Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Bab 2 UUD - Subbab A.pptx
Similar to Bab 2 UUD - Subbab A.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bab 2 UUD - Subbab A.pptx
- 1. Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA Kelas X PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA
- 2. Peserta didik diharapkan mampu: • menguraikan perumusan dan pengesahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • menjelaskan kemerdekaan berpendapat sesuai nilai- nilai Pancasila; • menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Pembelajaran BAB 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA
- 3. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi menunjuk pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: bobo.grid.id
- 4. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan konstitusi: 1. Konstitusi sebagai hukum dasar 2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: Gramedia.com
- 5. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tujuan konstitusi (Jimly Asshiddiqie: 2010): 1. Menghadirkan keadilan (justice). 2. Memberi ketertiban (order). 3. Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan (freedom), serta kemakmuran dan kesejahteraan (prosperity and welfare) bersama. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: jimlyschoolsby.com
- 6. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Fungsi konstitusi: 1. Menentukan dan membatasi kekuasaan negara. 2. Menjamin hak-hak asasi warga negara. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: suara.com
- 7. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dokuritsu Junbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: picryl.com Rancangan UUD dibahas oleh BPUPK pada sidang keduanya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945
- 8. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketua Panitia-Panitia Kecil BPUPK PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: picryl.com Ir. Soekarno Sumber: wikipedia.org R. M. Abikoesno T. Sumber: picryl.com Drs. H. Moh. Hatta Panitia Hukum Dasar Panitia Pembelaan Tanah Air Panitia Ekonomi dan Keuangan
- 9. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil kesepakatan sidang 11 Juli 1945: a. Membentuk Panitia Perancang “Declaration of Rights” yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. b. Bentuk negara kesatuan atau unitaris. c. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: wikipedia.org A. Subarjo Sumber: wikipedia.org Sukima n Sumber: akhirmh.blogspot.com Parada H.
- 10. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: wikipedia.org A. Subarjo Sumber: wikipedia.org Sukiman Sumber: tirto.id Supomo (Ketua) Sumber: wikipedia.org Wongsonegoro Sumber: kemenkeu.go.id A. A. Maramis Sumber: tirto.id Agus Salim Sumber: brainly.co.id Panji Singgih
- 11. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa (terdiri atas H. Djajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo) untuk memperhalus diksi atau kebahasan rancangan undang-undang dasar. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: wikipedia.org H. Djajadiningrat Agus Salim Supom o Panitia Penghalus Bahasa Sumber: tirto.id Sumber: tirto.id
- 12. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada 14 Juli 1945, ada tiga hal pokok yang disampaikan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno BPUPK: a. Pernyataan Indonesia merdeka. b. Pembukaan undang-undang dasar. c. Batang tubuh undang-undang dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar”, yang isinya meliputi: 1) wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia- Belanda, 2) bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, 3) bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, 4) bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, dan 5) bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA
- 13. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada 15 Juli 1945, BPUPK kembali menggelar sidang dengan agenda “Pembahasan Rancangan UndangUndang Dasar”. Selanjutnya, Supomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah UUD. Pada 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah UUD diterima dalam Sidang BPUPK. Selain itu, usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: goodnewsfromindonesia.id
- 14. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya, dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ada beberapa tugas PPKI, yaitu: 1. Meresmikan Pembukaan (Preambul) dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, 2. Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia 3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Negara Indonesia. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: kompas.com
- 15. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PPKI terdiri atas 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Hisaichi Terauchi, dengan rincian 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Namun, ternyata ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: sumber.belajar.kemdikbud.go.id
- 16. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: donisetyawan.com
- 17. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Sidang Pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut: 1. Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: kompas.com
- 18. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PPKI melakukan perubahan pada rancangan UUD yang dihasilkan BPUPK. Beberapa perubahannya antara lain: 1. Mengganti istilah “hukum dasar” menjadi “undang-undang dasar”. 2. Kata “Mukadimah” yang terdapat dalam “Piagam Jakarta” diganti dengan kata “Pembukaan”. 3. Mengubah kalimat “dalam suatu hukum dasar” menjadi “dalam suatu undang-undang dasar”. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: kumparan.com
- 19. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta, rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi; “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. diganti dengan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 5. Pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi, “Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab” diganti menjadi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: kumparan.com
- 20. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. Usulan perubahan yang terdapat dalam rencana undangundang dasar, yaitu sebagai berikut. a) Pasal 6 Ayat (1), “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, diubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. b) Pasal 29 Ayat (1), “Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: kumparan.com
- 21. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang pertama PPKI ini melalui dua tahap, yakni: 1. Pengesahan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas empat alinea. 2. Pengesahan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. UUD NRI Tahun 1945 kemudian dilengkapi dengan bagian Penjelasan. Bagian Penjelasan tersebut dilampirkan dalam Berita Republik Indonesia, Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: kompas.com
- 22. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara lengkap, UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. 1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdiri dari empat alinea yang memuat tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Sumber: bobo.grid.id
- 23. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 Penjelasan resmi UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh Supomo. Dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuh kunci pokok sistem pemerintah negara: a. Rechtstaat b. Sistem konstitusional c. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR. d. Penyelenggara pemerintah negara tertinggi adalah presiden di bawah majelis. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Supom o Sumber: tirto.id
- 24. A. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR f. Menteri negara berfungsi sebagai pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. g. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas. PENDIDIKAN PANCASILA SMA/MA Supom o Sumber: tirto.id
Editor's Notes
- Konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar (UUD). Adapun konstitusi tidak tertulis berupa konvensi (kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara). Salah satu contoh konvensi adalah MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UUD termasuk bagian dari konstitusi.
