Dokumen tersebut membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses perumusan dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi dasar negara dan bangsa Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan dan disahkan melalui beberapa tahapan, yaitu oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 beserta pemilihan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui berbagai peristiwa penting seperti pembentukan BPUPKI dan PPKI serta komitmen para pendiri negara.
BAB I A. PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
B. Komitmen Para Pendiri Negara dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
C. Nilai Semangat Para Pendiri Negara dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
Dokumen tersebut membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses perumusan dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi dasar negara dan bangsa Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan dan disahkan melalui beberapa tahapan, yaitu oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 beserta pemilihan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui berbagai peristiwa penting seperti pembentukan BPUPKI dan PPKI serta komitmen para pendiri negara.
BAB I A. PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
B. Komitmen Para Pendiri Negara dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
C. Nilai Semangat Para Pendiri Negara dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
1. Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui berbagai peristiwa seperti pembentukan BPUPKI dan PPKI serta komitmen para pendiri negara.
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)ahmad roery
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia mulai dari masa kerajaan, penjajahan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, masa setelah proklamasi, pembentukan negara kesatuan, dekrit presiden 1959, masa orde baru, dan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan undang-undang dasar.
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)ahmad roery
Dokumen tersebut membahas sejarah Pancasila dan perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan, penjajahan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, pembentukan negara, hingga masa Orde Baru. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang dan maksud pembukaan UUD 1945.
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)ahmad sururi
Dokumen tersebut membahas sejarah Pancasila dan perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan, penjajahan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, pembentukan negara, hingga masa Orde Baru. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang dan maksud pembukaan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai tertib hukum tertinggi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan terdiri atas lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancas
Ppkn kurikulum 2013 penetapan pancasila sebagai dasar negaraJudith_nur_aini
PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan ini mencantumkan lima sila Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIASiti Sahati
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang landasan sistem administrasi negara Indonesia yang terdiri atas landasan idiil (Pancasila), landasan konstitusional (UUD 1945), dan landasan operasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN).
2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia.
3. UUD 1945 merupakan kon
Dokumen tersebut membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdiri dari empat alinea yang menjelaskan makna kemerdekaan Indonesia, dasar negara Pancasila, dan bentuk negara republik.
This article is to discuss the role of Islamic law in Indonesia. In particular, it will analyze the history of Jakarta Charter during the process of 1945 Constitution drafting. Jakarta Charter was a proposal from the subcommittee of the Investigating Committee for the Preparation of Indonesian Independence (BPUPKI) to resolve the controversies around Islam’s role in the state in1945. It proposed to add several additional words to the first principle of Pancasila “Belief in God,” namely “with the obligation for adherents of Islam to carry out Islamic law.” This addition made reference to the enforcement of Islamic law in Indonesia. The Jakarta Charter was intended to serve as the preamble of the 1945 Indonesian Constitution. Yet, since it comprised the crucial phrase the concept of unity of newly established Indonesia, which is very pluralistic in nature, the Jakarta Charter was dropped from the preamble of the Constitution in 1945.
1. Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui berbagai peristiwa seperti pembentukan BPUPKI dan PPKI serta komitmen para pendiri negara.
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)ahmad roery
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia mulai dari masa kerajaan, penjajahan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, masa setelah proklamasi, pembentukan negara kesatuan, dekrit presiden 1959, masa orde baru, dan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan undang-undang dasar.
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)ahmad roery
Dokumen tersebut membahas sejarah Pancasila dan perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan, penjajahan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, pembentukan negara, hingga masa Orde Baru. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang dan maksud pembukaan UUD 1945.
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)ahmad sururi
Dokumen tersebut membahas sejarah Pancasila dan perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan, penjajahan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, pembentukan negara, hingga masa Orde Baru. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang dan maksud pembukaan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai tertib hukum tertinggi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan terdiri atas lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancas
Ppkn kurikulum 2013 penetapan pancasila sebagai dasar negaraJudith_nur_aini
PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan ini mencantumkan lima sila Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIASiti Sahati
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang landasan sistem administrasi negara Indonesia yang terdiri atas landasan idiil (Pancasila), landasan konstitusional (UUD 1945), dan landasan operasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN).
2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia.
3. UUD 1945 merupakan kon
Dokumen tersebut membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdiri dari empat alinea yang menjelaskan makna kemerdekaan Indonesia, dasar negara Pancasila, dan bentuk negara republik.
This article is to discuss the role of Islamic law in Indonesia. In particular, it will analyze the history of Jakarta Charter during the process of 1945 Constitution drafting. Jakarta Charter was a proposal from the subcommittee of the Investigating Committee for the Preparation of Indonesian Independence (BPUPKI) to resolve the controversies around Islam’s role in the state in1945. It proposed to add several additional words to the first principle of Pancasila “Belief in God,” namely “with the obligation for adherents of Islam to carry out Islamic law.” This addition made reference to the enforcement of Islamic law in Indonesia. The Jakarta Charter was intended to serve as the preamble of the 1945 Indonesian Constitution. Yet, since it comprised the crucial phrase the concept of unity of newly established Indonesia, which is very pluralistic in nature, the Jakarta Charter was dropped from the preamble of the Constitution in 1945.
This document provides instructions for performing the Subuh prayer in Arabic. It begins with the takbir followed by recitations of praise for God. It then describes the proper stances and positions for each part of the prayer including standing, bowing, prostrating, and sitting. The prayer concludes with salutations of peace directed towards God and others.
This document provides guidance on performing the Isya' prayer. It begins with opening supplications and includes sections on proper prayer form, repentance, seeking God's guidance, and closing supplications asking for ease, blessings, and salvation. The overall message is to properly perform the mandatory Isya' prayer through correct physical actions and intentions.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
PPKN Kelas 7 BAB 3.pptx
1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PPKN
SMPS AS SUNNIYYAH AL JAUHARI
MUHAMMAD BAHRUL ULA, S.Pd., S.Ag.
2. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 3
Sumber : mufidpwt, pixabay.com
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
• Menghayati nilai kesejarahan
perumusan dan pengesahan UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945;
• Mendukung kesejarahan perumusan
dan pengesahan UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945;
• Menganalisis kesejarahan perumusan
dan pengesahan UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945;
• Mendemonstrasikan proses
kesejarahan perumusan dan
pengesahan UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
TUJUAN PEMBELAJARAN
3. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
A. PERUMUSAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
KONSTITUSI adalah
hukum dasar yang
menjadi pegangan
dalam
penyelenggaraan
suatu negara.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
4. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Pada sidang kedua
(10–16 Juli 1945),
BPUPKI
membentuk
panitia-panitia kecil,
antara lain Panitia
Hukum Dasar,
Panitia
Pembelaan Tanah
Air, dan Panitia
Ekonomi dan
Keuangan.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sumber : commons.wikimedia.org
A. PERUMUSAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
5. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Panitia Hukum
Dasar membentuk
Panitia Perancang
Undang-Undang
untuk merancang
isi undang-undang
dasar.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sumber : Clker-Free-Vector-Images, pixabay.com
A. PERUMUSAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
6. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Hasil kesepakatan sidang Panitia Hukum
Dasar adalah sebagai berikut:
• Membentuk Panitia Perancang
“Declaration of Rights” yang
beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman,
dan Parada Harahap.
• Bentuk negara kesatuan atau unitaris.
• Kepala negara di tangan satu orang,
yaitu presiden.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
A. PERUMUSAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
7. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Pada 7 Agustus 1945,
BPUPKI dibubarkan.
Soekarno kemudian diangkat
sebagai ketua. Selanjutnya,
dibentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia
(PPKI).
B. PENGESAHAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sumber : id.wikipedia.org
8. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Dua tugas PPKI:
1. Meresmikan
Pembukaan dan
batang tubuh UUD
1945.
2. Melanjutkan hasil
kerja BPUPKI.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sumber : commons.wikimedia.org
B. PENGESAHAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
9. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Pada 18 Agustus 1945,
PPKI menggelar sidang
pertamanya. Salah satu
agenda acaranya
menetapkan dan
mengesahkan rancangan
undang-undang dasar.
B. PENGESAHAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
10. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Pengesahan
Pembukaan UUD
1945
2. pengesahan Batang
Tubuh UUD 1945
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sumber : Clker-Free-Vector-Images, pixabay.com
B. PENGESAHAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
UUD 1945 disahkan
melalui dua tahap:
11. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Secara lengkap,
UUD 1945 terdiri
atas Pembukaan,
Batang Tubuh, dan
Penjelasan.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
B. PENGESAHAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
12. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
C. ARTI PENTING UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945 BAGI BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA
Dalam pembukaan UUD
1945, terdapat pokok-pokok
pikiran yang meliputi
suasana kebatinan negara
Indonesia.
Hal ini termuat dalam Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun II Nomor 7.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sumber : www.flickr.com
13. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Arti penting UUD 1945
dapat dilihat dari
Pembukaan UUD 1945
yang memuat
beberapa pokok
kaidah negara yang
fundamental, yaitu
sebagai berikut.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
C. ARTI PENTING UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945 BAGI BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA
14. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Alinea pertama
Menjelaskan arti penting suatu
kemerdekaan.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
C. ARTI PENTING UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945 BAGI BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA
15. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Alinea kedua
Menjelaskan arti penting cita-cita
bangsa Indonesia bahwa
persatuan, kedaulatan, keadilan,
dan kemakmuran adalah hal lain
yang perlu diwujudkan.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
C. ARTI PENTING UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945 BAGI BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA
16. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Alinea ketiga
Menjelaskan pernyataan
kemerdekaan bangsa Indonesia.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
C. ARTI PENTING UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945 BAGI BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA
17. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Alinea keempat
Negara Indonesia yang merdeka harus dapat
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
C. ARTI PENTING UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945 BAGI BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA
18. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
D. PERAN TOKOH PERUMUS UUD NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan UUD 1945
adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi
untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia.
19. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Para pendiri negara, dalam setiap
pengambilan keputusan, penuh
rasa tanggung jawab, kekeluargaan,
bertoleransi, menggunakan
kecerdasan, kecermatan, dan
ketelitian.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
D. PERAN TOKOH PERUMUS UUD NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
20. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KERJA SAMA adalah
salah satu nilai yang
ditunjukkan para
pendiri bangsa dalam
merumuskandan
mengesahkan UUD
1945.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Sumber : www.flickr.com
D. PERAN TOKOH PERUMUS UUD NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945