Uploaded bybismillah41
PPTX, PDF1,718 views

Bab 3 UKP siap edit 3 juni-1.pptx

Dokumen ini menguraikan standar penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan penunjang, termasuk prosedur pelayanan klinis, gawat darurat, dan terapi gizi, dengan penekanan pada mutu pelayanan dan hak pasien. Proses pengkajian, rencana asuhan, pemulangan, rujukan, dan dokumentasi rekam medis diatur untuk memastikan kontinuitas dan kualitas perawatan. Setiap elemen di dalamnya diharuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Embed presentation

Downloaded 14 times
Bab 3 Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP)
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP) 3.4 3.2 3.1 3.3 3.5 3.9 3.7 3.6 3.8 3.10 3.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.3 Pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. 3.4 Pelayanan anastesi lokal dan tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar. 3.5 Terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang- undangan 3.6 Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 3.7 Rujukan 3.8 Penyelengga raan Rekam Medis 3.9 Penyelenggaraan Pelayanan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Standar 3.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. 3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Penerimaan pasien meliputi: pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran pasien rawat inap, dan menahan pasien untuk observasi atau stabilitasi.
Identifikasi Pasien (SKP 1) min 2 ( nama legkap, tg lahir, no RM) • Jenis pelayanan • Jadwal pelayanan • Proses-alur Pendaftaran • Proses-alur Pelayanan • Sarana yang tersedia • Kerjasama rujukan • Hak dan kewajiban pasien Alur pendaftaran Hak & Kewajiban Pasien Pendaftaran Cara & Bahasa dipahami
Standar 3.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. 3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan informed consent. lnformed consent dapat diperoleh pada berbagai titik waktu dalam proses pelayanan. Misalnya, informed consent diperoleh ketika pasien masuk rawat inap dan sebelum suatu tindakan atau pengobatan tertentu yang berisiko. Informasi dan penjelasan tentang infomed consent di berikan oleh dokter yang bertanggung jawab yang akan melakukan tindakan atau dokter lain apabila dokter yang bersangkutan berhalangan namun tetap dengan sepengetahuan dokter yang bertangjawab tersebut
Tindakan yang memerlukan Informed consent PELAKSANAAN DAN DOKUMENTASI INFORMED CONSENT INFORMED CONSENT Menolak Setuju Konsekuensi Tanggung jawab Alternatif Hak untuk menolak
3.1.1 Elemen Penilaian: 1. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S) 2. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan (informed consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan tersebut. (D)
Ep. 1. SK-Panduan-SOP
Alur pendaftaran
Ep. 2. Informed Consent yang umum diFKTP, sudah memenuhi standar?
Kajian Pasien Informasi anamnesis (data Subjektif = S), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (data Objektif = O). Analisis Informasi menghasilkan masalah, kondisi, dan diagnosis untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien Rencana Asuhan solusi untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pasien. Standar 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna.
Standar 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.2.1. Proses skrining dan proses Kajian pasien dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan profesional dan/atau tim kesehatan antar profesi yang digunakan untuk menyusun keputusan layanan klinis. Pelaksanaan asuhan dan pendidikan pasien/keluarga dilaksanakan sesuai rencana yang disusun, dipandu oleh kebijakan dan prosedur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Dilakukan sejak awal Untuk memilah pasien Termasuk risiko penularan infeksi
Standar 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.2.1 Proses kajian awal dilakukan secara paripurna dan mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga. Kajian awal dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan/kebidanan, dan disiplin yang lain meliputi: status fisis/neurologis/mental, psikososiospiritual, ekonomi, riwayat kesehatan, riwayat alergi, asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, asesmen fungsional (gangguan fungsi tubuh), asesmen risiko gizi, , kebutuhan edukasi, dan rencana pemulangan. Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara tertulis. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada ditempat, dan/atau karena keterbasatan ketersediaan tenaga medis.
3.2.1 Elemen Penilaian: 1. Dilakukan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sesuai panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medik (R, D, O, W) 2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang diberikan. (R,D) 3. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur-prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan tercatat di rekam medis. (D, W) 4. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. (D,O)
PELIMPAHAN WEWENANG DASAR : UU 38 TAHUN 2014, UU 4 TAHUN 2019 PERMENKES 26 TAHUN 2019 PMK 26 Tahun 2019 , Pasal 27 Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dapat berupa : a. pelimpahan wewenang delegatif b. Pelimpahan wewenang mandat. DOKTER MANDAT & DELEGATIF PERAWAT UU 4/2019 : Pasal 53 Pelimpahan wewenang terdiri atas a. pelimpahan secara mandat; dan b. pelimpahan secara delegatif. DOKTER MANDAT & DELEGATIF BIDAN Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikan oleh TENAGA MEDIS kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang. Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh TENAGA MEDIS kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau PEMERINTAH DAERAH dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu; atau b. program pemerintah. Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikan oleh DOKTER kepada Bidan sesuai kompetensinya. Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dilaksanakan berdasarkan: 1. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau 2. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Pelirnpahan wewenang secara delegatif disertai pelimpahan tanggung jawab. Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang secara MANDAT harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala Pelimpahan wewenang secara delegatif pada saat tidak bagi tenaga bidan tenaga medis dan nakes lain di tempat bidan bertugas dan ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah
Surat pelimpahan wewenang
Standar 3.3 Pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. 3.3.1 Pasien gawat darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase. Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasar panduan praktik klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan • Pasien gawat darurat diidentifikasi dengan proses triase mengacu pada pedoman tata laksana triase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam penanganan pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera, termasuk melakukan deteksi dini tanda tanda dan gejala penyakit menular misalnya infeksi melalui udara/airborne.
3.3.1 Elemen penilaian: 1. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (W,O,S) 2. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (D,O)
Dokumentasikan dalam rekam medis
Standar 3.4 Pelayanan anastesi lokal dan tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar. 3.4.1 Pelayanan anestesi lokal di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas terutama pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, dan keluarga berencana kadang-kadang memerlukan tindakan tindakan yang membutuhkan lokal anestesi. Pelaksanaan anestesi lokal tersebut harus memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Puskesmas.
3.4.1 Elemen Penilaian: 1. Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur . (D, O, W) 2. Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas dan dicatat dalam rekam medis pasien (D)
Standar 3.5 Terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang-undangan 3.5.1 Pemberian terapi makanan dan terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis tersedia secara reguler. • Terapi Gizi kepada pasien dengan resiko gangguan gizi di Puskesmas diberikan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan pasien sesuai Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang tercantum di dalam Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas. • Keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bila sesuai dan konsisten dengan kajian kebutuhan pasien dan rencana asuhan dengan sepengetahuan dari petugas kesehatan yang berkompeten dan disimpan dalam kondisi yang baik untuk mencegah kontaminasi
3.5.1 Elemen Penilaian 1. Disusun rencana asuhan gizi berdasar kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. (D) 2. Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan pemesanan dan didokumentasikan. (D, W) 3. Pasien dan/ atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diit pasien dan keamanan/kebersihan makanan, bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. (D) 4. Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan dan memantau terapi gizi. (D,W) 5. Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya. (D)
Standar 3.6 Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 3.6.1 Pemulangan dan tindak lanjut pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur yang baku • Pemulangan pasien dilakukan berdasar kriteria yang ditetapkan oleh dokter/dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap pasien untuk memastikan bahwa kondisi pasien layak untuk dipulangkan dan akan memperoleh tindak lanjut pelayanan sesudah dipulangkan, misalnya pasien rawat jalan yang tidak memerlukan perawatan rawat inap, pasien rawat inap tidak lagi memerlukan perawatan rawat inap di Puskesmas, pasien yang karena kondisinya memerlukan rujukan ke FKRTL, pasien yang karena kondisinya dapat dirawat di rumah atau rumah perawatan, pasien yang menolak untuk perawatan rawat inap, pasien/ keluarga yang meminta pulang atas permintaan sendiri. • Informasi tentang resume pasien pulang yang diberikan kepada pasien/ keluarga pada saat pemulangan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain diperlukan agar pasien/keluarga memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal.
3.6.1 Elemen Penilaian: 1. Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain melaksanakan pemulangan, rujukan dan asuhan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. (D) 2. Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang bekepentingan saat pemulangan atau rujukan. (D, O, W)
Standar 3.7 Rujukan 3.7.1 Pelaksanaan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. • Selama proses rujukan pasien secara langsung, pemberi asuhan yang kompeten terus memantau kondisi pasien, dan fasilitas kesehatan penerima rujukan diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan. • Pada saat serah terima di tempat rujukan, petugas yang mendampingi pasien memberikan informasi secara lengkap (SBAR) tentang kondisi pasien kepada petugas penerima transfer pasien.
Standar 3.7 Rujukan 3.7.2 Dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL • Untuk menjamin kesinambungan pelayanan, pasien yang dirujuk balik dari FKRTL dilaksanakan tindak lanjut sesuai dengan umpan balik rujukan dan dicatat dalam rekam medis. • Jika Puskesmas menerima umpan balik rujukan pasien dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau fasilitas kesehatan lain, maka tindak lanjut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku melalui proses kajian dengan memperhatikan rekomendasi umpan balik rujukan.
3.7.1 Elemen Penilaian: 1. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain (D, W) 2. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan tindakan stabilisasi pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi pasien, indikasi medis dan kemampuan dan wewenang yang dimiliki agar keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin. (D,W) 3. Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap (SBAR) kepada petugas.
serah terima pasien disertai dengan SBAR monitoring selama rujukan
Umpan balik dari FKRTL
3.7.2 Elemen Penilaian: 1. Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O) 2. Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O,W) 3. Monitoring dalam proses rujukan balik harus di catat dalam form monitoring. (D)
Standar 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis 3.8.1 Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal, meliputi kegiatan :  Registrasi pasien  Pendistribusian rekam medis  Isi rekam medis dan pengisian informasi klinis  Pengolahan data dan pengkodean  Klaim pembiayaan  Penyimpanan rekam medis  Penjaminan mutu  Pelepasan informasi kesehatan  Pemusnahan rekam medis • Efek obat, efek samping obat, dan kejadian alergi didokumentasikan dalam rekam medis.
3.8.1 Elemen Penilaian : 1. Penyelenggaraan rekam medis yang meliputi a sampai dengan i termasuk riwayat alergi obat, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W) 2. Rekam Medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan Dokter, Dokter Gigi dan atau Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan, serta apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis dilakukan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (D, O, W)
No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang harus disusun Dokumen bukti 1 3.8.1. Ep 1 1. SK Pelayanan Rekam Medis yang minimal mengatur : bentuk rekam medis, simbol dan singkatan. registrasi pasien, pendistribusian rekam medis, isi rekam medis dan pengisian informasi klinis, pengolahan data dan pengkodean, klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis, penjaminan mutu, pelepasan informasi kesehatan, pemusnahan rekam medis, koreksi pengisian rekam medis 2. Pedoman pelayanan rekam medis 3. SOP pelayanan rekam medis seperti SOP akses rekam medis, SOP penyimpanan rekam medis, dsb Form rekam medis dan kelengkapan pengisian rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan rekam medis, berita acara pemusnahan rekam medis, dsb Ep 2 Bukti kelengkapan pengisian rekam medis termasuk waktu, nama dan tanda tangan PPA, bukti koreksi pengisian rekam medis sesuai dengan SK dan SOP
Standar 3.9 Penyelenggaraan Pelayanan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.9.1 Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. • Regulasi pelayanan laboratorium perlu disusun sebagai acuan, yang meliputi kebijakan dan pedoman, serta prosedur-prosedur pelayanan laboratorium yang mengatur tentang: a. jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas b. waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium c. pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi d. proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan specimen e. pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja f. proses pemeriksaan laboratorium g. kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium h. penggunaan alat pelindung diri i. pengelolaan reagen
3.9.1 Elemen Penilaian: 1. Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan nilai kritis pemeriksaan laboratorium. (R) 2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya, termasuk proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia. (D, W) 3. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang meliputi a sampai dengan i, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W) 4. Dilakukan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan (D,O,W) 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium. (D,W)
No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 1 3.9.1 1 -SK Pelayanan Laboratorium yang mengatur jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas, waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi, proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan specimen,pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja, proses pemeriksaan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium, penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan reagen dan terutama menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan dan nilai kritis - Pedoman pelayanan laboratorium - SOP pelayanan laboratorium seperti permintaan, penerimaaan, pengambilan dan penyimpanan spesimen, pengelolaan reagen, pelaksanaan pemeriksaan, dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Form hasil pemeriksaan laboratorium mencantumkan nilai normal dan nilai rentang rujukan
No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 2 Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi (check list), bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock, bukti pemesanan reagensia, check list monev ketersediaan reagensia 3 Hasil monev kepatuhan terhadap prosedur pelayanan lab dan TL, bukti monitoring penggunaan APD dan TL
No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 4 Bukti pelaksanaan PMI dan PME Bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpangan 5 Form hasil pemeriksaan laboratorium Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium
Yang perlu diperhatikan di Laboratorium • Simbol dan pelabelan reagensia B3 • Penyimpanan Reagensia B3 • Ketersediaan MSDS untuk tiap reagensia B3 • Yang dilakukan jika terjadi tumpahan • Yang dilakukan jika terjadi pajanan
Standar 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.10.1 Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pelayanan farmasi di Puskesmas terdiri dari: a. Pengkajian resep dan penyerahan obat b. Pemberian informasi obat (PIO) c. Konseling d. Visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap) e. Rekonsiliasi obat f. Pemantauan terapi obat (PTO) g. Evaluasi penggunaan obat
Standar 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.10.1 Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) terdiri dari: Perencanaan kebutuhan Permintaan Penerimaan Penyimpanan Pendistribusian Pengendalian Pencatatan, pelaporan dan pengarsiapan Pemantauan dan evaluasi pengelolaan
3.10.1 Elemen Penilaian: 1. Tersedia daftar formularium obat puskesmas. (D) 2. Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W) 3. Dilakukan rekonsiliasi obat, dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W) 4. Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat (D, O, W) 5. Dilakukan edukasi pada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan obat. (D,O,W) 6. Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana diperlukan, dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. (O, D, W) 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat, kesesuaian peresepan dengan formularium. (D,W)
No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 3.10.1 1 SK, Pedoman dan SOP Pelayanan kefarmasian yang minimal mengatur pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, pelayanan farmasi, peresepan obat termasuk psikotropika dan narkotika, obat kadaluarsa, formularium obat, obat yang perlu diwaspadai, obat emergensi Formularium Puskesmas 2 LPDP serta bukti pengawasan pengelolaan dan penggunaan obat oleh Dinas Kesehatan, kartu stok, bukti penanganan obat kadaluarsa, 3 Form rekonsiliasi obat, bukti asuhan farmasi dalam rekam medis
No Kriteria Elemen Penilaian Regulasi yang disusun Dokumen yang dibutuhkan 3.10.1 4 Bukti kajian/telaah resep 5 Bukti pelaksaaan PIO 6 Bukti penyediaan obat emergensi serta monitoringnya 7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat terhadap formularium Hasil evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian resep dengan formularium
Contoh form monitoring kesesuaian obat dengan formularium