- 1. Konstitusi sebagai hukum dasar, berarti konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum dasar karena berisi berbagai aturan mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan negara. Aturan ini termasuk mengenai lembaga-lembaga negara dan peraturan perundangundangan beserta isinya. 2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, berarti konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan aturan-aturan lain. Dengan demikian, semua aturan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
- Menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Di dalam tiap konstitusi, umumnya diatur pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara pemegang masing-masing kekuasaan itu, serta batas-batas kekuasaan dan hubungan antarlembaga negara. Kekuasaan negara harus dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Di sisi ini, konstitusi menjadi pembatas kekuasaan negara. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Di dalam konstitusi juga umum dicantumkan berbagai ketentuan mengenai pengakuan dan penjaminan hak-hak asasi warga negara. Jaminan atas hak asasi harus diwujudkan negara dengan cara melindungi setiap hak asasi warga negara. Oleh karena itu, konstitusi juga berfungsi sebagai penjamin hak-hak asasi warga negara.
- Proses perumusan UUD untuk Negara Indonesia dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh Dokuritsu Junbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Secara khusus, rancangan UUD dibahas oleh BPUPK pada sidang keduanya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945.
- Pada sidang keduanya, BPUPK membentuk panititia-panitia kecil, antara lain Panitia Hukum Dasar (diketuai oleh Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikoesno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Mohammad Hatta).
- Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang. Hasil kesepakatan sidang tersebut adalah sebagai berikut. a. Membentuk Panitia Perancang “Declaration of Rights” yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. b. Bentuk negara kesatuan atau unitaris. c. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden.
- Panitia Hukum Dasar kemudian membentuk panitia kecil lagi, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Tugasnya merancang isi UUD. Panitia ini beranggotakan tujuh orang, yaitu Supomo, Wongsonegoro, Achmad Subardjo, A. A. Maramis, Panji Singgih, Agus Salim, dan Sukiman. Panitia ini diketuai Supomo.
- Pada 14 Juli 1945, BPUPK menggelar sidang pleno yang beragendakan “Pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan”. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada tiga hal pokok yang disampaikan dalam laporannya, yaitu sebagai berikut. a. Pernyataan Indonesia merdeka. b. Pembukaan undang-undang dasar. c. Batang tubuh undang-undang dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar”, yang isinya meliputi: 1) wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya, 2) bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, 3) bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, 4) bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, dan 5) bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Namun, ketentuan mengenai wilayah Negara Indonesia dan batas-batasnya tidak dimuat dalam rancangan UUD karena menurut Supomo, UUD itu hanya menyangkut pemerintahan dalam negara, bukan batas wilayah negara. Rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Lima pasal di antaranya aturan peralihan dengan keadaan perang dan satu pasal mengenai aturan tambahan
- Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya, dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ada beberapa tugas PPKI, yaitu meresmikan Pembukaan (Preambul) dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Negara Indonesia. Dengan demikian, pada dasarnya PPKI melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis oleh BPUPK.
- Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agendanya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan UUD. Sidang Pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut: Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
- Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agendanya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan UUD. Sidang Pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut: Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari empat alinea, yaitu tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu. Terdapat materi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. a) Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara. - Materi ini pada umumnya terdapat pada Pasal 1–25. - Memuat pengaturan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga negara. b) Pasal-pasal yang berisi materi hubungan antara negara dan warga negara serta penduduknya. Selain itu, berisi konsepsi negara di berbagai bidang, seperti ekonomi, pertahanan keamanan, politik, sosial, dan budaya. Materi tersebut terdapat pada Pasal 26–34.
- Penjelasan resmi UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh Supomo. Penjelasan tersebut ada setelah UUD NRI Tahun 1945 diumumkan dalam naskah resmi yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 Tahun II yang diterbitkan pada 15 Februari 1946. Dengan demikian, Penjelasan tersebut merupakan aturan tambahan dari UUD NRI Tahun 1945. Meskipun berupa aturan tambahan, Penjelasan tersebut tetap merupakan bagian dari UUD NRI Tahun 1945. Dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuh kunci pokok sistem pemerintah negara, yaitu sebagai berikut. Rechtstaat Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Sistem konstitusional Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) yang tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak tak terbatas). Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penyelenggara pemerintah negara tertinggi adalah presiden di bawah majelis.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara berfungsi sebagai pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas.