Pencemaran Lingkungan
Dengan musibah banjir yang dirasakan saudara kita yang ada di Jakarta dan di
Semarang, merupakan hasil dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri
terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Antara lain pencemaran udara, pencemaran air dan
pencemaran tanah. Dengan keadaan pencemaran lingkungan ini, maka kualitas yang ada di
lingkungan kita menjadi menurun. Sejatinya pencemaran lingkungan ini akan
mempercepat kita untuk mengakhiri hidup kita di bumi ini, dan dapat membunuh
kehidupan anak dan cucu kita nantinya.
• Pencemaran Udara
Sebelum kita memulai tahapan pencemaran lingkungan yang terklasifikasi, yang
pertama pencemaran udara. Pencemaran udara sering dari kita mungkin sudah dan atau
sering terpapar dengan gas pencemar udara yang mungkin ada di sekitar tempat tinggal
kita, dan pengalaman ini mungkin sudah pernah atau sering kita jumpai di lingkungan kita
sendiri.
Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan
terkontaminasi oleh zat–zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan
kesehatan tubuh manusia. Gas–gas pencemar udara utama adalah karbon monoksida (CO),
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 35

36. karbon diosida (CO2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), sulfur
monoksida (SO), sulfur dioksida (SO2).
Pencemaran udara yang dihasilkan melalui kegiatan manusia adalah transportasi,
industri, pembangkit listrik, pembakaran (perapian, kompor, furnace, insenerator dengan
berbagai jenis bahan bakar), gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti
(CFC= Clour Flour Carbon).
• Pencemaran Air
Setelah pencemaran udara, kita juga dapat menjumpai pencemaran air yang terjadi
di lingkungan sekitar kita. Dan pencemaran air sangat sering tejadi di lingkungan kita
sendiri, bahkan kita mengabaikan kesehatan kualitas air yang ada di lingkungan kita.
Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti
danau, sungai, lautan, air tanah akibat aktivitas dan ulah manusia.
Pencemaran air sering di jumpai di wilayah industri yang membuang limbahnya
dengan berbagai macam polutan seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan
padatan. Contoh dari pencemaran air, pada air comberan dapat menyebabkan peningkatan
kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya
oksigen yang dapat berdampak buruk pada seluruh ekosistem yang ada di air.
• Pencemaran Tanah
Yang terakhir mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan
di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami.
Pencemaran tanah ini merupakan hasil kegiatan manusia yang mencemari tanah yakni
dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang dibuang langsung ke tanah
secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 36

37. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Manajemen lingkungan dalam pengertian sederhana adalah segala usaha yang
dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan tujuan kebijakan lingkungan / sasaran
lingkungan. Bila kita berbicara mengenai kualitas manajemen lingkungan perusahaan,
maka terutama akan sangat tergantung pada sasaran kebijakan yang disebutkan apakah
berfokus pada minimalisir dampak lingkungan, maka praktek manajemen lingkungan akan
berfokus pada aspek fisik menyangkut in dan end-process dan pengelolaan sumberdaya.
Sedangkan bila dikaitkan dengan pemberdayaan karyawan, maka manajemen lingkungan
dapat lebih menunjukkan perannya pada peningkatan kepedulian, aspek moral, dan
hubungan masyarakat.
Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural, dan
dapat diulang disebut dengan Sistem Manajemen Lingkungan ( EMS ). Manajemen
lingkungan saat ini telah banyak mengalami perubahan yang cukup berarti terutama
dimulai Sejak awal tahun 1990. Penelitian mengenai efek dan akibat penerapan manajemen
lingkungan telah banyak dilakukan terutama Sejak munculnya ISO 14001 di tahun 1996.
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 37

38. DAFTAR PUSTAKA
http://irwanahrif.wordpress.com/2011/10/13/manajemen-dan-lingkungan-eksternal/
http://hariantoantho.blogspot.com/2012/05/manajemen-lingkungan.html
AtKisson, Alan, Believing Cassandra: an Optimist look at a Pessimist World, Chelsea Green
Publishing Co., Vermont, USA, 2000
Ilmu Lingkungan/Kel.8(3B-Biologi) 38