More Related Content

PDF
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
bypuskesmas
 
DOC
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
byCha Eco
 
PDF
Instrumen akreditasi puskesmas
byJaya Saragih
 
PDF
Pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
byFendy dc
 
DOCX
Alur pendaftaran pasien rawat jalan
byNindra Ayu
 
DOCX
Sk penanggung jawab data pmkp
byistirizky1
 
PPTX
SOSILISASI SISDMK DAN SATU SEHAT KEMENTRIAN KESEHATAN
byWiandiFazzar
 
DOCX
5. Panduan Validasi dan Analisa Data.docx
byAhmadJazuli36
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
bypuskesmas
 
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
byCha Eco
 
Instrumen akreditasi puskesmas
byJaya Saragih
 
Pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
byFendy dc
 
Alur pendaftaran pasien rawat jalan
byNindra Ayu
 
Sk penanggung jawab data pmkp
byistirizky1
 
SOSILISASI SISDMK DAN SATU SEHAT KEMENTRIAN KESEHATAN
byWiandiFazzar
 
5. Panduan Validasi dan Analisa Data.docx
byAhmadJazuli36
 

What's hot

DOC
A.indikator mutu-dan-keselamatan-pasien-doc(implementasi)
byEsa Muktiaji
 
PDF
8 03 buku manual 1-abk
byJuniarsih Jamil
 
DOC
Buku pedoman rekam medis
byAmirullah Latarissa
 
PPT
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
byLastriMarga
 
PPT
Sistem informasi rumah sakit
byJoni Iswanto
 
PPTX
Bab 3 UKP.pptx
byPatenPisan1
 
PPTX
posyandu ILP UNTUNG.pptx
byuntungyuliantoro
 
DOCX
SOP TRIASE RTGD PUSKESMAS SIHEPENG.docx
byArioQadhavi
 
DOC
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
byAtal Tamara Setiawan
 
DOCX
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
byNovieta Parman
 
DOCX
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
byindahwaodeindawd
 
DOC
Form Identifikasi Pasien.doc
bynursabrianiarham1
 
DOCX
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
byZakiah dr
 
DOCX
Form hasil capaian indikator ukp september 2021
byRetno Sf
 
PPTX
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
byI Putu Cahya Legawa
 
DOCX
SOP Komunikasi Efektif.docx
byIinUnique
 
PPT
Penilaian kinerja puskesmas
byJoni Iswanto
 
PDF
Contoh profil indikator mutu ukm
byKlinikSubanmedika
 
PDF
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
byMuh Saleh
 
PPTX
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
byProdukHerbalDXN
 
A.indikator mutu-dan-keselamatan-pasien-doc(implementasi)
byEsa Muktiaji
 
8 03 buku manual 1-abk
byJuniarsih Jamil
 
Buku pedoman rekam medis
byAmirullah Latarissa
 
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
byLastriMarga
 
Sistem informasi rumah sakit
byJoni Iswanto
 
Bab 3 UKP.pptx
byPatenPisan1
 
posyandu ILP UNTUNG.pptx
byuntungyuliantoro
 
SOP TRIASE RTGD PUSKESMAS SIHEPENG.docx
byArioQadhavi
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
byAtal Tamara Setiawan
 
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
byNovieta Parman
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
byindahwaodeindawd
 
Form Identifikasi Pasien.doc
bynursabrianiarham1
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
byZakiah dr
 
Form hasil capaian indikator ukp september 2021
byRetno Sf
 
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
byI Putu Cahya Legawa
 
SOP Komunikasi Efektif.docx
byIinUnique
 
Penilaian kinerja puskesmas
byJoni Iswanto
 
Contoh profil indikator mutu ukm
byKlinikSubanmedika
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
byMuh Saleh
 
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
byProdukHerbalDXN
 

Similar to Bab 3 UKP siap edit 3 juni-1.pptx

PPTX
Penyelenggaran Upaya Kesehatan Peseorangan dan Penunjang
byVonyPurnama1
 
PPTX
njfibngfjbngjbigjhjjkfnbfknbknbjkjknllks
bypuskesmasleles
 
PDF
Bab 3 UKP.pdf
byTriasMego
 
PDF
Bab 3 UKP.pdf
byPuskesmasBangsal
 
PPTX
Bab 3 UKP.pptx
byChristianusLeonard1
 
PPTX
UKPP (Pendampingan TPCB) terbaru 2024.pptx
bysitirukmini6
 
PPTX
Bab 3 OK.pptx
byJokoSusanto77
 
PDF
BAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdf
byandiISPAJAYATI
 
PPTX
Rusdi Starkes Pusk. Bab 3 14 Agustus.pptx
byBudi Cahyono Cpu
 
PPTX
Bab 3 UKP JakTim.pptx
byYosephMarlin
 
PPTX
003A- BAB 3_1 sd 7waw dong loh hahaa.pptx
bymasibun2
 
PPTX
3.1.pptx
byRifqiAfdila1
 
DOCX
CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docx
byDHETIASTIKA
 
PPTX
1. PRESENTASI DR MIRA BAB 3.pptx standar akreditasi puskesmas
byssuserd786b2
 
PDF
Bab 3 UKPP Standar 1-4_Fajri.pdf
byYeni392229
 
DOCX
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
byIlhamWahyudi90
 
DOCX
DAFTAR REGULASI HPK NEW.docx
byNumanKaffa
 
PPTX
BAHAN MATERI BIDAN UMTAS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
byd35suseno
 
DOCX
I. bab 4 pp
byVän Dèr Bèçks
 
Penyelenggaran Upaya Kesehatan Peseorangan dan Penunjang
byVonyPurnama1
 
njfibngfjbngjbigjhjjkfnbfknbknbjkjknllks
bypuskesmasleles
 
Bab 3 UKP.pdf
byTriasMego
 
Bab 3 UKP.pdf
byPuskesmasBangsal
 
Bab 3 UKP.pptx
byChristianusLeonard1
 
UKPP (Pendampingan TPCB) terbaru 2024.pptx
bysitirukmini6
 
Bab 3 OK.pptx
byJokoSusanto77
 
BAB 3 UKP (revisi 16 Juni).pdf
byandiISPAJAYATI
 
Rusdi Starkes Pusk. Bab 3 14 Agustus.pptx
byBudi Cahyono Cpu
 
Bab 3 UKP JakTim.pptx
byYosephMarlin
 
003A- BAB 3_1 sd 7waw dong loh hahaa.pptx
bymasibun2
 
3.1.pptx
byRifqiAfdila1
 
CEKLIS AKREDITASI PUSKESMAS PRAYA - 2022.docx
byDHETIASTIKA
 
1. PRESENTASI DR MIRA BAB 3.pptx standar akreditasi puskesmas
byssuserd786b2
 
Bab 3 UKPP Standar 1-4_Fajri.pdf
byYeni392229
 
7.1.1 SK tentang kebijakan pelayanan klinis.docx
byIlhamWahyudi90
 
DAFTAR REGULASI HPK NEW.docx
byNumanKaffa
 
BAHAN MATERI BIDAN UMTAS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
byd35suseno
 
I. bab 4 pp
byVän Dèr Bèçks
 

Recently uploaded

PPTX
DEKSTROKARDIA dengan Ventrikel septal defek .pptx
byHannaGustin1
 
PPTX
PMK 32 DAN 84 THN 2025.pptxPMK 32 DAN 84 THN 2025.pptx
byKlinikPolres4
 
PPTX
Pengkajian Data Subjektif pada Ibu Hamil
byAstriYuliaSariLubis1
 
PPTX
PPT PENYULUHAN SKRINING TUBERKULOSIS.pptx
bymiftahulhayati01
 
PPTX
Edukasi pasien diabetes mellitus selama Ramadhan
byHannaGustin1
 
PDF
Situasi_Kusta_di_Indonesia_Webinar_Kusta_Labkesmas_Papua_24092024_OK.pdf
bySofiaAchadianti
 
PDF
INOVASI BAPAK SASTRA KESEHATAN : Pendekatan Kreatif Mengedukasi Masyarakat Ag...
byPuskesmas Muara Satu Kota Lhokseumawe
 
DEKSTROKARDIA dengan Ventrikel septal defek .pptx
byHannaGustin1
 
PMK 32 DAN 84 THN 2025.pptxPMK 32 DAN 84 THN 2025.pptx
byKlinikPolres4
 
Pengkajian Data Subjektif pada Ibu Hamil
byAstriYuliaSariLubis1
 
PPT PENYULUHAN SKRINING TUBERKULOSIS.pptx
bymiftahulhayati01
 
Edukasi pasien diabetes mellitus selama Ramadhan
byHannaGustin1
 
Situasi_Kusta_di_Indonesia_Webinar_Kusta_Labkesmas_Papua_24092024_OK.pdf
bySofiaAchadianti
 
INOVASI BAPAK SASTRA KESEHATAN : Pendekatan Kreatif Mengedukasi Masyarakat Ag...
byPuskesmas Muara Satu Kota Lhokseumawe
 

Bab 3 UKP siap edit 3 juni-1.pptx

  • 1.
    Bab 3 Penyelenggaraan UpayaKesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP)
  • 2.
    Penyelenggaraan Upaya KesehatanPerseorangan dan Penunjang (UKPP) 3.4 3.2 3.1 3.3 3.5 3.9 3.7 3.6 3.8 3.10 3.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.3 Pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. 3.4 Pelayanan anastesi lokal dan tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar. 3.5 Terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang- undangan 3.6 Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 3.7 Rujukan 3.8 Penyelengga raan Rekam Medis 3.9 Penyelenggaraan Pelayanan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 3.
    Standar 3.1 Penyelenggaraan pelayananklinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. 3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Penerimaan pasien meliputi: pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran pasien rawat inap, dan menahan pasien untuk observasi atau stabilitasi.
  • 4.
    Identifikasi Pasien (SKP 1) min2 ( nama legkap, tg lahir, no RM) • Jenis pelayanan • Jadwal pelayanan • Proses-alur Pendaftaran • Proses-alur Pelayanan • Sarana yang tersedia • Kerjasama rujukan • Hak dan kewajiban pasien Alur pendaftaran Hak & Kewajiban Pasien Pendaftaran Cara & Bahasa dipahami
  • 5.
    Standar 3.1 Penyelenggaraan pelayananklinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan. 3.1.1 Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan informed consent. lnformed consent dapat diperoleh pada berbagai titik waktu dalam proses pelayanan. Misalnya, informed consent diperoleh ketika pasien masuk rawat inap dan sebelum suatu tindakan atau pengobatan tertentu yang berisiko. Informasi dan penjelasan tentang infomed consent di berikan oleh dokter yang bertanggung jawab yang akan melakukan tindakan atau dokter lain apabila dokter yang bersangkutan berhalangan namun tetap dengan sepengetahuan dokter yang bertangjawab tersebut
  • 6.
    Tindakan yang memerlukan Informedconsent PELAKSANAAN DAN DOKUMENTASI INFORMED CONSENT INFORMED CONSENT Menolak Setuju Konsekuensi Tanggung jawab Alternatif Hak untuk menolak
  • 7.
    3.1.1 Elemen Penilaian: 1.Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S) 2. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan (informed consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan tersebut. (D)
  • 8.
  • 9.
  • 10.
    Ep. 2. InformedConsent yang umum diFKTP, sudah memenuhi standar?
  • 13.
    Kajian Pasien Informasi anamnesis (data Subjektif= S), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (data Objektif = O). Analisis Informasi menghasilkan masalah, kondisi, dan diagnosis untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien Rencana Asuhan solusi untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pasien. Standar 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna.
  • 14.
    Standar 3.2 Pengkajian, RencanaAsuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.2.1. Proses skrining dan proses Kajian pasien dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan profesional dan/atau tim kesehatan antar profesi yang digunakan untuk menyusun keputusan layanan klinis. Pelaksanaan asuhan dan pendidikan pasien/keluarga dilaksanakan sesuai rencana yang disusun, dipandu oleh kebijakan dan prosedur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Dilakukan sejak awal Untuk memilah pasien Termasuk risiko penularan infeksi
  • 17.
    Standar 3.2 Pengkajian, RencanaAsuhan, dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna. 3.2.1 Proses kajian awal dilakukan secara paripurna dan mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga. Kajian awal dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan/kebidanan, dan disiplin yang lain meliputi: status fisis/neurologis/mental, psikososiospiritual, ekonomi, riwayat kesehatan, riwayat alergi, asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, asesmen fungsional (gangguan fungsi tubuh), asesmen risiko gizi, , kebutuhan edukasi, dan rencana pemulangan. Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara tertulis. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada ditempat, dan/atau karena keterbasatan ketersediaan tenaga medis.
  • 18.
    3.2.1 Elemen Penilaian: 1.Dilakukan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sesuai panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medik (R, D, O, W) 2. Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai kewenangan delegatif yang diberikan. (R,D) 3. Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis dan/atau prosedur-prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan tercatat di rekam medis. (D, W) 4. Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. (D,O)
  • 21.
    PELIMPAHAN WEWENANG DASAR :UU 38 TAHUN 2014, UU 4 TAHUN 2019 PERMENKES 26 TAHUN 2019 PMK 26 Tahun 2019 , Pasal 27 Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dapat berupa : a. pelimpahan wewenang delegatif b. Pelimpahan wewenang mandat. DOKTER MANDAT & DELEGATIF PERAWAT UU 4/2019 : Pasal 53 Pelimpahan wewenang terdiri atas a. pelimpahan secara mandat; dan b. pelimpahan secara delegatif. DOKTER MANDAT & DELEGATIF BIDAN Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikan oleh TENAGA MEDIS kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang. Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh TENAGA MEDIS kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang secara DELEGATIF yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau PEMERINTAH DAERAH dalam rangka: a. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu; atau b. program pemerintah. Pelimpahan wewenang secara MANDAT diberikan oleh DOKTER kepada Bidan sesuai kompetensinya. Tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dilaksanakan berdasarkan: 1. pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya; atau 2. dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Pelirnpahan wewenang secara delegatif disertai pelimpahan tanggung jawab. Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang secara MANDAT harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala Pelimpahan wewenang secara delegatif pada saat tidak bagi tenaga bidan tenaga medis dan nakes lain di tempat bidan bertugas dan ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah
  • 22.
  • 23.
    Standar 3.3 Pelayanan gawatdarurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. 3.3.1 Pasien gawat darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase. Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasar panduan praktik klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan • Pasien gawat darurat diidentifikasi dengan proses triase mengacu pada pedoman tata laksana triase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam penanganan pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera, termasuk melakukan deteksi dini tanda tanda dan gejala penyakit menular misalnya infeksi melalui udara/airborne.
  • 24.
    3.3.1 Elemen penilaian: 1.Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (W,O,S) 2. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (D,O)
  • 26.
  • 27.
    Standar 3.4 Pelayanan anastesilokal dan tindakan di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar. 3.4.1 Pelayanan anestesi lokal di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas terutama pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, dan keluarga berencana kadang-kadang memerlukan tindakan tindakan yang membutuhkan lokal anestesi. Pelaksanaan anestesi lokal tersebut harus memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Puskesmas.
  • 28.
    3.4.1 Elemen Penilaian: 1.Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur . (D, O, W) 2. Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas dan dicatat dalam rekam medis pasien (D)
  • 30.
    Standar 3.5 Terapi gizidilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang-undangan 3.5.1 Pemberian terapi makanan dan terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis tersedia secara reguler. • Terapi Gizi kepada pasien dengan resiko gangguan gizi di Puskesmas diberikan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan pasien sesuai Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang tercantum di dalam Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas. • Keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bila sesuai dan konsisten dengan kajian kebutuhan pasien dan rencana asuhan dengan sepengetahuan dari petugas kesehatan yang berkompeten dan disimpan dalam kondisi yang baik untuk mencegah kontaminasi
  • 32.
    3.5.1 Elemen Penilaian 1.Disusun rencana asuhan gizi berdasar kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. (D) 2. Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan pemesanan dan didokumentasikan. (D, W) 3. Pasien dan/ atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diit pasien dan keamanan/kebersihan makanan, bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. (D) 4. Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan dan memantau terapi gizi. (D,W) 5. Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya. (D)
  • 33.
    Standar 3.6 Pemulangan dantindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 3.6.1 Pemulangan dan tindak lanjut pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur yang baku • Pemulangan pasien dilakukan berdasar kriteria yang ditetapkan oleh dokter/dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap pasien untuk memastikan bahwa kondisi pasien layak untuk dipulangkan dan akan memperoleh tindak lanjut pelayanan sesudah dipulangkan, misalnya pasien rawat jalan yang tidak memerlukan perawatan rawat inap, pasien rawat inap tidak lagi memerlukan perawatan rawat inap di Puskesmas, pasien yang karena kondisinya memerlukan rujukan ke FKRTL, pasien yang karena kondisinya dapat dirawat di rumah atau rumah perawatan, pasien yang menolak untuk perawatan rawat inap, pasien/ keluarga yang meminta pulang atas permintaan sendiri. • Informasi tentang resume pasien pulang yang diberikan kepada pasien/ keluarga pada saat pemulangan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain diperlukan agar pasien/keluarga memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal.
  • 34.
    3.6.1 Elemen Penilaian: 1.Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain melaksanakan pemulangan, rujukan dan asuhan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. (D) 2. Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang bekepentingan saat pemulangan atau rujukan. (D, O, W)
  • 36.
    Standar 3.7 Rujukan 3.7.1 Pelaksanaanrujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. • Selama proses rujukan pasien secara langsung, pemberi asuhan yang kompeten terus memantau kondisi pasien, dan fasilitas kesehatan penerima rujukan diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan. • Pada saat serah terima di tempat rujukan, petugas yang mendampingi pasien memberikan informasi secara lengkap (SBAR) tentang kondisi pasien kepada petugas penerima transfer pasien.
  • 37.
    Standar 3.7 Rujukan 3.7.2 Dilakukantindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL • Untuk menjamin kesinambungan pelayanan, pasien yang dirujuk balik dari FKRTL dilaksanakan tindak lanjut sesuai dengan umpan balik rujukan dan dicatat dalam rekam medis. • Jika Puskesmas menerima umpan balik rujukan pasien dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau fasilitas kesehatan lain, maka tindak lanjut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku melalui proses kajian dengan memperhatikan rekomendasi umpan balik rujukan.
  • 38.
    3.7.1 Elemen Penilaian: 1.Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain (D, W) 2. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan tindakan stabilisasi pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi pasien, indikasi medis dan kemampuan dan wewenang yang dimiliki agar keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin. (D,W) 3. Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap (SBAR) kepada petugas.
  • 39.
    serah terima pasiendisertai dengan SBAR monitoring selama rujukan
  • 40.
  • 41.
    3.7.2 Elemen Penilaian: 1.Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O) 2. Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D,O,W) 3. Monitoring dalam proses rujukan balik harus di catat dalam form monitoring. (D)
  • 42.
    Standar 3.8 Penyelenggaraan RekamMedis 3.8.1 Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal, meliputi kegiatan :  Registrasi pasien  Pendistribusian rekam medis  Isi rekam medis dan pengisian informasi klinis  Pengolahan data dan pengkodean  Klaim pembiayaan  Penyimpanan rekam medis  Penjaminan mutu  Pelepasan informasi kesehatan  Pemusnahan rekam medis • Efek obat, efek samping obat, dan kejadian alergi didokumentasikan dalam rekam medis.
  • 43.
    3.8.1 Elemen Penilaian: 1. Penyelenggaraan rekam medis yang meliputi a sampai dengan i termasuk riwayat alergi obat, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W) 2. Rekam Medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan Dokter, Dokter Gigi dan atau Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan, serta apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis dilakukan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (D, O, W)
  • 44.
    No Kriteria Elemen Penilaian Regulasiyang harus disusun Dokumen bukti 1 3.8.1. Ep 1 1. SK Pelayanan Rekam Medis yang minimal mengatur : bentuk rekam medis, simbol dan singkatan. registrasi pasien, pendistribusian rekam medis, isi rekam medis dan pengisian informasi klinis, pengolahan data dan pengkodean, klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis, penjaminan mutu, pelepasan informasi kesehatan, pemusnahan rekam medis, koreksi pengisian rekam medis 2. Pedoman pelayanan rekam medis 3. SOP pelayanan rekam medis seperti SOP akses rekam medis, SOP penyimpanan rekam medis, dsb Form rekam medis dan kelengkapan pengisian rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan rekam medis, berita acara pemusnahan rekam medis, dsb Ep 2 Bukti kelengkapan pengisian rekam medis termasuk waktu, nama dan tanda tangan PPA, bukti koreksi pengisian rekam medis sesuai dengan SK dan SOP
  • 45.
    Standar 3.9 Penyelenggaraan Pelayananlaboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.9.1 Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. • Regulasi pelayanan laboratorium perlu disusun sebagai acuan, yang meliputi kebijakan dan pedoman, serta prosedur-prosedur pelayanan laboratorium yang mengatur tentang: a. jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas b. waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium c. pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi d. proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan specimen e. pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja f. proses pemeriksaan laboratorium g. kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium h. penggunaan alat pelindung diri i. pengelolaan reagen
  • 46.
    3.9.1 Elemen Penilaian: 1.Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan nilai kritis pemeriksaan laboratorium. (R) 2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya, termasuk proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia. (D, W) 3. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang meliputi a sampai dengan i, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. (D, O, W) 4. Dilakukan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan (D,O,W) 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium. (D,W)
  • 47.
    No Kriteria Elemen Penilaian Regulasiyang disusun Dokumen yang dibutuhkan 1 3.9.1 1 -SK Pelayanan Laboratorium yang mengatur jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas, waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi, proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan specimen,pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja, proses pemeriksaan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium, penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan reagen dan terutama menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan dan nilai kritis - Pedoman pelayanan laboratorium - SOP pelayanan laboratorium seperti permintaan, penerimaaan, pengambilan dan penyimpanan spesimen, pengelolaan reagen, pelaksanaan pemeriksaan, dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Form hasil pemeriksaan laboratorium mencantumkan nilai normal dan nilai rentang rujukan
  • 48.
    No Kriteria Elemen Penilaian Regulasiyang disusun Dokumen yang dibutuhkan 2 Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi (check list), bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock, bukti pemesanan reagensia, check list monev ketersediaan reagensia 3 Hasil monev kepatuhan terhadap prosedur pelayanan lab dan TL, bukti monitoring penggunaan APD dan TL
  • 49.
    No Kriteria Elemen Penilaian Regulasiyang disusun Dokumen yang dibutuhkan 4 Bukti pelaksanaan PMI dan PME Bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpangan 5 Form hasil pemeriksaan laboratorium Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium
  • 50.
    Yang perlu diperhatikandi Laboratorium • Simbol dan pelabelan reagensia B3 • Penyimpanan Reagensia B3 • Ketersediaan MSDS untuk tiap reagensia B3 • Yang dilakukan jika terjadi tumpahan • Yang dilakukan jika terjadi pajanan
  • 52.
    Standar 3.10 Penyelenggaraan Pelayanankefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.10.1 Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pelayanan farmasi di Puskesmas terdiri dari: a. Pengkajian resep dan penyerahan obat b. Pemberian informasi obat (PIO) c. Konseling d. Visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap) e. Rekonsiliasi obat f. Pemantauan terapi obat (PTO) g. Evaluasi penggunaan obat
  • 53.
    Standar 3.10 Penyelenggaraan Pelayanankefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.10.1 Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) terdiri dari: Perencanaan kebutuhan Permintaan Penerimaan Penyimpanan Pendistribusian Pengendalian Pencatatan, pelaporan dan pengarsiapan Pemantauan dan evaluasi pengelolaan
  • 54.
    3.10.1 Elemen Penilaian: 1.Tersedia daftar formularium obat puskesmas. (D) 2. Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W) 3. Dilakukan rekonsiliasi obat, dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W) 4. Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat (D, O, W) 5. Dilakukan edukasi pada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan obat. (D,O,W) 6. Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana diperlukan, dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. (O, D, W) 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat, kesesuaian peresepan dengan formularium. (D,W)
  • 55.
    No Kriteria Elemen Penilaian Regulasiyang disusun Dokumen yang dibutuhkan 3.10.1 1 SK, Pedoman dan SOP Pelayanan kefarmasian yang minimal mengatur pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, pelayanan farmasi, peresepan obat termasuk psikotropika dan narkotika, obat kadaluarsa, formularium obat, obat yang perlu diwaspadai, obat emergensi Formularium Puskesmas 2 LPDP serta bukti pengawasan pengelolaan dan penggunaan obat oleh Dinas Kesehatan, kartu stok, bukti penanganan obat kadaluarsa, 3 Form rekonsiliasi obat, bukti asuhan farmasi dalam rekam medis
  • 56.
    No Kriteria Elemen Penilaian Regulasiyang disusun Dokumen yang dibutuhkan 3.10.1 4 Bukti kajian/telaah resep 5 Bukti pelaksaaan PIO 6 Bukti penyediaan obat emergensi serta monitoringnya 7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat terhadap formularium Hasil evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian resep dengan formularium
  • 59.
    Contoh form monitoringkesesuaian obat dengan formularium